Kubu Raya, BERKAT.
Akhirnya Ramli Hasan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kubu Raya (KKR)pada sidang Muscab I PP, Rabu (4/5) kemarin. Ramli Hasan yang merupakan calon tunggal ini, didukung penuh oleh 11 suara dengan komposisi 9 suara PAC, 1 suara MPW serta 1 suara caretaker.
Hadir dalam Muscab yang untuk pertama kalinya digelar itu antara lain, Pj. Bupati KKR, Kamaruzzaman, Wakil Ketua II MPW PP Kalbar, Ir. Anugrah Rahmanto, Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW, M. Djarni Aliani, Ketua Caretaker, Mikael Rafly, serta unsur muspika.
Terhadap kepengurusan baru tersebut, PJ. Bupati KKR. Drs. Kamaruzzaman, MM meminta agar memilih orang-orang yang berkualitas sesuai dengan kapasitasnya. Dengan harapan dapat mengerti dan memahami arti organisasi untuk mengisi pembangunan di KKR yang kaya akan berbagai potensi di sejumlah bidang.
"Untuk itu PP harus ciptakan program-program kerja yang berpihak dan mengacu pada kepentingan masyarakat. Jadi, tolong hal-hal ini diperhatikan sehingga keberadaannya diakui masyarakat dan dinilai benar-benar layak di KKR," ucapnya.
Menjelang pilkada dan pemilu, dia mengajak anggota PP untuk ikut mengawal dan menciptakan ketertiban di masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dalam kerangka NKRI sebagai harga mati. "Saya mohon dan minta PP untuk menyatukan visi misi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di KKR. Siap saudara-saudara," katanya yang disambut kata siap dari kader PP.
Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW PP Kalbar, M. Djarni Aliani menyebutkan dengan terbentuknya PP di KKR bertujuan untuk mengembangkan sayap sesuai dengan motto sekali layar terkembang surut kita berpantang.
"Sekali kita pakai loreng PP maka selamanya menggunakannya. Tapi atribut ini bukan untuk gagah-gagahan akan tetapi untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 45 yang merupakan harga mati," tegasnya.
Dia harapkan di kepengurusannya yang baru, PP dapat bergandengan tangan dan bermitra dengan pemerintah KKR untuk mengamankan kebijakan bukan merongrong dengan berdemo. "Dan yang terpenting lagi pengurus PP dapat berkoordinasi dengan para anggotanya," tukas Djarni. (rob)
Rabu, 04 Juni 2008
Harga Pertamax Capai Rp10.200
**Pertamina Tak Bisa Kendalikan Harga ?
Pontianak, BERKAT.
Kenaikan harga BBM tak hanya pada jenis premium, solar maupun minyak tanah, akan tetapi jenis pertamax pun ikut terkena dampaknya. Tak tanggung-tanggung, harga kenaikan itupun meningkat tajam yakni mencapai Rp10.200.
"Padahal dua minggu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, harga pertamax sudah dijual Rp9.600 dari harga sebelumnya yakni Rp6.500," kata Herry saat mengisi kendaraannya dengan jenis pertamax.
Dia mengeluhkan ini artinya dalam waktu sebulan, kenaikan harga pertamax sudah dua kali. Yang pertama Rp9.600 kemudian menjadi Rp10.200.
Dari pantauan BERKAT di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Pontianak, harga pertamax Rp10.200 sudah tertera di mesin pengisian. Meskipun awalnya para petugas kesulitan untuk menyesuaikan harga tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka menggunakan sistem manual.
"Awalnya pakai sistem manual karena angkanya belum disesuaikan. Tapi sekarang sudah normal," kata Henny salah satu petugas SPBU kepada BERKAT, kemarin.
Tak hanya Herry yang mengeluhkan kenaikan harga pertamax ini, hal yang sama juga dirasakan Ivan yang menilai PT. Pertamina sebagai perusahaan BUMN pemegang otoritas pengendalian harga minyak tak bisa mengendalikan harga-harga BBM.
"Harganya boleh naik, tapi yang sewajarnya lah. Jangan semau-maunya. Mentang-mentang ada kenaikan minyak dunia lalu harganya pun tak bisa dikendalikan. Kalau Pertamina tak bisa kendalikan lebih baik dibubarkan saja," tuturnya dengan nada kesal.
Meskipun dia memahami kondisinya, namun menurutnya paling tidak kenaikan itu jangan sampai lebih dari 30 persen.
