Tumpang Tindih Lahan di KKR Perangkap Investasi

Gusti Hardiansyah. Foto: Robbby

Kubu Raya, BERKAT.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diminta menyosialisasikan kepastian status lahan terkait tata ruang. Sebab sampai sejauh ini masih banyak permasalahan lahan tumpang tindih di kabupaten termuda di Kalbar itu yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat.
"Bahkan kondisi tersebut semacam perangkap bagi investor yang berinvestasi di Kubu Raya. Sosialisasikan yang mana untuk kawasan pemukiman, yang dilindungi atau untuk investasi," kata Pengamat Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah kepada BERKAT kemarin.
Dia heran adanya investor yang memiliki lahan namun ternyata milik orang. Siapa yang mengeluarkan izin-izin atau surat-menyuratnya. Menurutnya sama saja hal itu dengan pembohongan publik karena kepastian hukum tidak ada.
"Kalau sudah demikian investor yang dirugikan harus lapor. Boleh di-PTUN-kan itu oknum-oknum pembantu bupati yang diduga ada mendapatkan 'cash'," tegasnya.
Terhadap investor dia meminta untuk tidak saling "sikut" dan saling berebutan investasi karena dampaknya juga merugikan semua pembangunan. Dia ibaratkan investor demikian seperti sebuah bis yang tidak boleh saling mendahului sesama bis.
"Hukumnya pidana. Karena itu Pemkab Kubu Raya harus bangun reformasi birokrasi yang transparan dan profesionalisme. Kalau lahan itu sudah milik orang lain jangan lagi keluarkan izin untuk investor yang lain. Sama saja mau menjebak investor," tuturnya.
Sementara Pemkab Kubu Raya mengakui banyaknya lahan yang tumpang tindih atau over lapping khususnya perkebunan akibat izin yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Pj. Bupati Drs. Kamaruzzaman, MM maupun sebelum kabupaten itu dimekarkan.
Asisten I, Sekda Kubu Raya, Agus Supriadi menyebutkan sekitar 31 investor telah berinvestasi di Kubu Raya akan tetapi dalam perjalanan menghadapi masalah status kepastian lahan.
"Karena kami saat ini sedang melakukan inventarisasi khusus kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Peraturan bupati juga sedang dirancang untuk mengontrol perusahaan yang akan berinvestasi di Kubu Raya," ungkapnya.
Agus menyebutkan masalah over lapping diakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak melakukan penanaman. Padahal izin telah dikeluarkan. Mereka hanya ingin mendapatkan izinya saja tapi tidak melakukan kegiatan. Ada juga masalah take over lahan terselubung dengan cara mengubah manajemen penanaman modal.
Namun, di antara beberapa perusahaan memiliki izin lokasi seakan-akan sudah menguasai sepenuhnya. Padahal banyak syarat harus dipenuhi sebelum aksi penanaman benar-benar dilakukan. Misalnya saja Amdal, IUP dan lain-lain.
Saat ini diketahui Pemkab Kubu Raya di-PTUN-kan oleh PT Pinang Witmas. Perusahaan ini melakukan aktivitas di lahan relokasi pengungsian di Sungai Asam. Memang lahan tersebut masuk dalam kawasan pengelolaan perkebunan perusahaan ini. Namun, berdasarkan kenyataan yang ada lahan relokasi tersebut sudah ada SK Gubernur Kalbar.
Kasusnya hingga kini belum menemui titik terang penyelesaian. (rob)

Rumah Bebas Jentik Dicanangkan

Ny. Frederica Cornelis didampingi Karyanti Tjung Sanjaya serta Walikota, Sutarmidji menaburkan bubuk abate di salah satu rumah warga. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Upaya untuk memerangi wabah Demam Berdarah (DBD) terus dilakukan pemerintah Kalbar. Setelah pengasapan (fogging) dinyatakan tidak efektif memerangi nyamuk penyebab DBD, pemerintah pun mencanangkan Rumah Bebas Jentik atau RBJ serentak terutama di Kota Pontianak pada Jumat (6/11) kemarin.

