Pontianak, BERKAT.
Meningkatnya Kebutuhan harga pokok akhir-akhir ini, menjadi semakim parah akibat lemahnya pengawasan Pertamina maupun Hiswana Migas sebagai suatu lembaga, yang menaungi beberapa distributor (agen) minyak tanah dan gas di Kalbar termasuk Pontianak sebagai ibu kota provinsi.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar, Drs. Burhanuddin Haris, M.Si, mengatakan hal itu terbukti semakin sulitnya akhir-akhir ini masyarakat memperoleh miyak tanah meskipun sudah antri beberapa jam. Pantauan LPKL di lapangan terutama di beberapa pangkalan minyak tanah antrian jerigen minyak tanah sebagian besar adalah jerigen para pengecer sehingga pada saat dibagikan sering kali masyarakat kehabisan jatah.
"Yang menyediakan juga begitu ada yang memperoleh. Jumlah liternya seringkali tidak mencukupi atau berkurang dan yang seharusnya diterima konsumen. Hasil investigasi LPKL mengindikasikan ada permainan antara pihak pangkalan dengan para pengecer yang membeli dengan harga dibawah HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah dipatok pemerintah yaitu Rp2.400. Umumnya para pengecer (toko,red) menaikan lebih dari Rp2.500," ungkapnya.
Dia melihat kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama sementara tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang yaitu Pertamina maupun Hiswana Migas terhadap kenakalan pangkalan tersebut. Hal ini jelas merugikan masyarakat yang kurang mampu karena subsidi tersebut adalah hak mereka. LPKL berharap pihak Pertamina dapat memperjuangkan dan menarik kembali pengurangan jatah minyak tanah untuk Kalbar tahun 2008 yang tadinya 233.304 kl menjadi 193-749 kl yang disebabkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas berukuran 3 kg untuk masyarakat miskin sampai saat ini belum dilaksanakan.
"Begitu pula dengan LPG (gas) yang beberapa waktu lalu sulit diperoleh, sehingga harganya melonjak sangat fantastis mulai dari Rp85.000-Rp100.000. Padahal harga tabung 12 kg yang ditetapkan untuk Kota Pontianak Rp69.000, Singkawang Rp71.000, Sanggau Rp74.000, Ketapang Rp85.000," ungkapnya.
PT Gemilang Asia Sejahtera (GAS) yang memiliki kapal pengangkut hingga berkapasitas 500 ton gas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di Kalbar. Namun masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh tabung gas, kalaupun ada dengan harga yang tinggi melebihi harga yang telah ditetapkan yakni mencapai Rp221.000, sementara pemerintah sekarang sedang menggalakkan konversi minyak tanah ke gas.
"Bagaimanapun kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu kelancaran program konversi yang telah dicanangkan. Kebijakan konversi ini hanya akan berhasil jika semua bahan-bahan tersebut dapat diperolch dengan mudah," tegasnya.
Karena tabung gas 3 kg untuk masyarakat miskin belum dapat didistribusikan ke Kalbar, dikatakan Burhanuddin pihaknya mengharapkan pengawasan minyak tanah dan gas dapat dilakukan secara internal oleh Pertamina dan Hiswana Migas. Jika perlu diambil tindakan tegas bagi pihak-pihak yang menyelewengkan HET yang telah disepakati.
Di tempat terpisah, Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini, M.Si mengharapkan agar para distributor tidak melakukan penimbunan terhadap gas yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat apalagi menjelang kebijakan konversi.
"Berikan masyarakat yang terbaik apalagi kebutuhan masyarakat akangas mulai meningkat. Jadi diharapkan tidak ada penimbunan gas oleh distributor," tegasnya. (rob)
Minggu, 27 April 2008
AL Komitmen Berantas Kegiatan Ilegal
Pontianak, BERKAT.
Maraknya berbagai kegiatan ilegal di perairan Indonesia khususnya di Kalbar membuat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) RI gerah lantaran akibat dari kegiatan ilegal tersebut kerugian yang diderita hingga miliaran rupiah baik materiil maupun moril yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
Sehingga tak heran kalau Kasal mengirimkan telegram rahasia (TR) ke Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Pontianak untuk tetap mengawasi dengan ketat dan menindak tegas berbagai kegiatan ilegal yang melalui jalur laut.
"Saya baru terima telegram tadi pagi (Jumat, 25/4) dari Kasal bahwa tidak ada kompromi dengan kegiatan illegal logging, illegal fishing, illegal mining, trading, trafficking, beras maupun gula," tegas Komandan Lanal Pontianak, Letkol (s) Taufik Harun saat bertandang ke Redaksi Harian BERKAT.
Penegasan itu disampaikan Danlanal karena pihaknya tetap komitmen memberantas berbagai kegiatan ilegal yang ada di Kalbar. Karena itu dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menegakan aturan di Kalbar. "Jadi, kalau ada satu informasi tolong sampaikan kepada saya, sama-sama kita tegakan aturan," katanya.
Berkaitan dengan illegal logging, diketahui selama ini para pelaku menggunakan kapal yang berukuran antara 300-350 GT dengan jumlah ratuan kubik per kapal untuk meloloskan kayu-kayunya ke Malaysia melalui jalur air. Jalur yang ditempuh kapal-kapal tersebut mulai dari perairan Ketapang, Sambas, Pulau Talang hingga ke Pelabuhan Sematan Sarawak Malaysia.
Menurut Danlanal, dalam pengawasan keluarnya kapal tersebut, pihak Lanal posisinya berada di ujung perairan. "Apalagi ketika kapal-kapal itu diperiksa mereka telah menunjukan dokumen lengkap. Sebab sebelum kayu itu keluar pasti sudah ada izin dari Dinas Kehutanan," katanya.
Danlanal sebutkan pihaknya telah menempatkan personil di enam pos yang dianggap titik rawan akan kegiatan ilegal antara lain, Tanjung Dato (Posal Temajo), Posal Paloh, Posal Mempawah, Posal Pulau Serutu Karimata, Posal Ketapang dan Posal Kendawangan. Tak hanya itu juga ditempatkan pos pengawasan di Padang Tikar, Sungai Kakap, Telok Melano, Kuala Karang, Pemangkat sebagai perpanjangan dari enam Posal yang telah dibangun.
Terhadap anggota yang terlibat, Lanal tegaskan pihaknya akan tetap melakukan proses hukum. "Tapi semuanya harus kita periksa dan buktikan dulu kebenarannya sampai sejauh apa keterlibatannya," ujar Danlanal.
Sepanjang 2008, Lanal Pontianak telah berhasil menangkap 4 kapal yang mengangkut berbagai jenis kayu campuran dengan jumlah total sekitar 200 meter kubik kayu. (rob)
Maraknya berbagai kegiatan ilegal di perairan Indonesia khususnya di Kalbar membuat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) RI gerah lantaran akibat dari kegiatan ilegal tersebut kerugian yang diderita hingga miliaran rupiah baik materiil maupun moril yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
Sehingga tak heran kalau Kasal mengirimkan telegram rahasia (TR) ke Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Pontianak untuk tetap mengawasi dengan ketat dan menindak tegas berbagai kegiatan ilegal yang melalui jalur laut.
"Saya baru terima telegram tadi pagi (Jumat, 25/4) dari Kasal bahwa tidak ada kompromi dengan kegiatan illegal logging, illegal fishing, illegal mining, trading, trafficking, beras maupun gula," tegas Komandan Lanal Pontianak, Letkol (s) Taufik Harun saat bertandang ke Redaksi Harian BERKAT.
Penegasan itu disampaikan Danlanal karena pihaknya tetap komitmen memberantas berbagai kegiatan ilegal yang ada di Kalbar. Karena itu dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menegakan aturan di Kalbar. "Jadi, kalau ada satu informasi tolong sampaikan kepada saya, sama-sama kita tegakan aturan," katanya.
Berkaitan dengan illegal logging, diketahui selama ini para pelaku menggunakan kapal yang berukuran antara 300-350 GT dengan jumlah ratuan kubik per kapal untuk meloloskan kayu-kayunya ke Malaysia melalui jalur air. Jalur yang ditempuh kapal-kapal tersebut mulai dari perairan Ketapang, Sambas, Pulau Talang hingga ke Pelabuhan Sematan Sarawak Malaysia.
Menurut Danlanal, dalam pengawasan keluarnya kapal tersebut, pihak Lanal posisinya berada di ujung perairan. "Apalagi ketika kapal-kapal itu diperiksa mereka telah menunjukan dokumen lengkap. Sebab sebelum kayu itu keluar pasti sudah ada izin dari Dinas Kehutanan," katanya.
Danlanal sebutkan pihaknya telah menempatkan personil di enam pos yang dianggap titik rawan akan kegiatan ilegal antara lain, Tanjung Dato (Posal Temajo), Posal Paloh, Posal Mempawah, Posal Pulau Serutu Karimata, Posal Ketapang dan Posal Kendawangan. Tak hanya itu juga ditempatkan pos pengawasan di Padang Tikar, Sungai Kakap, Telok Melano, Kuala Karang, Pemangkat sebagai perpanjangan dari enam Posal yang telah dibangun.
