Kamis, 12 Februari 2009

Tampilkan Lukisan dan Syair Melayu

***Penemu Sastra Berdesaian Tengkawang Tungkul
Pontianak, BERKAT.
Setelah peringatan bulan-bulan Kampanye Flora Maskot Kalbar I (1st Flora Mascot West Kalbar Campaign) 2008-2009 ditetapkan oleh Yayasan Siti Kiswati Sastra Berdesain (YSKSB), kegiatan pun dirangkaikan dengan menggelar karya-karya Penemu Sastra Berdesaian Tengkawang Tungkul, Siti Kiswati.
Kegiatan akan dipusatkan di Gedung Serba Guna Kantor Camat Kubu Kabupaten Kubu Raya. Pembukaan akan digelar pada tanggal 28 Februari yang kemudian lanjutkan dengan menyambangi Puskesmas perawatan Kubu yag merupakan tempat sakral dimana karya Sastra Berdesain dibuat pertama kali. Yang kemudian pada malam harinya masyarakat akan menyaksikan pesta kembang api.
Selama dua minggu mulai 1-14 Maret pukul 08.00-17.00, stand pameran dibuka untuk umum. Sebanyak 50 lukisan desain motif dan ratusan lembar syair Melayu serta buku karya penemu akan ditampilkan pada pameran tersebut.
"Jadi masyarakat silahkan mengunjungi dan melihat yang akan ditampilkan pada pameran tersebut," kata Siti Kiswati.
Yang menarik dari acara pembukaan nanti adalah, seluruh tamu undangan diwajibkan memakai baju tradisional yakni telok belanga dengan kain sarung corak insang untuk pria. Sedangkan wanita memakai baju kurung dengan kain dan selendang cork insang.
Lebih dari 160 undangan yang terdiri dri orang-orang yang berjasa dalam perjalanan penemu hingga kini dikatakan Siti insyaallah akan hadir. Begitu pula beberapa pejabat baik di Kubu Raya maupun Provinsi Kalbar direncanakan akan hadir untuk ikut serta dalam acara pembukaan.
"Selain itu bagi sekolah dan universitas yang hadir akan memperoleh penyuluhan anti narkoba dan penyuluhan kesehatan sekolah serta informasi kepariwisataan untuk memotivasi anak didik lebih mengenal potensi diri dan lingkungannya," ujarnya. (rob/Harian Berkat)

SIM Masuk Lanud TNI AU

Pontianak, BERKAT.
Dalam upaya memberikan pelayanan prima dibidang pelayanan SIM (Surat Izin Mengemudi), Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar, Kombes Pol. Drs. Imam Pramukarno, SH, Kamis (12/2) kemarin melakukan terobosan baru dengan memberikan pelayanan SIM masuk lingkungan TNI Angkatan Udara Supadio Pontianak.
Selama pelayanan SIM di Lanud tersebut, jumlah personil TNI AU yang memperpanjang SIM sebanyak 30 orang, terdiri dari 1 Pamen, 3 Pama, 9 Bintara, 15 Tamtama dan 2 PNS, dengan jenis SIM A 2 orang dan SIM C 28 orang.
Pelayanan SIM dilingkungan TNI ini merupakan tindak-lanjut dari Comander Wish Kapolri 10 Oktober 2008 yang lalu, dimana Kapolri telah memerintahkan kepada seluruh Jajaran untuk melakukan kegiatan yang dapat mempererat Tali Silaturahim antara TNI – Polri.
Kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan SIM perpanjangan secara kolektif dapat menghubungi Dirlantas untuk menindak-lanjutinya sebagai tekadnya untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, tidak bertele-tele dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Untuk pelayanan SIM kata Direktur Lalu Lintas, Pihaknya akan terus mempertahankan Standar ISO 9001 – 2000, karena beberapa waktu yang lalu Lembaga Sertirfikasi ISO 9001 : 2000 Bureu Veritas Sertifcation (BVC) telah memberikan Sertifikasi ISO atas keberhasilannya dalam memberikan pelayanan yang diterapkan dengan Standar Sistem Manajemen Mutu pada masing-masing Unit Pelayanan BPKB, Satuan Penerbitan Administrasi Surat Ijin Mengemudi (Satpas) Poltabes Pontianak dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kalbar.
"Sehingga diharapkan mampu memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.
Pelayanan SIM keliling ini akan dilakukan secara terus menerus dan Mobil SIM Keliling akan mangkal ditempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat atau dilokasi-lokasi yang telah ditunjuk oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan warga.
Dalam pelayanan SIM keliling hanya diberikan kepada pemilik SIM yang masa berlakunya belum berakhir, sedangkan bagi mereka yang memiliki SIM yang telah habis masa berlakunya maka pelayanan SIM akan dilakukan di Kantor Poltabes / Polres, karena yang bersangkutan harus mengikuti ujian teori sebagaimana PP Nomor 44 Tahun 1993. (rob/Harian Berkat)

Selasa, 10 Februari 2009

Lima Permasalahan Drainase di Kota Pontianak

Pontianak, BERKAT.
Persoalan drainase atau saluran air di Kota Pontianak merupakan salah satu masalah dilema selain persoalan sampah dan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang terkadang menjadi polemik.
Dalam pemaparannya saat Rakerkot DPK Aspekindo Kota Pontianak, belum lama ini, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang menyebutkan lima permasalahan yang sering muncul dalam penataan drainase.
Pertama, belum terintegrasinya sistem drainase yang baik. Kemudian tingginya endapan lumpur yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan drainase. Mengecilnya kapasitas tampung drainase dan pengaliran air akibat cepatnya pembangunan kota. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada serta penyempitan muara-muara saluran primer dikarenakan pola pembangunan kota yang linier dimulai dari pinggiran sungai.
"Akibatnya pengendalian aliran limpasan air cederung mengurangi kapasitas saluran air yang ada sehingga berdampak lemahnya sistem drainase kota," paparnya.
Untuk di Kota Pontianak disebutkannya ada tiga tipe saluran, antara lain saluran primer dengan panjang 97,70 km, saluran sekunder 102, 04 km serta saluran tersier sepanjang 187,36 km.
Namun kondisinya belum maksimal. Hal itu dapat terlihat sering terjadinya banjir yang mengakibatkan kerusakan jalan sehingga pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan biaya perawatan setiap tahunnya.
Untuk luas genangan air dari jumlah wilayah masing-masing, Kecamatan Pontianak Barat menduduki urutan pertama dengan luas mencapai 76,0 persen. Kemudian diikuti Kecamatan Kota 64,4 persen, Kecamatan Pontianak Timur 36,6 persen, Kecamatan Pontianak Selatan 34,5 persen dan yang terakhir Kecamatan Utara dengan luas hanya 26,1 persen.
Karena itu dikatakan Rudi, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan perbaikan, antara lain peningkatan normalisasi saluran primer dan sekunder, peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam penanggulangan banjir serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. (rob/ Harian Berkat)

