GO TO FLY

2010-05-02T07:49:00.000-07:00

Teks: Ketua Umum Peradi didampingi Tamsil Sjoekoer dan Suwito saat konfrensi pers menjelang Munas I Peradi kemarin. FOTO: Robby

Peradi Tekankan Anggota tak Terlibat Markus

Pontianak, BERKAT.
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menekankan kepada anggotanya untuk tidak terlibat makelar kasus (markus) sebagai bagian dari mafia hukum.
Penegasan itu disampaikan Ketua Departemen Organisasi Peradi, Achiel Suyanto kepada sejumlah wartawan kemarin di Hotel Kapuas Palace menjelang Munas I Peradi.
"Kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk katakan tidak terhadap markus. Untuk itu kami berharap terhadap rekan-rekan advokat untuk komitmen mencegah terjadinya markus di kalangan dunia advokat," ujarnya.
Sebenarnya ditambahkan Achiel pihaknya telah membuat rekomendasi tentang penanganan markus yang berisi empat `item` yang akan ditujukan ke DPR RI.
Dia mengakui penanganan dan pemberantasan makelar kasus memang tidak gampang, karena telah mengakar. "Pencegahan markus perlu ditangani sejak dini, khususnya pada generasi mendatang," katanya
Makelar kasus satu dari empat agenda yang menjadi bahasan utama pada Munas Peradi I di Pontianak. Sekitar 800 dari 21 ribu pengacara anggota Peradi berkumpul di Pontianak yang kali pertamanya ditunjuk sebagai tuan rumah. Munas yang digelar mulai hari ini Jumat (30/4) itu juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Peradi yang baru periode 2010-2015. Direncanakan gubernur akan membuka langsung kegiatan tersebut.
"Siapapun boleh memilih dan dipilih jadi Ketua Umum Peradi, asal memenuhi syarat minimal dapat dukungan dari lima cabang. Untuk calon independen minimal didukung sekitar 500 anggota Peradi," kata Otto.
Hingga hari ini nama-nama kandidat yang akan maju dalam pemilihan ketua umum Peradi masih belum mengemuka. Mekanisme pemilihan satu orang satu suara (one man one vote).
"Saya mendukung siapa saja yang dicalonkan, termasuk kalau dicalonkan kembali," ujarnya. (rob)

Morkes Calon Kuat, Diprediksi 1 Putaran?

2009-11-22T08:42:00.000-08:00

//Teks: Morkes bersama Akbar Tanjung dan Aburizal Bakri keluar bersama usai pembukaan Musda VIII Partai Golkar di Gedung Zamrud, kemarin. FOTO: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Kendati tiga calon yang diketahui siap maju pada pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, namun bunyi genderang perang yang paling kuat dilontarkan yakni dua kandidat yaitu Morkes Effendi dan Tambul Husein.
Kedua kandidat tersebut, masing-masing telah melakukan lobi-lobi politik terhadap sejumlah 18 suara yang berhak memberikan suaranya. Namun dari ke-18 suara itu akan berkurang 1 suara yakni dari DPP yang diperkirakan netral untuk menjaga independensi. Hal ini tergambar dari pemandangan umum tadi malam, hampir semua peserta mendukung agar DPP netral. Termasuk Mantan Ketua DPD Golkar Kalbar juga menekankan agar DPP mengakomodir keinginan sebagian besar peserta untuk netral.
Sementara 17 suara lainnya terdiri dari 14 suara kolektif ketua dan sekretaris DPD tingkat II dan tiga suara terdiri dari organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, organisasi sayap.
Morkes Effendi, yang juga Ketua DPD Golkar Ketapang, kemungkinan memiliki peluang terbesar dan sebagai calon kuat memperebutkan bursa ketua Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Persyaratkan calon ketua harus mendapatkan minimal 30 persen suara.
Karena itu, kalangan pengamat memprediksi sampai tadi malam orang nomor satu di Bumi Ale-ale itu, dapat meraih 11 suara, yaitu dari DPD Golkar Ketapang, KKU, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Sambas, Singkawang, Sekadau, Melawi, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan serta organisasi sayap. Hal ini disebabkan koalisi Prabasa (Sambas) - Rachmat Satria (Kab. Pontianak) mengalihkan suaranya ke Morkes.
Dari pemandangan umum tadi malam, tergambar pula dua Kabupaten yang mencalonkan dua nama yaitu Tambul Husein dan Morkes. Kepada Kabupaten ini tidak menutup kemungkinan lari ke Morkes juga. Dengan demikian, kemungkinan untuk satu putaran bisa saja terjadi.
Sementara Tambul Husein meraih 6 suara dari DPD Golkar Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Landak, Bengkayang, dan Kubu Raya. Dua kabupaten mengusung dua nama yaitu Tambul dan Morkes. Ini masih bisa dikatakan 'abu-abu'.
Kemungkinan kekuatan itu bakal bertambah, ini setelah melihat antara Ketua DPP dan Dewan Pertimbangan yakni Aburizal Bakri dan Akbar Tanjung diantar keluar oleh Morkes Effendi dari Gedung Zamrud usai membuka Musda VIII, kemarin.
Ketiga tokoh itu langsung disambut kader Golkar yang notabene massa yang mengenakan pakaian pendukung Tambul Husein. Massa yang diperkirakan lebih dari seribu orang, berusaha mendekat. Meskipun satgas Generasi Muda FKPPI yang diback up aparat kepolisian telah membentuk barikade namun tak dapat membendung massa yang ingin bersalaman dengan tiga tokoh tersebut.
"Hidup Ical. Hidup Akbar. Hidup Morkes. Hidup Golkar," teriak massa serentak.
Memang belum dapat dipastikan Morkes dapat merebut kemenangan. Namun fakta berbicara lain yang tak dapat dipungkiri lagi, kalau melihat dari peta kekuatan politik yang ada tidak meleset. Sepertinya Morkes telah mendapat dukungan penuh untuk menjadi orang nomor satu di Partai Golkar Kalbar periode 2009 - 2014.
Dalam janji politiknya, dia telah menyatakan tekadnya untuk membangkitkan kembali marwah Golkar yang dinilai saat ini mulai meredup.
"Atas dukungan dari segenap unsur lembaga yang ada di tubuh Partai Golkar Kalbar, saya akan tampil sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kalbar. Ketegasan sikap ini saya sampaikan sebagai bukti komitmen dalam membangun dan membangkitkan kembali marwah Golkar," tegasnya.
Gerakan rekonsoliasi dan rekonstruksi partai akan dia lakukan karena melihat selama ini Golkar berjalan dengan kurang mempertimbangkan analisis SWOT, yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threath (Hambatan).
Morkes juga memastikan akan mengakomodir soal keterwakilan perempuan, etnis serta agama. Dengan prinsip keadilan yang proporsional serta professional menjadi satu kesatuan yang utuh.
"Ini modal dasar Golkar meraih kemenangan di pelaksanaan pilkada, pileg serta pilpres. Dan satu hal yang perlu di garis bawahi disini, Golkar adalah partai yang terbuka, nasionalis serta religius. Golkar bukan partainya orang Dayak, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Adalah sebuah kesalahan besar jika ada pemimpin yang mengesampingkan keanekaragaman itu," tegasnya.
Dia berterima kasih dan terharu mendapat dukungan dari level akar rumput yang merupakan manifestasi dari keinginan rakyat yang rindu akan perubahan serta pembaharuan di tubuh partai Golkar. Perlu di ketahui bersama bahwa kekuatan ril dari sebuah partai itu terletak di level akar rumput, bukan di kalangan elit. Oleh karenanya, akar rumput harus di berdayakan. Pemberdayaan yang sama juga berlaku untuk organisasi sayap (AMPG dan KPPG), ormas yang mendirikan Golkar (Kosgoro, MKGR, Soksi) serta ormas yang didirikan Golkar (AMPI, AWK, MDI, dan Laskar Ulama).
Sementara itu dari kubu Tambul Husein, berjanji akan melakukan perubahaan. Dia berkeinginan untuk merubah manajemen Partai Golkar sesuai dengan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) yang selama ini merupakan manajemen 'tusuk sate'.
Makanya, Tambul berkeinginan untuk mengangkat masa-masa kejayaan Partai Golkar.
"Saya ingin mengembalikan masa kejayaan Partai Golkar, apalagi saat ini suara Partai Golkar di Kalbar sangat menurun," tegasnya.
Untuk itu, dirinya akan mengurus organisasi Partai Golkar berdasarkan proposional dan profesional. Yakni dapat menempatkan Partai Golkar pada jalur yang benar, karena Golkar merupakan partai politik, bukannya yayasan kematian. Sehingga dirinya menaruh harapan agar kedepan semua kader Golkar menganggap masuknya dirinya ke Partai Golkar merupakan jalan hidupnya.
"Kalau mau mencalonkan diri menjadi ketua, mari bersaing secara sehat melalui PDLT. Jangan masuk belum jelas, tiba-tiba sudah mau jadi ketua," ujarnya.(rob)

Morkes Bertekad Bangkitkan Marwah Golkar

2009-11-22T08:37:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.

H Morkes Effendi SPd. MH menyatakan dirinya siap untuk tampil sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2009-2014 pada Musyawarah Daerah Partai Golkar yang akan digelar mulai besok, Kamis (20/11).
Bupati Ketapang ini menyatakan tekadnya untuk membangkitkan kembali marwah Golkar yang dinilai saat ini mulai meredup.
"Atas dukungan dari segenap unsur lembaga yang ada di tubuh Partai Golkar Kalbar, saya akan tampil sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kalbar. Ketegasan sikap ini saya sampaikan sebagai bukti komitmen dalam membangun dan membangkitkan kembali marwah Golkar," tegasnya.
Visi dan misi yang diembannya yakni mempertahankan Partai Golkar sebagai partai besar. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah melakukan gerakan rekonsoliasi dan rekonstruksi partai.
"Tindakan ini saya pilih karena saat ini Golkar berjalan dengan kurang mempertimbangkan analisis SWOT, yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threath (Hambatan). SWOT merupakan sebuah teknik analisis untuk mengetahui bagaimana kondisi organisasi yang bersangkutan saat ini, serta bagaimana pula kondisi yang akan dihadapinya ke depan. Strength dan weakness berhubungan dengan kondisi intenal kepartaian, sedangkan opportunity dan threath berhubungan dengan kondisi eksternal," jelasnya.
Akibat dari kurangnya penerapan analisa SWOT dalam tubuh Golkar Kalbar, sehingga muncullah faksi-faksi yang tidak jelas kepentingannya. Untuk menyatukan mozaik faksi yang ada, saya berniat melakukan rekonsoliasi dan rekonstruksi partai. Caranya adalah dengan mengajak semua faksi untuk berdialog dari hati ke hati.
Morkes juga memastikan akan mengakomodir soal keterwakilan perempuan, etnis serta agama. Dengan prinsip keadilan yang proporsional serta professional menjadi satu kesatuan yang utuh.
"Ini modal dasar Golkar dalam meraih kemenangan di pelaksanaan pilkada, pileg serta pilpres. Dan satu hal yang perlu di garis bawahi disini, Golkar adalah partai yang terbuka, nasionalis serta religius. Golkar bukan partainya orang Dayak, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Adalah sebuah kesalahan besar jika ada pemimpin yang mengesampingkan keanekaragaman itu," tegasnya.
Dia merasa bersyukur dan terharu mendapat dukungan dari level akar rumput yang merupakan manifestasi dari keinginan rakyat yang rindu akan perubahan serta pembaharuan di tubuh partai Golkar. Perlu di ketahui bersama bahwa kekuatan ril dari sebuah partai itu terletak di level akar rumput, bukan di kalangan elit. Oleh karenanya, akar rumput harus di berdayakan. Pemberdayaan yang sama juga berlaku untuk organisasi sayap (AMPG dan KPPG), ormas yang mendirikan Golkar (Kosgoro, MKGR, Soksi) serta ormas yang didirikan Golkar (AMPI, AWK, MDI, dan Laskar Ulama).
Dia melihat, peran organisasi yang ada di tubuh Golkar itu saat ini belum diberdayakan secara maksimal. Mereka cendung sebagai objek pelengkap dan penderita. Padahal, mereka memiliki visi dan misi sendiri. Untuk itu, mereka harus diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ingat, one man one vote.
"Jika saya terpilih sebagai ketua Golkar, konsep kepemimpinan politik multikultural akan saya terapkan. Sebagai seorang budayawan, tentu akan berpegang pada adat dan budaya. Apalah arti kehidupan maju dan modern jika kita tidak beradat dan berbudaya yang bersifat universal," tuturnya.
Dia pun berjanji untuk membawa Golkar kearah yang lebih baik. Sikap ini tentunya sejalan dengan arahan pusat tentang pemenangan Golkar di pelaksanaan Pilkada, Pileg serta Pilpres. Untuk merealisasikan target itu, dirinya akan menjalin koordinasi serta rekonsolidasi dengan sejumlah unsur pimpinan yang ada di tubuh Golkar Kalbar.
"Selain itu, saya akan memberdayakan kader-kader potensial Golkar untuk nantinya diorbitkan ke tingkat yang lebih tinggi," janjinya. (rob)

Tiga Nelayan Asing Tewas

2009-11-22T08:30:00.000-08:00

******Operasi Jaring Natuna

//Teks: Kapal nelayan asing yang berhasil ditangkap saat ini diamankan di Dermaga Pelabuhan PSDKP. FOTO: ROBBY//

Kubu Raya, BERKAT.
Tim gabungan dari Polri dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dibantu TNI AL berhasil menangkap 12 kapal nelayan Vietnam dan 1 kapal nelayan Malaysia di wilayah Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) 100 mil setelah perairan Ranai Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis lalu dalam Operasi Jaring Natuna.
Ke-13 kapal tersebut saat ini diamankan di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya dan Kelautan Perikanan (PSDKP)Pontianak yang terletak di Jeruju dekat terminal TPI Kabupaten Kubu Raya.
Dalam operasi itu, tim juga bertemu dengan tujuh kapal nelayan Thailand dan Malaysia yang beriringan. Sempat terjadi perlawanan dari ketujuh kapal tersebut, dengan melakukan manuver-manuver menghindar bahkan akan menabrakan kapalnya ke kapal patroli Milik DKP. Tembakan peringatan telah dikeluarkan, namun tidak digubris.
"Satu kapal sengaja ditenggelamkan ABK dengan cara mengikat kemudinya dengan tali namun seolah-olah kapal berjalan sendiri, sedangkan ABK-nya sembunyi di kamar mesin. Tapi sayang enam kapal lainnya berhasil meloloskan diri," kata Direktur V Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Drs. Suhardi Alious.
Dalam insiden itu tiga nelayan asal Thailand tewas, satu nelayan meninggal karena kehilangan banyak darah setelah tidak sengaja terkena pecahan lambung kapal yang ditembak, kapten kapal meninggal karena kepala tertimpa benda keras, dan yang satu tenggelam bersama kapal setelah tidak mau diselamatkan.
"Insiden ini sudah kita klarifikasi ke kedutaannya. Mereka tidak masalah dan cukup mengerti. Karena itu bukan faktor disengaja, akan tetapi kesalahan dari nelayan itu sendiri. Apalagi protap-nya sudah kita jalankan," kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso, kepada wartawan, kemarin.
Operasi tersebut mengerahkan 300 orang personil dari kepolisian dan 100 orang dari DKP. Dengan kekuatan 4 kapal patroli milik DKP, 4 kapal patroli Mabes Polri, 2 helikopter, 1 pesawat pengintai, 1 kapal dari Polda Kalbar serta 1 kapal dari Polda Provinsi Kepri.
Ke-13 kapal yang berhasil ditangkap itu rata-rata tonagenya 40 - 60 GT dengan kecepatan 10 knot. Kapal-kapal itu dapat menampung sekitar 5 ton ikan segar yang setiap kapalnya memiliki 3 - 9 cold storage berukuran sekitar 1 x 3 meter persegi.
"Dengan pencurian ini, negara dirugikan sekitar Rp3-4 miliar per kapal. Jadi dapat ditotalkan berapa kerugiannya dari semua kapal itu," kata Aji.
Kami akan menggunakan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, karena dengan UU yang baru itu KM itu bisa dirampas oleh negara dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan lokal serta untuk praktek sekolah perikanan.
Ia katakan ke-13 kapal asing ini akan diajukan ke Pengadilan Ad Hok. Dia menargetkan, dalam jangka waktu 90 hari sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri. Dan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan undang-undang yang baru, kapal-kapal tersebut bisa digunakan untuk kelompok-kelompok nelayan serta untuk pelatihan sekolah perikanan.
"Jadi kapal-kapal itu dirampas untuk negara. Sedangkan ABK-nya akan kita deportasi secepatnya agar tidak membebankan negara," tuturnya.
Menurut dia, ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arapura, dan perairan Utara Sulut
Sementara itu Danlanal Pontianak, Kolonel Laut (s) Parno menegaskan pihaknya tidak rela sumber daya laut dicuri pihak asing.
"Meskipun keterbatasan sarana, kita tetap komitmen menjaga perairan Indonesia dari illegal fishing," tegas Danlanal. (rob)