Terhadap anggota yang terlibat, Lanal tegaskan pihaknya akan tetap melakukan proses hukum. "Tapi semuanya harus kita periksa dan buktikan dulu kebenarannya sampai sejauh apa keterlibatannya," ujar Danlanal.
Sepanjang 2008, Lanal Pontianak telah berhasil menangkap 4 kapal yang mengangkut berbagai jenis kayu campuran dengan jumlah total sekitar 200 meter kubik kayu. (rob)
Amura Kecewa Dengan FORKI
Pontianak, BERKAT.
Amura salah satu perguruan dibawah naungan FORKI (Federasi Olahraga Karate-do Indonesia) merasa kecewa lantaran selama ini dinilai tidak memiliki program aktivitas alias vakum sehingga dunia karete Kalbar menjadi mandeg dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sekretaris Umum Amura Kalbar, Kurnia Hidayatulah, ST mengatakan selama ini latihan dijalankan terus oleh para karateka, tapi selama itu juga FORKI tak pernah mewujudkan apa yang telah diterima karetaka itu dalam bentuk kejuaraan sehingga menjadi sia-sia apa yang telah mereka dapat.
"Kalau pun ada kejuaraan, yang menggelar bukannya FORKI tapi masing-masing perguruan," katanya.
Dia mencontohkan bahwa Amura telah melakukan seleksi dari tingkat bawah mulai dari kejurda hingga kejurnas, pelatihan dan evaluasi pelatih setiap tiga bulan sekali bahkan mengirim pelatihnya ke Jepang selama 12 hari disana. Tak hanya itu Amura pun juga telah merambah hingga ke dunia pendidikan. Sejumlah sekolah diberikan ilmu karate yang termasuk dalam pelajaran olahraga ekstrakurikuler.
"Tujuannya tidak lain untuk bagaimana menguasai kaidah karate secara hirarki sehingga berkualitas karena di karate bukannya untuk mencari menang akan tetapi harus menguasai prinsip yang ada di karate seperti yang ada di janji karate," ungkapnya.
Hal itu dia maksudkan tidak hanya bagi karateka dan pelatih ataupun wasit akan tetapi lebih jauh juga bagi pengurus FORKI yang dinilai sebagai pembina dan panutan bagi karateka yang menaungi beberapa perguruan.
"Sebab persoalan-persoalan itu lambat laun dengan sendirinya akan melemahkan para karateka yang berpotensial," ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan selama ini Pengpov FORKI Kalbar tak pernah akui Perguruan Amura, lantaran cabangnya tidak sampai tiga daerah. Padahal, hingga kini Amura telah memiliki empat, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Sambas dan Bengkayang. Selain itu, dalam satu musda, Amura pernah hanya sebagai peninjau. "Kalau boleh jujur, peran FORKI terhadap Amura selama ini tak pernah ada bahkan terkesan FORKI menghalangi kami untuk maju. Dan ini telah kami tanyakan ke Pengprov FORKI sesuai arahan pusat. Tapi tak ditanggapi dengan alasan alamat tak jelas. Padahal justru Pengprov FOKRI yang tak jelas alamatnya," tegasnya.
Dia juga mempertanyakan kenapa hasil musda September lalu tidak dijalankan. "Kami sebagai salah satu yang memberikan amanah kepada ketua terpilih berhak menanyakannya sebab wakil ketua Amura saat itu juga wakil ketua sidang," ungkapnya.
Yang lebih tak mengenakan lagi didengar dikatakan Kurnia ketika dirinya ditanya beberapa kawan dari cabang olahraga lain. "Kenapa FORKI tak ada kegiatan sedangkan dananya lebih besar dari cabang olahraga bela diri lainnya. Ini yang kita tidak inginkan apalagi FORKI bukannya tempat politik dan mencari nafkah. Tapi bagaimana memberikan pembinaan untuk prestasi atlit," ujar Kurnia. (rob)
Amura salah satu perguruan dibawah naungan FORKI (Federasi Olahraga Karate-do Indonesia) merasa kecewa lantaran selama ini dinilai tidak memiliki program aktivitas alias vakum sehingga dunia karete Kalbar menjadi mandeg dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sekretaris Umum Amura Kalbar, Kurnia Hidayatulah, ST mengatakan selama ini latihan dijalankan terus oleh para karateka, tapi selama itu juga FORKI tak pernah mewujudkan apa yang telah diterima karetaka itu dalam bentuk kejuaraan sehingga menjadi sia-sia apa yang telah mereka dapat.
"Kalau pun ada kejuaraan, yang menggelar bukannya FORKI tapi masing-masing perguruan," katanya.
Dia mencontohkan bahwa Amura telah melakukan seleksi dari tingkat bawah mulai dari kejurda hingga kejurnas, pelatihan dan evaluasi pelatih setiap tiga bulan sekali bahkan mengirim pelatihnya ke Jepang selama 12 hari disana. Tak hanya itu Amura pun juga telah merambah hingga ke dunia pendidikan. Sejumlah sekolah diberikan ilmu karate yang termasuk dalam pelajaran olahraga ekstrakurikuler.
"Tujuannya tidak lain untuk bagaimana menguasai kaidah karate secara hirarki sehingga berkualitas karena di karate bukannya untuk mencari menang akan tetapi harus menguasai prinsip yang ada di karate seperti yang ada di janji karate," ungkapnya.
Hal itu dia maksudkan tidak hanya bagi karateka dan pelatih ataupun wasit akan tetapi lebih jauh juga bagi pengurus FORKI yang dinilai sebagai pembina dan panutan bagi karateka yang menaungi beberapa perguruan.
"Sebab persoalan-persoalan itu lambat laun dengan sendirinya akan melemahkan para karateka yang berpotensial," ujarnya.
Lebih lanjut dia katakan selama ini Pengpov FORKI Kalbar tak pernah akui Perguruan Amura, lantaran cabangnya tidak sampai tiga daerah. Padahal, hingga kini Amura telah memiliki empat, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Sambas dan Bengkayang. Selain itu, dalam satu musda, Amura pernah hanya sebagai peninjau. "Kalau boleh jujur, peran FORKI terhadap Amura selama ini tak pernah ada bahkan terkesan FORKI menghalangi kami untuk maju. Dan ini telah kami tanyakan ke Pengprov FORKI sesuai arahan pusat. Tapi tak ditanggapi dengan alasan alamat tak jelas. Padahal justru Pengprov FOKRI yang tak jelas alamatnya," tegasnya.
Dia juga mempertanyakan kenapa hasil musda September lalu tidak dijalankan. "Kami sebagai salah satu yang memberikan amanah kepada ketua terpilih berhak menanyakannya sebab wakil ketua Amura saat itu juga wakil ketua sidang," ungkapnya.
Yang lebih tak mengenakan lagi didengar dikatakan Kurnia ketika dirinya ditanya beberapa kawan dari cabang olahraga lain. "Kenapa FORKI tak ada kegiatan sedangkan dananya lebih besar dari cabang olahraga bela diri lainnya. Ini yang kita tidak inginkan apalagi FORKI bukannya tempat politik dan mencari nafkah. Tapi bagaimana memberikan pembinaan untuk prestasi atlit," ujar Kurnia. (rob)
Pemerintah Khawatirkan Beras Kalbar Diekspor
Pontianak, BERKAT.
Krisis pangan yang melanda dunia berimbas pada kebutuhan dan produksi beras di Kalbar. Sehingga tak heran Pemerintah Provinsi Kalbar mengkhawatirkan beras produksi Kalbar akan diekspor keluar negeri khususnya ke Malaysia melalui pintu perbatasan yang ada antara lain melalui Sanggau, Bengkayang, Sintang, Sambas dan Kapuas Hulu.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Dra. Ida Kartini, M.Si mengakui kekhawatiran itu muncul lantaran letak Kalbar yang strategis yaitu berbatasan langsung dengan Negeri Jiran, Malaysia. Apalagi beras-beras tersebut akan dijual dengan harga yang cukup mahal oleh oknum pedagang yang tidak memikirkan kebutuhan Kalbar akan beras.
"Padahal petani kita disini telah diberikan berbagai bantuan, seperti pupuk bersubsidi modal usaha, harga gabah yang seimbang dan sebagainya," kata Ida ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Karena itu untuk mencegah hal tersebut terjadi, dikatakan Ida pemerintah hanya memberikan kewenangan untuk ekspor beras diberikan kepada Bulog (Badan Urusan Logistik,red)dalam rangka untuk mengawasi peredaran dan memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat.