Renstra Air Bersih Kota Pontianak 2009 - 2014

Pontianak, BERKAT.
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama yang paling mendasar bagi masyarakat. Di Kota Pontianak, pemerintah melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) berupaya memenuhi kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang ramai tersebut.
Memang diakui kondisi pelayanan masih belum merata terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran kota lantaran jaringan distribusi yang belum maksimal. Terlebih yang menjadi permasalahan mendasar keterbatasan air baku di musim kemarau dikarenakan kondisi intrusi air laut dan perpipaan sudah tua sehingga pada tekanan yang sangat tinggi tingkat kebocoran teknis relatif tinggi. Akibatnya ketersediaan air baku hanya 400 - 500 liter/ detik.
Kondisi eksisting seperti kapasitas IPA terpasang hanya 1.210 liter/ detik sehingga produksi air bersih yang terdistribusi 1.019 liter/ detik. Cakupan pelayanan di tahun 2007 sebesar 72,0 persen. Pelayanan air bersih sebesar 65.927 sambungan. Jumlah penduduk terlayani setara 374.992 jiwa. Dan tingkat kehilangan air sekitar 42 persen.
Dari total kapasitas 1.210 liter/ detik terbagi di tujuh IPA yang terpasang, antara lain IPA I di Jalan Imam Bonjol dengan kapasitas 150 liter/ detik. IPA II 300 liter/ detik, IPA III 110 liter/ detik. IPA IV 300 liter/ detik, IPA V di Selat Panjang berkapasitas 100 liter/ detik, IPA VI berkapasitas 200 liter/ detik, IPA VII di Jalan Kom Yos Sudarso dengan kapasitas 50 liter/ detik.
Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pengembangan sistem air bersih sesuai rencana pembangunan usaha PDAM Kota Pontianak 2006 - 2010 dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat akan bersih.
Upaya yang dilakukan antara lain penurunan dan pengendalian kehilangan air bersih seperti penggantian meter pelanggan secara berkala, penggantian pipa dinas, pembentukan blok pengendalian kehilanga air bersih serta rehabilitasi pipa sekunder/ tersier.
Sedangkan di optimalisasi kapasitas air baku, antara lain penggantian pipa transmisi air baku berdiameter 600 milimeter, pembuatan river crosing Sungai Ambawang dan Sungai Kapuas dan pemasangan katodic protection.
Begitu pula dengan optimalisasi kapasitas produksi. UP Rating IPA nomor 4 ditingkatkan menjadi 360 liter/ detik dari 300/ liter/ detik. Perbaikan peralatan instalasi eksiting, penggantian pompa air baku dan air bersih serta pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/ detik.
Pada kapasitas distribusi dilakukan peningkatan seperti penambahan pipa transmisi air bersih berdiameter 800, 600 dan 400 milimeter. Penambahan pompa distribusi serta pengadaan dan pemasangan meter induk distribusi.
Pemerintah juga melakukan pengembangan jaringan distribusi dengan membuat jaringan pipa distribusi primer berdiameter 400, 300, 250 dan 200 milimeter serta pembuatan jaringan pipa distribusi sekunder/ tersier berdiameter 50 dan 100 milimeter.
Diharapkan dengan upaya peningkatan pelayanan tersebut akan dapat menambah sambungan baru sebanyak 15.541 unit. Sehingga pemenuhan akan air bersih dapat tercapai dalam rangka mewujudkan visi misi Pontianak Kota Khatulistiwa yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pembangunan. (rob/Harian Berkat)

Kalbar Menunggu Gelar Pahlawan Nasional 7 Tokoh

Pontianak, BERKAT.
Sejak tahun 1999 hingga kini Kalimantan Barat masih menunggu proses pemberian gelar pahlawan nasional dari pemerintah pusat terhadap tujuh tokoh pejuang yang telah rela membela dan mempertahankan kemerdekaan pada zaman dahulu.
"Pada saat itu, kami telah usulkan delapan tokoh. Hanya satu yang berhasil mendapatkan gelar pahlawan nasional yakni Raden Setia Tumenggung, pahlawan dari Melawi," ungkap Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Kalbar, Dra. Lisyawati Nurcahayani, M.Si melalui Dra. Juniar Purba peneliti sejarah kepada BERKAT kemarin.
Ketujuh tokoh pejuang yang diusulkan bersama Raden Setia Tumenggung pada 4 Maret 1999 lalu itu antara lain Pangeran Nata Kesuma, Rahadi Oesman, Bardan Nadi, Alianyang, Apang Semangai, Sultan Sy. Abdurrachman Alkadri dan Pangeran Anom.
Kendalanya dikatakan Juniar belum adanya bukti dan sumber pendukung dari calon pahlawan yang diusulkan. Karena itu sejumlah instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPSNT dan Biro Sosial Setda Kalbar yang tergabung dalam Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) berupaya untuk mencari dan menelusuri terus bukti dan sumber pendukung serta sosialisasi yang kemudian diajukan lagi ke pusat dimana Depsos dan LIPI ikut berperan dalam pemberian gelar pahlawan nasional.
Namun demikian, pemerintah pusat telah memberikan penghargaan berupa bintang Nararya kepada tujuh tokoh tadi.
Pengusulan gelar pahlawan nasional ini selain dikarenakan Kalimantan Barat yang belum ada pahlawan nasionalnya, juga melihat dari jasa-jasa mereka baik dari bentuk perjuangannya maupun pengabdiannya.
Sejumlah kriteria ditetapkan untuk pengusulan tersebut antara lain yang bersangkutan warga negara Indonesia, telah meninggal dunia serta rekomendasi dari Gubernur selaku ketua BPPD.
"Karena itu seraya menunggu proses, sejumlah jalan di Kalbar diberi nama para pejuang Kalbar dalam rangka mengenang jasa-jasanya," tuturnya. (rob/Harian Berkat)

Minggu, 08 Februari 2009

Jasa Konstruksi, Mitra Pemerintah Buka Peluang Kerja

Pontianak, BERKAT.
Pemerintah Kota Pontianak memberikan apresiasi dengan menjamurnya sejumlah jasa konstruksi atau asosiasi yang berperan serta dalam pembangunan dan perkembangan kota.
"Mereka adalah mitra pemerintah. Apalagi mereka berperan membuka lapangan pekerjaan yang saat ini dirasakan sangat terbatas. Harus diakui pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengisi pembangunan," kata Kepala Bappeda Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang.
Rudi mewakili Walikota Pontianak, Sutardmidji, SH, M.Hum membuka Rakerkot DPK Aspekindo Kota Pontianak, Sabtu (7/2) di Hotel Kartika.
Dalam Rakerkot tersebut hadir para pengurus dan anggota DPK Aspekindo Kota, DPP Aspekindo Kalbar serta sejumlah asosiasi.
Dikatakan Rudi, PDRB dari sektor jasa konstruksi bangunan menempati urutan ketiga dalam memacu perekonomian kota yakni sekitar 20 persen setelah sektor perdagangan dan jasa yang mencapai 22 persen serta pertanian.
Meskipun menempati urutan kedua dengan peluang kerja hingga mencapai 147 ribu orang, akan tetapi disektor ini sangat rentan akan kemiskinan dibandingkan sektor jasa konstruksi bangunan yang menempati urutan ketiga.
"Karena peluang kerja yang terserap justru lebih besar hingga puluhan ribu orang," ungkapnya.
Dia mencontohkan Aspekindo Kota Pontianak yang memiliki anggota 134 pengusaha jasa konstruksi. Dia mengkalkulasikan kalau satu jasa konstruksi tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk 10 orang. Sehingga tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.340 orang. Belum lagi, ketika mereka mengerjakan pekerjaan milik pemerintah atau swasta.
"Jadi dapat dibayangkan dalam per harinya. Ribuan tenaga kerja yang terserap," ujarnya.
Karena itu, dia mengharapkan Aspekindo lebih berperan aktif dan memberikan kontribusinya yang besar dalam mengisi pembangunan di Kota Pontianak secara profesional.
Sementara itu, Ketua DPK Aspekindo Kota Pontianak, Ir. Werry Syahrial menyebutkan rakerkot yang dilaksanakan membahas berbagai program yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.
"Untuk itu yang belum terlaksanakan di tahun sebelumnya diharapkan akan dapat terealisasi di tahun 2009 ini," katanya.
Dia menyebutkan ada tiga program prioritas Aspekindo di tahun 2009, antara lain, pihaknya berusaha menarik dana-dana APBN dan luar negeri untuk pembangunan Kota Pontianak serta penataan drainase dan PKL.
Untuk drainase dan PKL, pihaknya akan melakukan studi banding ke Medan, Yoyakarta dan Kuching Malaysia.
Seperti PKL, menurutnya harus ada penataan yang teratur dan managarial sehingga tidak terkesan merusak pemandangan kota.
"Sebab kontibusinya justru sangat besar bagi perekonomian kota. Jadi bukannya diberanguskan dan dimusuhi," tegasnya.
Begitu pula dengan drainase yang dinilai belum maksimal, Aspekindo berusaha memberikan masukan ke Pemerintah Kota Pontianak. Minimal dapat mengurangi dampak dari kerusakan jalan. (rob/ Harian Berkat)