"Mana yang katanya kenaikan BBM rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Buktinya harga pertamax saja lebih dari 40 persen. Atau lebih baik pertamax tak perlu dijual tapi disubsidi untuk jenis BBM yang lain," tuturnya. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Kenaikan harga BBM tak hanya pada jenis premium, solar maupun minyak tanah, akan tetapi jenis pertamax pun ikut terkena dampaknya. Tak tanggung-tanggung, harga kenaikan itupun meningkat tajam yakni mencapai Rp10.200.
"Padahal dua minggu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, harga pertamax sudah dijual Rp9.600 dari harga sebelumnya yakni Rp6.500," kata Herry saat mengisi kendaraannya dengan jenis pertamax.
Dia mengeluhkan ini artinya dalam waktu sebulan, kenaikan harga pertamax sudah dua kali. Yang pertama Rp9.600 kemudian menjadi Rp10.200.
Dari pantauan BERKAT di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Pontianak, harga pertamax Rp10.200 sudah tertera di mesin pengisian. Meskipun awalnya para petugas kesulitan untuk menyesuaikan harga tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka menggunakan sistem manual.
"Awalnya pakai sistem manual karena angkanya belum disesuaikan. Tapi sekarang sudah normal," kata Henny salah satu petugas SPBU kepada BERKAT, kemarin.
Tak hanya Herry yang mengeluhkan kenaikan harga pertamax ini, hal yang sama juga dirasakan Ivan yang menilai PT. Pertamina sebagai perusahaan BUMN pemegang otoritas pengendalian harga minyak tak bisa mengendalikan harga-harga BBM.
"Harganya boleh naik, tapi yang sewajarnya lah. Jangan semau-maunya. Mentang-mentang ada kenaikan minyak dunia lalu harganya pun tak bisa dikendalikan. Kalau Pertamina tak bisa kendalikan lebih baik dibubarkan saja," tuturnya dengan nada kesal.
Meskipun dia memahami kondisinya, namun menurutnya paling tidak kenaikan itu jangan sampai lebih dari 30 persen.
"Mana yang katanya kenaikan BBM rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Buktinya harga pertamax saja lebih dari 40 persen. Atau lebih baik pertamax tak perlu dijual tapi disubsidi untuk jenis BBM yang lain," tuturnya. (rob)
PKPB Kabpon dan KKR Bersifat Transparan
*****Pendaftaran Calon Bupati
Pontianak, BERKAT.
Terhitung mulai 2 - 7 Juni 2008, PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) membuka pendaftaran bakal calon (balon) bupati untuk di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya. Ketua DPD PKPB Kabupaten Pontianak, H. Aries Sanjaya menyebutkan pendaftaran ini dibuka berlaku bagi siapa saja. Namun nantinya pihaknya akan melakukan proses penjaringan secara transparan.
"Nantinya proses penjaringan ini kami buat pleno diperluas bersama unsur kecamatan yag diminta masukannya terhadap para balon yang mendaftar," kata Aries.
Dia menjelaskan kewenangan untuk rekomendasikan balon tersebut sesuai intruksi DPP PKPB yakni kabupaten/ kota yang bersangkutan yang kemudian dipelajari DPP PKPB di Jakarta. "Setelah itu rekomendasi yang telah disetujui DPP yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen itu nantinya dibuatkan berupa surat keputusan balon calon (balon) mana saja yang diusung oleh partai," jelasnya.
Dikatakan Aries dalam surat keputusan itu, pihak DPP telah merujuk pada Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah.
Salah satu persyaratan untuk mengusung balon tersebut minimal memiliki 6 kursi untuk di Kabupaten Pontianak dan 7 kursi untuk di KKR. Seperti diketahui, DPD PKPB Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya masing-masing memiliki jumlah 4 kursi.
"Jumlah ini cukup signifikan untuk memenuhi persyaratan. Jadi, paling tidak nantinya PKPB akan melakukan koalisi. Dan itu juga tergantung si bakal calon itu tadi untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk itu kami akan menjajakinya terlebih dahulu," katanya.
Pendaftaran untuk balon di Kubu Raya, mengambil tempat di Fresh and Resto Nomor 88 Jalan Arteri Supadio Sungai Raya. Sedangkan di Kabupaten Pontianak di Koala Mempawah Nomor 4. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Terhitung mulai 2 - 7 Juni 2008, PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) membuka pendaftaran bakal calon (balon) bupati untuk di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya. Ketua DPD PKPB Kabupaten Pontianak, H. Aries Sanjaya menyebutkan pendaftaran ini dibuka berlaku bagi siapa saja. Namun nantinya pihaknya akan melakukan proses penjaringan secara transparan.