"Dan kami akan melakukan pengawasan lebih ketat bekerja sama dengan pihak kepolisian serta aparat terkait lainnya. Sebab untuk keluarkan beras tidak hanya melalui jalan darat saja akan tetapi bisa juga melalui laut," ungkapnya.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Ir. Hazairin, MS menyebutkan pihaknya telah menyiapkan dana untuk pengembangan pertanian sebesar Rp80 miliar untuk di 14 kabupaten/ kota. Dana tahun anggaran 2008 yang bersumber dari APBN, DAK, DAU serta APBD itu diperuntukan bagi petani padi, jagung dan kedelai. Dan hampir Rp60 miliar semua dana-dana itu berada di masing-masing kabupaten/ kota sisanya berada di provinsi.
Dana itu dibagi untuk beberapa pos antara lain bantuan benih unggul untuk bibit padi, jagung dan kedelai yang jumlahnya berkisar 1.500-2.000 ton, bantuan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi berjumlah 60 ribu ton, bantuan modal usaha di 244 desa dengan jumlah Rp100 juta per desa/ kelompok tani, kredit ketahanan pangan serta dana penjamin. Termasuk untuk penyuluhan maupun teknis operasional lainnya.
"Jadi, benih bibit gratis, pupuk disubsidi hingga 50 persen, yang tadinya harga urea Rp2.500 berarti petani hanya beli separuh harga. Sedangkan alat pertanian seperti hand traktor kita bantu. Tinggal semangat petani bekerja keras untuk tingkatkan produksi. Kesempatan ada harga bagus, kapan lagi," katanya.
Terkait dengan harga pokok pembelian (HPP) beras dan gabah, Hazairin menilai hal itu untuk merangsang petani menjaga kualitas produksi tani sehingga tidak buru-buru menjualnya. "Upaya ini untuk menekan kerugian di tingkat petani sehingga daya produksinya pun dapat lebih meningkat," katanya.
Selasa (22/4) lalu melalui Inpres Nomor 1/2008 tentang kebijakan perberasan, pemerintah telah menaikan harga gabah kering panen di tingkat petani yang tadinya Rp2.000 per kilogram menjadi Rp2.200 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering giling naik dari Rp2.600 menjadi Rp2.840 per kilogram. Setelah dikonversikan menjadi beras, harganya di gudang Bulog naik dari Rp4.000 menjadi Rp4.300 per kilogram.
Dinas Pertanian mencatat jumlah produksi pertanian Kalbar di tahun 2008 meningkat rata-rata 0,2 ton per hektar dibandingkan tahun 2007 hanya 3 ton per hektar. Dari lahan produksi baik sawah atau pun ladang yang ditargetkan mencapai 405 ribu hektar (300 ribu ha untuk sawah 105 untuk ladang), yang sudah produksi hingga April 2008 mencapai 280 ribu hektar.
Kebutuhan akan beras di Kalbar, yakni 590 ribu ton per tahun dengan asumsi perhitungan rata-rata 139 kilogram/ kapita/ tahun X 4,2 juta (jumlah penduduk). Sedangkan jumlah produksi gabah kering giling tahun 2008 capai 1,2 juta ton. Setelah dikonversikan ke beras maka kebutuhan jumlah produksi beras Kalbar mencapai 750 ton.
"Jadi masih ada surplus beras berkisar 150-an ton," jelasnya.
Komandan Lanal Pontianak, Letkol (s) Taufik Harun menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas berbagai kegiatan ilegal yang marak di Kalbar. "Tidak ada kompromi apalagi saya sudah dapat telegram dari Kasal," tegasnya.(rob)
Krisis pangan yang melanda dunia berimbas pada kebutuhan dan produksi beras di Kalbar. Sehingga tak heran Pemerintah Provinsi Kalbar mengkhawatirkan beras produksi Kalbar akan diekspor keluar negeri khususnya ke Malaysia melalui pintu perbatasan yang ada antara lain melalui Sanggau, Bengkayang, Sintang, Sambas dan Kapuas Hulu.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Dra. Ida Kartini, M.Si mengakui kekhawatiran itu muncul lantaran letak Kalbar yang strategis yaitu berbatasan langsung dengan Negeri Jiran, Malaysia. Apalagi beras-beras tersebut akan dijual dengan harga yang cukup mahal oleh oknum pedagang yang tidak memikirkan kebutuhan Kalbar akan beras.
"Padahal petani kita disini telah diberikan berbagai bantuan, seperti pupuk bersubsidi modal usaha, harga gabah yang seimbang dan sebagainya," kata Ida ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Karena itu untuk mencegah hal tersebut terjadi, dikatakan Ida pemerintah hanya memberikan kewenangan untuk ekspor beras diberikan kepada Bulog (Badan Urusan Logistik,red)dalam rangka untuk mengawasi peredaran dan memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat.
"Dan kami akan melakukan pengawasan lebih ketat bekerja sama dengan pihak kepolisian serta aparat terkait lainnya. Sebab untuk keluarkan beras tidak hanya melalui jalan darat saja akan tetapi bisa juga melalui laut," ungkapnya.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Ir. Hazairin, MS menyebutkan pihaknya telah menyiapkan dana untuk pengembangan pertanian sebesar Rp80 miliar untuk di 14 kabupaten/ kota. Dana tahun anggaran 2008 yang bersumber dari APBN, DAK, DAU serta APBD itu diperuntukan bagi petani padi, jagung dan kedelai. Dan hampir Rp60 miliar semua dana-dana itu berada di masing-masing kabupaten/ kota sisanya berada di provinsi.
Dana itu dibagi untuk beberapa pos antara lain bantuan benih unggul untuk bibit padi, jagung dan kedelai yang jumlahnya berkisar 1.500-2.000 ton, bantuan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi berjumlah 60 ribu ton, bantuan modal usaha di 244 desa dengan jumlah Rp100 juta per desa/ kelompok tani, kredit ketahanan pangan serta dana penjamin. Termasuk untuk penyuluhan maupun teknis operasional lainnya.
"Jadi, benih bibit gratis, pupuk disubsidi hingga 50 persen, yang tadinya harga urea Rp2.500 berarti petani hanya beli separuh harga. Sedangkan alat pertanian seperti hand traktor kita bantu. Tinggal semangat petani bekerja keras untuk tingkatkan produksi. Kesempatan ada harga bagus, kapan lagi," katanya.
Terkait dengan harga pokok pembelian (HPP) beras dan gabah, Hazairin menilai hal itu untuk merangsang petani menjaga kualitas produksi tani sehingga tidak buru-buru menjualnya. "Upaya ini untuk menekan kerugian di tingkat petani sehingga daya produksinya pun dapat lebih meningkat," katanya.
Selasa (22/4) lalu melalui Inpres Nomor 1/2008 tentang kebijakan perberasan, pemerintah telah menaikan harga gabah kering panen di tingkat petani yang tadinya Rp2.000 per kilogram menjadi Rp2.200 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering giling naik dari Rp2.600 menjadi Rp2.840 per kilogram. Setelah dikonversikan menjadi beras, harganya di gudang Bulog naik dari Rp4.000 menjadi Rp4.300 per kilogram.
Dinas Pertanian mencatat jumlah produksi pertanian Kalbar di tahun 2008 meningkat rata-rata 0,2 ton per hektar dibandingkan tahun 2007 hanya 3 ton per hektar. Dari lahan produksi baik sawah atau pun ladang yang ditargetkan mencapai 405 ribu hektar (300 ribu ha untuk sawah 105 untuk ladang), yang sudah produksi hingga April 2008 mencapai 280 ribu hektar.
Kebutuhan akan beras di Kalbar, yakni 590 ribu ton per tahun dengan asumsi perhitungan rata-rata 139 kilogram/ kapita/ tahun X 4,2 juta (jumlah penduduk). Sedangkan jumlah produksi gabah kering giling tahun 2008 capai 1,2 juta ton. Setelah dikonversikan ke beras maka kebutuhan jumlah produksi beras Kalbar mencapai 750 ton.
"Jadi masih ada surplus beras berkisar 150-an ton," jelasnya.
Komandan Lanal Pontianak, Letkol (s) Taufik Harun menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas berbagai kegiatan ilegal yang marak di Kalbar. "Tidak ada kompromi apalagi saya sudah dapat telegram dari Kasal," tegasnya.(rob)
Garap Batubara di Perbatasan
Pontianak, BERKAT.
Sama halnya dengan potensi yang lain, sektor pertambangan Kalbar memiliki peluang untuk dikembangkan di masa mendatang. Tercatat berbagai potensi yang dapat dikembangkan di Kalbar antara lain batubara, bauksit, antimoni, pasir koarsa, dan sebagainya.
Untuk batubara kendati belum digarap dengan maksimal namun merupakan salah satu komoditas unggulan di Kalimantan Barat yang tersebar di beberapa kabupaten, di antaranya di Kabupaten Sanggau, kemudian Sintang sebanyak 53 juta ton dan Kabupaten Kapuas Hulu 65,741 juta ton dengan kalori 5.000-6.000 kalori.