Jumat, 06 Februari 2009

Warisan Soedarso, Sang Dokter dan Pejuang

Pontianak, BERKAT.
Nama dr. Soedarso tak asing ditelinga masyarakat Kalbar. Namanya diabadikan disebuah rumah sakit terbesar di Kalbar milik pemerintah dengan sebutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso yang terletak di Jalan dr. Soedarso perbatasan Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
"Penghargaan itu diberikan atas pengabdian dan jasa beliau pada sebelum dan sesudah kemerdekaan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalbar," kata Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Kalbar, Dra. Lisyawati Nurcahayani, M.Si melalui Dra. Juniar Purba, M.Si Peneliti Sejarah BPSNT.
Dalam tulisannya yang berjudul Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan, Juniar menceritakan bentuk perjuangan yang diberikan tokoh pejuang dan sosial yang memiliki nama lengkap dr. Mas Soedarso tersebut.
Tokoh kelahiran 29 November 1906 di Pacitan Jawa Timur ini merupakan anak ke-7 dari 12 bersaudara yang lahir dari pasangan R. Atmosoebroto dan Oemimackminatun.
Usai menamatkan pendidikan di School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) dengan menyandang gelar dokter tahun 1931, Soedarso pun mengabdikan dirinya ke sejumlah daerah di Indonesia antara lain Semarang, Muntilan, Boyolali, Benteng, Pulau Selayar di Sulawesi Selatan dan Surabaya.
Dan di tahun 1938, dia ditugaskan ke Pontianak sebagai pelayan kesehatan masyarakat, yang merupakan permulaan pengabdiannya di Kalbar. Pada saat itu kondisi Pontianak masih sepi. Sehingga timbullah berbagai ide pemikirannya untuk mengangkat derajat ksehatan dan SDM yang masih tertinggal.
Pada tahun 1942, tentara Jepang menduduki sejumlah daerah di Kalbar. Peperangan dengan tentara sekutu tak terelakan. Korban jiwa berjatuhan. Penyakit seperti kolera menyebarkan virusnya. Jepang pun mulai panik. Ketika itu terdapat 8 dokter di Kalbar antara lain dr. Sunaryo, dr. Agusdjam, dr. Ismail, dr. Ahmad Diponegoro, dr. Zakir, dr. Rubini, dr. Soedarso serta dr. Salekan.
Nasib malang menimpa dokter lainnya. Tentara Jepang menculik dan membunuhnya. Sedangkan dr. Soedarso dan dr. Salekan tidak diketemukan.
Pada saat itu dr. Soedarso sedang bertugas di pedalaman Sanggau. Mengetahui aksi penculikan Jepang, masyarakat setempat membantu menyembunyikannya. Dikarenakan, beliau telah banyak membantu di antaranya pemberian bantuan seekor sapi sebagai bentuk perhatian Soedarso dalam rangka perbaikan gizi.
Namun, usai Perang Dunia II di zaman pemerintahan Belanda tahun 1945, bersama dua rekannya, ia ditangkap dan di tahan di Penjara Sui Jawi. NICA melihat dr. Soedarso yang merupakan tokoh politik yang kala itu Ketua PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia) sangat berbahaya. Dikarenakan telah memimpin rapat umum di lapangan Kebon Sayoek untuk menolak kedatangan NICA dan harus mengakui kedaulatan Pemerintahan RI yang sah. Namun, akhirnya mereka dibebaskan tanpa syarat.
Dari usulan dia jugalah, Kalbar akhirnya diterima menjadi sebuah provinsi pada tahun 1957. Dan tahun 1958, ia diangkat sebagai anggota Dapernas (Dewan Perencana Nasional) perwakilan Kalbar. Tahun 1960, dia juga dipilih menjadi anggota MPRS oleh DPRD Tk I. Tahun 1953 ia diangkat juga menjadi Direktur Rumah Sakit Bersalin Pontianak.
Pengabdiannya di bidang sosial dan kesehatan telah banyak menuai hasil. Berbagai sekolah dirintisnya antara lain Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas dan Sekolah Juru Kesehatan.
Banyak yang telah menjadi tauladan dari seorang Soedarso yang patut menjadi contoh.
"Bukan kekayaan melainkan ilmu yang diwariskan bapak. Yakni kerja keras dan membantu bagi yang membutuhkan tanpa ada rasa pamrih," kata Ny. Hartati Soedarso istri dr. Soedarso ketika di temui BERKAT di kediamannya.
Dari wajah ibu yang telah menginjak usia 86 tahun ini terpancar rasa bangga akan apa yang telah diperjuangkan sang suami. Terlebih 2 di antara 7 anak-anaknya mengikuti jejak sang ayah menjadi dokter. Seperti dr. Sri Astuti Suparmanto, M.Sc, Ph yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kesehatan Kalbar. (rob/Harian Berkat)

Pang Suma, Panglima Perang dari Meliau

Pontianak, BERKAT.
Kegigihan seorang Pang Suma melawan tentara Jepang pada tahun 1945 telah membakar semangat masyarakat Kalbar yang lain ketika itu untuk mengusir penjajahan Jepang.
Informasi kematian salah satu pejuang Kalbar dan Panglima Perang ini, tidak menyurutkan para anggota Perang Majang (pasukan pimpinan Pang Suma) saat itu untuk melanjutkan perjuangan.
Mereka justru bergelora untuk mengusir Jepang dari Bumi Kalimantan Barat. Seperti di Ngabang yang dipimpin Panglima Batu, di Sanggau oleh Panglima Burung serta di Ketapang oleh Panglima Banjing dan Pang Layang.
"Mereka lakukan agar Jepang mengakhiri kekejamannya dan pergi dari Kalbar," tutur Peneliti Sejarah pada Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Kalbar, Dra. Juniar Purba.
Pang Suma adalah tokoh pejuang dari suku Dayak yang tinggal di Dusun Nek Bindang di tepian Sungai Kapuas Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
Anak ke-3 dari 6 bersaudara ini memiliki nama asli Bendera bin Dulung. Namun ada pula yang menyebutnya Menera. Arti nama Pang Suma sendiri adalah Bapak si Suma. Panggilan dengan mengguakan Pang merupakan satu kebiasaan penduduk setempat memanggil nama orang tua dengan menyebut nama anaknya yag paling besar. Ini dikarenakan agar lebih sopan daan hormat dari pada menyebut nama langsung orang tersebut.
Menjelang akhir hayatnya, ia telah mendapatkan pertanda buruk. Ujung Nyabur (pedang) yang dimilikinya patah, sebelum ia menyerbu markas Jepang di Kantor Gunco (Camat) Meliau pada 17 Juli 1945.
Pertanda itu pun menjadi kenyataan. Sebuah peluru menembus pahanya yang konon merupakan rahasia kekuatan dari Panglima Perang ini. Namun, disaat menahan kesakitan itu, ia sempat berpesan kepada rekan seperjuangannya yang membopongnya dari lokasi perang.
"Tinggal aja aku disito uda nada aku to idop lagi, pogilah kita, maju terus berjuang," pesan Pang Suma dalam bahasa Dayak seperti yang dikutip dari "Pangsuma Riwayat Hidup dan Pengabdiannya" yang artinya tinggalkan saja saya di sini saya tidak bisa hidup lagi pergilah kamu maju terus berjuang.
Perjuangannya adalah pengorbanan yang patut dijadikan berikan apresiasi bagi masyarakat Kalbar dan pemerintah meskipun dia dan keluarganya tidak mengharapkan imbalan apapun.
Namun, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan pengorbanan pahlawannya. Sehingga tentunya patut diberikan. Dan generasi mendatang wajib mencontoh dan mengambil hikmah yang telah dikorbankan Pang Suma dalam membela bangsa dan tanah air. (rob/Harian Berkat)