Selai Aloe Vera Pontianak

2009-11-22T08:22:00.000-08:00

//Teks: Selai aloe vera menggunakan bahan baku khas Pontianak terobosan dua dari tiga orang di antaranya Ishak Yakob dan Yuliardi Qamal. FOTO: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Kalbar memiliki potensi daerah yang melimpah. Banyak masyarakat sebagai kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melirik peluang tersebut untuk dikembangkan. Namun, sayang mereka terkendala dengan pemasaran selain modal. Sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas.
Salah satu contoh yakni Ishak Yakob dan Yuliardi Qamal. Dua dari tiga warga Pontianak ini telah membuat satu terobosan baru yakni membuat selai dari bahan aloe vera atau lidah buaya, tanaman khas yang banyak tumbuh dan tersebar di lahan gambut Kota Pontianak antara lain di sekitar Pontianak Utara.
Padahal UMKM yang berskala home industri ini telah memiliki kemampuan produksi 240 botol selai per hari ukuran 250 gram dengan jumlah tenaga kerja enam orang. Dengan kebutuhan bahan dasar mencapai 100 kilogram, dimana 1 ha dapat menghasilkan lidah buaya 70 - 100 kg.
"Jumlah itu akan bertambah jika permintaan meningkat. Tapi sekarang ini kita hanya sebatas penjualan ke pasaran lokal. Karena tidak berani banyak, sebab pemasarannya belum menyebar. Kita harapkan pemerintah dapat membantu untuk itu," kata Yuliardi Qamal.
Dikatakannya, multiplier effect yang didapat dengan adanya pengolahan tanaman lidah buaya menjadi selai ini, membantu petani lidah buaya yang dulu pernah terpuruk lantaran kurang pembeli untuk bangkit kembali. Kemudian seiring banyaknya pemasaran, tentunya bertambah pula jumlah produksi dan tenaga kerja. Apalagi harganya terjangkau yakni berkisar Rp17-20 ribu per botol.
"Jika dikalkulasikan antara biaya operasional dan pendapatan masih ada untung sedikit lah. Tapi kalau dalam jumlah banyak kan lumayan pendapatannya," tambah Ishak Yakob.
Ishak sebutkan selai aloe vera ini dibuat tanpa menggunakan bahan pewarna dan pengawet sehingga bisa tahan sampai dua tahun. Apalagi produk ini telah terdaftar di Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan. Selai ini memiliki rasa manis ditambah asam sebagai penyegar, tekstur yang lembut dan renyah, memiliki warna alami lidah buaya serta kemasan yang rapi dan menarik.
"Cocok disajikan dalam keadaan lebih dingin. Tapi bukan berarti tidak dingin tidak bisa dikonsumsi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar. Drs. Kamaruzzaman, MM menilai dengan dikelolanya sumber daya alam Kalbar oleh masyarakat tentunya menjadi satu daya tarik bagi wisata kuliner daerah.
"Makanan tersebut dapat dijadikan oleh-oleh tamu atau wisatawan yang datang ke Kalbar. Pemerintah harus menjadi motor atau fasilitator bagi bisnis kelas bawah, baik itu pembinaan teknis, pemasaran serta peralatannya untuk dibantu," ujarnya. (rob)

Menggali Ketradisionalan Layang-layang Hias

2009-11-22T08:18:00.000-08:00

//Teks: Kepala Disbudpar Kalbar saat membuka festival layang-layang hias dalam rangka FBBK IX 2009. Foto: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Sekitar 69 layang-layang dari 10 kabupaten/ kota ikut ambil bagian dalam ajang Festival Layang-layang Hias yang digelar di lapangan debu Pontianak Utara dalam rangka memeriahkan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK) IX 2009.
Koordinator Festival Layang-layang Hias, Maman BS menyebutkan ada tiga kriteria yang dilombakan, yakni layang-layang tradisional, tiga dimensi dan dua dimensi. Masing-masing peserta mengirimkan tiga buah layang-layang untuk setiap kriteria tersebut.
"Jadi setiap kabupaten/ kota menampilkan sembilan layang-layang," ujarnya.
Berbagai bentuk kreatifitas layang hias yang ditampilkan itu antara lain bentuk kapal, rumah, bunga atau daun, benda angkasa seperti bulan, manusia serta binatang. Panitia telah menetapkan tiga kategori penilaian antara lain ide kreatifitas, konstruksi dan kerapian serta kestabilan saat berada di atas.
Namun, Maman menyayangkan empat kabupaten yang tidak bisa ikut ambil bagian dalam perlombaan yaitu Kabupaten Sekadau, Landak, Sanggau dan Kayong Utara. "Alasan mereka karena belum mengetahui lebih jelas bentuk-bentuk dari layang tradisional, tiga dimensi dan dua dimensi. Sehingga empat kabupaten itu tidak mengirimkan peserta," tuturnya.
Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian cuaca telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik.
Layang-layang raksasa dari bahan sintetis sekarang telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan "menarik" kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar.
Catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 Sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan.
Di kawasan Nusantara sendiri catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) (abad ke-17) yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan.
Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke Barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir.
Seiring perkembangan zaman, layang-layang pun dimainkan oleh setiap daerah di nusantara yang kemudian dikreasikan dalam berbagai bentuk hiasan, tak terkecuali di Kalbar. Sehingga permainan ini lambat laun telah menjadi permainan tradisional masyarakat. Bahkan di tingkat dunia.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar, Drs. Kamaruzzaman, MM mengatakan perlombaan ini tidak semata untuk menghibur melainkan juga menggali nilai-nilai tradisional rakyat yang telah ada sejak zaman nenek moyang.
"Karena itu pemenangnya nanti akan diikut sertakan pada lomba layang-layang hias tingkat nasional mewakili Kalbar, sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap masyarakat yang masih tetap peduli dengan budaya daerah," ujarnya.
Kedepannya mantan Pj Bupati KKR ini memastikan, pihaknya akan melakukan pembinaan melalui Asosiasi Layang Kalimantan (Borneo Kite)dan terus menggelar kegiatan perlombaan. "Kita akan upayakan anggarannya masuk dalam APBD 2010 untuk pembinaan. Karena layang-layang juga merupakan bagian dari budaya daerah kita," tuturnya. (rob)

Generasi Muda Pertahankan Tanjidor

2009-11-22T08:13:00.000-08:00

//Teks: Alat musik tanjidor meskipun asalnya dari Betawi namun telah menjadi alat musik tradisional Melayu Kalbar sejak zaman kerajaan tempo dulu yang hingga kini dilestarikan. Foto: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Tret.. tetet dung tretetet dung…… tret...dung...tretdung……dung……dung………dung. Sejumlah penonton yang datang ke Museum Kalbar pun langsung berkumpul mendekat. Mereka yang mayoritas para pelajar itu terpana dan asik mendengarkan Orkes "Aek Kapuas" sedang membawakan sebuah lagu perjuangan dengan memainkan alat musik tanjidor yang berjumlah 7 orang.
Tanjidor sering kali dimainkan oleh orang-orang tua yang berusia diatas 50 tahun. Namun, kali ini dalam Eksibisi Tanjidor untuk meriahkan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK) IX 2009 yang digelar di Museum Kalbar kemarin pagi, tanjidor dimainkan oleh generasi muda.
"Inilah salah satu cara kami orang tua melestarikan budaya daerah dengan mengajarkannya kepada anak-anak muda. Supaya tanjidor masih tetap dilestarikan dan dipertahankan oleh penerus kami para generasi muda," kata Muhammad Nur (61) pemilik Orkes "Aek Kapuas."
Sementara untuk pemain yang mayoritas orang tua, kelompok tanjidornya bernama Orkes Alun Kapuas, salah satu orkes tanjidor tertua di Kalbar selain Tanjung Besiku, Kenari, Setia Kawan dan Lancang Kuning.
Tanjidor aslinya berasal dari Betawi. Sementara di Kalbar sendiri mulai dikenalkan pada zaman Sultan Sy, Abdurrachman Alkadri Raja I Kesultanan Pontianak. Pada masa itu, tanjidor digunakan untuk berbagai event kerajaan. Kala itu, setiap kerajaan di Kalbar pun selalu menggunakan tanjidor.
Pada masa itu tanjidor dinamakan "Tanjidor Tangga Sembilan" mengambil makna dari jumlah tangga di Istana Kadariah yang berjumlah sembilan tingkat.
Seiring perkembangan zaman, alat musik ini sudah hampir punah. Tak banyak yang tertarik untuk melestarikannya. Menurut Muhammad Nur dulunya ada 10 orang yang masih eksis melestarikan tanjidor. Tapi sekarang sisa empat termasuk dirinya, sedangkan lainnya telah meninggal.
"Yang paling banyak tahu dengan tanjidor ini Pak Syarif Me di Kampung Dalam. Beliau usianya sudah lanjut," ujarnya.
Tanjidor merupakan perpaduan berbagai alat musik moderen dan tradisional seperti bas drum, senar, terompet, altosek, tenorsek, trombon, tuba dan senar drum. Idealnya satu kelompok dimainkan 12 orang. Pemainnya menggunakan pakaian telok belanga ciri khas pakaian Melayu. Di zaman sekarang, tanjidor dimainkan untuk acara pernikahan, ulang tahun, wisuda, pariwisata dan sebagainya.
Suhardi Koordinator Eksibisi Tanjidor mengatakan alat musik ini identik dengan khas etnis Melayu. Pihaknya berupaya untuk mengangkat budaya daerah dalam rangka pelestarian.
"Karena itu pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat membantu mengakomodir budaya daerah melalui pembinaan kepada kelompok-kelompok tanjidor yang ada di daerahnya masing-masing," kata Suhardi yang juga Kasi Sistem Informasi dan Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar.
Sementara Dedi (45) salah seorang penonton warga Pontianak memberikan apresiasi dengan adanya eksibisi tanjidor tersebut. "Budaya-budaya seperti kedepannya harus dimasukan dalam program muatan lokal (mulok) di setiap sekolah," tuturnya. (rob)

Polda Dirikan Kompi Brimob di Perbatasan

2009-11-19T04:36:00.000-08:00

//Teks: Angggota Brimob mengangkat Kapolda bersama AKBP Firly Samosir mantan Kasat Brimob yang telah menjadi Kapolres Sintang saat HUT Korps Brimob. FOTO: ROBBY//

Kubu Raya, BERKAT.
Polda Kalbar akan mendirikan lagi satu kompi pasukan Brimob (Brigade Mobil) di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia yakni di Aruk Kabupaten Sambas.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyebutkan pendirian satu kompi Brimob di sana seiring akan dibukanya Pintu Pos Lintas Batas (PPLB) di daerah tersebut. Saat ini bangunan untuk Kompi Korps Brimob ini sudah berjalan hingga 70 persen.
"Kita targetkan Januari sudah selesai dan terbentuk. Di sana akan ditempatkan sekitar 64 personil yang akan digeser dari Mako Brimob di Pontianak. Begitu pula dengan peralatan logistik digeser dari sini. Sedangkan yang ditambah perlengkapan meubeler serta kendaraan yang akan didatangkan dari Jakarta," kata Kapolda usai memperingati HUT Korps Brimob ke-64 di Mako Brimob Jalan Adi Sucipto Kubu Raya, Sabtu (14/11).
Saat ini total kekuatan anggota Brimob di Kalbar sekitar 750 personil. Mereka tersebar di Sintang, Singkawang, Entikong, Pontianak dan Kubu Raya. Sementara Kompi di Ketapang akan diaktifkan lagi.
Kaitan dengan HUT Korps Brimob ke-64, Kapolda meminta seluruh jajaran personil Brimob dapat semakin baik dan maju serta profesional dalam menjalankan tugas.
"Saya tidak mau ada anggota Brimob yang berbuat tercela. Di tahun 2008-2009 sudah banyak anggota Brimob yang saya pecat karena melakukan tindak pidana hukum. Untuk di tahun 2010 mendatang saya tegaskan tidak ada lagi anggota Brimob yang melanggar hukum. Saya akan ambil tindakan tegas untuk mereka," tegas Kapolda.
Disebutkannya, anggota yang dipecat itu lantaran terlibat narkoba dan indispliner dalam pekerjaan seperti tidak masuk selama satu bulan.
"Karena itu sambil menunggu Kasat Brimob yang baru dari Jakarta saya akan melakukan pembinaan dan reformasi di tubuh Brimob," tuturnya.
Sementara itu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Kalbar hendaknya peringatan HUT tahun ini menjadi intropeksi diri bagi anggota untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri berbagai kekurangan dan kelemahan yang selama ini terjadi.
"Citra, harga diri dan kehormatan polri sedang diuji oleh publik dengan berkembangnya opini masyarakat yang cenderung menyangsikan profesionalitas polri. Menghadapi situasi demikian saya minta seluruh angggota polri untuk tetap tegar dan setia kepada profesi bhayangkari," tegas Kapolri.
Anggota Brimob di seluruh Indonesia berjumlah 33.345 personil. Mereka memiliki kemampuan PHH, Resmob, Jihandak, Wan Teror, SAR, Penjinak Bom serta KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif).
Kapolri memerintahkan kepada jajaran kepolisian dan khususnya Brimob untuk menjalin kemitraan yang harmonis dengan komponen masyarakat serta kekuatan TNI baik Kopassus, marinir, Paskhas serta unsur lainnya.
"Hilangkan sikap egosentris dan arogan yang menampilkan kesombongan sertta merasa paling hebat," tegasnya.
HUT Korps Brimob ke-64 di Mako Brimob Jalan Adi Sucipto Kubu Raya, dimeriahkan dengan berbagai atraksi yang dibawakan anggota Brimob antara lain senam bela diri, memecahkan gorong-gorong, mematahkan besi dan kikir dengan tangan serta memecahkan bola kaca dengan hipnotis mata.
Dalam kesempatan itu juga, Kapolda ikut turun ke lapangan bersama ibu-ibu Bhayangkari menyatu dengan anggota membawakan berbagai lagu-lagu. Hadir di antaranya Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, Kasrem 121 ABW, Lanud, Lanal serta tokoh masyarakat. (rob)