"Nantinya proses penjaringan ini kami buat pleno diperluas bersama unsur kecamatan yag diminta masukannya terhadap para balon yang mendaftar," kata Aries.
Dia menjelaskan kewenangan untuk rekomendasikan balon tersebut sesuai intruksi DPP PKPB yakni kabupaten/ kota yang bersangkutan yang kemudian dipelajari DPP PKPB di Jakarta. "Setelah itu rekomendasi yang telah disetujui DPP yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen itu nantinya dibuatkan berupa surat keputusan balon calon (balon) mana saja yang diusung oleh partai," jelasnya.
Dikatakan Aries dalam surat keputusan itu, pihak DPP telah merujuk pada Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah.
Salah satu persyaratan untuk mengusung balon tersebut minimal memiliki 6 kursi untuk di Kabupaten Pontianak dan 7 kursi untuk di KKR. Seperti diketahui, DPD PKPB Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya masing-masing memiliki jumlah 4 kursi.
"Jumlah ini cukup signifikan untuk memenuhi persyaratan. Jadi, paling tidak nantinya PKPB akan melakukan koalisi. Dan itu juga tergantung si bakal calon itu tadi untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk itu kami akan menjajakinya terlebih dahulu," katanya.
Pendaftaran untuk balon di Kubu Raya, mengambil tempat di Fresh and Resto Nomor 88 Jalan Arteri Supadio Sungai Raya. Sedangkan di Kabupaten Pontianak di Koala Mempawah Nomor 4. (rob)
Tarif Bis Antarnegara Masih Tetap
Pontianak, BERKAT.
Berbeda dengan tarif angkutan darat lainnya yang telah menaikan tarif angkutan, pascakenaikan BBM untuk tarif bis antarnegara Pontianak - Sarawak masih belum ada kenaikan. Menurut Kabid Perhubungan Darat Dishubtel Kalbar, Ir. Bargowo Darmawan, M.Sc kenaikan tarif bis antarnegara yang bersifat nonekonomi ini sedang menunggu usulan dari DPD Organda yang kemudian akan dibahas untuk menentukan berapa besaran kenaikan tarif baru tersebut.
"Jadi saat ini tarifnya masih tetap yang lama. Dan sambil menunggu penetapan tarif baru kami akan memberitahukannya terlebih dahulu ke pengusaha bis yang ada di Sarawak Malaysia yang bisnya masuk ke Kalbar," kata Bargowo ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya, kemarin.
Dia tegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengusaha bis antarnegara itu kalau mereka telah menaikan tarif sebelum ditetapkan tarif yang baru. "Sesuai prosedur sanksinya seperti peringatan atau pun sanksi administrasi," jelasnya.
Selama ini sebanyak 30 bis antarnegara telah beroperasi melayani rute perjalanan Pontianak (Kalbar) - Sarawak (Malaysia). Dari jumlah tersebut, 15 bis dari Sarawak dan 15 bis dari Pontianak di antaranya bis Damri, Tebakang, dan sebagainya dengan harga untuk kelas ekonomi Rp140 ribu dan kelas super eksekutuf Rp200 ribu.
Untuk kenaikan tarif ini, dijelaskan Bargowo ada hitungan dan rumusan tersendiri dimana akan dilihat dari biaya pokok angkutan dan fasilitasnya seperti TV, cleaning sheet, toilet dan sebagainya. Dan kenaikannya pun tidak lebih dari 18 persen. Yang sudah termasuk didalamnya seperti suku cadang, gaji awak, dan lainnya.
Kendati akan ada kenaikan tarif nantinya, namun dia mengharapkan kepada pengusaha bis untuk tidak mengurangi pelayanan dan keamanan penumpang. "Prioritaskan berlalu lintas. Faktor dari pengemudi juga diperhatikan. Juga kenaikan tarif ini tidak menjadi tolok ukur untuk menaikan setoran," imbaunya.
Sementara itu, Yosep pengelola Bis Tebakang menyebutkan pihaknya memang masih belum menaikan untuk tarif angkutan. Sebab untuk melakukan itu akan ada panggilan dai Dinas Perhubungan yang kemudian diterbitkan SK.