Pupuk Sekam Padi Bernilai Ekonomis




Pontianak, BERKAT.
"Sudah saatnya pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai." Motto itu menjadi bagian hidup Suparjo menjalankan usahanya didalam mengolah limbah atau sampah.
Sekam padi yang dinilai sebagian masyarakat limbah yang tak terpakaikan, namun menurutnya adalah barang yang memiliki manfaat dan bernilai ekonomis.
Sejak tiga tahun lalu, selain sampah organik seperti sayur mayur dan buah-buahan, dia pun mengolah sekam padi untuk dijadikan pupuk sebagai median penyubur tanaman.
Tak mengherankan tanaman hias yang dijualnya tumbuh subur. Lantaran median yang dipakai adalah pupuk dari sekam padi.
Untuk mendapatkan sumber bahan baku, baginya tidak sulit. Dia pun membelinya dari sejumlah tempat penggilingan padi yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya.
"Harganya tidak terlalu mahal. Untuk 10 kilogram sekitar Rp3 ribu," ungkap Suparjo.
Proses pengolahannya tidak berbeda jauh dengan pengolahan sampah organik. Setelah melalui penghancuran dengan mesin pencacah, sekam padi itu pun diperam alias difermentasi yang ditutupi terpal.
Dan sebagai pengurai bakteri, ia pun mencampurinya dengan IM4/ Dectro dengan perbandingan yang setara. Dalam proses pengolahan pupuk sekam padi ini diperlukan waktu sekitar satu bulan, lebih lama dari pengolahan sampah organik yang memakan waktu dua minggu.
Dalam sebulan ia rata-rata dapat memproduksi hingga tiga kali dengan sekali produksi 1 ton yang dibantu enam orang pekerja tetap dan beberapa siswa magang yang belajar pembuatan pupuk di tempatnya.
"Sebenarnya bisa lebih. Tapi karena keterbatasan tempat kita hanya bisa rata-rata tiga kali saja," tuturnya.
Setelah satu bulan, tahap packaging dilakukan dengan mencantumkan alamat lengkap tempat pembuatannya. Dan harga yang dijual pun sangat terjangkau yakni Rp 3 ribu per dua kilogram per bungkus.
Cukup lumayan yang dilakukan Suparjo, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 2 juta, ia berhasil mengembangkan usahanya di ternak ayam dan menjual tanaman hias.
"Hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak. Itu yang terpenting bagi saya," katanya merendah.
Harapannya, usaha yang dilakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bermanfaat dan pembelajaran bagi masyarakat yang lain ditengah krisis global zaman sekarang. (rob/Harian Berkat)

Kamis, 05 Februari 2009

Pembangunan Lantamal Antisipasi Polemik Indonesia - Malaysia

Pontianak, BERKAT.
Kondisi perairan Kalbar yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia menimbulkan rasa khawatir dari pihak Angkatan Laut. Pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) pun direncanakan di Kalbar guna mengantisipasi timbulnya polemik yang sering terjadi.
"Memang salah satu strategi pembangunan Lantamal ini tentunya berdasarkan analisis demikian," kata Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV, Laksamana Pertama S.M. Darojatim di Lanal Pontianak, kemarin.
Lebih lanjut Darojatim menyebutkan pembangunan Lantamal berkaitan juga dengan pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia yang berdekatan dengan Kalbar.
"Jadi semuanya akan kita sinkronkan. Berbatasan dengan negara mana-mana saja Kalbar," ujarnya.
Meskipun dia belum dapat memastikan jadwal pembangunan Lantamal, namun tetap menjadi skala prioritas dalam program jangka panjang. "Karena kita harus mengerti betul sebab kemampuan anggarannya harus dibagi untuk kebutuhan yang lain," tuturnya.
Karena itu dia meminta Pemda, masyarakat dan pers berperan aktif dalam rencana pembangunan Lantamal. Sebab menurutnya potensi kerawanan di perairan Kalbar sangat tinggi dari semua aspek.
Direncanakan pembangunan Lantamal terletak di Kuala Mempawah. Sebanyak 58 fasilitas akan dibangun baik di bidang kesehatan, pendidikan, militer, komunikasi dan informasi, olahraga dan sebagainya.
Kehadiran Darojatim di Pontianak sebagai Inspektur Upacara dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Danlanal Pontianak dari Kolonel Laut (P) Taufik Harun kepada Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo.
Tampak hadir Wagub Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, Wakil Walikota, Paryadi, Komandan Korem 121 ABW Kolonel Nukman Kosasih, Kepala Pelindo Cabang Pontianak Amris Bahar serta pengusaha muda Raja Sapta Oktohari.
Selain itu, para Danlanal di jajaran Lantamal IV yakni Danlanal Batam, Ranai, Tarempa, Dabo Singkep dan Tanjung Balai Karimun. Begitu pula Danlanudal Matak dan TPI, Kafasharkan Mentigi, Aslog, Asintel, Aspers serta Asrena.
Danlanal Pontianak yang baru Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo sebelumnya menjabat Danlanudal Juanda Surabaya. Pria kelahiran 13 Oktober 1962 ini memulai karirnya di Denma Kodikal tahuyn 1984. Lulusan Dikreg Seskoal angkatan 2000 ini kemdian bertugas di Copil FLT II Ron 800, Pasiopslat Ron 800, Dan Flt II Ron 600, Dan Ron 600, Dan Ron 800, Danlanudal TPI, Dansatudarmabar serta Dan Wing Udara.
Sementara itu sambil menunggu penugasan lebih lanjut, Kolonel Laut (s) Taufik Harun ditempatkan pada Pamen di Armabar. Lulusan Sesfung Sewskoal TNI Angkatan V tahun 2001 ini merupakan Danlanal terlama di Indonesia. Putra asli Pontianak yang lahir pada 28 Maret 1958 ini telah menjabat sejak 12 April 2004 - 5 Februari 2009.
Berbagai penugasan telah diembannya antara lain Ps. Kaur Standarisasi Bagsus Setumal, Kasubag Binminu Bagsus Setumal, Kasubag Lahta Bagsus Setumal, Kataud Setumal, Palaksa Lanal Pontianak, Kasetum Lolinlamil dan Dandemako Kolinlamil. (rob/ Harian Berkat)

Sertijab Danlanal, Taufik Diganti Trikora

Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo
Lahir 13 Oktober 1962
Penugasan : Copil FLT II Ron 800, Pasiopslat Ron 800, Dan Flt II Ron 600, Dan Ron 600, Dan Ron 800, Danlanudal TPI, Dansatudarmabar, Dan Wing Udara serta Danlanudal Juanda Surabaya.
Kolonel Laut (s) Taufik Harun
Lahir 28 Maret 1958
Penugasan: Ps. Kaur Standarisasi Bagsus Setumal, Kasubag Binminu Bagsus Setumal, Kasubag Lahta Bagsus Setumal, Kataud Setumal, Palaksa Lanal Pontianak, Kasetum Lolinlamil, Dandemako Kolinlamil serta Danlanal Pontianak.