Pemijahan Alami Lele Pertama di Kalbar

2009-11-19T04:18:00.000-08:00

//Teks: Pemijahan alami ikan lele yang dikembangkan Jhoni mendatangkan omzet belasan juta dan berdampak positif pada masyarakat sekitar. Foto: ROBBY//

Kubu Raya, BERKAT.
Untuk pertama kalinya, Kalimantan Barat berhasil mengembang biakan benih ikan lele dengan sistem pemijahan (pembenihan) secara alami tanpa dibantu melalui suntikan atau proses kimia lainnya.
Adalah Jhoni Sutarno warga transmigrasi Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang telah berhasil mencobanya sejak 1997 silam. Awalnya sebagai penebang kayu ilegal, namun dikarenakan usaha kayu tidak ada lagi, ia beralih profesi di bidang perikanan untuk menyambung hidup.
Sejak itu dia bergelut menekuni pembudi dayaan ikan lele. Induknya dibeli dari PT Profit di Surabaya distributor besar budi daya ikan keramba. Satu induk dapat menelurkan hingga 60 ribu benih atau anakan ikan lele. Jenis lelenya yakni paiton dan sangkuriang.
Setelah berusia empat minggu, anakan ikan lele tersebut dipindahkan ke keramba berukuran 2 x 4 meter yang dapat menampung 1.000 ekor sebagai proses dari pembudidayaan.
Alhasil dalam jangka waktu 2 bulan 1 minggu, ikan dapat dipanen dengan dibantu 10 orang tenaga kerja. Paling sedikit sekali panen sekitar 2 ton. Omzet yang diraup untuk pemijahan saja, Jhoni dapatkan sekitar Rp1,5 juta per keramba per seribu ekor. Sementara hasil dari pembudidayaannya bisa mencapai Rp15 juta. Dengan asumsi harga Rp15 ribu per kilogram ambil di tempat. Dimana setiap kilogramnya terdapat 7 - 8 ekor berukuran 1,5 ons per ekor.
Di desanya Jhoni tak hanya dikenal sebagai pelaku usaha, namun ia juga diminta oleh masyarakat setempat sebagai penyuluh perikanan khususnya ikan lele. Masyarakat setempat telah juga berhasil mengembangkan budidaya ikan lele setelah belajar dari Jhoni.
"Kuncinya yang penting air steril dari Ph dan sirkulasi air harus diganti dua kali setiap dua bulan. Makanannya pun juga harus teratur yakni tiga kali sehari," tuturnya kepada BERKAT saat bertandang ke Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)Tepian Kapuas-nya kemarin.
Makanan yang diberikan dalam setiap proses berbeda. Di saat pemijahan, makanannya berupa cacing. kemudian setelah memasuki proses pembudidayaan diberikan pelet, ayam dan usus.
Jhoni menyebutkan ada perbedaan menyolok antara pemijahan sistem alami dengan suntikan. Kalau sistem alami 1 ekor induk dapat menghasilkan hingga 60 ribu ekor benih lele, sedangkan sistem suntik sekitar 30 ribu. Masa produktifnya, kalau sistem alami dua bulan sudah bertelur, akan tetapi kalau suntik empat bulan.
Untuk pemasarannya, Jhoni tidak kesulitan. Sebab usaha pecel lele di Kota Pontianak dan sekitarnya siap menampung ikan-ikannya itu. Dia sendiri pun sebagai pembeli dari Kelompok Pembudidayaan Ikan (Podakkan) yang berjumlah hingga lebih dari seratusan se-Kecamatan Rasau Jaya. (rob)

Tumpang Tindih Lahan di KKR Perangkap Investasi

2009-11-10T00:40:00.000-08:00

Gusti Hardiansyah. Foto: Robbby

Kubu Raya, BERKAT.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diminta menyosialisasikan kepastian status lahan terkait tata ruang. Sebab sampai sejauh ini masih banyak permasalahan lahan tumpang tindih di kabupaten termuda di Kalbar itu yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat.
"Bahkan kondisi tersebut semacam perangkap bagi investor yang berinvestasi di Kubu Raya. Sosialisasikan yang mana untuk kawasan pemukiman, yang dilindungi atau untuk investasi," kata Pengamat Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah kepada BERKAT kemarin.
Dia heran adanya investor yang memiliki lahan namun ternyata milik orang. Siapa yang mengeluarkan izin-izin atau surat-menyuratnya. Menurutnya sama saja hal itu dengan pembohongan publik karena kepastian hukum tidak ada.
"Kalau sudah demikian investor yang dirugikan harus lapor. Boleh di-PTUN-kan itu oknum-oknum pembantu bupati yang diduga ada mendapatkan 'cash'," tegasnya.
Terhadap investor dia meminta untuk tidak saling "sikut" dan saling berebutan investasi karena dampaknya juga merugikan semua pembangunan. Dia ibaratkan investor demikian seperti sebuah bis yang tidak boleh saling mendahului sesama bis.
"Hukumnya pidana. Karena itu Pemkab Kubu Raya harus bangun reformasi birokrasi yang transparan dan profesionalisme. Kalau lahan itu sudah milik orang lain jangan lagi keluarkan izin untuk investor yang lain. Sama saja mau menjebak investor," tuturnya.
Sementara Pemkab Kubu Raya mengakui banyaknya lahan yang tumpang tindih atau over lapping khususnya perkebunan akibat izin yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Pj. Bupati Drs. Kamaruzzaman, MM maupun sebelum kabupaten itu dimekarkan.
Asisten I, Sekda Kubu Raya, Agus Supriadi menyebutkan sekitar 31 investor telah berinvestasi di Kubu Raya akan tetapi dalam perjalanan menghadapi masalah status kepastian lahan.
"Karena kami saat ini sedang melakukan inventarisasi khusus kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Peraturan bupati juga sedang dirancang untuk mengontrol perusahaan yang akan berinvestasi di Kubu Raya," ungkapnya.
Agus menyebutkan masalah over lapping diakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak melakukan penanaman. Padahal izin telah dikeluarkan. Mereka hanya ingin mendapatkan izinya saja tapi tidak melakukan kegiatan. Ada juga masalah take over lahan terselubung dengan cara mengubah manajemen penanaman modal.
Namun, di antara beberapa perusahaan memiliki izin lokasi seakan-akan sudah menguasai sepenuhnya. Padahal banyak syarat harus dipenuhi sebelum aksi penanaman benar-benar dilakukan. Misalnya saja Amdal, IUP dan lain-lain.
Saat ini diketahui Pemkab Kubu Raya di-PTUN-kan oleh PT Pinang Witmas. Perusahaan ini melakukan aktivitas di lahan relokasi pengungsian di Sungai Asam. Memang lahan tersebut masuk dalam kawasan pengelolaan perkebunan perusahaan ini. Namun, berdasarkan kenyataan yang ada lahan relokasi tersebut sudah ada SK Gubernur Kalbar.
Kasusnya hingga kini belum menemui titik terang penyelesaian. (rob)

Rumah Bebas Jentik Dicanangkan

2009-11-10T00:10:00.000-08:00

Ny. Frederica Cornelis didampingi Karyanti Tjung Sanjaya serta Walikota, Sutarmidji menaburkan bubuk abate di salah satu rumah warga. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Upaya untuk memerangi wabah Demam Berdarah (DBD) terus dilakukan pemerintah Kalbar. Setelah pengasapan (fogging) dinyatakan tidak efektif memerangi nyamuk penyebab DBD, pemerintah pun mencanangkan Rumah Bebas Jentik atau RBJ serentak terutama di Kota Pontianak pada Jumat (6/11) kemarin.

Program ini dalam rangka menyadarkan masyarakat untuk membangun ketahanan lingkungan dari ancaman penyakit DBD berbasis keluarga. Gagasan ini mulai dikampanyekan bulan november ini sampai dengan setahun kedepan.Kampanye Rumah Bebas Jentik ini, dilakukan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederica Cornelis didampingi Karyanti Tjung Sanjaya, Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, M.Hum serta TP PKK Provinsi dan Kota, dengan pembagian bubuk abate gratis ke rumah-rumah penduduk di beberapa kecamatan di kota Pontianak.

Sedikitnya 200 orang ikut dalam kegiatan yang dimulai di lingkungan RT 01/ RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota. Mereka merupakan gabungan dari beberapa Ormas dan OKP di antaranya Taruna Merah Putih, KNPI, Perkumpulan Pemuda Katolik dan FKPPI, Pramuka dan Tagana.

"Ide pencanangan RBJ ini bentuk kepedulian TP PKK terhadap wabah DBD yang semakin hari memprihatinkan. Masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah. Padahal, tanpa peran masyarakat, program pencegahan DBD tidak akan maksimal. Kita akan menyadarkan warga, bahwa pemberantasan DBD bukan hanya dengan fogging saja, tetapi juga dengan membersihkan jentik-jentik yang ada di tempat penampungan air di rumah-rumah," kata Frederica Cornelis.

Dia mencontohkan Pemerintah Malaysia yang mampu menekan angka DBD karena memberi sanksi yang jelas bagi penduduk yang di rumahnya terdapat jentik nyamuk. Karena itu dia mengimbau masyarakat jangan lengah dan melaporkan setiap penemuan kasus DBD sehingga dapat ditindak lanjuti. Ny. Frederica pun juga memastikan untuk membantu bubuk abate atau fogging bagi daerah rumah warga yang terkena DBD. Dia yakin di tahun 2014 target pencapaian bebas DBD khususnya di Kota Pontianak bakal teratasi asalkan setiap rumah bebas dari jentik.

Sementara Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, M.Hum, menyambut baik kegiatan tersebut."Memang untuk pemberantasan DBD tidak hanya peran pemerintah saja, akan tetapi masyarakat juga penting untuk sadar menjaga lingkungannya agar terbebas dari sarang jentik," tutur Walikota.

Walikota berharap dengan kampanye RBJ ini dapat menekan angka korban meninggal dunia yang diakibatkan DBD kendati sulit untuk mencapai keberhasilan 100 persen.“Menghilangkan kasus hingga nol persen mungkin sangat sulit. Target kita jangan sampai ada korban yang meninggal,” katanya.

Bertepatan dengan kegiatan tersebut, digelar rapat unsur Muspida di kantor Gubernur Kalbar. Dalam rapat itu, wabah DBD menjadi agenda penting yang dibahas."Sebenarnya rapat bahas berbagai masalah seperti kabut asap, persiapan menjelang Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Tapi DBD mendapat perhatian karena kali ini merupakan kasus yang terbesar dengan jumlah korban jiwa terbanyak," kata Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Pemprov Kalbar Ignatius Lyong.

Dia menyebutkan sepanjang tahun 2009 hingga bulan Oktober jumlah kasus DBD mencapai 6.400 orang. Sedangkan korban meninggal mencapai 165 orang di seluruh Kalbar.Ia menambahkan, dalam rapat tersebut juga mencuat keinginan agar penanganan penderita DBD tidak hanya terfokus di kalangan rumah sakit milik pemerintah daerah.

"Usul dari Kapolda, minta semua rumah sakit dilibatkan dalam rapat-rapat penanganan DBD," kata dia. Termasuk rumah sakit milik kepolisian dan tentara yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Pertimbangannya karena rumah sakit-rumah sakit tersebut juga ikut menangani ratusan pasien penderita DBD. (rob)

Beras Bulog Diganti Jadi Beras Super

2009-11-10T00:02:00.000-08:00

Aktivitas penggantian beras Bulog menjadi beras jenis super yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Ribuan ton beras Bulog telah diganti menjadi beras super dengan berbagai merek antara lain beras Ramos Setra Cap Kembang berukuran 50 kg dan Cap Pisang berukuran 20 kg, Asli 5 Super AAA, serta Cap Kurma.

Temuan ini terungkap ketika beberapa pejabat terkait dari Departemen Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak meninjau gudang milik CV Agro Abadi Jalan Sui Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya pada akhir Minggu lalu.

Di gudang tersebut, tampak ribuan karung bertuliskan Bulog dengan ukuran masing-masing 25 kg per karungnya itu tersusun rapi. Sementara disampingnya beras super yang siap edar.Beberapa pekerja yang mengganti karung Bulog menjadi beras super dengan berbagai merek itu tetap terus bekerja tanpa menghiraukan kedatangan tim. Beberapa orang dari dari Departemen Perdagangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pontianak tampak terkejut mengetahui adanya beras Bulog di gudang tersebut.

Entah bagaimana prosesnya beras Bulog tersebut menjadi beras super dengan kualitas tinggi yang kemudian dijual dipasaran dengan harga tinggi tidak dijelaskan saat peninjauan itu. Tak satu pun dari mereka yang dapat menjelaskan hal itu.

"Jangan ke saya nanti saja ke kepala dinas," kata Pak Yak dari Disperindag Kota Pontianak yang ikut dalam peninjauan seraya pergi bergegas.

Dikonfirmasi terpisah, Budi, Distributor CV Agro Abadi membantah kalau ia menyulap atau melakukan pencucian beras bulog menjadi beras super. Beras-beras itu sisa dari kontrak pengadaan dengan Bulog sekitar 52 ton, namun habis massa kontraknya dua bulan lalu.

"Dua tonnya ini sisa kontrak pengadaan beras dengan Bulog. Ini lah yang saya jual lagi ke pasar. Jadi saya yang jual ke Bulog dengan harga Rp4.900. Saya beli dengan petani di Jawa Rp4.600. Ongkos angkut Rp250. Masih wajar kan untungnya," imbuhnya.

Lantas proses menjadi beras super. Budi tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan beras Bulog tersebut hanya diganti karung saja yang kemudian dijual ke pasaran. "Karungnya kita simpan, kalau ada kontrak baru kita pakai lagi karung itu," tuturnya.

Budi juga mengatakan kalau caranya itu sudah lama diketahui baik aparat pemerintah maupun keamanan seperti kejaksaan dan kepolisian."Dulu-dulunya sudah saya jelaskan ke mereka. Polda dan kejaksaan akhirnya mengerti. Tidak pernah mereka komplain," ujarnya.

Sementara Humas Bulog Divreg Kalbar, Indra terkejut dengan temuan tersebut. Ia mengaku tidak tahu menahu kalau masih ada Beras Bulog di distributor yang diganti menjadi beras super."Memang benar dulunya Pak Budi ada kontrak pengadaan beras dengan kita. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau pun masih ada sisa saya tidak tahu. Bulog hanya menyalurkan raskin (beras miskin) saja yang ukurannya 20 kg. Dan kualitasnya pun medium bukan super," katanya yang dihubungi via telepone selulernya kemarin sore.

Dia mengatakan kalau temuan itu sudah menjadi wewenang pengawasan Disperindag. Sementara Bulog hanya lah sebatas pengadaan saja.