"Jadi tidak sembarangan untuk menaikan tarif. Kami harapkan kenaikan ini dapat terjangkau sebab akan berpengaruh pada jumlah penumpang. Paling tidak sesuai kemampuan. Meskipun naik kami tetap tidak mengurangi pelayanan. Rasa aman dan nyaman adalah prioritas kami," ujarnya. (rob)
Berbeda dengan tarif angkutan darat lainnya yang telah menaikan tarif angkutan, pascakenaikan BBM untuk tarif bis antarnegara Pontianak - Sarawak masih belum ada kenaikan. Menurut Kabid Perhubungan Darat Dishubtel Kalbar, Ir. Bargowo Darmawan, M.Sc kenaikan tarif bis antarnegara yang bersifat nonekonomi ini sedang menunggu usulan dari DPD Organda yang kemudian akan dibahas untuk menentukan berapa besaran kenaikan tarif baru tersebut.
"Jadi saat ini tarifnya masih tetap yang lama. Dan sambil menunggu penetapan tarif baru kami akan memberitahukannya terlebih dahulu ke pengusaha bis yang ada di Sarawak Malaysia yang bisnya masuk ke Kalbar," kata Bargowo ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya, kemarin.
Dia tegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengusaha bis antarnegara itu kalau mereka telah menaikan tarif sebelum ditetapkan tarif yang baru. "Sesuai prosedur sanksinya seperti peringatan atau pun sanksi administrasi," jelasnya.
Selama ini sebanyak 30 bis antarnegara telah beroperasi melayani rute perjalanan Pontianak (Kalbar) - Sarawak (Malaysia). Dari jumlah tersebut, 15 bis dari Sarawak dan 15 bis dari Pontianak di antaranya bis Damri, Tebakang, dan sebagainya dengan harga untuk kelas ekonomi Rp140 ribu dan kelas super eksekutuf Rp200 ribu.
Untuk kenaikan tarif ini, dijelaskan Bargowo ada hitungan dan rumusan tersendiri dimana akan dilihat dari biaya pokok angkutan dan fasilitasnya seperti TV, cleaning sheet, toilet dan sebagainya. Dan kenaikannya pun tidak lebih dari 18 persen. Yang sudah termasuk didalamnya seperti suku cadang, gaji awak, dan lainnya.
Kendati akan ada kenaikan tarif nantinya, namun dia mengharapkan kepada pengusaha bis untuk tidak mengurangi pelayanan dan keamanan penumpang. "Prioritaskan berlalu lintas. Faktor dari pengemudi juga diperhatikan. Juga kenaikan tarif ini tidak menjadi tolok ukur untuk menaikan setoran," imbaunya.
Sementara itu, Yosep pengelola Bis Tebakang menyebutkan pihaknya memang masih belum menaikan untuk tarif angkutan. Sebab untuk melakukan itu akan ada panggilan dai Dinas Perhubungan yang kemudian diterbitkan SK.
"Jadi tidak sembarangan untuk menaikan tarif. Kami harapkan kenaikan ini dapat terjangkau sebab akan berpengaruh pada jumlah penumpang. Paling tidak sesuai kemampuan. Meskipun naik kami tetap tidak mengurangi pelayanan. Rasa aman dan nyaman adalah prioritas kami," ujarnya. (rob)
Menekan GAKI, 100 % Garam di Kalbar Beriodium
Pontianak, BERKAT.
Pelaksanaan program iodisasi garam di Kalbar telah dimulai sejak tahun 1986. Hal itu dimaksudkan guna menekan melonjaknya angka Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Sebab kekurangan iodium selain dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik seperti gondok endemik, badan kerdil, gangguan motorik misalnya sulit berdiri, kaki pengkor juga berpengaruh terhadap ibu-ibu hamil, lahir tidak cukup, keterbelakangan mental, idiot, cacat mental serta rendahnya daya pikir (IQ).
Penasihat Asosiasi Pengusaha Garam Kalimantan Barat (APGKB), H.M. Sulaiman mengungkapkan di tahun 1985 masyarakat Kalbar yang mengidap GAKI mencapai 40 persen diatas rata-rata angka nasional yang saat itu 30 persen. Akan tetapi di tahun 2000 angka tersebut menurun hingga 1,9 persen jauh dibawah rata-rata nasional yakni 17 persen.
"Jadi saat ini masyarakat tak perlu khawatir sebab boleh dikatakan hampir 100 persen garam yang beredar di Kalbar telah mengandung iodium baik itu untuk pengasinan, konsumsi, dan penolong industri," kata Sulaiman kepada BERKAT kemarin.
Kendati demikian dia sempat khawatir angka GAKI di tahun 2006 naik cukup signifikan lantaran adanya sejumlah pengusaha nakal yang memasukan garam noniodium berupa garam rakyat yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kandungan iodiumnya dibawah 30 ppm untuk dijual langsung ke masyarakat.