Pontianak, BERKAT.
Serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Angkatan Laut (Danlanal) Pontianak, dari Kolonel Laut (s) Taufik Harun kepada Kolonel Laut (P)Trikora Hardjo, hari ini Kamis (5/2) akan berlangsung di Lanal Pontianak. Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama Sri Muhammad Dorodjatin bertindak selaku Inspektur Upacara.
Direncanakan akan hadir sejumlah pejabat teras Lantamal seperti para Assisten IV, Komandan Lanal di jajaran Lantamal IV, Kafas Harkan Mentigi, Lanudal Tanjungpinang dan Matah, Muspida tingkat I dan II serta institusi kemaritiman.
Taufik yang menjabat dari tanggal 12 April 2004 - 5 Februari 2009 ini, akan ditempatkan di Pamen Armabar (Armada Barat) sambil menunggu penempatan lebih lanjut.
Taufik mengatakan pergantian dirinya dalam rangka pemutasian yang wajar. Terlebih lagi dirinya paling terlama di Indonesia menjabat Danlanal.
Dia pun berpesan kepada Danlanal yang baru, bahwa koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemda tingkat I maupun II lebih ditingkatkan.
Selain itu dia pun memberikan PR kepada Danlanal Trikora yakni dalam pengamanan perairan Kalbar.
"Terutama di wilayah perbatasan seperti di Tanjung Dato," ujarnya.
Sementara itu, Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo memastikan tetap akan melanjutkan apa yang telah dijalankan Danlanal sebelumnya.
"Saya lihat pak Taufik kinerjanya cukup bagus dan sukses dalam penanganan di laut. Apalagi beliau putra daerah. Jadi sudah mengenal situasi dan kondisi daerah," ujarnya mantan Danlanudal Juanda ini
Karena itu dia tak meragukan kemampuan rekannya itu selama memimpin sebagai Danlanal Pontianak selama ini. (rob/ Harian Berkat)

Pemprov Didesak Keluarkan Izin Pemeriksaan

Kubu Raya, BERKAT.
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Kubu Raya mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD KKR yang terlibat kasus Yayasan Bestari (YB).
"LAKI Kubu Raya dalam waktu dekat berencana mendatangi Kajati dan Pemda Provinsi Kalbar untuk mengklarifikasi surat izin pemeriksaan yang semakin kabur," kata Ketua Umum LAKI KKR, Bambang Sridadi, SH yang didampingi beberapa pengurus.
Dikatakannya, LAKI melihat proses hukum masih dirasakan setengah-setengah terhadap anggota DPRD Kubu Raya pindahan Kabupaten Pontianak yang terlibat kasus YB. Sebab selama ini LAKI cukup konsen mengikuti perkembangan penegakkan proses hukum yang terjadi di tubuh DPRD Kabupaten Pontianak periode 1999 - 2004.
Hal ini dalam rangka menyikapi partisipasi masyarakat yang menyampaikan hal tersebut ke LAKI KKR untuk segera dibongkar kasus penyelewengan uang rakyat.
"Kejaksaan harus berkomitmen menegakkan hukum seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi," tegas Bambang.
Dan ditegaskannya, LAKI akan mengawal kasus ini sampai tuntas bahkan bahkan jika dianggap perlu akan menghadirkan KPK untuk mengungkapkan kelanjutannya.
Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih para caleg yang tersangkut dengan kasus Yayasan Bestari ini. KKR harus bersih dan bebas dari unsur KKN. Apalagi sebagai kabupaten yang baru terbentuk harus memiliki wakil rakyat yang dapat dipercaya. (rob/Harian Berkat)

Rabu, 04 Februari 2009

Dewan Minta Polisi Usut Guru Calo CPNS

Kubu Raya, BERKAT.
DPRD Kabupaten Kubu Raya menyayangkan dan menyesalkan adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh seorang guru dari Kota Pontianak dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya.
"Meskipun Pansus CPNS sudah dibubarkan, akan tetapi kita minta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Dari pengusutan yang dilakukan itulah nantinya akan dapat diketahui sumber mafia CPNS," tegas Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS kepada BERKAT kemarin di ruang kerjanya.
Pengusutan ini dia tegaskan harus sampai tuntas, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam yang ada di Kubu Raya. Karena itu diperlukan cross chek. Terhadap yang bersangkutan, dia menegaskan harus bertanggung jawab.
Kendati dia belum bisa memastikan adanya indikasi calo-calo yang lain, namun bakal dipastikan akan terungkap kalau dilakukan pengusutan hingga tuntas.
"Pemkab Kubu Raya juga harus pro aktif menelusuri benang merah yang dibuat oleh oknum guru dari Kota Pontianak ini," katanya.
Dia pun memastikan kalau pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian serta memback up pihak-pihak yang ada di Kota Pontianak.
Begitu pula dengan DPRD Kota Pontianak yang menyayangkan kasus tersebut yang dilakukan oleh seorang guru. Terlebih lagi dia bertugas di Kota Pontianak, sehingga bukan ranahnya untuk ikut campur dalam mekanisme penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya.
"Seharusnya di era reformasi, hal-hal seperti ini jangan dilakukan. Karena itu instansi terkait harus memanggil guru yang bersangkutan," kata anggota Komisi D Kota Pontianak, Budi Sayogio yang dihubungi BERKAT via telepone selulernya.
Menurutnya, proses rekrutmen harus dilakukan secara jujur dan murni tanpa adanya unsur KKN. Kasihan mereka yang tidak punya uang tapi memiliki SDM lebih tidak berhasil lolos pada penerimaan CPNS.
Pun demikian, dia meminta agar persoalan ini dapat dilihat secara obyektif dengan melakukan cek dan croschek. Apa benar guru tersebut melakukan percaloan dalam penerimaan CPNS. (rob/Harian Berkat)

Hari ini Sertijab Kapolda di Jakarta

Nama : Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing
Pendidikan : Akpol (1975), Sekopol (1984), PTIK (1986), Sespim Pol ( 1994), Seskogab (1999).
Jabatan : Kadit Serse Polda DIY (1997-1999), Pamen Mabes Polri (1999)
Kapolwil Kepulauan Bangka Belitung-Sumsel (2001-2003)
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2004) ,
Sekretaris Lembaga Akpol (2007), Direktur Akademik Akpol (sekarang)