Pantauan BERKAT di lapangan, harga beras super di pasaran bervariasi yakni berkisar Rp7.000 - Rp8.000 tergantung merek. Sementara harga beras yang dibeli Distributor dari petani Jawa Rp4.600, dan dijual ke Bulog untuk pengadaan beras Rp4.900 per kilogram sudah termasuk ongkos angkut Rp250 per kilogram. (rob)

Banjir Indikator Aliran DAS Rusak

2009-11-09T23:58:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Chairuddin Hasyim, prihatin banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak.
"Indikatornya terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan dan interusi air laut meluap," tuturnya, saat sosialisasi Konservasi Aliran Sungai, kemarin.Karena itu dia meminta adanya koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk atasi masalah tersebut. Sebab rusaknya ekosistem DAS juga berpengaruh terhadap penataan ruang sebuah wilayah."Pemerintah provinsi harus mengoordinir kabupaten/ kota untuk menghidupkan kembali aliran DAS yang rusak itu," ujarnya.
Persyaratan luas kawasan hutan konservasi yang minimal 30 persen harus dipenuhi. Lakukan reboisasi. Tanam lagi hutan secara besar-besaran dan menyeluruh."Kalau ini sudah memenuhi daya tampung, ya harus moratorium, rebosisasi hutan, penanaman kembali dan stop penebangan," tegasnya.
Sementara Pengamat Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Untan, Syafruddin Said menilai penerapan aturan tentang lingkungan terkendala dengan berbagai masalah misalnya SDM dan kepentingan tertentu."Komitmen semua elemen masyarakat harus dibangun. Kalau hanya pemerintah saja kecil kemungkinan dapat berjalan dengan harapan," tuturnya.
Ditambahkan Kepala BLHD Kalbar, Darmawan dalam sambutannya bahwa besarnya luas lahan kritis disebabkan oleh pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang tidak berpihak kepada lingkungan.
"Saat ini luas lahan kritis di Kalbar berdasarkan data dari Balai Pengelolaan DAS tahun 2007 mencapai 9.860.000 hektar atau hampir 70 persen dari total luas Provinsi Kalbar," ungkapnya.
Dia sebutkan DAS yang rusak akan berpengaruh negatif terhadap debit dan volumen air sungai. Terkontaminasinya air sungai oleh air laut pada musim kemarau juga dipandang sebagai salah satu indikasi terganggunya fungsi DAS sebagai penampung air. (rob)

Polisi Tangkap 11 Ton Timah Ketapang

2009-11-09T23:50:00.000-08:00

Seorang ABK menunjukan timah hitam kepada Kapolda yang berhasil diamankan pihak kepolisian. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Belum seminggu kapal perang TNI AL KRI Todak 803 menangkap 16 ton biji timah hitam asal Kendawangan di perairan Selat Karimata, kali ini Kapal Patroli 602 Ditpolair Polda Kalbar berhasil mengamankan sekitar 11,2 ton biji timah hitam yang diangkut menggunakan KM Reformasi Baru di perairan Muara Kendawangan Kabupaten Ketapang (1/11).
Biji timah itu dikemas dalam karung yang berjumlah 225 karung masing-masing berisikan 50 kilogram dengan tujuan Belitung Provinsi Bangka Belitung.
“Kapal dan barang bukti kita tahan karena diduga tidak memiliki dokumen lengkap. Mereka tidak bisa menunjukan dokumen dan surat-surat yang sah. Tapi hanya menunjukan surat kerjasama antar perusahaan saja,”ujar Kapolda Kalbar, Brigjen Erwin TPL Tobing kepada wartawan, Selasa (3/10) di Markas Pol Airud.
Selain itu dijelaskan Kapolda, polisi juga menahan satu orang nahkoda bernama Subrata (28) dan 4 orang Anak buah kapal (ABK) serta satu orang anak-anak berusia 12 tahun yang diakui ABK, merupakan penumpang. Dari keterangan Subrata nahkoda KM Reformasi Baru, dirinya baru pertama kali membawa biji timah ke Bangka Belitung yang waktu perjalanannya hanya 32 jam.
“Upahnya Rp1,5 juta. Kalau ABK Rp1 juta sekali berlayar,” ungkap Subrata yang mengaku memiliki dokumen lengkap. Namun menurut Kapolda, dokumen yang ditunjukan hanyalah surat kerjasama antara PT. Satia Kalbar Sejahtera (SKS) selaku pemilik dengan PT. Bitung Industri Sejahtera selaku penampung yang berdomisili di Belitung. PT. Satia Kalbar Sejahtera ini juga mengambil timah dari PT. Sumber Kalbar Lestari (SKL).
“Untuk mengungkap kasus ini, akan diturunkan tim ke Ketapang untuk melakukan penyidikan, apa benar perusahaan tersebut memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP),” tambah Erwin.
Kapolda juga memastikan akan menindak tegas jika ada oknum anggota polisi yang terlibat dengan meloloskan kapal tersebut. Apalagi diketahui di Muara Kendawangan memiliki Pos Polisi.Kapolda tambahkan bisa saja diduga ada jaringan internasional dalam kasus pertambangan timah ilegal tersebut. Apalagi berangkat dari pengalaman lalu, bahan tambang itu dibawa ke luar negeri.
Dia berharap, kedepan pemerintah daerah memberikan hak pengelolaan atas sumber daya alam itu atau memberikan izin untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar tidak ilegal lagi.
"Kalau begini terus maka hanya oknum tertentu yang mendapat keuntungan sementara masyarakat hanya sebagai penonton. Pemerintah harus proaktif untuk berikan kemudahan kepada investor supaya tidak ada lagi pertambangan liar di Ketapang. Sehingga paling tidak ada royaltinya bagi pemda atau masyarakat," kata Kapolda. (rob)

Polisi Pam di Perusahan dan Bank Dilarang

2009-11-09T23:34:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.

Polda Kalbar telah membuat kebijakan baru untuk melarang polisi umum melakukan pengamanan (pam) di sejumlah bank atau perusahaan. Mereka akan ditarik untuk disentralkan di pos-pos pelayanan."Polisi umum tidak boleh lagi di bank atau perusahaan. Mereka akan segera ditarik. Kita akan tempatkan dan fokuskan mereka di polsek-polsek," kata Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing kepada wartawan usai sertijab kapolres dan pejabat utama di Mapolda Kalbar.

Sementara itu konsekuensinya dikatakan Kapolda beberapa polsek akan dibesarkan dan sebagai ujung tombak terdepan semakin kuat. Karena itu persiapan untuk menuju kesana sedang dilakukan.Lantas untuk pengamanan di setiap bank dan perusahaan. Kapolda tegaskan diserahkan sepenuhnya kepada satpam perusahaan atau bank tersebut. Sedangkan pihaknya akan melatih satpam-satpam tersebut.

"Bank-bank atau perusahaan silahkan memberikan kekuatan dengan securiti satpam. Kita siap memberikan saran atau pelatihan untuk keamanan," tuturnya.

Kapolda tidak melarang atau keberatan kalau pihak bank atau perusahaan meminta polisi untuk pengawalan atau pengantaran. Akan tetapi hanya sebatas pengawalan. Tidak menetap lagi di bank atau perusahaan tersebut.Kapolda memastikan dalam waktu dekat di bulan ini, akan menarik anggota yang menetap untuk pengamanan di bank atau perusahaan.

"Segera kita akan menariknya. Kita akan inventarisir berapa banyak. Dan akan dikomunikasikan dengan pihak bank atau perusahaan agar mereka siap tenaganya," ujarnya.

Kecuali disebutkan Kapolda untuk di wilayah perbatasan tidak akan ditarik. Mereka tetap melakukan tugas penjagaan di kawasan perbatasan. (rob)

Gubernur Bantah Memihak

2009-11-09T23:17:00.000-08:00

CORNELIS

Pontianak, BERKAT.

Sementara itu Gubernur Kalbar, Cornelis melalui Penasihat Hukum Pemprov Kalbar Puadi, SE, SH, MH membantah keras tudingan dirinya memihak kepada salah satu peserta tender Surat Kabar Provinsi Kalbar.

‘’Bapak Gubernur komitmen dan konsisten terhadap peraturan dan per Undang-Undangan. Sehingga setiap kegiatan harus mengacu kepada peraturan dan per Undang Undangan yang berlaku. Tanpa tawar menawar,’’ tegas Puadi menanggapi opini negatif yang berkembang akibat panitia lelang mati-matian tidak mau menggugurkan salah satu peserta lelang Pemilihan Surat Kabar Provinsi yang pembukaan penawarannya, Rabu, 28 Oktober 2009 di Aula Dishubkominfo Kalbar Jl. Adi Sucipto KM. 9,2 Kabupaten Kubu Raya.

Untuk itu, lanjut Puadi, Gubernur meminta kepada peserta lelang dan masyarakat jangan khawatir terhadap isu atau opini yang berkembang seolah-olah Gubernur memihak kepada salah satu peserta lelang.
’’Yang pasti Bapak Gubernur tidak pernah mengarah-ngarahkan. Kalau ada yang membawa-bawa nama saya (Gubernur, red) untuk memihak salah satu pihak, tunjukkan orangnya. Akan saya tindak sesuai hukum yang berlaku karena mencemarkan nama baik gubernur,’’ tegas Gubernur seperti yang disampaikan Puadi.

Puadi juga dengan tegas mengatakan bahwa Bapak Gubernur akan mengatakan salah bila ditemukan kesalahan dan benar bila ditemukan kebenaran.

’’Siapa yang menuduh atau membuat isu-isu yang tidak ada dasarnya, secara hukum akan berhadapan dengan saya,’’ ujar Puadi yang kemarin sore dipanggil menghadap Gubernur.

Dikatakan Puadi bahwa Gubernur dalam hal tender Pemilihan Surat Kabar Provinsi ini tidak memihak siapapun. Buktinya sampai sekarang belum mendapat laporan dari panitia lelang. Untuk itu Gubernur akan mengkaji lebih lanjut terhadap proses pelelangan maupun perbuatan kepanitiaan yang mengacu kepada Keppres 80, Undang Undang serta dokumen lelang yang telah disepakati peserta lelang.

''Siapapun tidak boleh melanggarnya, termasuk panitia.''’’Kalau ternyata terdapat pelanggaran lelang, akan diproses. Tidak ada tawar menawar lagi. Kalau memang gugur. Ya harus digugurkan. Kalau panitia yang melanggar akan diproses sesuai hukum yang berlaku,’’ kata Puadi kepada sejumlah pimpinan Surat Kabar, kemarin.

Untuk itulah, lanjutnya, Gubernur berpesan kepada peserta lelang agar bersabar. ’’Gubernur akan berlaku adil dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena di mata hukum semua sama. Semua peserta mempunyai hak yang sama,’’ tambahnya. (rob)

Khawatirkan Citra Gubernur Buruk

2009-11-09T23:10:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Beredarnya opini negatif di lapangan seolah-olah Gubernur Cornelis berada di belakang proses tender Pemilihan Surat Kabar Provinsi untuk memenangkan Borneo Tribun dikhawatirkan oleh banyak kalangan.
Pengamat Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Drs. Gusti Suryansyah, M.Si khawatir hal itu akan menjadi blunder dan preseden buruk bagi gubernur sendiri.
"Karena pengaruhnya citra gubernur akan menjadi buruk. Dan tentunya ini juga akan mencederai kepemimpinan beliau sebagai gubernur terpilih. Masyarakat bakal tidak akan percaya lagi dengan gubernur," tegas Gusti Suryansyah kepada BERKAT via ponsel tadi malam.
Dia tak setuju dalam proses tender ada kecenderungan memasukan unsur politis. Karena hal itu tidak dibenarkan. Biarlah proses tender berjalan sesuai dengan aturan tanpa adanya muatan-muatan politis.Dia meminta selaku pengambil keputusan, Gubernur harus bersikap arif dan bijaksana menentukan pemenang tender. Utamakan aspek transparansi dan akuntabilitas.
"Gubernur diminta tidak ikut campur persoalan ini. Harus bersikap fair. Kalau itu tidak dilakukan maka lamban laun akan menjadi batu sandungan selama kepemimpinan beliau," tuturnya.
Sementara panitia ia katakan harus melihat lebih jauh lagi dampak yang terjadi kalau menetapkan pemenang yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan fatal atau mempertahankan peserta yang jelas-jelas telah melanggar persyaratan.
Sementara itu, protes keras juga muncul dari kalangan anggota DPRD Provinsi Kalbar. ''Kalau memang benar ada tindakan Panitia Lelang menyalahi ketentuan yang berlaku maka akan kita panggil untuk dimintai keterangan lewat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalbar," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar, Retno Pramudya, SH, kemarin.
Ia mengharapkan pimpinan media secepatnya membuat laporan ke DPRD Provinsi Kalbar, sehingga bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Mungkin ini ada konspirasi besar, dan kalau benar terbukti panitia dengan sengaja meloloskan Borneo Tribun yang tidak memenuhi syarat maka siap-siap saja para panitia kena sanksi pidana," tegasnya.
DPRD Kalbar lanjutnya, menginginkan semua proses lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi peserta lelang yang sudah diarahkan kepada pihak-pihak tertentu, terlebih katanya, sesuai dengan catatan panitia lelang bahwa Borneo Tribun terdapat 6 kesalahan fatal dan melanggar persyaratan.
"Makanya tidak ada alasan untuk tidak menggugurkan Borneo Tribun apabila ada kesalahannya fatal. Kalau sudah jelas banyak kesalahan, kenapa panitia ngotot ingin mempertahankan Borneo Tribun, sementara masih banyak koran lain seperti BERKAT, Equator, Pontianak Post, Kapuas Post. Kalau dari awal proses tender saja sudah salah dan menyalahi aturan bagaimana kedepannya dan mau jadi apa Kalbar," kesalnya. (rob)