Di Kabupaten Sintang, batubara terdapat di Kecamatan Tengah dan Serawai, sedangkan di Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Mandai dan Embaloh Hilir yang berjarak lebih kurang mencapai 814 kilometer.
Gubernur Kalbar, Cornelis, MH menyebutkan akan mendatangkan investor untuk menggarap potensi batubara Kalbar khususnya yang berada di wilayah perbatasan.
"Jadi, nanti kita rencanakan investor akan menggarap batubara yang berada di perbatasan Kalbar," kata Gubernur saat Musrenbang Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu.
Gubernur katakan digarapnya batubara di kawasan perbatasan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik Kalbar yang dinilai masih kurang. Apalagi selama ini diketahui kondisi listrik Kalbar belum sepenuhnya dalam keadaan stabil. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk pembangunan di sektor pertambangan maupun infrastruktur mencari energi alternatif lainnya.
"Malaysia siap beli batubara kita kalau nanti sudah dikelola oleh investor yang berpengalaman," ujar gubernur.
Ditambahkan gubernur dengan adanya pengelolaan sumber daya alam Kalbar di perbatasan secara tidak langsung membuka perekonomian Kalbar dari terisolasian yang selama ini muncul dengan berbagai persoalan.
"Harapannya agar persoalan-persoalan tersebut tidak ada lagi sehingga pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan daerah," ujarnya. (rob)
Empat Titik Pembangunan Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat yang luasnya mencapai 146.807 km2 setara dengan 1/3 luas pulau Jawa, memiliki 14 kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk 4,2 juta jiwa (2005) kaya akan berbagai sumber daya alam yang masih banyak belum digarap dengan maksimal.
Sektor pertambangan, pertanian, pariwisata, perkebunan, agroindustri, perikanan dan sebagainya adalah sumber kekayaan yang tak ternilai ketika hal itu dikelola dengan bijak sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi bagi kesejahteran masyarakat.
Terlebih Kalbar dengan kekayaan yang melimpah namun tingkat perekonomian masyarakatnya masih di bawah rata-rata. Untuk Indeks Pembangunan Manusia, Kalbar urutan 30 dari 33 provinsi se-Indonesia. Tak hanya itu, khusus untuk di wilayah Kalimantan, Kalbar merupakan provinsi yang masih tertinggal untuk bidang sumber daya manusianya.
Sejumlah infrastruktur sebagai penunjang untuk pengembangan pembangunan daerah untuk masih belum memadai, mulai dari sarana infrastruktur jalan, listrik, dan komunikasi.
Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar didalam melakukan pembenahan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak lagi.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH telah menekankan empat sektor pembangunan yang diprioritaskan, antara lain sektor pangan, pendidikan, kesehatan serta sumber daya alam.
"Untuk sektor pangan kita berupaya membangkitkan kembali industri pertanian sehingga program ketahanan pangan Kalbar tetap terus berjalan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian padi Kalbar," kata Gubernur saat Musrenbang Provinsi Kalbar, belum lama ini.
Di sektor pendidikan dikatakan gubernur merupakan rangkaian dari peningkatan sumber daya manusia pembangunan yang berkualitas dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta memberikan penyuluhan bagi petugas penyuluh di lapangan bagi masyarakat dipedesaan.
"Harapannya, pembanguan manusia di Kalbar dapat menyaingi sumber daya yang ada di daerah lain sehingga mereka nantinya dapat berpikir untuk membangun daerahnya ke arah yang lebih maju lagi," tutur gubernur.
Berkaitan dengan kesehatan ditegaskan gubernur, sejumlah fasilitas kesehatan harus dibangun hingga ke pelosok daerah. "Sebab bagaimana kita mau membangun kalau manusianya tidak sehat," tegasnya.
Jadi antara satu sama lain penekanan pembangunan tersebut tidak bisa dipisahkan lantaran memiliki keterkaitan guna menghidupkan sektor perekonomian di berbagai sektor. (rob)
Kejurnas Bridge Bocah Kawanua Wakili Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Di Kalbar olahraga bridge memang belum menunjukan tajinya di tingkat nasional. Berbagai pembinaan telah dilakukan semua pihak, namun Dewi fortuna sepertinya belum berpihak ke atlit Kalbar dalam setiap kejuaraan.
Satu keberuntungan bagi Kalbar berhasil mengirimkan empat atlit ciliknya ke kejuaraan berskala nasional pada 26 April - 4 Mei mendatang di Serpong, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Ikut dalam kejuaraan tersebut salah satunya adalah Daniel Franklin Korah, bocah berdarah kawanua (Manado, Sulut)yang telah dididik sejak dia masih duduk di kelas III SD.
Menjelang kejuaraan yang digelar dalam rangka Kejurnas ke-40 Gabsi (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia)yang merupakan rangkaian dari Mukernas Gabsi ke-24 ini, Daniel bersama tiga rekan cilik lainnya, yakni Lion Saputra, Dina Syafitri dan Nadelin Fajar digembleng pihak sekolah.
"Kami inginkan mereka kedepannya menjadi bibit-bibit baru yang menjadi unggulan bridge Kalbar," kata Akhmad Holili guru pembimbing sekaligus guru olahraga SDN 43 Kabupaten Pontianak. (rob)
Investasi Utama Tingkatkan SDM KKU
Kayong Utara, BERKAT.
Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan setahun lalu, wajar saja kalau seorang Hildi Hamid memiliki tanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara (KKU) lantaran sebagai putra daerah, dia pun diketahui berjasa dalam pemekaran Kayong Utara yakni selaku Ketua Dewan Penasihat Pemekaran Kayong Utara.
Keikutsertaannya bersama Muhammad Said sebagai kandidat bupati dan wakil bupati pada pilkada yang akan digelar 5 Mei mendatang adalah salah satu wujud kepeduliannya terhadap pembangunan daerah.
"Niat saya hanya ingin lakukan perubahan. Apalagi banyak potensi Kayong Utara yang harus dikembangkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan," kata Hildi ketika ditemui BERKAT di Sukadana menjelang deklarasi koalisi partai, beberapa waktu lalu.
Dia melihat empat indikator berhasil atau tidaknya pembangunan di KKU, yakni kemiskinan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta good governance. Kemiskinan dan infrastruktur adalah masalah utama yang dihadapi masyarakat KKU.
"Ancamannya adalah PP Nomor 78/2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta PP Nomor 6/2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau selama tiga tahun semua kinerja aparatur buruk maka daerah pemekaran itu dihapuskan atau kembali digabung ke kabupaten induk," ungkapnya.
Ancaman ini yang tidak diinginkan mantan anggota DPRD Kalbar periode 1999-2004 ini. Sebab jerih payah dan kerja keras yang dilakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Apalagi ketika dirinya diminta Oesman Sapta (OSO)untuk berkonsentrasi dalam pemekaran KKU, dia telah mengundang sahabat-sahabatnya dari Semarang yang mempunyai keahlian dibidang pelabuhan, kelautan, planologi, ekonomi, sosial dan urbanisasi, untuk melakukan kajian strategi KKU ke depan.
"Apalah arti pemekaran bila ternyata ketika telah menjadi kabupaten, namun tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya," tegas Hildi.
Pemikiran sederhana Hildi untuk mempercepat pembangunan dituangkannya dalam motto "habis-habisan di pendidikan dan kesehatan". Dasarnya membangun SDM merupakan investasi utama untuk mensejahterakan KKU, yang side effectnya akan mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada upaya percepatan pembangunan.
Langkah awal untuk mewujudkan motto tersebut telah dilakukan Hildi jauh sebelum ia didukung OSO untuk pencalonan bupati dengan memberikan bea-siswa kepada 18 belas orang siswa KKU serta menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Pontianak.
Pada tataran ini dia telah membuktikan kepedulian dan keprihatinan terhadap perkembangan pendidikan di KKU. Kedepan, Hildi Hamid memiliki pandangan dan strategi yang sederhana bahwa untuk mempercepat kesetaraan KKU dengan kabupaten lain adalah "tingkatkan SDM" dengan Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis.
Kedekatannya dengan Oesman Sapta Odang (OSO) ibarat sekeping mata uang yang tak dapat dipisahkan. Dari sisi hubungan kekeluargaan, Hildi yang putra dari seorang mantan Sekretaris Kewedanaan Sukadana di tahun 50-an ini merupakan saudara sepupu OSO (ikatan dari pertalian Ibunda Hildi dan Ibu OSO yang kakak beradik).
Bekerja keras, bertanggung jawab, berjiwa sosial dan gampang akrab dengan siapapun tanpa membedakan strata dan asal orang itu, adalah sosok yang melekat di pribadi seorang Hildi. Berlatar belakangkan pendidikan teknik dan pengalaman kerja di BUMN, dia telah menunjukkan kemampuannya dibidang pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, perumahan, instalasi air bersih, pelabuhan, dan sebagainya. Selain dia juga aktif di berbagai organisasi bidang politik, ekonomi, olahraga dan sosial kemasyarakatan. Sebagai legislator yang sangat kritis, Hildi aktif pula mengikuti berbagai seminar maupun kajian pada aspek pembaharuan tata pemerintahan dan pemecahan masalah dalam peningkatan pendapatan daerah baik sebagai nara sumber maupun tim perumus.
