****Gelar IKM Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Wakil Ketua Dekranasda Kalbar, Karyati Tjung mengharapkan kandungan lokal Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kalbar dapat memberikan kontribusi daerah di semua sektor.
"Kita harus pertahankan dan dongkrak kandungan lokal yang ada di Kalbar. Sebab dengan kandungan lokal ini justru memberikan multiplier effect baik terhadap penyerapan kerja, pengentasan kemiskinan, ekonomi, dan pendapatan masyarakat," kata istri dari Wakil Gubernur Kalbar ini, kemarin di halaman Kantor Disperindag Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Karyati mewakili Ketua Dekranasda Kalbar, Ny. Frederik Cornelis membuka gelar produk IKM Kalbar. Kegiatan yang untuk ke-3 kalinya tersebut menampilkan berbagai ragam produk dari 14 kabupaten/ kota, seperti handycraft, batik, tenun, songket, bordir, kerajinan kayu, perak, emas, tas, batui, perhiasan dari batu alam, produk olahan perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan, serta makanan dan minuman.
Ia optimis dengan moment tersebut dapat memberikan pembelajaran dan dorongan kepada masyarakat yang mengunjungi stand untuk dapat mencoba menghasilkan produk-produk lokal yang berpotensi.
Dalam sambutannya yang dibacakan Karyati Tjung, Ketua Dekranasda Kalbar, Ny. Frederik Cornelis mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dari negeri sendiri, khususnya produk dari Kalbar.
"Sehingga kita akan dapat mengevaluasi kekurangan dan menjadikannya kekuatan dalam menembus pasar domestik. Kami tetap komitmen terus mendorong pengembangan IKM di Kalbar," tutur Ny. Frederik.
Kepala Disperindag Kalbar Doddy Surya Wardaya menyebutkan nilai perdagangan Kalbar dari sektor IKM setiap tahun mengalami peningkatan.
"Tahun ini peningkatannya 10 hingga 15 persen," ujar Dody.
Dedi juga mengatakan kalau produk kandungan lokal tak kalah saing dengan produ impor baik dari segi desain maupun kualitas. Sehingga sudah banyak produk-produk tersebut diminati konsumen dalam maupun luar negeri. (rob)
Kamis, 16 Juli 2009
Walikota Harus Tindak Oknum PDAM
Pontianak, BERKAT.
Akar penyebab terjadinya perseteruan antara Walikota dan Fakultas Teknik (FT) Untan Pontianak di media massa terkait dengan proyek pipanisasi PDAM mulai terkuak. Belakangan diketahui, Fakultas Teknik bukanlah sebagai konsultan perencana. Namun hanya menerima materi perencanaan dari pihak PDAM itu sendiri.
Itu terungkap pengakuan dari Ruli Heri Erwansyah staf PDAM Pontianak yang juga arsitek proyek senilai Rp33,9 miliar itu, dihadapan pemeriksa Poltabes, ketika diperiksa pada Kamis 13 Juli 2009 lalu.
Menurut Ketua LSM Transparansi Kalbar, Supardi, akibat dari itu menimbulkan polemik berkepanjangan di media massa. Walikota menuduh Fakultas Teknik Untan sebagai perencana proyek pipanisasi PDAM, tidak profesional dan SDM Fakultas Teknik diragukan.
Ia katakan wajar saja Fakultas Teknik menuduh walikota mencemari nama baik institusi tersebut, dan menuntut untuk minta maaf. Tapi walikota tetap bersikukuh bahwa Fakultas Teknik sebagai perencana dan tidak mau minta maaf, kecuali pengadilan memutuskan pernyataannya salah.
Hingga akhirnya DPRD Kota Pontianak memfasilitasi polemik tersebut. Namun walikota tetap juga tidak mau mengaku salah. Hingga pertemuan tersebut deadlock alias tidak ada hasil.
"Dengan adanya pengakuan Ruli Heri Erwansyah, jelas kalau walikota selama ini menerima laporan yang salah dari staf PDAM. Apalagi dengan terbuktinya kalau Fakultas Teknik bukanlah sebagai konsultan perencana tapi hanyalah sebatas tim pengkaji saja," kata Supardi yang mengamati polemik tersebut sedari awal.
Karena itu menurutnya walikota harus gentlemen mengaku salah dan minta maaf sesuai tuntutan Fakultas Teknik. Juga walikota harus menindak oknum staf PDAM yang ternyata sebagai perencana proyek pipanisasi tersebut.
"Walikota harus menindak oknum-oknum yang selama ini menjadi 'arsitek' kerusuhan proyek pipanisasi. Dan sepertinya ada indikasi untuk menggagalkan proyek ini. Yang mencoba untuk menggagalkannya jelas bisa dituntut pidana," tegas Supardi lagi.