Panitia Lelang Surat Kabar Bisa Digugat Pidana

2009-11-09T22:54:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Kejanggalan proses tender pemilihan surat kabar Provinsi Kalbar masih terus dikritisi. Kali ini mengarah pada tindakan Panitia Lelang yang dianggap tak independen. Celah ini yang akan menyebabkan peluang terjadinya gugatan secara pidana dan perdata.“Peserta lelang yang tak memenuhi syarat seharusnya digugurkan dan tak boleh ikut proses tender berikutnya. Jika panitia tak mau menggugurkan maka terindikasi menyalahgunakan wewenang atau terjadi kolusi. Indikasi KKN sangat jelas. Panitia bisa digugat ke TUN dan juga pidana. Tergantung penyidik,” kata Tamsil Sjoekoer, SH, MH, praktisi hukum Kalbar kepada sejumlah wartawan, Sabtu (31/10).Pernyataan ini merupakan bentuk kritik bagi Panitia Lelang Pemilihan Surat Kalbar Provinsi untuk penayangan pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2009-2010. Diikuti lima surat kabar; Equator, BERKAT, Pontianak Post, Kapuas Post dan Borneo Tribune.Media yang diprotes adalah Borneo Tribune karena seolah-olah dibela oleh panitia, padahal terdapat enam pelanggaran. Paling parah adalah pelanggaran dokumen lelang pasal 12.3 yang menyatakan bahwa dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan. ''Bisa dipidana jika tak mau menggugurkan hal yang sudah jelas melanggar aturan dan merugikan peserta lainnya. Dan bisa menjadi preseden buruk bagi dunia penyedia jasa apapun,'' kata Tamsil.Namun Ketua Panitia Lelang Drs Musa Tulak Layuk, MSi tetap ngotot untuk meloloskan meskipun diprotes peserta lain. Bahkan, Musa sempat berkonsultasi sebentar kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) saat proses pembukaan penawaran berlangsung, Rabu (28/10) di Aula Dishubkominfo Kalbar.“Upaya konsultasi itu bagian dari penyalahgunaan wewenang, termasuk tak dilaksanakannya aturan tender. Keberadaan panitia harus independent dan tak bisa diintervensi. Proses-proses seperti itu yang tak benar dan perlu diluruskan,” ujar Tamsil.Menurutnya, percuma dibuat syarat jika tak dipatuhi. “Kalau seperti itu sama saja tak perlu tender,” ujar dia seraya menjelaskan panitia bisa digugat secara pidana. Selain itu dapat digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) jika mengabaikan aturan.Tamsil menegaskan, bila terjadi tender ulangpun, maka peserta yang pada tender sebelumnya sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap persyaratan baik yang tertuang di dokumen, Keppres maupun Undang Undang, maka peserta tersebut (Borneo Tribun) tidak boleh diikutkan.Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi ST mengatakan pihaknya mencermati tender media melalui pengumpulan fakta-faktanya. “Kami belum dapat memastikan apakah dalam lelang tersebut terdapat pelanggaran atau tidak,” ujar Tony.Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mewanti-wanti agar tak terjadi sentimen antarmedia. “Perspektif kontrolnya terhadap aparatur pemerintah yang menjadi panitia lelang,” ujar dia.Diberitakan sebelumnya, pembukaan dokumen penawaran lelang pemilihan surat kabar Provinsi Kalbar, Rabu (28/10) berlangsung alot. Pasalnya, Panitia cenderung memaksakan salah satu peserta, Borneo Tribune, yang melanggar persyaratan tapi tetap diloloskan.Kalangan Anggota DPRD lainnya menilai, apabila penilaian tender menggunakan metode merit point (sistem nilai), maka pemeriksaan penawaran terlebih dahulu mengevaluasi administrasi, bila lulus administrasinya maka dilanjutkan evaluasi penawaran dan evaluasi teknis. ''Namun bila evaluasi administrasi saja sudah cacat dan tidak memenuhi syarat dan atau melanggar UU atau Keppres, atau dokumen atau kepatutan hukum, maka tidak perlu lagi dilakukan evaluasi penawaran dan teknis. Dengan demikian peserta tersebut tidak perlu lagi dilakukan penilaian alias didiskualifikasi,'' ujar sejumlah Anggota DPRD yang tak bersedia disebutkan namanya karena tak enak dengan koran. Sementara itu, kalangan jasa konstruksi menilai, ada indikasi bahwa tender ini sudah diarahkan pemenangnya. Ini sudah biasa, namun peserta lelang yang diarahkan tersebut harus benar-benar jangan ada kesalahan. ''Jika ada kesalahan juga padahal sudah diarahkan, itu namanya keterlaluan dan dianggap tak becus untuk melaksanakan pekerjaan,'' ujar mereka.''Banyak ditemukan peserta lelang yang sudah diarahkan, kita ngertilah. Tak bisa dihindari. Asal jangan ketahuan saja. Tapi kalau kalau terjadi kesalahan dokumen penawaran, yang mengarahkan jangan ngotot membela. Panitia koq ngotot membela? Bukan salah pengarah lagi. Itu salah yang diarahkan. Jangan dibela-bela didepan umum. Apalagi di depan sejumlah pimpinan media massa. Ihh... Ngeri,'' kata sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Pontianak, kemarin. Pada dokumen lelang ayat 20.2. berbunyi, metode evaluasi penawaran dilakukan dengan menggunakan sistem nilai (merit point). Kemudian pada ayat 19.2 dan 19.3. jelas- jelas menyebutkan bahwa apabila adaministrasi tidak lulus maka tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan pada penawar bersangkutan. ''Dengan demikian, kalaupun panitia ngotot tidak mau menggugurkan, sudah jelas dan tegas panitia tidak perlu lagi untuk mengevaluasi peserta tersebut,'' kata sejumlah pengusaha jasa konstruksi.Protes terjadi karena pelanggarannya hanya dijadikan catatan oleh panitia dan berjanji akan mengurangi nilai Borneo Tribun. Panitia mencatat 5 kesalahan, namun catatan peserta lelang ada 6 kesalahan fatal yang tidak ada alasan untuk tidak menggugurkan.Yang melanggar UU adalah soal pencantuman tanggal di atas materai. UU No. 13 tahun 1985 tentang Materai pasal 7 ayat 5 mewajibkan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dan sebagian tandatangan di atas materai. Pasal 9 menegaskan bahwa apabila dokumen tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dan sebagian tandatangan di atas materai, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. ''Dengan demikian, maka dokumen lelang tersebut menurut UU No. 13 tahun 1985 dianggap tidak bermaterai. Secara hukum dokumen lelangnya telah melanggar UU, Keppres dan Dokumen Lelang,'' kata Tamsil Sjoekoer, pengacara kondang Kalbar ketika diminta komentarnya. (rob)

Tangkap Penggagas Seruan Pontianak

2009-10-01T03:10:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Belasan tokoh yang berasal dari beberapa elemen masyarakat Dayak dan Melayu di Kalbar, Rabu (30/9) siang kemarin bertemu Kapolda Kalbar yang diterima di ruang pertemuan untuk melaporkan dan memprotes keras iklan perdamaian bertajuk "Seruan Pontianak" yang dimuat di tiga media lokal pada Senin (28/9) lalu.
Mereka di antaranya Drs. H. Syamsul Rizal Dewan Penasihat Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar, Rosadi Jamani dari Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS), Sy. Amin Alkadri dari Majelis Musyawarah Istana Kadariah Kesultanan Pontianak, M. Yani tokoh Pemuda Melayu Kubu Raya, Thadeus Yus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Yakobus Kumis, Petrus SA dari Front Pembela Dayak Kalbar, Martinus Sudarno serta Hasan Tambli.
Mereka meminta Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing untuk menangkap dan memeriksa Andreas Harsono, Nur Iskandar dan W. Suwito, tiga orang yang diduga kuat sebagai penggagas Seruan Pontianak yang cukup meresahkan masyarakat Kalbar itu.
"Kami sangat tersinggung dengan bahasa-bahasa yang ditampilkan pada iklan tersebut. Ini jelas dapat merusak tatanan keharmonisan, kemananan dan keakraban di Kalbar yang sudah terjalin," kata Syamsul Rizal.
Teman-teman di Kabupaten Sambas, ia katakan bertanya-tanya ada apa lagi sebenarnya ini. Kenapa muncul lagi di media massa. Siapa yang mendalanginya. Akhirnya mulai muncul kecurigaan antara etnis yang satu dengan etnis yang lain.
"Kapolda harus tegas, tangkap para penggagas Seruan Pontianak ini. Gubernur Kalbar kami juga meminta untuk melakukan pertemuan lintas etnis dan para tokoh setiap enam bulan sekali," katanya.
Ditambahkan Sy. Amin Alkadri dari Majelis Musyawarah Istana Kadariah Kesultanan Pontianak menilai seruan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan membohongi publik dimana banyak nama-nama yang dicatut. Ia mengaku sudah telepon ke Andreas Harsono untuk menanyakan apa motifnya dan siapa yang mendanainya.
"Tapi jawabannya bertele-tele dan tak jelas. Aksi ini jelas mengandung unsur provokatif. Kami harapkan Kapolda menangkap Andreas Harsono, Nur Iskandar dan W. Suwito sebagai penggagas. Apalagi sekarang ini telepon ketiganya semua dimatikan tidak ada satu pun yang aktif," tegasnya.
Sementara Thadeus Yus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar mengkhawatirkan iklan tersebut akan mendapat tanggapan yang negatif lebih luas di kalangan masyarakat bawah. "Ini bersifat provokatif. Kami mencegah masyarakat Dayak terprovokasi. Prinsipnya kami prihatin dan kecewa," ujarnya.
Dia juga menyayangkan simbol-simbol yang tak wajar pada iklan tersebut yakni adanya gambar tengkorak. Dimana menurutnya Kalimantan sepertinya menakutkan dengan disimbolkan gambar tengkorak.
Yakobus Kumis meminta harus ada permintaan maaf melalui media massa dari yang bersangkutan. "Apalagi ini sangat rawan karena sudah tersebar juga melalui situs internet. Artinya sudah sampai ke penjuru dunia," tuturnya.
Menanggapi pernyataan dari elemen tokoh masyarakat Dayak dan Melayu itu, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing meminta semua pihak tetap tenang.
"Jangan terpancing dalam area konflik. Jangan terprovokasi. Jangan terjebak dalam satu diskusi yang tak jelas. Dan jangan ambil tindakan sendiri karena orang lain akan tertawa," tuturnya.
Kapolda memastikan Kalbar bukan daerah yang rawan. Kalbar tetap aman. Kejadian pada masa lalu bukanlah suatu peristiwa yang membawa etnis namun hanya sebuah kasus sosial.
"Saya akan mencari orang-orang yang dianggap sebagai penggagas untuk dimintai klarifikasi dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Saya sedang mengkaji apakah aksi ini masuk dalam unsur pidana atau tidak," tuturnya.
Kapolda mengaku dirinya heran dan terkejut ketika iklan tersebut muncul di media. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa motif dan diduga kuat pihak asing mendanai aksi tersebut.
"Jelas ini pasti ada yang mendanainya. Bisa saja dapat dari luar negeri. Tapi saya cermati iklan ini pembualan. Tidak berbobot. Tidak ada artinya. Apalagi dapat darimana data-data yang ditampilkan. Lantas siapa Andreas ini. Saya minta dia datang. Kalau dia tidak datang dia pengecut," tegas Kapolda dengan nada tinggi.
Dalam teleconfrence terhadap semua kapolres dan kapoltabes, dia telah memerintahkan untuk meningkatkan patroli dan sampaikan ke masyarakat agar tidak terpancing. (rob)

Hilangkan Stres Dengan Aromatherapy Rempah

2009-08-19T02:21:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Stres adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh hampir seluruh masyarakat di dunia tak terkecual di Indonesia. Ini dikarenakan kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologis. Namun, akibatnya bisa berdampak pada lemahnya atau daya tahan tubuh menurun.
Pemicu munculnya stres disebabkan oleh banyak hal seperti rasa khawatir, perasaan kesal, kecapekan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan, pekerjaan yang berlebihan, Pre Menstrual Syndrome (PMS), terlalu fokus pada suatu hal, perasaan bingung, berduka cita dan juga rasa takut. Biasanya hal ini dapat diatasi dengan mengadakan konsultasi kepada psikiater atau beristirahat total.
Berbagai cara pun dilakukan orang untuk menghadapi stres. Ada yang olah raga, hiburan, lebih banyak melakukan aktivitas dan sebagainya. Namun
berbeda pula dengan solusi yang ditawarkan Anita Trisusilowati, ST.
Warga Surabaya Jawa Timur ini, sejak tahun 2000 memanfaatkan dan meramu berbagai tanaman khas Indonesia sebagai bahan dasar seperti rempah-rempah, bunga dan buah untuk penghilang stres dan perawatan tubuh dengan sebutan aromatherapy.
Dimana setiap jenis bahan mengandung unsur herbal yang berbeda dan manfaat yang berbeda pula namun mengeluarkan aroma wangi yang semerbak.
Sehingga untuk ingin tampil lebih cantik, mulus, sehat jiwa raga, aromatherapy inilah solusinya dengan cara yang murah dan praktis.
Dengan aroma seperti jasmine, mawar, melati, lavender, buah lemon, jeruk, atau apel, aromaterahpy yang diramu Anita antara lain menghasilkan produk berupa garam mandi, luluran bengkuang, sampo, ratus untuk kewanitaan, sabun mandi, pewangi ruangan yang dipanaskan dengan lilin diatas tungku mungil yang menebarkan aroma wangi, minyak pijat, dupa dan sebagainya.
"Banyak manfaatnya. Sebab kita selalu banyak dimunculkan berbagai persoalan setiap harinya. Sehingga istirahat tidak bisa, tidur pun tak tenang. Tapi dengan aromateraphy ini bagaimana kita dapat mengubah suasana hati dan pikiran lepas dari rasa stres," tutur Anita.
Ia pun mempekerjakan sekitar 10 orang untuk meracik aromateraphy yang dipercaya dapat membuang kuman penyakit karena intinya telah mengandung anti kuman.
Berbagai pameran telah diikuti Anita. Seperti yang digelar di Pontianak Convention Center (PCC) selama 4 hari mulai 12 - 16 Agustus pada Expo Kalbar. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Paling murah Rp5 ribu dan paling mahal Rp100 ribu.
"Kita mencoba bagaimana memanfaatkan kekayaan sumber alam di sekitar untuk dijadikan bahan yang berguna yang sebenarnya zaman nenek moyang kita rempah-rempah ini telah ada. Artinya sekarang kita harus kembali lagi ke alam (back to nature)," ujarnya. (rob)

Dipindahkan Mendadak Tony Wong Diborgol

2009-08-07T07:28:00.002-07:00

Pontianak, BERKAT.
Kamis (6/8) pukul 08.15 wib, terdakwa illegal logging Tony Wong (TW) tiba di Bandara Supadio Pontianak. Narapidana Lapas Kelas IIB Ketapang ini terbang dari Bandara Rahadi Oesman Ketapang pukul 07.45 wib menggunakan pesawat Kal Star flight pertama.
Untuk membawa TW keluar dari pesawat di Bandara Supadio, terkesan sudah diatur. Dua bis milik Angkasa Pura yang biasa menjemput penumpang dari pesawat sepertinya akan mengecoh. Seolah-olah bis kedua yang membawa TW namun ternyata bis yang pertama.
Tanpa membawa bekal pakaian, TW hanya mengenakan jaket biru yang dilapisi kaos berkerah dengan setelan celana kain berwarna coklat. Bahkan hanya menggunakan sandal tanpa sepatu. TW sepertinya dibawa tergesa-gesa tanpa adanya persiapan.
Dia tampak santai meskipun dikawal ketat oleh petugas kepolisian bersenjata lengkap dan dari Polsus Lapas. Seraya menghisap sebatang rokok ia menyatakan tidak menikmati penerbangannya selama 30 menit itu. Dari raut wajahnya kelihatan TW penasaran dan marah. Lantaran perpindahan dirinya dari Lapas Kelas IIB Ketapang ke Lapas Kelas IIA Pontianak Sui Raya tidak ada pemberitahuan dan mendadak.
"Saya tidak diberitahu mau dipindahkan. Tiba-tiba tadi pagi (kemarin,red) saya langsung dibawa ke bandara. Ada apa ini. Saya akan complain," kesal Tony Wong.
Kepada wartawan Tony Wong menyatakan akan mengajukan protes. Menurutnya jelas perlakuan yang didapatnya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Semestinya, dirinya berhak diberitahu sebelum dilakukan perpindahan.
Mobil kijang hijau bernomor plat KB 9930 A langsung meluncur cepat menuju ke Lapas Kelas IIA Pontianak, TW langsung ditempatkan di ruang Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling).
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan Ham Kalbar, Djoko Hikmahadi mengaku perpindahan tersebut memang sengaja tidak diberitahukan kepada yang bersangkutan atau pun Kuasa Hukumnya.
"Ketentuannya bisa itu dikarenakan permohonan yang bersangkutan atau bisa juga dengan berbagai pertimbangan salah satunya keamanan. Jadi tidak harus diberitahukan," jelas Djoko yang merujuk Gunawan Santoso yang dipindahkan dari LP Cipinang ke Nusakambangan tanpa pemberitahuan.
Alasan dipindahkannya TW, dikatakan Djoko lantaran faktor keamanan pasca masuknya tiga perwira polisi ke Lapas Kelas IIB Ketapang.
"Laporan dari Kalapas berdasarkan pantauan intel kita di dalam, situasi di Lapas memanas. Jadi daripada terjadi sesuatu yang tidak tahu kapan waktunya, lebih baik kita antisipasi dari sekarang," paparnya.
Djoko juga tidak membantah kalau perpindahan itu dikarenakan adanya indikasi TW yang memprovokasi aksi mogok makan narapidana lainnya, sehingga menyebabkan anggota Komnas HAM pusat datang ke Ketapang.
Dia juga membantah tidak ada pesanan khusus dari pihak ketiga.
"Jadi perpindahan tetap kita koordinasi dengan Polres, Polda dan Kejaksaan serta Pengadilan," ujarnya.
Saat ini penjagaan di Lapas Kelas IIB Ketapang diperketat. Pihak Lapas meminta bantuan keamanan dengan Polres Ketapang secara tertutup. (rob)