Pengalamannya di dunia internasional yakni satu-satunya anggota legislatif yang mewakili wilayah Kalimantan dipilih dan diundang British Council ke Inggris dan Skotlandia untuk studi tentang "Demokrasi, Transparansi, dan Sistem Informasi pada Parlemen Inggris dan Skotlandia."
Sebagai Wiraswasta dan mewakili Kadin Kalbar, dia ikut serta sebagai salah satu anggota delegasi Indonesia ke Seoul, Korsel dalam rangka kerja-sama perdagangan antar
Indonesia-Korsel.
Kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya itulah, tak heran kalau OSO percaya dan yakin melimpahkan berbagai tugas ketika pemekaran wilayah sehingga terwujud sesuai harapan. Ini juga yang membuat OSO yakin Hildi Hamid sosok pilihan utama calon bupati yang harus didukung untuk melaksanakan percepatan pembangunan di KKU guna mewujudkan cita-cita dan obsesinya untuk mensejahterakan masyarakat
Masyarakat menyadari untuk mempercepat pembangunan KKU dibutuhkan sumber-sumber pendanaan melalui terobosan-terobosan dan strategi yang matang dan terencana, dan tentunya masyarakat masih berharap peran OSO dalam membangun KKU.
Abdul Muin warga Sukadana mengatakan keinginan masyarakat yang memimpin KKU kedepan adalah sosok orang yang memiliki kriteria orang yang didukung penuh oleh OSO, sosok orang yang mengetahui proses terbentuknya KKU, memiliki dedikasi dan tanggung jawab tinggi untuk membangun daerah, dan type pekerja keras yang tidak kenal lelah, mengetahui strategi pembangunan serta gampang berbaur dengan masyarakat.
"Tapi punya prinsip dan strategi yang ditunjang latar belakang pendidikan dan pengalaman mengorganisir kegiatan dan kemasyarakatan yang baik. Sosok itu ada di Hildi Hamid," katanya. (rob)
Arwana "Super Red" Kalbar Harus Dipatenkan
Pontianak, BERKAT.
Kekhawatiran terhadap langkanya ikan arwana khususnya jenis super red yang habitatnya asli dari Kabupaten Kapuas Hulu, sangat beralasan bagi semua pihak. Terlebih untuk menangkal pengakuan sepihak dari pihak luar bahwa salah satu ikan hias termahal di dunia ini adalah berasal dari negaranya.
Hermanto, salah satu penangkar ikan arwana menyebutkan pentingnya ikan arwana jenis super red dipatenkan lantaran telah tersebar isu ikan ini berasal dari luar negeri.
"Diluar negeri ikan arwana super red saya dengar ada yang mulai mengaku berasal dari negaranya. Kalau ini dibiarkan maka citra Kalbar sebagai daerah satu-satunya yang memiliki arwana super red akan hilang," ungkap Hermanto yang akrab dipanggil Aheng ini.
Wacana dipatenkannya ikan arwana pun juga ditanggapi LSM Bahari Nusantara yang menilai sangat penting segera dilakukan. "Kami dukung arwana dipatenkan. Sebab jangan sampai kita kecolongan lagi seperti yang terjadi terhadap produk-produk Indonesia lainnya," kata Ketua LSM Bahari Nusantara, Toton Triadi, SE.
Bahkan dia tegaskan kalau perlu seniman dan budayawan membantu menciptakan kembali karyanya yang terbaik yang melambangkan ikan arwana. "Jadi, bisa melalui lagu, musik, pantun dan lainnya sehingga benar-benar diketahui dan dikenal semua pihak bahwa asalnya dari Kalbar," ujarnya.
Ikan arwana jenis super red(siluk merah) yang habitat aslinya berasal dari Bumi Uncak Kapuas Kabupaten Putussibau ini termasuk ikan yang dilindungi. Apalagi saat ini habitatnya menunjukkan penurunan populasi yang pesat di alam akibat penangkapan liar serta daya biaknya rendah, sehingga terancam punah.
Sejak tahun 1975, ikan arwana super red dilindungi oleh convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITIES) sebab termasuk kategori spesies langka. Boleh diperdagangkan, akan tetapi tetap dengan pengawasan ketat.
Untuk mendukung pelestariannya dari ancaman kepunahan perlindungan terhadap ikan arwana, diatur dalam SK Menteri Pertanian Nomor 716/kpts/um/10/1980, SK Dirjen PHPA Np.07/kpts/DJ-VI/1988 dan Instruksi Dirjen Perikanan Nomor IK-250/D.4.2955/83K. Tak hanya itu saja di tahun 1993, Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 4 tahun 1993 telah menyatakan arwana super red termasuk dalam Satwa Pesona yang penetapannya bersamaan dengan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tanggal 5 November 1993. Dan ditahun 1995, ditetapkanlah arwana yang boleh diperdagangkan hanya yang berasal dari budi daya dan merupakan generasi kedua, artinya yang berasal dari indukan hasil tangkapan alam. (rob)
Ass II dan Kadis Tata Kota Akan Dipanggil Dewan
Pontianak, BERKAT.
Assisten II, Drs. Mulyadi dan Kadis Tata Kota Pontianak, Ir. Soenarto dalam waktu dekat ini akan dipanggil DPRD Kota Pontianak. Pemanggilan kedua pejabat tersebut terkait kasus dugaan penyerobotan tanah di Gang Wijayasari atas nama Lim Kiang Siang.
"Kami akan panggil pihak yang terkait termasuk Pak Mulyadi dan Kadis Tata Kota untuk dicarikan penyelesaiannya. Kami akan berusaha untuk menjadi mediasi," kata anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak, Syech Ribut saat menerima laporan Ir. Aruke, SH suami dari Lim Kiang Siang pemilik tanah di DPRD Kota Pontianak.
Aruke beserta istri mendatangi gedung wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasinya lantaran persoalan yang dihadapinya selama ini terkatung-katung menyangkut dugaan penyerobotan tanah miliknya yang dilakukan Mulyadi untuk membangun fasilitas pendidikan berupa bangunan TK. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuhnya namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan.
"Malah saya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh Pak Mulyadi. Satu hari saya diperiksa polisi dari pagi sampai malam. Tapi petugas bilang salah alamat untuk jadikan saya tersangka," ungkap Aruke.
Malahan, Aruke sekarang telah melaporkan Mulyadi ke Polda Kalbar pada tanggal 6 April lalu dengan laporan dugaan penyerobotan tanah. "Karena ini sudah menyangkut kasus pidana," ujarnya.
Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)setelah melakukan pengukuran ulang sebanyak dua kali yang disaksikan kedua belah pihak, telah menyatakan bahwa memang benar bangunan yang didirikan Mulyadi memasuki tanah milik Lim Kiang Siang (istri Aruke,red). Tak hanya itu, Dinas Tata Kota pun telah menyatakan dengan tegas bangunan yang didirikan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). "Jadi harus dibongkar," kata Soenarto kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dikatakan Aruke sebelumnya Kadis Tata Kota, Ir. Soenarto telah berjanji untuk menyelesaikannya dalam waktu 14 hari. Akan tetapi hingga mencapai minggu ketiga, Aruke merasa kesal lantaran janji yang diumbarkan Soenarto tak kunjung datang. "Kadis Tata Kota harus bertanggung jawab untuk jalankan Perda Nomor 6 tahun 1999 tentang IMB," tegasnya.
DPRD Kota Pontianak terkejut dengan kasus tersebut apalagi dilakukan seorang pejabat yang notabene menjadi panutan bagi masyarakat. Dan rencana pemanggilan terhadap keduanya akan diagendakan dalam waktu dua hari kedepan. "Kami akan mengawasi langsung bangunan yang tidak ber-IMB ini. Dan seharusnya Tata Kota wajib menjalankan Perda Nomor 6 tahun 1999 itu. Tapi kami tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan," tegas Syech Ribut yang menerima aspirasi Aruke sebagai warga negara. (rob)
Assisten II, Drs. Mulyadi dan Kadis Tata Kota Pontianak, Ir. Soenarto dalam waktu dekat ini akan dipanggil DPRD Kota Pontianak. Pemanggilan kedua pejabat tersebut terkait kasus dugaan penyerobotan tanah di Gang Wijayasari atas nama Lim Kiang Siang.
"Kami akan panggil pihak yang terkait termasuk Pak Mulyadi dan Kadis Tata Kota untuk dicarikan penyelesaiannya. Kami akan berusaha untuk menjadi mediasi," kata anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak, Syech Ribut saat menerima laporan Ir. Aruke, SH suami dari Lim Kiang Siang pemilik tanah di DPRD Kota Pontianak.