Program ini dalam rangka menyadarkan masyarakat untuk membangun ketahanan lingkungan dari ancaman penyakit DBD berbasis keluarga. Gagasan ini mulai dikampanyekan bulan november ini sampai dengan setahun kedepan.Kampanye Rumah Bebas Jentik ini, dilakukan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederica Cornelis didampingi Karyanti Tjung Sanjaya, Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, M.Hum serta TP PKK Provinsi dan Kota, dengan pembagian bubuk abate gratis ke rumah-rumah penduduk di beberapa kecamatan di kota Pontianak.

Sedikitnya 200 orang ikut dalam kegiatan yang dimulai di lingkungan RT 01/ RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota. Mereka merupakan gabungan dari beberapa Ormas dan OKP di antaranya Taruna Merah Putih, KNPI, Perkumpulan Pemuda Katolik dan FKPPI, Pramuka dan Tagana.

"Ide pencanangan RBJ ini bentuk kepedulian TP PKK terhadap wabah DBD yang semakin hari memprihatinkan. Masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah. Padahal, tanpa peran masyarakat, program pencegahan DBD tidak akan maksimal. Kita akan menyadarkan warga, bahwa pemberantasan DBD bukan hanya dengan fogging saja, tetapi juga dengan membersihkan jentik-jentik yang ada di tempat penampungan air di rumah-rumah," kata Frederica Cornelis.

Dia mencontohkan Pemerintah Malaysia yang mampu menekan angka DBD karena memberi sanksi yang jelas bagi penduduk yang di rumahnya terdapat jentik nyamuk. Karena itu dia mengimbau masyarakat jangan lengah dan melaporkan setiap penemuan kasus DBD sehingga dapat ditindak lanjuti. Ny. Frederica pun juga memastikan untuk membantu bubuk abate atau fogging bagi daerah rumah warga yang terkena DBD. Dia yakin di tahun 2014 target pencapaian bebas DBD khususnya di Kota Pontianak bakal teratasi asalkan setiap rumah bebas dari jentik.

Sementara Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, M.Hum, menyambut baik kegiatan tersebut."Memang untuk pemberantasan DBD tidak hanya peran pemerintah saja, akan tetapi masyarakat juga penting untuk sadar menjaga lingkungannya agar terbebas dari sarang jentik," tutur Walikota.

Walikota berharap dengan kampanye RBJ ini dapat menekan angka korban meninggal dunia yang diakibatkan DBD kendati sulit untuk mencapai keberhasilan 100 persen.“Menghilangkan kasus hingga nol persen mungkin sangat sulit. Target kita jangan sampai ada korban yang meninggal,” katanya.

Bertepatan dengan kegiatan tersebut, digelar rapat unsur Muspida di kantor Gubernur Kalbar. Dalam rapat itu, wabah DBD menjadi agenda penting yang dibahas."Sebenarnya rapat bahas berbagai masalah seperti kabut asap, persiapan menjelang Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Tapi DBD mendapat perhatian karena kali ini merupakan kasus yang terbesar dengan jumlah korban jiwa terbanyak," kata Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Pemprov Kalbar Ignatius Lyong.

Dia menyebutkan sepanjang tahun 2009 hingga bulan Oktober jumlah kasus DBD mencapai 6.400 orang. Sedangkan korban meninggal mencapai 165 orang di seluruh Kalbar.Ia menambahkan, dalam rapat tersebut juga mencuat keinginan agar penanganan penderita DBD tidak hanya terfokus di kalangan rumah sakit milik pemerintah daerah.