Cabut Wacana Relokasi Warga Dabung

2009-08-07T07:28:00.001-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
DPRD Kubu Raya menyesalkan statemen yang dikeluarkan Kepala Dinas Kehutanan Kubu Raya yang akan merelokasi warga Dabung.
"Segera cabut wacana itu. Sama saja ini telah melanggar hak-hak dari masyarakat yang telah mendiami Dabung puluhan tahun," tegas Hasanah, S.Pd dari Fraksi Golkar.
Menurut Hasanah, Dinas Kehutanan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Desa Dabung yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebanyak 51 orang.
Gubernur Kalbar kata dia pernah melakukan panen raya di tambak udang yang ada di Desa Dabung. Bahkan sepulang dari sana, membawa oleh-oleh berupa ikan hasil panen raya.
"Apa ini tidak aneh. Artinya gubernur sudah tahu tapi ternyata masyarakat dianggap salah bahkan telah ditetapkan tersangka," ujarnya.
Ia tegaskan dengan adanya wacana relokasi itu semakin membuat masyarakat di sana semakin resah dan tidak tentu pasal kehidupannya. Padahal itu kampung halaman mereka sendiri.
Sikap yang sama juga dilontarkan Fraksi PPP. Fraksi berlambang Ka'bah ini meminta harus dikaji lagi penetapan kawasan Dabung sebagai kawasan hutan lindung. Dan semestinya, masyarakat disana juga dilakukan pembinaan.
Begitu pula Fraksi PDIP yang menyatakan prihatin dengan kasus Dabung yang berlarut-larut, bahkan masyarakat yang menjadi korban sehingga ditetapkan menjadi tersangka.
"Perlu sikap yang arif dan bijak untuk menyelesaikan kasus Dabung. Bentuk panitia khusus. Karena banyak dampak ekonomi dan sosialnya yang terjadi di sana jika tidak segera diselesaikan," tegas juru bicara Fraksi PDIP.
Mereka katakan itu didepan bupati, wakil bupati dan kepala dinas saat menyampaikan Pendapat Akhir Raperda RPJMD Kubu Raya 2009 - 2014 di kantor DPRD Kubu Raya.
Menanggapi pernyataan anggota DPRD tersebut, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan membantah dan memastikan tidak akan pernah ada wacana relokasi untuk warga Dabung.
"Saya kira ada kesalahan dalam penjelasan itu saja. Mereka tidak akan direlokasi. Mungkin maksudnya usaha-usaha yang ada di sana," kata Muda tanpa menyebutkan pasti usaha yang dimaksud.
Lantas penetapan kawasan hutan lindung. Bupati Muda menyebutkan hal itu sudah ada sejak sebelum dimekarkannya Kubu Raya dari Kabupaten Pontianak. Sedangkan terhadap 51 orang masyarakat Dabung yang ditetapkan tersangka.
"Akan kita koordinasikan lagi dengan dinas terkait," katanya singkat. (rob)

Akibat Asap 22 Warga Dirawat

2009-08-07T07:28:00.000-07:00

Pasien ISPA Tertinggi Anak-anak

Pontianak, BERKAT.
Sebanyak 22 warga Pontianak terpaksa dirawat di rumah sakit setempat yang diduga akibat kabut asap yang melanda kawasan itu dalam sepekan terakhir.
Dokter Spesialis Paru-paru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, dr. Abdul Salam, kepada pers, Rabu, mengatakan dalam dua pekan ini pihaknya telah merawat sekitar 22 pasien asma akibat kabut asap yang melanda Kota Pontianak.
"Rata-rata pasien asma yang dirawat mengalami gangguan saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kota Pontianak dan sekitarnya sejak dua pekan terakhir," kata Abdul Salam. Ia menjelaskan, dengan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) yang sudah masuk kategori sangat berbahaya bagi kesehatan, maka masyarakat yang punya riwayat asma adalah golongan yang paling rawan mengalami ISPA (Inspeksi Saluran Pernapasan Atas).
"Kabut asap yang melebihi ambang batas saat ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang menderita asma karena bisa menyebabkan penyempitan saluran pernapasan," kata Abdul Salam.
Ia mengingatkan, asap dalam jangka pendek memang bisa menyebabkan ISPA, tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan asma akut. Untuk pencegahan usahakan sebisa mungkin terhindar dari udara yang bercampur asap.
"Kalaupun harus ke luar rumah gunakanlah penutup mulut dan hidung yang sebelumnya dibasahi agar partikel debu yang dibawa udara bisa melekat dalam masker tersebut," katanya.
Untuk pencegahan, masyarakat diimbau melakukan pola hidup sehat, ke luar rumah menggunakan masker, dan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran serta buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, kata Abdul Salam.
Sementara itu salah seorang petugas pemeriksa Puskesmas Kampung Bangka mengatakan kondisi udara di Kota Pontianak semakin hari kian menunjukan katagori sangat berbahaya. Masyarakat yang terkena serangan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pun semakin meningkat setiap harinya.
"Kebanyakan yang menderita ISPA kalangan anak-anak. Rata-rata jumlah pasiennya mencapai 15 sampai 20 orang per hari ketimbang hari biasa," katanya.
Data Puskesmas Kampung Bangka menunjukan dalam seminggu terakhir, anak-anak adalah yang paling tertinggi penderita ISPA. Secara umum terjadi kenaikan yang siginifikan jumlah pasien yang berobat di Puskesmas Kampung Bangka. Minggu 20-25 bulan Juli sebanyak 98 pasien. Namun semakin bertambah hingga mencapai 144 pasien sejak minggu 1-5 Agustus.
Menurut dr. Kristin, dokter Puskesmas Kampung Bangka, anak-anak sangat rentan akan penyakit ISPA. Terlebih dengan kondisi cuaca yang sangat berbahaya.
"Faktor penyebab ISPA selain dari asap juga bisa dari kuman, virus, bakteri, serta polusi lingkungan. Tapi akhir-akhir ini besar kemungkinan yang berobat bisa saja penyebabnya asap," tutur dr. Kristin.
Ia menyebutkan ada tiga metode pengobatan yang dilakukan. Antara lain supotif yakni meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara istirahat cukup, makan minum yang bergizi serta santitasi lingkungan.
Kemudian simptomatik, yakni mengobati sesuai dengan gejala yang diderita si pasien, misalnya ketika panas diberi obat penurun panas, atau batuk dan pilek. Dan kausa atau melihat dari penyebabnya. Apakah itu dikarenakan bakteri maka diberi obat antibiotik. Selain itu juga dilakukan terapi edukasi untuk pencegahan.
"Jadi kami imbau masyarakat untuk tidak keluar pada jam-jam yang kondisi udaranya berbahaya apalagi membawa anak-anak," ujarnya.
Sementara Pon orang tua Rizky mengeluh anaknya yang berusia 4 tahun telah tiga hari menderita batuk pilek disertai demam. "Sebelumnya tak pernah. Bisa juga karena kondisi cuaca yang berkabut," tukasnya.
Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dari Januari hingga Juli, minggu ke-28 tercatat sebanyak 37.239 kasus ISPA, yang terdiri dari Kecamatan Pontianak Barat 8.927 kasus, Pontianak Utara 8.857 kasus, Pontianak Timur 7.566 kasus, Pontianak Kota 6.661 kasus, Pontianak Selatan 4.081 kasus, dan pontianak Tenggara 903 kasus.
Dian (26), warga Jalan Alianyang Pontianak Kota, ketika dihubungi mengatakan, akibat kabut asap yang melanda Kota Pontianak, telah menyebabkan penyakit asmanya kambuh sehingga ia butuh sekitar Rp500 ribu dalam satu minggu untuk berobat.
"Kalau musim asap begini, asma saya pasti kambuh. Apalagi kerjaan saya di lapangan sehingga rentan mengalami ISPA," ujarnya.
Dian berharap, permasalahan asap yang rutin terjadi di Kota Pontianak dan pada umumnya di Provinsi Kalimantan Barat bisa segera teratasi agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat terutama yang punya riwayat penyakit asma.
Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Barat, telah mengumumkan keadaan ISPU di Kota Pontianak dan sekitarnya masuk kategori sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, akibat pembakaran hutan dan lahan di provinsi itu. (rob)

12 Orang Penumpang Dikhawatirkan Flu Babi

2009-08-07T07:19:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Kalbar sepertinya belum bisa tenang dari penyebaran penyakit flu A H1N1 atau Flu Babi. Lantaran, sebanyak 12 orang penumpang yang pulang satu bus dengan Lu akan diperiksa.
"Kita akan periksa lagi penumpang Damri yang pada tanggal 29 Juli sekitar pukul 8.30 hingga 11.00 wib lalu bersama Lu masuk melalui PPLB Entikong. Kita khawatir di antara 12 orang itu ada yang terjangkit," kata Rosita, Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak Wilayah Kerja Entikong, ketika dihubungi BERKAT via ponsel kemarin siang.
Ia katakan itu dimaksudkan agar tidak merambah hingga lebih banyak lagi korban yang berjatuhan. Antisipasi lain saat ini di Entikong lebih diperketat pemeriksaannya dengan menggunakan thermo meter digital.
"Kami juga harapkan adanya kerja sama dari semua pihak yang melintasi PPLB Entikong untuk dilakukan pemeriksaan. Semua patut waspada. Ini tidak hanya petugas kesehatan saja, tapi semua masyarakat terutama yang menggunakan PPLB Entikong," tuturnya.
Diketahui Lu asal Kalbar berprofesi sebagai penyanyi di Malaysia. Namun sepulang dari negeri Jiran itu pada 28 Juli lalu, ia terdeteksi oleh petugas KKP Entikong terinfeksi H1N1.
Kontan saja ia pun dilarikan ke RSUD dr. Soedarso. Bahkan ia pun telah dinyatakan positif menderita H1N1 setelah sampel darah yang dikirimkan ke Litbangkes Departemen Kesehatan keluar.
Kasus Lu merupakan kasus pertama yang terjadi di Kalbar. Sedangkan Kalimantan Barat sendiri termasuk 1 dari 20 provinsi yang penyebaran H1N1-nya sangat cepat.
Namun, belum hilang kasus Lu. Dua petugas KKP Entikong, RIF dan EL diduga terinfeksi H1N1, dengan gejala demam, batuk, pilek dan suhu badan 37 derajat celsius.
Keduanya pun dilarikan ke RSUD dr. Soedarso pada Senin (3/8) lalu. Keduanya merupakan petugas yang pernah kontak langsung dengan Lu karena mereka yang menangani Lu ketika di Entikong.
Akan tetapi Lu pada siang hari, beberapa jam sebelum keduanya masuk, diperbolehkan pulang. Namun tetap dalam pengawasan yang ketat dari Dinas Kesehatan.
Sementara itu ketika dihubungi via ponsel, Kepala Cabang PT Damri, Ferdik Sakona terkejut dengan berita tersebut.
"Saya belum tahu. Karena saya di Jakarta beberapa hari menghadiri acara," katanya.
Pun demikian ia tetap terbuka untuk dilakukan pemeriksaan terutama terhadap para supir yang ketika itu membawa bis bersamaan dengan Lu. Memang sebelumnya ia mengaku telah mengimbau kepada para supir untuk hati-hati.
"Berikan juga imbauan kepada penumpang untuk gunakan masker jika terjadi gejala demikian," katanya seraya mendukung jika perlu dilakukan pemeriksaan lagi terhadap penumpang atau supir yang bersangkutan. (rob)

RIF dan EE Terjangkit dari Lu

2009-08-05T00:10:00.007-07:00

Pontianak, BERKAT.
RIF dan EE, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Entikong Kabupaten Sanggau, diduga terjangkit Flu A H1N1 dari Lu, seorang pasien yang telah dinyatakan positif beberapa waktu lalu. RIF laki-laki berusia 25 tahun dan EE perempuan berusia 22 tahun ini, merupakan petugas yang menangani Lu yang terdeteksi A H1N1 saat diperiksa ketika melintasi PPLB Entikong sepulang dari Malaysia pada 31 Juli lalu.
Keduanya pun kemudian dilarikan ke RSUD dr. Soedarso pada Senin (3/8) malam sekitar pukul 18.45 wib. Dan langsung dirawat intensif di ruang isolasi.
"Memang keduanya kebetulan yang menangani Lu. Jadi bisa saja terjangkit dari dia (Lu)," kata Rosita, Koordinator KKP Kelas II Pontianak Wilayah Kerja Entikong, yang dihubungi BERKAT via ponsel kemarin.
Rosita menyebutkan dikirimnya kedua stafnya itu merupakan satu kewajaran, setelah diketahui menderita gejala demam, batuk dan suhu badan hingga 37 derajat celsius.
Sementara Ketua Tim Penanggulangan Flu A H1N1 RSUD dr. Soedarso. dr. Abdul Salam, Sp.P menyebutkan meskipun saat dibawa keduanya menderita pilek, demam dengan suhu badan 37 derajat celcius namun pernapasannya bagus.
Dan untuk memastikan keduanya apakah benar-benar positif terjangkit A H1N1 atau tidak, pihak rumah sakit mengirimkan sampel darah ke Litbangkes Departemen Kesehatan.
"Kita sudah langsung kirimkan sampel darah ke sana. Dan biasanya secepatnya kita konfirmasi melalui telepon dulu kemudian dengan surat resmi," kata Salam.
Dikatakan Salam, keduanya telah diberikan kapsul tamiflu. Dan mendapat perawatan intensif di dalam ruang isolasi khusus untuk penyakit menular seperti Flu A H1N1 di Soedarso.
Ia menyebutkan, pasien diperbolehkan pulang kalau sudah memenuhi standar prosedur tetap. Di antaranya, telah dinyatakan negatif setelah pemeriksaan di Litbangkes dan kondisinya sudah membaik.
Sementara itu, Lu pasien yang telah dinyatakan positif Flu A H1N1, telah diperbolehkan pulang pihak RSUD dr. Soedarso Senin (3/8) siang atau beberapa jam sebelum dua petugas KKP Entikong masuk.
Dijelaskan Salam, kondisi Lu sudah semakin membaik. Meskipun diperbolehkan pulang, Lu tetap menjalani perawatan jalan dengan tetap diberikan kapsul tamiflu dua kali sehari.
"Dan selama perawatan jalan di rumah, ia tetap berada di bawah pengawasan dua orang petugas dari Dinas Kesehatan," ujar Salam.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr. M Subuh, mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar, sudah menyiapkan tiga rumah sakit rujukan untuk menangani pasien flu babi (A-H1N1) dan flu burung.
"Ketiga rumah sakit rujukan tersebut, yaitu RSUD dr. Soedarso Pontianak, dr. Abdul Azis Singkawang, dan dr. Ade M Djoen Sintang," paparnya. (rob)