Pontianak, BERKAT.
Hari ini Rabu (4/2), Brigjen Pol Raden Nata Kesuma akan mengakhiri jabatannya selaku Kapolda Kalbar setelah menjabat sembilan bulan sepuluh hari. Nata Kesuma akan digantikan oleh Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing.
Namun, serah terima jabatan (sertijab) tersebut tidak dilakukan di Pontianak melainkan di Mabes Polri Jakarta. Dan Kapolda Kalbar yang baru Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing akan tiba di Pontianak esok harinya, Kamis (5/2) pukul 07.30 WIB yang akan disambut dengan acara ritual adat tepung tawar di Bandara Supadio.
Pada pukul 10.00, Erwin Lumban akan menerima laporan kesatuan dari pejabat lama yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima ibu asuh Polwan.
Seperti pergantian Kapolda yang lalu, pada siang harinya akan dilakukan tradisi parade perpisahan Nata Kesuma dengan jajaran Polda Kalbar di lapangan Mapolda Kalbar. Sedangkan malam harinya pisah sambut Nata Kesuma dan Lumban Tobing.
Dan keesokan harinya, Jumat (6/2), Kapolda Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing akan melaksanakan tugas perdananya dengan memberikan pengarahan kepada para perwira dan jajaran Polda Kalbar.
Pergantian Kapolda dinilai sejumlah pihak termasuk yang paling cepat yakni 9 bulan 10 hari. Sehingga tak mengherankan muncul berbagai isu bahwa pergantian tersebut terkait dengan atensi Kapolri yang tidak dijalankan Nata Kesuma.
"Tidak benar itu. Pergantian ini dalam rangka penyegaran dan dikarenakan beliau sudah memasuki masa pensiun pada bulan Juni mendatang," tegas Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW.
Apalagi selama masa kepemimpinan Nata Kesuma banyak menunjukan peningkatan prestasi kerja. Dimana penanganan sembilan atensi Kapolri meningkat seperti penanganan judi, illegal logging, premanisme dan sebagainya.
Jadi menurutnya hal itu wajar-wajar saja terjadi di lembaga besar seperti Polri. Apalagi penggantinya pun juga pernah menempati jabatan yang sama yakni Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Nata Kesuma sambil menunggu masa pensiunnya, ditempatkan di staf, Staf Ahli Kapolri (Sahli).
Suhadi juga mengungkapkan seiring pergantian Kapolda, sering terjadi penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dengan mengaku sebagai ajudan Kapolda yang baru. Karena itu dia meminta masyarakat untuk mewaspadainya.
"Masyarakat jangan cepat percaya. Itu penipuan dengan motif untuk mendapatkan uang," tegas Suhadi. (rob/ Harian Berkat)

Sindikat Penyelewengan DAK 2008 Akan Dibongkar

Kubu Raya, BERKAT.
Sindikat jaringan penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2008 bagi 52 sekolah dasar di Kubu Raya dengan nilai total Rp4,5 miliar akan dibongkar.
Tekad itu terungkap saat pertemuan antara Komisi D DPRD Kubu Raya dengan CV Habibi Putra Mahkota, Selasa (3/2) di Gedung DPRD Kubu Raya.
Dalam pertemuan itu, Komisi D langsung dipimpin Mustafa MS selaku Ketua Komisi dan didampingi beberapa anggota. Sedangkan CV Habibi Putra Mahkota oleh Sy. Usman Almuthahar.
"Sebab hal ini menyangkut kepentingan generasi bangsa. Karena itu harus dibongkar dan diusut tuntas," kata Sy. Usman.
Dia pun menggambarkan jaringan pengggunaan DAK 2008 yang disalurkan ke-52 SD di Kubu Raya yang berpeluang terjadinya penyimpangan. Dinas Pendidikan menempati urutan paling atas kemudian dibawahnya Kepala Bidang TK/SD, KUPT dan sekolah.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, dia menemukan berbagai kejanggalan dan penyimpangan. Antara lain tidak satu sekolah pun memiliki buku petunjuk teknis (juknis). Padahal dalam Permendiknas Nomor 10 tahun 2008 buku juknis tersebut wajib dimiliki sekolah sebagai acuan untuk penggunaan DAK yang bernilai Rp 250 juta/ sekolah.
"Hasil temuan kami, tidak satu pun dari 101 sekolah se-Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya yang memegang buku juknis. Ini sangat aneh. Padahal kegiatan ini swakelola yang harus dikerjakan sendiri pihak sekolah," katanya.
Selain itu, dalam buku petunjuk buku komite, disebutkan dewan komite adalah penentu dalam penggunaan anggaran apapun di sekolah seperti DAK atau BOS. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak tahu padahal mereka memiliki hak. Dan yang berperan selama ini kepala sekolah.
"Itu pun baru dari sisi administrasi. Belum dari pengadaannya," katanya lagi.
Dia menuturkan, namanya saja untuk tahun 2008, akan tetapi pengadaaan barang seperti buku dan komputer atau laptop pada tahun 2009. Menurut ketentuan, batas terakhir adalah 31 Desember 2008.
Bahkan, ditemukan adanya pengakuan pihak sekolah harus menyetor uang senilai Rp 90 juta kepada KUPT untuk pengadaan. Seperti yang terjadi di SD 15, 19, 26 dan MIS Ikhwani Kecamatan Teluk Pakedai. Sedangkan di Desa Seruat disebutkan dananya bukan bersumber dari DAK akan tetapi DAU.
"Ini semua sudah pembohongan publik. Hampir dipastikan 99 persen penggunaan DAK 2008 di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya bermasalah," ungkap Sy. Syechan Wakil Direktur CV Habibi Putra Mahkota.
Penjelasan itu membuat anggota Komisi D terkejut. Mereka berjanji akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasannya.
"Jangan main-main dengan DAK ini. Karena ini dana rakyat. Akan kita bicarakan dengan Diknas dimana letak penyimpangannya," tegas Mustafa.
Dia pun mengaku baru kemarin mendapatkan buku juknis tersebut. Padahal selama ini sudah diminta akan tetapi tidak pernah mendapatkannya.
Dan dia juga heran dengan sikap Diknas yang beberapa waktu lalu menjamin bakalan tidak ada penyimpangan. "Dan kami menjamin tidak ada kepentingan sesaat dalam penggunaaan DAK," tegas Mustafa. (rob/Harian Berkat)

Guru di Pontianak Calo CPNS KKR

Pontianak, BERKAT.
Isu KKN dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya (KKR) bukanlah isapan jempol belaka. Kali ini yang melakukan adalah seorang guru SMP Negeri 17 Pontianak yang menjadi calo.
Guru yang berinisial Sp ini telah menerima uang DP masing-masing senilai Rp 10 juta dari 4 orang peserta CPNS yang ikut melamar di Kubu Raya beberapa waktu lalu.
Dari bukti setiap kuitansi yang bermeterai Rp 6 ribu yang didapat BERKAT, tercantum banyaknya uang Rp 10 juta untuk pembayaran DP CPNS Kubu Raya. Jika tidak terjaring DP dikembalikan utuh. Pontianak, 25 September 2008.
Namun, Sp tak mengakui kalau apa yang dilakukannya untuk meloloskan para peserta CPNS untuk di Kubu Raya sebab dirinya bertugas di Kota Pontianak.
"Saya hanya iseng-iseng saja. Tak ada maksud saya untuk ikut campur penerimaan CPNS di Kubu Raya," katanya.
Sebab dirinya tidak memiliki wewenang dan relasi di Kubu Raya untuk lakukan itu. Dia mengaku hanya membantu dalam doa saja. Terlebih empat orang yang dijanjikannya tidak memiliki formasi di Kubu Raya.
Dari empat orang tersebut, berlatar belakangkan pendidikan setingkat SMA, sedangkan yang satu orang lagi sarjana agama.
Disebut-sebut yang terakhir lolos dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya. Diduga kuat, berkat adanya uang pelicin yang diberikannya.
Namun, Sp membantah kalau satu di antara empat orang tersebut ada yang berhasil lolos terima PNS di Kubu Raya.
"Tidak ada yang diterima. Karena formasinya tidak ada," tegasnya.
Hal ini justru bertentangan dengan komitmen yang dilontarkan Pj. Bupati KKR, Drs. Kamaruzzaman, MM beberapa waktu lalu.
Dia menjamin tidak ada satupun pejabat atau pun staf di Kubu Raya yang melakukan KKN untuk penerimaan CPNS.
"Kalau pun ada bisa saja karena itu kesalahan administrasi," jelasnya. (rob/Harian Berkat)