"Tapi syukurlah pengusaha nakal itu telah ditangkap dan mendapat ganjaran hukuman 2 tahun penjara," ungkap mantan ketua APGKB dua periode 1989 hingga 2001 ini.
Keberhasilan Kalbar menekan angka GAKI tak terlepas dari peran APGKB yang berdiri sejak 1985 lalu. Prestasi yang signifikan telah diraih APGKB, di antaranya piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar (1995), 6 produsen industri garam beriodium yang tergabung dalam APGKB mendapat predikat Produsen Teladan Tingkat Nasional dari Memperindag dan Perwakilan UNICEF di Indonesia (1999) yang diserahkan langsung oleh Rolf Carriere, piagam dari Dubes UNICEF PBB (2002) yang diserahkan oleh Roger Moore (aktor film James Bond 007).
"APGKB melihat garam iodium sangat penting sebagai salah satu jenis sembako yang membawa misi kemanusiaan untuk mengemban kesehatan masyarakat menuju SDM berkualitas. Sebab masalah GAKI bukan hanya masalah Indonesia saja tapi juga masalah dunia," tambah Sulaiman.
Tak mengherankan kalau Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dan UNICEF menetapkan Kalbar sebagai daerah percontohan dan provinsi terbaik secara nasional dalam peniodisasian dan pemasyarakatan garam beriodium. Dari hal itu, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Jabar bahkan Vietnam yang mengirimkan 11 dokter ahlinya datang ke Kalbar untuk studi banding. (rob)
Pelaksanaan program iodisasi garam di Kalbar telah dimulai sejak tahun 1986. Hal itu dimaksudkan guna menekan melonjaknya angka Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Sebab kekurangan iodium selain dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik seperti gondok endemik, badan kerdil, gangguan motorik misalnya sulit berdiri, kaki pengkor juga berpengaruh terhadap ibu-ibu hamil, lahir tidak cukup, keterbelakangan mental, idiot, cacat mental serta rendahnya daya pikir (IQ).
Penasihat Asosiasi Pengusaha Garam Kalimantan Barat (APGKB), H.M. Sulaiman mengungkapkan di tahun 1985 masyarakat Kalbar yang mengidap GAKI mencapai 40 persen diatas rata-rata angka nasional yang saat itu 30 persen. Akan tetapi di tahun 2000 angka tersebut menurun hingga 1,9 persen jauh dibawah rata-rata nasional yakni 17 persen.
"Jadi saat ini masyarakat tak perlu khawatir sebab boleh dikatakan hampir 100 persen garam yang beredar di Kalbar telah mengandung iodium baik itu untuk pengasinan, konsumsi, dan penolong industri," kata Sulaiman kepada BERKAT kemarin.
Kendati demikian dia sempat khawatir angka GAKI di tahun 2006 naik cukup signifikan lantaran adanya sejumlah pengusaha nakal yang memasukan garam noniodium berupa garam rakyat yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kandungan iodiumnya dibawah 30 ppm untuk dijual langsung ke masyarakat.
"Tapi syukurlah pengusaha nakal itu telah ditangkap dan mendapat ganjaran hukuman 2 tahun penjara," ungkap mantan ketua APGKB dua periode 1989 hingga 2001 ini.
Keberhasilan Kalbar menekan angka GAKI tak terlepas dari peran APGKB yang berdiri sejak 1985 lalu. Prestasi yang signifikan telah diraih APGKB, di antaranya piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar (1995), 6 produsen industri garam beriodium yang tergabung dalam APGKB mendapat predikat Produsen Teladan Tingkat Nasional dari Memperindag dan Perwakilan UNICEF di Indonesia (1999) yang diserahkan langsung oleh Rolf Carriere, piagam dari Dubes UNICEF PBB (2002) yang diserahkan oleh Roger Moore (aktor film James Bond 007).
"APGKB melihat garam iodium sangat penting sebagai salah satu jenis sembako yang membawa misi kemanusiaan untuk mengemban kesehatan masyarakat menuju SDM berkualitas. Sebab masalah GAKI bukan hanya masalah Indonesia saja tapi juga masalah dunia," tambah Sulaiman.
Tak mengherankan kalau Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dan UNICEF menetapkan Kalbar sebagai daerah percontohan dan provinsi terbaik secara nasional dalam peniodisasian dan pemasyarakatan garam beriodium. Dari hal itu, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Jabar bahkan Vietnam yang mengirimkan 11 dokter ahlinya datang ke Kalbar untuk studi banding. (rob)
Langganan:
Postingan (Atom)