Legislatif Berang Dilecehkan Eksekutif

2009-08-05T00:10:00.006-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Sejumlah fraksi di DPRD Kubu Raya berang, lantaran merasa dilecehkan oleh pihak eksekutif dalam membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kubu Raya.
Ketersinggungan legislatif ini diungkapkan sejumlah fraksi dihadapan Bupati, Wakil Bupati serta kepala dinas saat menyampaikan Pendapat Akhir (PA) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD 2009-2014 di kantor DPRD Kubu Raya, kemarin.
"Tidak dilibatkannya legislatif oleh eksekutif dalam penyusunan rencana RPJMD sama saja melecehkan legislatif. Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan Kubu Raya kedepannya. Kepada Bappeda agar jangan terulang kembali," tegas juru bicara Fraksi Kebangkitan Amanah Demokrasi Sejahtera (KADS), Umar H. Abdul Manan.
Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar juga berpendapat sama, namun dengan kasus yang berbeda.
"Legislatif tak pernah diundang oleh eksekutif dalam setiap pelantikan kepala desa. Padahal itu perlu terutama bagi legislator dari daerah pemilihan desa yang bersangkutan. Untuk mensinergikan program dari kades baru yang dilantik," tutur Hasanah S.Pd juru bicara Fraksi Partai Golkar.
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat dimintai tanggapan, menyebutkan itu hanyalah miss komunikasi saja. Bukan pelecehan terhadap legislatif.
"Itu hanya anggapan awal saja. Persepsi Bappeda ketika itu bahwa nantinya akan disampaikan juga ke legislatif. Jadi ada porsinya. Dan tidak ada maksud demikian," kata Muda.
Sementara Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, SE mengaku memang saat pembahasan terkesan seperti adanya pelecehan. Saat itu DPRD diundang untuk pembahasan rancangan tersebut.
"DPRD hanya sebagai pendengar saja ketika itu. Tapi Bappeda sudah minta maaf," ungkap Sujiwo.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDIP memberikan skor 60 atas kinerja dari tim eksekutif. "Yang artinya pas-pasan kalau untuk angka kelulusan," kata juru bicara Fraksi PDIP.
Kendati muncul protes terhadap eksekutif, akan tetapi legislatif tetap menerima rancangan Raperda RPJMD 2009-2014 untuk kemudian di Perdakan. (rob)

BPK RI Temukan Indikasi Kerugian Negara

2009-08-05T00:10:00.005-07:00

Pontianak, BERKAT.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan APBD 8 kabupaten/ kota tahun 2008 terindikasi adanya kerugian negara. "Indikasi itu ada pada temuan permasalahan material," kata Kepala BPK RI Provinsi Kalbar, Mudjijono usai penyerahan LHP kepada masing-masing kepala daerah dan Ketua DPRD.
Temuan material tersebut, misalnya di Kota Pontianak pada pos bantuan sosial yang tidak ada kuitansinya senilai Rp29,94 miliar, perjalanan dinas yang tidak didukung SPPD Rp1,37 miliar. Sedangkan Kabupaten Pontianak pada pos pekerjaan fisik di Dinas PU dan Pendidikan sebesar Rp710,18 juta dan pengelolaan investasi penggemukan hewan ternak Rp693 juta. Lalu di Sanggau seperti pengadaan obat-obatan di RSUD tidak melalui pelelangan yakni sebesar Rp3,1 miliar. Sedangkan di Sintang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1,95 miliar. Di Ketapang, belanja modal menampung jenis belanja tidak tepat seebsar Rp7,1 miliar dan Kayong Utara misalnya pada pekerjaan galian tanah tidak sesuai bestek sebesar Rp149,3 juta dan pemberian bantuan yang tidak ada bukti kuitansi sebesar Rp2,20 miliar.
Terlebih dalam LHP tersebut, opini terhadap 2 daerah yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara tidak memberikan pendapat (disclaimer) sedangkan 6 lainnya wajar dengan pengecualian (WDP) seperti Kabupaten Pontianak, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang dan Ketapang. Sedangkan Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu dan Landak dalam proses pemeriksaan. Melawi tidak hadir saat penyerahan LHP. Kubu Raya tahun depan dikarenakan APBD-nya tahun anggaran 2009 mendatang.
"Dua pokok yang menjadi persoalan Pemda yakni pengelolaan aset dan keuangan. Antara laporan keuangan dan yang ada di SKPD banyak tidak cocok karena pengelolaannya tidak tertib. Begitu juga dengan sistem pengendalian interen masih lemah," ungkap Mudjijono.
Sementara Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid mengaku lemahnya sistem pengelolaan keuangan di KKU lantaran Sumber Daya Manusia yang terbatas.
"Kita memang masih terbatas dan lemah dan SDM-nya. Itu kita akui di tahun pertama. Karena itu kami mencoba memberikan bimbingan teknis kepada staf di KKU tentang pengelolaan keuangan," katanya.
Walikota Pontianak, Sutarmidji membantah kalau itu dikatakan kerugian negara. Sebab menurutnya masih ada waktu toleransi 60 hari kedepan untuk memperbaikinya.
"Kecuali waktu yang diberikan tidak digunakan untuk perbaiki bisa saja masuk dalam ranah hukum. Dan ini kan APBD 2008, Tanggung jawab ada pada Sekda," tukasnya.
Berbeda dengan Setiman Sudin, Bupati Sanggau. Menurutnya perlu ada pembinaan dari BPK RI kepada Pemda.
"Sehingga kedepannya kita tidak lagi adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan," tukas Setiman. (rob)

Khadaphy dan Agus Kembali Disel, Sun'an Menyusul

2009-08-05T00:10:00.004-07:00

Ketapang, BERKAT
Setelah sekian lama menunggu, akhirnya surat Keputusan Penahanan dari Mahkamah Agung RI terhadap AKP Khadaphy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiandi telah turun.
Kejaksaan Negeri Ketapang selaku eksekutor pun kembali melakukan penahanan terhadap dua mantan perwira Polres Ketapang yang terlibat dalam kasus illegal logging itu.
Keduanya pun pada Rabu (29/7) kemarin akhirnya kembali dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ketapang. Setelah sebelumnya sempat bebas sekian lama.
"Memang benar ditahan lagi. Keduanya masuk Lapas tadi pagi," kata Supriatna salah seorang pegawai Lapas Kelas II B Ketapang, kemarin.
Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum AKBP Ahmad Sun'an, mantan Kapolres Ketapang yang juga terlibat dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri tahun lalu itu.
"Kabarnya Pak Sun'an mungkin tidak lama lagi menyusul (kembali ditahan,red)," tambah Supriatna.
AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Agus Lutfiandi mantan mantan Kapospol serta mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sun,an ditangkap tim Mabes Polri sejak 10 April 2008 lalu di Polres Ketapang.
Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang ini sempat ditahan, namun belakangan bebas di Pengadilan Tinggi Kalbar, namun JPU melakukan kasasi ke Mahakamah Agung.
Sementara Budi Arif dari Lembaga Pemerhati Lingkungan Hijau Kalbar memberikan apresiasi terhadap ditahannya kembali ketiga mantan pejabat Polres Ketapang tersebut. Namun, dia cukup heran lantaran baru sekarang eksekusi dilakukan oleh kejaksaan. "Padahal surat perintah penahanan dari MA sudah beberapa bulan lalu. Tapi kenapa JPU tidak melakukan eksekusi, kan lucu, " kata ungkap Budi.
Budi juga menyesalkan hampir sebagian besar pelaku utama illegal logging tangkapan tim Mabes Polri itu dihukum ringan. Bahkan status hukumannya tahanan kota. Artinya mereka tidak pernah menginap dibalik jeruji. Ironinya lagi mereka berkeliaran terang-terangan di muka umum dan tidak tersentuh hukum.
"Justru yang masih ditahan di Lapas, hanyalah para nakhoda dan juragan motor saja," ungkapnya.
Merasa mendapat perlakuan hukum yang tidak adil itu, beberapa waktu lalu, para nakhoda dan juragan motor melakukan aksi mogok makan di dalam Lapas. Beberapa di antaranya hingga harus mendapatkan perawatan intesif seperti Aweng.
Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Mestinya mereka masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara.
Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan.
Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun'an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp).
Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang.
Terhadap pelaku utama yang menjadi DPO Mabes Polri, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing saat silaturahmi dengan wartawan berjanji akan menindak lanjutinya.
"Saya akan lihat lagi. Siapa-siapa yang menjadi DPO Mabes. Kalau memang masih ada yang berkeliaran. Kita akan tangkap," janji Kapolda. (rob)

Pembangunan Jembatan Tayan Terkendala Pembebasan Lahan

2009-08-05T00:10:00.003-07:00

Pontianak, BERKAT.
Pemerintah Kabupaten Sanggau mengaku kesulitan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Tayan yang panjang keseluruhannya mencapai 1.440 meter.
Lantaran harga untuk pembebasan lahan yang diajukan oleh masyarakat pemilik tanah sangat mahal yakni lebih dari Rp17.500 per meter. Sedangkan lahan yang akan dibebaskan sekitar 23 hektar terletak di Kecamatan Tayan.
"Hal ini yang menyebabkan sampai sekarang pembangunannya belum selesai," kata Bupati Sanggau Setiman Sudin kepada wartawan usai menerima LHP di aula kantor BPK RI Provinsi Kalbar, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya hingga saat ini terus melakukan pendekatan agar pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menuju jembatan itu bisa diselesaikan sesuai target.
Setiman menyebutkan sistem yang digunakan yakni dengan sistem semi konsilidasi, dengan pengertian sebesar 75 persen tanah itu masih tetap milik masyarakat, sisanya 25 persen digunakan untuk pembangunan jembatan itu.
"Sehingga rakyat setelah selesai pembangunan jembatan itu masih bisa menikmati tanah sisanya dikemudian hari seperti untuk mendirikan tempat usaha," katanya .
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, Jakius Sinyor menargetkan persoalan sosial yang terjadi di lokasi tersebut akan dapat terselesaikan pada akhir November 2009 mendatang.
"Akhir tahun 2009, sudah dapat dimulai realisasi fisik Jembatan Tayan," katanya.
Ia menambahkan, Kalbar sudah mendapat dana dari APBN sebesar Rp5 miliar untuk persiapan pembangunan Jembatan Tayan. Jembatan Tayan akan menjadi bagian dari jalur lintas Kalimantan poros selatan.
Jembatan tersebut terdiri dari dua bentangan dan akan melintasi Sungai Kapuas di Kecamatan Tayan dengan panjang keseluruhan 1.440 meter. Terdapat Pulau Tayan dilintasan jembatan yang akan dibangun itu. Bentangan pertama dari Kota Tayan menuju Pulau Tayan dengan panjang 280 meter.
Kemudian, bentangan kedua 1.140 meter dari Pulau Tayan menuju Desa Piasak. Tinggi jembatan dari muka air Sungai Kapuas saat banjir tertinggi, 13 meter. Sekitar 80 persen rangka jembatan akan menggunakan baja komposit. (rob)

Polisi Tetapkan Lima Tersangka Pengoplos Pupuk

2009-08-05T00:10:00.002-07:00

Pontianak, BERKAT.
Polda Kalbar telah menetapkan lima tersangka pengoplos pupuk jenis urea keluaran PT Pusri Kalbar. Lima tersangka yang ditetapkan itu yakni 2 orang pembeli, 1 orang pengecer dan 2 orang pemalsu karung pupuk dari subisidi menjadi non subsidi.
"Lima orang itu tersangka dari dua kasus berbeda yang ditangkap beberapa hari lalu," kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW kepada BERKAT, kemarin.
Polda Kalbar pada Rabu 15 Juli 2009 lalu berhasil mengamankan 14 ton pupuk subsidi di Kabupaten Bengkayang. Dengan modus mengganti karung menjadi pupuk non subsidi. Karung yang diganti buatan sendiri menjiplak buatan PT Pusri itu dilakukan di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
Selang dua hari kemudian, Jumat, 17 Juli, sebanyak 21 ton dengan modus yang sama berhasil digagalkan di Jalan 28 Oktober Pontianak Utara.
"Kami juga telah memanggil pihak PT Pusri untuk dimintai keterangannya. Seperti apa sistem distribusinya. Sehingga banyak sekali penyelewengan di tingkat bawah. Distributor juga sudah kita panggil," ungkapnya.
Sementara ini, diakui Suhadi pihak kepolisian belum bisa memastikan keterlibatan orang dalam maupun distributor dalam dua kasus tersebut.
Akan tetapi dari pengembangan penyelidikan akan dapat diketahui.
"Bisa saja nantinya tersangka akan bertambah," tukasnya.
Sementara pihak PT Pusri Kalbar sendiri memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap distributor nakal yang terindikasi melakukan penggelapan pupuk subsidi dengan modus penggantian karung.
"Kita tidak segan-segan menutup atau mencabut izin usaha distributor pupuk PT Pusri, jika dalam pemeriksaan nanti terbukti. Bisa juga hanya dalam bentuk teguran atau tidak bisa menebus dalam beberapa saat. Begitu pula dengan pengecernya," tegas Herman staf Area Manajer PT Pusri Kalbar.
Begitu pula terhadap PT Pusri sendiri. Herman menjamin pihaknya tetap terbuka dan siap untuk diperiksa kepolisian jika terindikasi ada yang terlibat.
"Kita tidak menutup-tutupi. Karena KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) berhak mengawasi. Apalagi salah satu anggotanya adalah kepolisian. Orang dalam yang terlibat akan dipecat," tegasnya.
Saat ini PT Pusri memiliki 38 distributor se- Kalbar, terdiri dari 19 distributor pupuk subsidi dan 19 pupuk non subsidi. Dengan jumlah pengecer 218 orang.
Disparitas harga yang cukup jauh berbeda ialah salah satu indikator penyebab sering terjadinya penggelapan pupuk. Dimana harga untuk pupuk subsidi Rp1.200/ kg sedangkan pupuk non subsidi Rp3.400/ kg. (rob)

Sekda Pontianak Terancam Pidana

2009-08-05T00:10:00.001-07:00

****Penggunaan APBD 2008 Tanpa Kuitansi

Pontianak, BERKAT.
Sekda Kota Pontianak bakalan terancam dipidana. Terkait dengan pemakaian keuangan daerah pada APBD 2008 tidak menyertakan pertanggung jawaban yang jelas seperti kuitansi.
"Bisa saja ini menjadi temuan karena ada unsur kerugian negaranya. Sehingga ini akhirnya nanti bisa diteruskan ke aparat penegak hukum," kata Walikota Pontianak Sutarmidji kepada wartawan usai menerima LHP dari BPK RI Provinsi Kalbar kemarin.
Menurut Walikota, ini menjadi tanggung jawab Sekda dan jajarannya. Sebab yang lebih mengetahui adalah Sekda. Karena itu jika dalam 60 hari kedepan waktu yang diberikan tidak digunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan masuk dalam ranah hukum.
"Tapi saya akan tetap kawal hingga 60 hari kedepan, apakah diperbaiki atau tidak. Itu resiko bagi mereka. Kalau tidak maka jadi temuan negara. Alhamdullilah urusan saya tidak ada temuan. Raport saya tahun depan," tukasnya.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalbar, ditemukan beberapa permasalahan pada keuangan Kota Pontianak APBD 2008.
Permasalahan keuangan tersebut yang dalam bentuk material antara lain realisasi belanja yang melampaui pagu anggaran sebesar Rp427,24 juta. Yang paling terbesar pada pos bantuan sosial senilai Rp29,94 miliar tidak ada bukti penggunaannya atau kuitansi, dan pemberian bantuan sebesar Rp480 juta kepada pengurus sepakbola tanpa melalui KONI.
Pemberian tambahan penghasilan kerja berdasarkan beban kerja Rp9,25 miliar dan berdasarkan prestasi kerja Rp6,85 miliar tidak berdasarkan indikator kinerja yang diukur secara obyektif.
Pelaksanaan kegiatan pekerjaan hukum advokasi Pemkot Pontianak tahun 2008 yang dinilai memboroskan keuangan daerah Rp562,29 juta. Serta Biaya perjalanan dinas Rp1,37 miliar yang terdapat kelebihan pembayaran minimal Rp329,52 juta, tidak didukung surat perintah perjalanan dinas.
Lalu pembayaran kegiatan Rp1,20 miliar dengan mendahului realisasi fisik pekerjaan dan kegiatan Rp905 juta dilaksanakan mendahului kontrak.
Begitu pula realisasi belanja modal melalui perikatan minimal Rp927,47 juta dengan tidak mencantumkan spesifikasi teknis barang secara rinci dan jelas.
Selain itu, BPK RI menemukan penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah yang tidak optimal dengan tidak dilengkapi bukti pertanggung jawaban sebesar Rp6,01 miliar sehingga tidak dapat diyakini keandalannya.
Serta kegiatan pemberian beasiswa bakat dan prestasi bagi siswa kurang mampu Rp955,80 juta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ketidakandalan data realisasi belanja sehingga mengakibatkan realisasi belanja Rp633,57 miliar menjadi lebih yakni sebesar Rp16,75 miliar.
"Berdasarkan temuan itu, kita tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan Pemkot tahun 2008," kata Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Mudjijono.
Ia mengatakan bahwa temuan tersebut terindikasi merugikan negara. Akan tetapi untuk memastikan itu, pengadilan lah yang berwenang menentukannya.
Khusus kaitan dengan bantuan sosial, Walikota Pontianak tidak mau kecolongan. Ia pun menjamin untuk tahun 2009, bantuan sosial akan dipangkas hingga tinggal 30 persen.
"Jadi tidak boleh lagi banyak-banyak sumbangan. Siapapun yang menggunakannya harus ada pertanggung jawaban. Kalau dulu kan sampai ratusan juta. Tapi sekarang maksimal hanya Rp50 juta," tegas Walikota. (rob)

Tunjangan TNI/Polri Naik 1000 Persen ?