Palsukan SK, Oknum Guru Dipecat

Pontianak, BERKAT.
Lantaran dinilai telah memalsukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Plt kepala sekolah, seorang oknum guru SMK Sultan Syarif Abdurrachman (SSA), Budiarto, ST akhirnya dipecat dari tempatnya mengajar.
SK yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2008 dan ditanda tangani Ketua Yayasan Idrus H Ismail itu menyebutkan bahwa pengangkatan Budiarto dikarenakan Kepala Sekolah Definitif sedang cuti mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa terhitung 10 Januari - 30 Juni.
"Padahal kepala sekolah definitif pada saat itu masih tetap bertugas seperti biasa," kata Pengurus Yayasan DDI SMK SSA, Nurhasanah Samad, SP kepada BERKAT kemarin.
Tak hanya itu, Budiarto juga memalsukan SK pengangkatan bendahara sekolah yang menurut Nurhasanah seharusnya tidak memiliki wewenang karena statusnya Plt. Sementara bendahara sekolah masih aktif menjabat.
Adapun motif pemalsuan yang dilakukan Budiarto tidak lain untuk mencairkan uang milik sekolah senilai Rp 30 juta dengan menggandakan rekening sekolah atas nama sekolah.
Namun, aksinya kepergok Monitoring Yayasan sekaligus bendahara sekolah, Evi Firdaus dan Nurhasanah Samad yang juga Ketua Komite sekolah.
"Jadi dasar itulah pihak yayasan memberlakukan peraturan dengan menon aktifkan yang bersangkutan," kata Nurhasanah.
Karena itu ditegaskan Evi Firdaus, tidaklah benar kalau yang bersangkutan korban pemecatan seperti yang diberitakan di salah satu media lokal.
"Sebab yayasan melakukan pemecatan melalui proses dan pertimbangan yang diyakini mempunyai dasar kuat," ujarnya.
Nurhasanah menceritakan kalau kejadian itu terungkap ketika dirinya curiga saat Budiarto kasak kusuk mencari stempel sekolah pada tanggal 15 Agustus 2008. Namun, dia mengambil inisitiatif cepat mengamankan stempel tersebut.
Kemudian 18 Agustus, dirinya melihat Budiarto sedang menandatangani formulir pembukaan rekening. Namun, setelah melalui keputusan bersama pengurus yang lain, keesokan harinya rekening untuk sementara diblokir.
"Kalau tidak cepat kemungkinan siang harinya uang Rp 30 juta sudah dicairkannya," tutur Nurhasanah.
Ketika akan dikonfirmasi, Budiarto yang saat ini mengajar di SMK PGRI sedang tidak berada di tempat. Begitu pula dengan nomor telepon yang dihubungi tidak menjawab. (rob/Harian Berkat)

Pengolahan Sampah Organik, Bisnis Menjanjikan

Pontianak, BERKAT.
Deretan tanaman hias tersusun rapi di kiri kanan ketika Senin (2/2) kemarin, BERKAT bertandang ke kediaman Suparjo di Gang Karya Baru VI Jalan Karya Baru Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Tampak tanaman hias seperti pinang merah, aglonema, lidah mertua, palem, dan jenis lainnya, tumbuh subur menawarkan keindahannya tersebar di atas lahan sekitar 800 m2.
Saat itu ia bersama tujuh siswa dari SMKN I Sungai Kakap yang sedang magang sedang membuat pupuk kompos sebagai median penyubur tanaman. Bunyi mesin pencacah terdengar menderu menghancurkan hampir 1 ton sampah organik jenis sayur-mayur maupun buah-buahan.
Ditangan Suparjo, sampah organik bukanlah barang baru. Sejak tiga tahun lalu, dia telah memanfaatkannya menjadi pupuk kompos.
"Sebenarnya sasaran utamanya, sampah dari kalangan rumah tangga. Tapi sepertinya tidak mencukupi. Jadi saya lebih banyak mengambil dari pasar seperti Pasar Flamboyan," kata Suparjo.
Awalnya dikerjakan hanya dengan sistem manual. Namun lambat laun, usahanya yang bernaung dibawah bendera CV Q Boemen Perkasa semakin berkembang, sehingga wajar Pemkot Pontianak belum lama ini meresponnya dengan memberikan bantuan berupa mesin pencacah, sepeda motor pengangkut sampah serta bantuan pembangunan gudang.
Bahkan, dalam setiap kesempatan dia selalu diminta untuk menjadi instruktur dalam pengelolaan sampah organik. Dan ada juga masyarakat yang datang langsung ke tempatnya untuk melihat dan belajar cara pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang bernilai tinggi.
Dengan dibantu empat orang karyawannya, dia pun mengolah sampah organik yang sudah dilumat dengan mesin pencacah tadi dicampur dedak, ampas kayu, kotoran ayam, gula pasir, gula merah atau diganti dengan induk gula, zat pengurai IM4 atau Dectro untuk merangsang perkembangan bakteri. Untuk perbandingannya, 1 ton sampah 1 liter IM4/ Dectro. Sedangkan bahan campuran lain 25 persen dari total sampah. Dari jumlah sampah yang dikelola, menghasilkan tidak kurang dari 400 kilogram pupuk kompos.
Kemudian hasil campuran sampah tadi, diperam alias difermentasi dengan ditutupi terpal. Dan setiap tiga hari sekali campuran sampah tadi diaduk hingga benar-benar menyatu. Setelah itu dijemur dan diayak alias disaring. Proses ini dilakukan selama dua minggu. Hingga akhirnya pupuk kompos dari bahan sampah organik dikemas dalam kantong plastik berukuran 3 kg dan siap untuk dipasarkan.
"Untuk satu kantong harganya Rp 5 ribu. Kebanyakan yang beli para pedagang tanaman hias dan rumah tangga disekitar Kota Pontianak," ungkap Suparjo.
Kendati pangsa pasar masih sekitar Kota Pontianak namun permintaan akan pupuk kompos organik semakin meningkat. Sebab menurutnya, pupuk organik memiliki kelebihan yakni bersifat alami tanpa menggunakan unsur kimia, harganya murah, proses perkembangan terhadap tanaman lebih cepat dan tanah lebih subur.
Dia melihat pengelolaan sampah organik ini memiliki peluang dan prospek bisnis yang menjanjikan. Terlebih lagi secara tidak langsung membantu meringankan beban pemerintah dalam pengelolaan sampah yang selama ini selalu menjadi masalah utama. Selain itu adanya pembelajaran bagi masyarakat, ternyata sampah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
Lumayan, omzet yang diperoleh tidak kurang Rp 2 juta sekali produksi dengan jumlah produksi empat kali dalam sebulan. Karena itu dia mengharapkan pemerintah dapat menjadi mitra dalam usahanya itu terutama pangsa pasar agar dapat menjangkau hingga ke luar kota bahkan daerah.
"Dan kami akan memberi reward berupa pupuk kepada masyarakat yang mau 'membuang' sampahnya ke kami. Jadi masyarakat tidak perlu susah akan dibuang kemana sampahnya," tuturnya. (rob/Harian Berkat)