"Usul dari Kapolda, minta semua rumah sakit dilibatkan dalam rapat-rapat penanganan DBD," kata dia. Termasuk rumah sakit milik kepolisian dan tentara yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Pertimbangannya karena rumah sakit-rumah sakit tersebut juga ikut menangani ratusan pasien penderita DBD. (rob)

Beras Bulog Diganti Jadi Beras Super

Aktivitas penggantian beras Bulog menjadi beras jenis super yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Ribuan ton beras Bulog telah diganti menjadi beras super dengan berbagai merek antara lain beras Ramos Setra Cap Kembang berukuran 50 kg dan Cap Pisang berukuran 20 kg, Asli 5 Super AAA, serta Cap Kurma.

Temuan ini terungkap ketika beberapa pejabat terkait dari Departemen Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak meninjau gudang milik CV Agro Abadi Jalan Sui Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya pada akhir Minggu lalu.

Di gudang tersebut, tampak ribuan karung bertuliskan Bulog dengan ukuran masing-masing 25 kg per karungnya itu tersusun rapi. Sementara disampingnya beras super yang siap edar.Beberapa pekerja yang mengganti karung Bulog menjadi beras super dengan berbagai merek itu tetap terus bekerja tanpa menghiraukan kedatangan tim. Beberapa orang dari dari Departemen Perdagangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pontianak tampak terkejut mengetahui adanya beras Bulog di gudang tersebut.

Entah bagaimana prosesnya beras Bulog tersebut menjadi beras super dengan kualitas tinggi yang kemudian dijual dipasaran dengan harga tinggi tidak dijelaskan saat peninjauan itu. Tak satu pun dari mereka yang dapat menjelaskan hal itu.

"Jangan ke saya nanti saja ke kepala dinas," kata Pak Yak dari Disperindag Kota Pontianak yang ikut dalam peninjauan seraya pergi bergegas.

Dikonfirmasi terpisah, Budi, Distributor CV Agro Abadi membantah kalau ia menyulap atau melakukan pencucian beras bulog menjadi beras super. Beras-beras itu sisa dari kontrak pengadaan dengan Bulog sekitar 52 ton, namun habis massa kontraknya dua bulan lalu.

"Dua tonnya ini sisa kontrak pengadaan beras dengan Bulog. Ini lah yang saya jual lagi ke pasar. Jadi saya yang jual ke Bulog dengan harga Rp4.900. Saya beli dengan petani di Jawa Rp4.600. Ongkos angkut Rp250. Masih wajar kan untungnya," imbuhnya.

Lantas proses menjadi beras super. Budi tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan beras Bulog tersebut hanya diganti karung saja yang kemudian dijual ke pasaran. "Karungnya kita simpan, kalau ada kontrak baru kita pakai lagi karung itu," tuturnya.

Budi juga mengatakan kalau caranya itu sudah lama diketahui baik aparat pemerintah maupun keamanan seperti kejaksaan dan kepolisian."Dulu-dulunya sudah saya jelaskan ke mereka. Polda dan kejaksaan akhirnya mengerti. Tidak pernah mereka komplain," ujarnya.

Sementara Humas Bulog Divreg Kalbar, Indra terkejut dengan temuan tersebut. Ia mengaku tidak tahu menahu kalau masih ada Beras Bulog di distributor yang diganti menjadi beras super."Memang benar dulunya Pak Budi ada kontrak pengadaan beras dengan kita. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau pun masih ada sisa saya tidak tahu. Bulog hanya menyalurkan raskin (beras miskin) saja yang ukurannya 20 kg. Dan kualitasnya pun medium bukan super," katanya yang dihubungi via telepone selulernya kemarin sore.

Dia mengatakan kalau temuan itu sudah menjadi wewenang pengawasan Disperindag. Sementara Bulog hanya lah sebatas pengadaan saja.

Pantauan BERKAT di lapangan, harga beras super di pasaran bervariasi yakni berkisar Rp7.000 - Rp8.000 tergantung merek. Sementara harga beras yang dibeli Distributor dari petani Jawa Rp4.600, dan dijual ke Bulog untuk pengadaan beras Rp4.900 per kilogram sudah termasuk ongkos angkut Rp250 per kilogram. (rob)