Aruke beserta istri mendatangi gedung wakil rakyat itu untuk menyampaikan aspirasinya lantaran persoalan yang dihadapinya selama ini terkatung-katung menyangkut dugaan penyerobotan tanah miliknya yang dilakukan Mulyadi untuk membangun fasilitas pendidikan berupa bangunan TK. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuhnya namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan.
"Malah saya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh Pak Mulyadi. Satu hari saya diperiksa polisi dari pagi sampai malam. Tapi petugas bilang salah alamat untuk jadikan saya tersangka," ungkap Aruke.
Malahan, Aruke sekarang telah melaporkan Mulyadi ke Polda Kalbar pada tanggal 6 April lalu dengan laporan dugaan penyerobotan tanah. "Karena ini sudah menyangkut kasus pidana," ujarnya.
Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)setelah melakukan pengukuran ulang sebanyak dua kali yang disaksikan kedua belah pihak, telah menyatakan bahwa memang benar bangunan yang didirikan Mulyadi memasuki tanah milik Lim Kiang Siang (istri Aruke,red). Tak hanya itu, Dinas Tata Kota pun telah menyatakan dengan tegas bangunan yang didirikan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). "Jadi harus dibongkar," kata Soenarto kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dikatakan Aruke sebelumnya Kadis Tata Kota, Ir. Soenarto telah berjanji untuk menyelesaikannya dalam waktu 14 hari. Akan tetapi hingga mencapai minggu ketiga, Aruke merasa kesal lantaran janji yang diumbarkan Soenarto tak kunjung datang. "Kadis Tata Kota harus bertanggung jawab untuk jalankan Perda Nomor 6 tahun 1999 tentang IMB," tegasnya.
DPRD Kota Pontianak terkejut dengan kasus tersebut apalagi dilakukan seorang pejabat yang notabene menjadi panutan bagi masyarakat. Dan rencana pemanggilan terhadap keduanya akan diagendakan dalam waktu dua hari kedepan. "Kami akan mengawasi langsung bangunan yang tidak ber-IMB ini. Dan seharusnya Tata Kota wajib menjalankan Perda Nomor 6 tahun 1999 itu. Tapi kami tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan," tegas Syech Ribut yang menerima aspirasi Aruke sebagai warga negara. (rob)
Ikan Hasil Tangkapan Harus Dilelang
Pontianak, BERKAT.
Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP)RI, Dr. Ir. Aji Sularso menegaskan ikan-ikan yang berjumlah ribuan ton yang dimuat oleh 17 kapal nelayan asing yang baru ditangkap di ZEEI baru-baru ini harus segera dilelang.
"Sebab kalau barang bukti berupa ikan ini tidak segera dilelang tentunya akan menjadi busuk akhirnya tidak akan laku kalau berlama-lama. Karena ini buru-buru dengan waktu," tegas Aji kepada sejumlah wartawan di Pontianak.
Dia mengaku telah meminta kepada penyidik dalam hal ini Komandan Angkatan Laut untuk melakukan proses pelelangan tersebut. Penunjukan Angkatan Laut untuk melakukan pelelangan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1985 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007 karena kapal yang memuat ikan tersebut ditangkap di kawasan ZEEI.
"Jadi harus kita limpahkan ke Angkatan Laut. Dan prosesnya harus ada ijin dari pengadilan. Sedangkan hasilnya untuk dimasukan ke kas negara," jelasnya.
Begitu juga terhadap kapal-kapalnya, dikatakan Aji harus menunggu keputusan pengadilan. Dan itupun juga harus ada penuntutan dari kejaksaan. "Tapi kami harapkan hal ini harus segera dipercepat. Apalagi disini sudah ada hakim ad hoc. Kami harapkan dalam keputusan itu nantinya kapal-kapal tersebut dapat dijadikan untuk kebutuhan negara, misalnya untuk pengawasan dan lain sebagainya," ujar Aji.
Sementara itu, UPT P2SDKP Pontianak pada tanggal 19 April lalu telah melakukan serah terima untuk proses penyidikan terhadap 11 kapal maupun 151 ABK serta muatannya berupa ikan ke pihak Angkatan Laut Pontianak sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1985 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007.
"Jadi, semuanya sekarang kewenangannya berada di Angkatan Laut termasuk untuk pelelangan. Sedangkan pengawasannya kita lakukan kerja sama," kata Kepala UPT P2SDKP, Bambang Nugroho, kemarin.
Terhadap biaya makan, dikatakan Bambang pihaknya tetap membantu karena dana untuk itu memang sudah tersedia. "Jadi standarnya 1 ABK ditanggung biaya makan Rp12 ribu per hari untuk jangka waktu 20 hari. Kalau di Angkatan Laut saya tidak tahu," ujarnya.
Sementara itu, Komandan Lanal Pontianak, Letkol (s) Taufik Harun belum bersedia diwawancarai terkait dengan pelelangan ikan-ikan tersebut. "Saya masih ada tamu, nanti lagi coba hubungi saya," katanya ketika dihubungi via ponsel, kemarin siang. (rob)
Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP)RI, Dr. Ir. Aji Sularso menegaskan ikan-ikan yang berjumlah ribuan ton yang dimuat oleh 17 kapal nelayan asing yang baru ditangkap di ZEEI baru-baru ini harus segera dilelang.
"Sebab kalau barang bukti berupa ikan ini tidak segera dilelang tentunya akan menjadi busuk akhirnya tidak akan laku kalau berlama-lama. Karena ini buru-buru dengan waktu," tegas Aji kepada sejumlah wartawan di Pontianak.
Dia mengaku telah meminta kepada penyidik dalam hal ini Komandan Angkatan Laut untuk melakukan proses pelelangan tersebut. Penunjukan Angkatan Laut untuk melakukan pelelangan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1985 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007 karena kapal yang memuat ikan tersebut ditangkap di kawasan ZEEI.
"Jadi harus kita limpahkan ke Angkatan Laut. Dan prosesnya harus ada ijin dari pengadilan. Sedangkan hasilnya untuk dimasukan ke kas negara," jelasnya.
Begitu juga terhadap kapal-kapalnya, dikatakan Aji harus menunggu keputusan pengadilan. Dan itupun juga harus ada penuntutan dari kejaksaan. "Tapi kami harapkan hal ini harus segera dipercepat. Apalagi disini sudah ada hakim ad hoc. Kami harapkan dalam keputusan itu nantinya kapal-kapal tersebut dapat dijadikan untuk kebutuhan negara, misalnya untuk pengawasan dan lain sebagainya," ujar Aji.
Sementara itu, UPT P2SDKP Pontianak pada tanggal 19 April lalu telah melakukan serah terima untuk proses penyidikan terhadap 11 kapal maupun 151 ABK serta muatannya berupa ikan ke pihak Angkatan Laut Pontianak sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1985 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007.
"Jadi, semuanya sekarang kewenangannya berada di Angkatan Laut termasuk untuk pelelangan. Sedangkan pengawasannya kita lakukan kerja sama," kata Kepala UPT P2SDKP, Bambang Nugroho, kemarin.
Terhadap biaya makan, dikatakan Bambang pihaknya tetap membantu karena dana untuk itu memang sudah tersedia. "Jadi standarnya 1 ABK ditanggung biaya makan Rp12 ribu per hari untuk jangka waktu 20 hari. Kalau di Angkatan Laut saya tidak tahu," ujarnya.
Sementara itu, Komandan Lanal Pontianak, Letkol (s) Taufik Harun belum bersedia diwawancarai terkait dengan pelelangan ikan-ikan tersebut. "Saya masih ada tamu, nanti lagi coba hubungi saya," katanya ketika dihubungi via ponsel, kemarin siang. (rob)
Berantas Korupsi KPK Butuh Dukungan Masyarakat
Pontianak, BERKAT.
Terungkapnya berbagai kasus korupsi diseluruh Indonesia yang melibatkan sejumlah pejabat negara, diharapkan menjadi satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur dan transparansi (good governance).
"Karena itu KPK inginkan libatkan peran serta masyarakat dalam usaha memberantas korupsi. Apalagi undang-undang menyebutkan KPK harus mampu dan bisa menjalin dengan masyarakat dan perannya harus lebih dioptimalkan sehingga pemberantasan korupsi lebih maksimal. Sebab tanpa peran masyarakat kasus korupsi tak akan terungkap, ditambah gerak penegak hukum terbatas," kata Ryan Herviansyah Utama, Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).
Kehadiran Ryan di Pontianak atas undangan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalbar untuk memberikan pembekalan dalam pemberantasan berbagai kasus korupsi khususnya yang terjadi di Kalbar yang masih banyak belum di-meja hijau-kan.