Di kesempatan terpisah, Ir. Hj. Kartini, MT, Ketua Tim Pengkaji proyek pipanisasi dari Fakultas Teknik Untan mengaku sempat stres dengan adanya tuduhan sebagai perencana dan tidak profesional.
"Tapi sekarang saya lega. Ternyata tuduhan itu tidak terbukti. Selanjutnya terserah dekan dan seluruh jajaran Fakultas Teknik Untan," kata Kartini yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Teknik Untan Pontianak ini.
Seperti yang diberitakan diberbagai media massa sebelumnya, bahwa jajaran Fakultas Teknik akan melakukan tuntutan kepada walikota dan Dirut PDAM yang menuduh Fakultas Teknik sebagai perencana dan tidak profesional.
"Kita akan rapat fakultas untuk menindak lanjuti temuan baru atas pengakuan pihak PDAM sebagai perencana bukan Fakultas Teknik," kata Dekan Fakultas Teknik Untan Pontianak Ir. H. Syafaruddin AS, MM singkat yang dihubungi kemarin. (rob)
Akar penyebab terjadinya perseteruan antara Walikota dan Fakultas Teknik (FT) Untan Pontianak di media massa terkait dengan proyek pipanisasi PDAM mulai terkuak. Belakangan diketahui, Fakultas Teknik bukanlah sebagai konsultan perencana. Namun hanya menerima materi perencanaan dari pihak PDAM itu sendiri.
Itu terungkap pengakuan dari Ruli Heri Erwansyah staf PDAM Pontianak yang juga arsitek proyek senilai Rp33,9 miliar itu, dihadapan pemeriksa Poltabes, ketika diperiksa pada Kamis 13 Juli 2009 lalu.
Menurut Ketua LSM Transparansi Kalbar, Supardi, akibat dari itu menimbulkan polemik berkepanjangan di media massa. Walikota menuduh Fakultas Teknik Untan sebagai perencana proyek pipanisasi PDAM, tidak profesional dan SDM Fakultas Teknik diragukan.
Ia katakan wajar saja Fakultas Teknik menuduh walikota mencemari nama baik institusi tersebut, dan menuntut untuk minta maaf. Tapi walikota tetap bersikukuh bahwa Fakultas Teknik sebagai perencana dan tidak mau minta maaf, kecuali pengadilan memutuskan pernyataannya salah.
Hingga akhirnya DPRD Kota Pontianak memfasilitasi polemik tersebut. Namun walikota tetap juga tidak mau mengaku salah. Hingga pertemuan tersebut deadlock alias tidak ada hasil.
"Dengan adanya pengakuan Ruli Heri Erwansyah, jelas kalau walikota selama ini menerima laporan yang salah dari staf PDAM. Apalagi dengan terbuktinya kalau Fakultas Teknik bukanlah sebagai konsultan perencana tapi hanyalah sebatas tim pengkaji saja," kata Supardi yang mengamati polemik tersebut sedari awal.
Karena itu menurutnya walikota harus gentlemen mengaku salah dan minta maaf sesuai tuntutan Fakultas Teknik. Juga walikota harus menindak oknum staf PDAM yang ternyata sebagai perencana proyek pipanisasi tersebut.
"Walikota harus menindak oknum-oknum yang selama ini menjadi 'arsitek' kerusuhan proyek pipanisasi. Dan sepertinya ada indikasi untuk menggagalkan proyek ini. Yang mencoba untuk menggagalkannya jelas bisa dituntut pidana," tegas Supardi lagi.
Di kesempatan terpisah, Ir. Hj. Kartini, MT, Ketua Tim Pengkaji proyek pipanisasi dari Fakultas Teknik Untan mengaku sempat stres dengan adanya tuduhan sebagai perencana dan tidak profesional.
"Tapi sekarang saya lega. Ternyata tuduhan itu tidak terbukti. Selanjutnya terserah dekan dan seluruh jajaran Fakultas Teknik Untan," kata Kartini yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Teknik Untan Pontianak ini.
Seperti yang diberitakan diberbagai media massa sebelumnya, bahwa jajaran Fakultas Teknik akan melakukan tuntutan kepada walikota dan Dirut PDAM yang menuduh Fakultas Teknik sebagai perencana dan tidak profesional.
"Kita akan rapat fakultas untuk menindak lanjuti temuan baru atas pengakuan pihak PDAM sebagai perencana bukan Fakultas Teknik," kata Dekan Fakultas Teknik Untan Pontianak Ir. H. Syafaruddin AS, MM singkat yang dihubungi kemarin. (rob)
Langganan:
Postingan (Atom)