Pariwisata Berbasis Budaya

Pontianak, BERKAT.
Pengembangan industri pariwisata Kalbar masih dirasakan stagnan dan belum optimal terutama kekayaan khazanah budayanya yang berpeluang untuk dikembangkan.
Terlebih lagi Kalbar memiliki keberagaman etnis yang unik. Berbagai suku dan adat budaya berbaur dalam kehidupan masyarakat seperti Melayu, Dayak, China, Jawa, Madura, Batak dan sebagainya yang tersebar di hampir 14 kabupaten/ kota.
Keunikan etnis tersebut menjadi modal dasar pembangunan Kalbar di sektor industri pariwisata. Kondisi ini menurut Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Drs. Kamaruzzaman, MM sebuah potensi dan peluang sebagai daya tarik wisatawan dalam rangka tahun kunjungan 2010 (Indonesia Year 2010).
Ia melihat banyak kekayaan khazanah budaya dimiliki Kalbar diantaranya atraksi naga, naik dango, Festival Adat Budaya Melayu, dan sebagainya. Yang menurutnya memiliki hak untuk ditampilkan dalam berbagai event dan momen.
Kendati demikian infrastruktur penunjang pariwisatanya masih lemah. Misalnya, hotel atau penginapan yang belum memadai. Kalau pun ada tapi belum memenuhi standar hanya sebagaian kecil yang telah memenuhi kategori.
Begitu pula dengan sarana infrastruktur jalan untuk menuju lokasi budaya suku tertentu yang terkadang digelar di sebuah desa yang jauh dari pusat kota.
Warisan budaya dan kearifan lokal perlu dikembangkan. Sentuhan profesional dan perhatian yang memadai dari pihak terkait tentunya sangat diharapkan karena memiliki peran yang sangat penting dalam rangka kemajuan daerah di sektor pariwisata.
Karena itu Kamaruzzaman mengharapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat memetakan budaya unggulannya masing-masing sehingga dapat menjadi ikon yang memiliki nilai tambah dan nilai jual. (rob/Harian Berkat)

Minggu, 01 Februari 2009

Permendag No.44, Akibatkan PHK Besar-besaran

Pontianak, BERKAT.
Pasca dikeluarkannya Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang ketentuan impor mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan para pengusaha makanan dan minuman (mamin).
Seperti yang dilakukan Wijaya Halim seorang pengusaha makanan dan minuman (mamin) asal Segedong Kabupaten Pontianak ini telah mem-PHK karyawannya hingga 50 persen.
Bahkan dia memastikan tak lama lagi akan mem-PHK-kan lagi sisa karyawannya yang masih ada seandainya hingga bulan Februari tidak ada perkembangan sehingga terpaksa dia harus menutup usahanya.
"Yang jelas peraturan ini telah mematikan pengusah dan rakyat kecil terutama di wilayah perbatasan," tegasnya.
Pengusaha yang sukses di Negeri Jiran Malaysia yang akrab disapa Ahui ini mengeluhkan angka penjualan minuman dan makanannya menurun sejak dikeluarkannya peraturan tersebut.
Seharusnya pemerintah mempertimbangkan lagi peraturan tersebut khususnya untuk di wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dia pun mendesak Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalbar untuk meperjuangkan aspirasi pengusaha jangan sampai imbasnya mematikan ekonomi daerah.
"Karena itu Kalbar harus dikecualikan dari peraturan itu. Sebab tidak mungkin barang dari Malaysia harus putar melalui Jakarta. Costnya akan menjadi mahal," ungkapnya.
Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 menurut pemerintah pada dasarnya untuk memperjelas pendekatan kode HS (harmonized system) berdasarkan nama barang untuk lima produk impor yakni makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, mainan,dan barang elektronik.
Impor kelima produk tersebut hanya diizinkan melalui lima pelabuhan yang ditunjuk,yakni, Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Mas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Internasional Makassar, serta bandar udara internasional. (rob/Harian Berkat)

Penertiban Atribut Caleg Menuai Protes

Pontianak, BERKAT.
Langkah Panwaslu Kota Pontianak yang melakukan penertiban atribut kampanye para caleg (calon legislatif) partai berupa baliho dan bendera pada Sabtu (31/1) lalu di sejumlah titik persimpangan di Kota Pontianak menuai protes dari para kader partai.
Mereka menilai penertiban yang dilakukan Panwaslu dengan diback up Sat Pol PP itu tidak adil dan terkesan arogan.
"Kalau mau bongkar jangan pilih- pilih. Harus bongkar semua. Sama saja ini tidak adil. Panwaslu setidaknya harus bijak mengambil langkah," tegas Sudarwanto kader DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kota Pontianak.
Saat pembongkaran, sempat terjadi adu mulut antara Panwaslu yang dikawal Sat Pol PP dengan kader partai yang kebetulan menyaksikan pembongkaran tersebut. Kontan saja mereka tidak terima, karena tidak semua baleho atau bendera yang ada di lokasi yang sama dibongkar.
Namun, Panwaslu beralasan atribut caleg tersebut berada di atas parit yang merupakan kawasan larangan untuk pemasangan berbagai bentuk reklame atau kampanye. Akan tetapi realitanya, tidak semua baliho atau pun bendera caleg dan partai dibongkar.
"Seharusnya Panwaslu kirimkan surat pemberitahuan lebih dulu. Tapi ini kenyataannya tidak ada," kata Sudawarnto.
Nada yang sama juga disampaikan Kasno kader DPC PIS Kota Pontianak. Menurutnya, Panwaslu harus ikut aturan main. Sosialisasikan lebih dulu ke caleg atau partai, kawasan mana yang dilarang atau yang diperbolehkan.
"Jangan semaunya bongkar. Buat baliho ini kan pakai uang. Biayanya pun mahal. Sudah berapa kerugian yang diderita," tegasnya.
Ia yakin para caleg atau partai akan menerima asalkan mereka diberitahu daerah yang dilarang dan diperbolehkan untuk pemasangan baleho atau bendera partai.
Sementara itu berdasarkan peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 Pasal 13 ayat 5 huruf B menegaskan alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.
"KPUD Kalbar koordinasikan dengan KPUD Kota Pontianak, Panwaslu serta Pemerintah Kota Pontianak untuk menertibkan atribut kampanye partai politik," kata anggota DPRD Kalbar H. Sy. Abdullah Alkadrie, SH belum lama ini.
Terlebih lagi dia melihat sepanjang jalan protokol Ahmad Yani bertaburan dengan atribut kampanye. Jelas hal ini menurutnya telah melanggar peraturan.
Tak hanya itu, juga dipasang di lembaga pendidikan, gedung-gedung milik pemerintah, fasilitas umum dan tempat-tempat terlarang lainnya.
"Bahkan membahayakan pengguna jalan karena sepanjang jalan penuh dengan bendera parpol yang menggunakan bambu panjang. Apa jadinya kalau bambu itu menimpa pengguna jalan," ujarnya.
Karena itu, dia mengharapkan KPU segera melayangkan surat teguran kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu untuk segera menertibkan atribut kampanyenya karena melanggar aturan. (rob/Harian Berkat)