Apresiasi pun diberikan KPK terhadap masyarakat yang sangat respon terhadap pemberantasan korupsi. Sebab dia akui tanpa peran masyarakat kinerja KPK tidak akan maksimal. Dalam kesempatan itu Ryan belum dapat memberikan penjelasan, berapa lama target KPK dalam menuntaskan sebuah kasus korupsi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
"Itukan punya mekanisme tersendiri. Memang data yang masuk dari masyarakat sangat banyak dan kami harus memilih mana yang bisa diproses dan mana yang tidak karena jangan sampai bukti yang diperlukan tidak cukup. Sebab KPK bekerja berdasarkan bukti," tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Presidium LAKI Kalbar, Burhanuddin Abdullah menyebutkan diundangnya KPK dari Jakarta dengan tujuan untuk memberikan pembekalan terhadap anggotanya terhadap pemberantasan korupsi
"Sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota LAKI tidak salah jalan. Setidak-tidaknya mereka sudah punya ilmu cara berantas korupsi baik dari sisi pendataan, penginformasian dan pelaporannya," ujar Burhannuddin.
Latar belakangnya, dikatakan Burhanuddin lantaran sejumlah kasus korupsi di Kalbar hingga kini tidak pernah tuntas terungkap. Sehingga dengan adanya pembekalan tersebut akan menjadi dasar anggotanya untuk menjalankan tugas dengan profesional dan transparan.
"Inilah salah satu komitmen kami membantu program pemerintah," ujarnya. (rob)
Terungkapnya berbagai kasus korupsi diseluruh Indonesia yang melibatkan sejumlah pejabat negara, diharapkan menjadi satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur dan transparansi (good governance).
"Karena itu KPK inginkan libatkan peran serta masyarakat dalam usaha memberantas korupsi. Apalagi undang-undang menyebutkan KPK harus mampu dan bisa menjalin dengan masyarakat dan perannya harus lebih dioptimalkan sehingga pemberantasan korupsi lebih maksimal. Sebab tanpa peran masyarakat kasus korupsi tak akan terungkap, ditambah gerak penegak hukum terbatas," kata Ryan Herviansyah Utama, Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).
Kehadiran Ryan di Pontianak atas undangan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalbar untuk memberikan pembekalan dalam pemberantasan berbagai kasus korupsi khususnya yang terjadi di Kalbar yang masih banyak belum di-meja hijau-kan.
Apresiasi pun diberikan KPK terhadap masyarakat yang sangat respon terhadap pemberantasan korupsi. Sebab dia akui tanpa peran masyarakat kinerja KPK tidak akan maksimal. Dalam kesempatan itu Ryan belum dapat memberikan penjelasan, berapa lama target KPK dalam menuntaskan sebuah kasus korupsi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
"Itukan punya mekanisme tersendiri. Memang data yang masuk dari masyarakat sangat banyak dan kami harus memilih mana yang bisa diproses dan mana yang tidak karena jangan sampai bukti yang diperlukan tidak cukup. Sebab KPK bekerja berdasarkan bukti," tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Presidium LAKI Kalbar, Burhanuddin Abdullah menyebutkan diundangnya KPK dari Jakarta dengan tujuan untuk memberikan pembekalan terhadap anggotanya terhadap pemberantasan korupsi
"Sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota LAKI tidak salah jalan. Setidak-tidaknya mereka sudah punya ilmu cara berantas korupsi baik dari sisi pendataan, penginformasian dan pelaporannya," ujar Burhannuddin.
Latar belakangnya, dikatakan Burhanuddin lantaran sejumlah kasus korupsi di Kalbar hingga kini tidak pernah tuntas terungkap. Sehingga dengan adanya pembekalan tersebut akan menjadi dasar anggotanya untuk menjalankan tugas dengan profesional dan transparan.
"Inilah salah satu komitmen kami membantu program pemerintah," ujarnya. (rob)
Penjaringan Balon Walikota PAN
Pontianak, BERKAT.
Barisan Solidaritas Bersatu dan Barisan 99 Gender mengharapkan dalam proses penjaringan terhadap bakal calon walikota Pontianak, PAN sebagai salah satu parpol yang eksis saat ini tetap selalu menjunjung tinggi azas demokrasi dan transparansi.
"Kalau itu dijalankan maka PAN akan menjadi baromoter partai politik yang lain," kata Gubrani Sekretaris Barisan Solidaritas Bersatu kepada BERKAT, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Gubrani setelah melihat hasil proses penjaringan terhadap delapan kandidat walikota yang telah mendaftar ke PAN (Partai Amanat Nasional) dilakukan secara tidak transparan dan demokrasi.
Sebab meskipun penetapan itu dilakukan terhadap satu kandidat yang akan diusung PAN dalam rapat pleno diperluas yang digelar pada 19 April lalu, seharusnya diseleksi terlebih dahulu ke tingkat DPW PAN Kalbar. "Kalaupun dijalankan proses itu kenapa harus melalui tim pilkada DPW bukannya melalui rapat pleno DPW. Ini yang kami butuh penjelasan," kata Gubrani yang didampingi Yusni dan Didi pengurus lainnya.
Namun Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Ikhwani A Rahim dengan tegas menjelaskan pihaknya telah menjalankan proses penjaringan tersebut sesuai dengan azas demokrasi dan transparansi. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya 120 peserta dari semua elemen dalam rapat pleno diperluas yang menyetujui keputusan tersebut. "Jadi kami telah melibatkan semua elemen hingga ke tingkat paling bawah. Inilah demokrasi dan transparansi yang ada di PAN," katanya saat dikonfirmasi BERKAT via ponsel.
Lain halnya Misbach, Sekretaris Barisan 99 Gender yang menilai mekanisme tersebut sama saja tidak ada artinya bagi kandidat walikota lainnya. "Jadi patut dipertanyakan apakah PAN ini sebagai partai pendamping atau pengusung," kata Misbach saat didampingi Annisa Bendahara Barisan 99 Gender.
Akan tetapi menurut Ikhwani mekanisme penjaringan tersebut telah dua kali dikonsultasikan ke DPW PAN Kalbar melalui tim pilkada DPW serta tim DPP PAN bersama Ketua DPW PAN. Apalagi karena PAN hanya memiliki empat kursi maka untuk mencukupkan menjadi enam kursi, telah empat kali hal itu diberitahukan serta ditanyakan untuk memenuhi persyaratan terhadap semua bakal calon yakni saat pendaftaran, silaturahmi, penyampaian visi misi serta verifikasi.
"Jadi semua telah dilakukan sesuai aturan dan transparansi. Sebelumnya juga kami ntelah mengingatkan kepada keseluruhan Balon terkait kurangnya kursi yang dimiliki PAN untuk nantinya mendapaftar ke KPU" tegasnya.
Pun demikian dia tegaskan PAN tetap membuka pintu bagi siapa saja untuk dimintai penjelasan dan konfirmasi. "Kami tidak akan menutup diri. Tapi mari kita cari solusinya dengan cara yang elegan," tuturnya. (rob)
Barisan Solidaritas Bersatu dan Barisan 99 Gender mengharapkan dalam proses penjaringan terhadap bakal calon walikota Pontianak, PAN sebagai salah satu parpol yang eksis saat ini tetap selalu menjunjung tinggi azas demokrasi dan transparansi.
"Kalau itu dijalankan maka PAN akan menjadi baromoter partai politik yang lain," kata Gubrani Sekretaris Barisan Solidaritas Bersatu kepada BERKAT, kemarin.
Pernyataan itu disampaikan Gubrani setelah melihat hasil proses penjaringan terhadap delapan kandidat walikota yang telah mendaftar ke PAN (Partai Amanat Nasional) dilakukan secara tidak transparan dan demokrasi.
Sebab meskipun penetapan itu dilakukan terhadap satu kandidat yang akan diusung PAN dalam rapat pleno diperluas yang digelar pada 19 April lalu, seharusnya diseleksi terlebih dahulu ke tingkat DPW PAN Kalbar. "Kalaupun dijalankan proses itu kenapa harus melalui tim pilkada DPW bukannya melalui rapat pleno DPW. Ini yang kami butuh penjelasan," kata Gubrani yang didampingi Yusni dan Didi pengurus lainnya.
Namun Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Ikhwani A Rahim dengan tegas menjelaskan pihaknya telah menjalankan proses penjaringan tersebut sesuai dengan azas demokrasi dan transparansi. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya 120 peserta dari semua elemen dalam rapat pleno diperluas yang menyetujui keputusan tersebut. "Jadi kami telah melibatkan semua elemen hingga ke tingkat paling bawah. Inilah demokrasi dan transparansi yang ada di PAN," katanya saat dikonfirmasi BERKAT via ponsel.
Lain halnya Misbach, Sekretaris Barisan 99 Gender yang menilai mekanisme tersebut sama saja tidak ada artinya bagi kandidat walikota lainnya. "Jadi patut dipertanyakan apakah PAN ini sebagai partai pendamping atau pengusung," kata Misbach saat didampingi Annisa Bendahara Barisan 99 Gender.
Akan tetapi menurut Ikhwani mekanisme penjaringan tersebut telah dua kali dikonsultasikan ke DPW PAN Kalbar melalui tim pilkada DPW serta tim DPP PAN bersama Ketua DPW PAN. Apalagi karena PAN hanya memiliki empat kursi maka untuk mencukupkan menjadi enam kursi, telah empat kali hal itu diberitahukan serta ditanyakan untuk memenuhi persyaratan terhadap semua bakal calon yakni saat pendaftaran, silaturahmi, penyampaian visi misi serta verifikasi.
"Jadi semua telah dilakukan sesuai aturan dan transparansi. Sebelumnya juga kami ntelah mengingatkan kepada keseluruhan Balon terkait kurangnya kursi yang dimiliki PAN untuk nantinya mendapaftar ke KPU" tegasnya.
Pun demikian dia tegaskan PAN tetap membuka pintu bagi siapa saja untuk dimintai penjelasan dan konfirmasi. "Kami tidak akan menutup diri. Tapi mari kita cari solusinya dengan cara yang elegan," tuturnya. (rob)
Tiga Perairan Rawan Illegal Fishing
Pontianak, BERKAT.
Departemen Kelautan dan Perikanan telah menandai perairan Laut Natuna, perairan Sulawesi Utara dan Arafura adalah tiga perairan di Indonesia yang rawan akan jalur aktivitas illegal fisihing atau pencurian ikan.
Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Aji Sularso menyebutkan kawasan perairan Natuna yang berdekatan dengan Pontianak memiliki potensi perikanan yang cukup banyak dan bagus apalagi banyak terdapat ikan peladis berukuran besar. Sedangkan di perairan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Philipina jumlah ikan capkalanya sangat luar biasa. Begitu juga di perairan Arafura yang memiliki potensi ikan cukup banyak.
"Karena itu untuk memperketat pengawasan kami bekerja dengan Angkatan Laut dan kepolisian," kata Aji.
Sementara itu, dari data DKP sepanjang tahun 2007 berhasil menyelamatkan kerugian negara Rp460 miliar sedangkan tahun 2008 Rp295 miliar termasuk yang baru-baru ini ditangkapnya 17 kapal asing yang saat ini dititipkan di TPI Pontianak.
Sedangkan yang telah diproses hukum sebanyak 184 kapal dari 2.207 kapal. Jumlah itu terdiri dari kapal asing sebanyak 89 unit dan yang telah diperiksa 212 unit. Untuk kapal ikan Indonesia sebanyak 95 unit dari 1.995 unit kapal yang telah menjalani pemeriksaaan.
Sepanjang 2003-2007, kapal ilegal yang berhasil dirampas DKP sebanyak 148 unit tersebar di Sumatera 77 unit, Jawa 10 unit, Sulawesi 5 unit, Kalimantan, Papua dan Maluku masing-masing 28 unit. Sedangkan untuk tindak pidana perikanan sejak 2003-2007 mengalami penurunan, tahun 2003 sebanyak 322 kasus dan tahun 2007 turun 116 kasus. Kesemuanya itu rata-rata kasus tanpa ijin dan dokumen palsu.
Aji juga menambahkan FAO (Food and Agriculture Organization) mencatat Indonesia mengalami kerugian akibat pencurian ikan diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun. Dengan asumsi tingkat kerugian 1,6 juta ton per tahun atau sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 6,2 juta ton per tahun.
Akibatnya stok sumber daya ikan dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya diperkirakan tinggal 20 persen saja, dan sekitar 55 persen dalam kondisi pemanfaatan penuh, dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya.
Untuk pendeportasian nelayan asing melalui DKP, dikatakan Aji sebanyak 320 orang. Juga yang dideportasi cepat tanpa melalui DKP lewat Bitung diatas 100 ABK, dan melalui Kantor Imigrasi Tanjungpinang sebanyak 177 orang.
"Prosesnya kami tetap berhubungan dengan masing-masing dubes untuk memulangkan ABK sedangkan nakhoda tetap ditahan untuk jalani pemeriksaaan," ujarnya.(rob)
Razia Tim Monitoring Bocor Gula Rafinasi Beredar di Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Larangan Menteri Perdagangan kepada distributor gula di seluruh Indonesia, untuk tidak mengedarkan dan memperdagangkan gula rafinasi tampaknya belum tersentuh di Kalbar. Di beberapa pasar tradisional di Kota Pontianak, ditemukan gula rafinasi yang diperdagangkan untuk dikonsumsi kebutuhan rumah tangga.
"Ada (gula,red)tapi tidak banyaklah. Harganya sedikit lebih mahal dibandingkan gula lokal paling beda Rp200," kata Ati salah satu pedagang kepada BERKAT, kemarin.
Kendati mengaku tidak lagi menjual gula rafinasi namun pengakuan serupa juga datang dari Djin Kiang pengecer di Pasar Flamboyan bahwa harga gula yang asalnya dari Malaysia memang jauh berbeda dibandingkan gula lokal.
"Kalau dari Malaysia saya ambil dari agen Rp5.800 kemudian diecer Rp6.200 per kilogram. Sedangkan gula lokal saat ini harganya Rp6.400 per kilogram," ungkapnya.
Padahal, berdasarkan SK Menperindag Nomor 357/M-DAG/4/2008 tertanggal 2 April 2008, tentang penyaluran dan pendistribusian gula rafinasi di daerah bahwa terhitung dua minggu setelah surat tersebut diterbitkan, maka lima perusahaan gula rafinasi melalui distributornya di daerah dilarang untuk menjual/ memperdagangkan kepada pengecer melainkan harus dijual/ disalurkan langsung ke industri makanan dan minuman.
Larangan yang menindak lanjuti SK Memperindag Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula tersebut diberikan kepada lima perusahaan besar gula rafinasi yakni PT Angels Products, PT Jawamanis Rafinasi, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Permata Dunia Sukses Utama serta PT Dharmapala Usaha Sukses.
Ironinya lagi menurut sumber BERKAT bahwa gula rafinasi ini boleh beredar dan dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga apabila kondisi stok gula di Kalbar mengalami kekurangan artinya gula rafinasi ini untuk cadangan. "Yang saya dengar seperti itu," kata pedagang yang minta namanya tidak dikorankan.
DPD Apegti (Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia)Kalbar memperkirakan gula rafinasi yang masih beredar di pasaran mencapai ribuan ton yang berasal dari Thailand, India dan Malaysia yang diduga dipasok oleh sejumlah distributor gula yang memiliki izin PGAPT (Perdagangan Gula Antar Pulau Terdaftar).
"Barang bukti sudah saya kasihkan ke Assisten II Kalbar Pak Munir beberapa waktu lalu. Yang sudah beredar harus ditarik segera," kata Ketua DPD Apegti Kalbar, Sy. Usman Almuthahar.
Namun sayang ketika Jumat (25/4)kemarin, anggota tim monitoring gula ini akan melakukan razia di pasar, terkesan sudah bocor duluan sehingga tim tidak berhasil menemukan lagi gula rafinasi yang sebelumnya banyak beredar di pasaran.
Diperkirakan harga gula rafinasi ini hanya Rp750 per kilogram, setelah dihitung dengan ongkos angkut maupun biaya operasional lainnya menjadi lebih kurang Rp2.000 per kilogram namun dijual ke pengecer sama dengan harga gula resmi. Sedangkan gula lokal harganya Rp5.700 sampai ke konsumen mencapai Rp6.200 - Rp6.400. "Bayangkan berapa banyak keuntungan yang didapat dari penjualan gula rafinasi ini, mana ada yang mampu bersaing dengan kondisi seperti itu. Akibatnya sistem peredaran gula jadi amburadul," ujarnya.
Namun, dia menegaskan bagi siapa saja anggota Apegti yang berjumlah 16 distributor ini melakukan pelanggaran tersebut maka sanksinya akan dikeluarkan dari keanggotaan Apegti serta izin usahanya dicabut. "Bahkan kami akan melaporkan ke aparat untuk menindak pengusaha gula yang nakal itu," tegasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini, M.Si membantah masih adanya gula rafinasi yang beredar di Kalbar. "Tidak ada gula rafinasi, kita sudah cek ke pedagang besarnya," kata Ida di ruang kerjanya kemarin.
Disperindag Kalbar mencatat kebutuhan gula di Kalbar mencapai 5.000 ton dengan asumsi perhitungan 1,289 kg/kapita/ bulan X jumlah penduduk. Sedangkan stok akhir gula Kalbar berdasarkan data sementara per 25 Maret mencapai 9.385 ton. Stok awal berjumlah 2.525 ton, untuk pengadaan 6.310 ton dan penyaluran 6.000 ton. Jumlah tersebut berdasarkan laporan dari 10 distributor gula pemegang izin PGAPT terbesar di Kalbar yang terjangkau Disperindag. (rob)
Langganan:
Postingan (Atom)