2009-08-05T00:10:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Kalangan anggota TNI/ Polri di Kalbar terkejut mendapatkan SMS di telepon selulernya berisikan tunjangan kinerja naik.
Kenaikan itu tak tak tanggung-tanggung, hingga 1000 persen. Meskipun tidak percaya akan isi SMS, namun beberapa anggota yang diwawancarai BERKAT mengaku senang, jika memang benar hal itu terealisasi.
SMS tersebut berisikan "kabar gembira....tunjangan kinerja TNI dan Polri, mulai januari 2010: Prada-Praka 2 juta, Kopda-kopka 3.6 juta, Serda-serka 4.4 juta, serma-peltu 5.6 juta, ltd 7.4 juta, ltt 8.2 juta, kpt 9 jt, myr 10.8 juta, letkol 13.7 juta, kol 16.8 juta, bintang satu 19.4 jt, bintang dua 20.4 juta (BELUM TERMASUK GAJI."
Tak jelas, siapa yang pertama kali menyebarkan isu SMS tersebut. Tiba-tiba sejumlah anggota mendapatkannya dari nomor teman-teman mereka.
"Saya tidak percaya dengan isi SMS itu. Karena ada kejanggalannya. Dan tidak jelas, kenaikan itu apakah tunjangan fungsional atau struktural. Selain itu masa tunjangan naiknya lebih besar dari gaji pokok. Kan tidak masuk akal dan tidak mungkin," tegas anggota Korem 121 ABW, Serma Herudiyanto.
Menurutnya, SMS itu hanyalah isu belaka yang sengaja disebarkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Tidak jelas asal muasal SMS tersebut darimana. Sebab ketika ditelusuri sesama anggota pun tidak ada yang tahu.
Ia menyebutkan kalau isu SMS tersebut didapat sudah terlambat. Sebab ketika mereka menanyakan ke rekan-rekannya di Polri, ternyata mereka sudah terima sebelum pelaksanaan Pemilu Pilpres (Pemilihan Presiden).
Tujuannya agar mereka lebih giat kinerjanya. "Itu hanya menghayal yang belum pasti saja. Jadi saya yakin isi SMS itu tidak benar. Tidak perlu lah ditanggapi. Saya tidak percaya 100 persen," tegasnya lagi.
Namun menurutnya kalau pun itu benar terealisasi, bisa saja untuk anggota yang berada di daerah terpencil. Lantaran mereka bertugas jauh dari keluarga. Apalagi kalau mau mengambil gaji, harus menempuh perjalanan jauh yang menelan biaya ratusan ribu rupiah. "Tapi itu semua keputusan ada pada komandan. Itu pun tidak sembarangan. Harus melalui prosedur," ujarnya. (rob)

Denda Rp20 Juta Merusak Anggrek Hitam

2009-08-04T23:57:00.001-07:00

Kapuas Hulu, BERKAT.

Jangan coba-coba bagi anda yang ingin memetik, mencabut, mengambil atau bahkan merusak anggrek hitam (Coelogyne Pandurata). Di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, masyarakat setempat memberlakukan sanksi denda siapa saja, tanpa sengaja atau tidak sengaja merusak tanaman langka di dunia itu.
Dendanya bagi warga asing Rp20 juta atau 2.000 dollar Amerika. Sedangkan bagi warga lokal sebesar Rp2 juta.
"Satu batang saja, merusak anggrek hitam kita sudah kena denda," kata Sari mahasiswi STKIP PGRI Pontianak yang mengetahui aturan tersebut setelah ikut dalam KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) di kecamatan tersebut belum lama ini.
Kearifan lokal yang menjadi bagian dari aturan itu, dikeluarkan oleh Kelompok Wisata Anggrek Danau Sentarum (KWADS)sebagai wadah pecinta dan penyayang anggrek Selimbau. Lantaran dulunya tanaman ini sering dicuri bahkan dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Aturan ini atas kesepakatan masyarakat setempat juga," tambah Sari.
Anggrek hitam (Coelogyne Pandurata) ini terletak di sekitar area makam Panembahan Selimbau yang berjarak sekitar 900 kilometer dari Kota Pontianak.
Di area tersebut tidak hanya jenis anggrek hitam saja yang tumbuh, melainkan berbagai tanaman langka di dunia lainnya tumbuh subur dengan sendirinya di alam terbuka yang liar.
Terdapat juga Grammatophylum sp (anggrek tebu) berjumlah sekitar 71 batang, Bromheadia sebanyak 70 batang, belasan Cymbidium pubescen serta sekitar 40-an batang Nephentes (kantong semar).
KWADS organisasi bentukan masyarakat yang bekerja sama dengan salah satu NGO lingkungan adalah penjaga area tersebut. Karena itu dalam rangka penyelamatan dan pelestarian berbagai tanaman langka itu dari kepunahan dijadikanlah kawasan tersebut sebagai Taman Anggrek Alami.
Pemerintah setempat melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan telah berencana membangun menara pengawas dan pemagaran di lokasi tersebut.
"Realisasinya pada tahun anggaran 2010. Sebab dengan adanya Taman Anggrek Alami, tentunya menjadi aset bagi Selimbau maupun Kapuas Hulu. Karena banyak manfaatnya baik dari sisi wisata, penelitian maupun ekonomi," kata Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Drs. H. Hasan, M.Si. (rob)

Kapolda Marah Minta Kasatwil Mundur

2009-08-04T23:57:00.000-07:00

**Tak Tegas Berantas Premanisme Proyek

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing tampak marah besar setelah banyak menerima pengaduan masih maraknya premanisme pada proyek-proyek milik pemerintah.
Bahkan ia minta kepada Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) di setiap Polres untuk mundur jika membiarkan preman dalam tender proyek.
"Bila Kasatwil tidak sanggup berantas preman, lebih baik mundur. Karena masalah preman sudah meresahkan masyarakat. Apalagi ini telah menjadi atensi Kapolri," tegas Kapolda kepada wartawan kemarin.
Kepada para pimro, Kapolda minta agar persyaratan untuk mengikuti tender, ditambahkan dengan tidak membawa preman, bila ditemukan adanya preman yang dibawa oleh peserta tender, agar mereka dicoret dari peserta tender. "Sebab monitoring dari intelijen, disinyalir para peserta tender
masih membawa preman untuk menghalang-halangi peserta lainnya agar tidak ikut dalam tender proyek tersebut," tegas Kapolda.
Ia mengaku pihaknya saat ini sedang mendalami pengaduan yang disampaikan oleh para pelapor terhadap premanisme proyek. Karena menurutnya hal itu berpengaruh terhadap kualitas hasil proyek yang dikerjakan serta tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut serta dalam pembangunan di Kalbar. "Pimpro harus tetap berpedoman pada Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan instansi pemerintah. Laksanakan secara transparan, akuntable. Tidak mensub kontrakan pekerjaan kepada pihak lain," pinta Kapolda.
Kepada peserta lelang yang masih menggunakan jasa preman dalam mendapatkan proyek akan dilakukan tindakan tegas, Kapolda tidak akan main-main terhadap premanisme, termasuk pihak-pihak yang memanfaatkan preman.
Menurut Kapolda, untuk pemberantasan preman proyek sebenarnya tidaklah sulit, manakala pihak penyelenggara lelang melaksanakan lelang secara terbuka, mengoordinasikan pelaksanaan lelang mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran sampai pada pelaksanaan lelang kepada aparat Kepolisian dan pihaknya akan menugaskan anggota untuk memberikan pengamanan yang cukup yang disesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi terhadap pelaksanaan lelang. "Premanisme proyek muncul karena lelang dilaksanakan tidak secara transparan, sehingga setiap perusahaan tidak bisa secara bebas mengikuti lelang," tuturnya.
Akan tetapi bila semua pihak berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta memiliki etika sebagaimana pasal 5 dalam Keppres tersebut, maka premanisme tidak akan terjadi. (rob)

PT Pusri akan Tutup Distributor Nakal

2009-07-24T07:47:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.

PT Pusri Kalbar akan mengambil tindakan tegas terhadap distributor nakal yang terindikasi melakukan penggelapan pupuk subsidi dengan modus penggantian karung yang ditangkap jajaran Polda Kalbar di dua tempat dalam seminggu waktu lalu.
"Kita tidak segan-segan menutup atau mencabut izin usaha distributor pupuk PT Pusri, jika dalam pemeriksaan nanti terbukti. Bisa juga hanya dalam bentuk teguran atau tidak bisa menebus dalam beberapa saat. Begitu pula dengan pengecernya," tegas Herman staf Area Manajer PT Pusri Kalbar.
Begitu pula terhadap PT Pusri sendiri. Herman memastikan pihaknya tetap terbuka dan siap untuk diperiksa kepolisian jika terindikasi ada yang terlibat.
"Kita tidak menutup-tutupi. Karena KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) berhak mengawasi. Apalagi salah satu anggotanya adalah kepolisian. Orang dalam yang terlibat akan dipecat," tegasnya.
Penegasan itu dikatakan Herman lantaran pada Rabu 15 Juli lalu polisi menangkap penggelapan pupuk subsidi di Bengkayang sebanyak 14 ton dengan modus penggantian karung. Penggantian karung dilakukan di sebuah gudang di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Dua tersangka berhasil diamankan yakni Ng dan Ks. Distributor pupuk PT Pusri di Bengkayang yakni PD Pnd sedangkan di Kabupaten Landak PT Agm.
Dua hari kemudian, Jumat 17 Juli, sebanyak 21 ton pupuk subsidi jenis urea juga berhasil ditangkap di Jalan 28 Oktober Pontianak Utara dengan modus yang sama. Distributor untuk di kawasan ini yakni PT Ipt.
Herman menyebutkan jumlah distributor PT Pusri se-Kalbar sebanyak 38 terbagi atas 19 untuk distributor pupuk subsidi dan 19 untuk pupuk non subsidi. Dengan jumlah pengecer 218 orang.
Ia katakan disparitas harga yang cukup tinggi adalah salah satu indikator penyebab sering terjadinya penggelapan pupuk. Dimana harga untuk pupuk subsidi Rp1.200/ kg sedangkan pupuk non subsidi Rp3.400/ kg.
Lantas bagaimana dengan kualitas karung. Herman jelaskan karung buatan PT Pusri memiliki tanda-tanda khusus, seperti ketebalan karung, serat yang bisa diperiksa di laboratorium, jarak seratnya yang sudah diatur serta kode-kode tertentu yang tidak bisa ditiru orang lain.
"Untuk tuntutan atas hak paten karung kita sedang konsultasikan ke pusat," ujarnya.
Herman jelaskan untuk sistem pendistribusian mulai dari distributor hingga pengecer, pihaknya berdasarkan RDKK (Rencana Detail Kebutuhan Kelompok) dari kelompok tani. Setiap distributor atau pengecer telah ditentukan wilayah kerjanya masing-masing. Karena sudah diatur dalam Keputusan Bupati. Mereka tidak boleh layani daerah lain.
Jatah kuota Kalbar sendiri sebanyak 50 ribu ton. Namun dalam aplikatifnya diperkirakan berkisar 60 - 75 ribu ton. (rob)

Sanksi Pidana Pembakar Lahan

2009-07-24T07:00:00.002-07:00

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar akhirnya mengeluarkan maklumat Nomor Pol: Mak/01/VII/2009 tentang sanksi pidana terhadap pembakar hutan dan lahan di wilayah Kalbar yang telah diselimuti asap dalam sepekan terakhir.
"Karena asap sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan transportasi di darat, laut dan udara," kata Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing.
Maklumat yang dikirimkan ke seluruh polres jajaran Polda Kalbar itu, didasari atas informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, tertanggal 18 Juli 2009. Telah ditemukan adanya 98 titik api yang tersebar di 11 kabupaten di wilayah Kalbar.
Kesebelas kabupaten tersebut adalah Kubu Raya dengan 12 titik api, Kabupaten Sambas 7 titik api, Kabupaten Bengkayang 27 titik api, Kota Singkawang 4 titik api, Kabupaten Pontianak 3 titik api, Landak 2 titik api, Sanggau 19 titik api, Sintang 5 titik api, Kapuas Hulu 3 titik api, Kayong Utara 5 titik api dan Ketapang 11 titik api.
Bahkan pemantauan melalui udara yang dilakukan oleh Karo Ops bersama Kabid Humas Polda Kalbar, ditemukan adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan land clearing menggunakan pola tradisional dengan melakukan pembakaran lahan.
"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bersama-sama instansi terkait melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang bermukim dekat kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan," tegas Kapolda.
Dalam maklumat Kapolda Kalbar itu dijelaskan pembakaran hutan adalah tindak kejahatan karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup beserta ekosistemnya, gangguan kesehatan yang diakibatkan asap, gangguan terhadap kegiatan masyarakat serta citra bangsa Indonesia dilingkungan masyarakat internasional yang menganggap sebagai bangsa pembakar hutan.
Pada item ke-2-nya disebutkan, apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran, apabila karena kealpaan (kesalahan) menyebabkan kebakaran, maka sesuai dengan pasal 187 dan 188 KUHP diancam pidana 12 dan 5 tahun penjara.
Demikian juga apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2004 pasal 48 dan 49 dikenakan sanksi pidana kurungan 10 dan atau 3 tahun serta denda Rp10 miliar dan Rp3 miliar.
Sementara itu dalam UU Nomor 41 tahun 1999 pasal 78 ayat 3 disebutkan apabila dengan sengaja membakar hutan maka dikenakan pidana kurungan 15 tahun dan denda Rp5 miliar.
Dalam Maklumat Kapolda Kalbar yang cukup rinci memberikan sanksi pidana kepada para pembakar hutan dan lahan juga disebutkan sebagaimana UU Nomor 23 tahun 1997 pasal 41 dan 42 ayat 1 mengatakan apabila dengan sengaja atau kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dipidana penjara maksimal 10 tahun dengan denda Rp500 juta dan 3 tahun dengan denda Rp100 juta, namun apabila hal tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka berat dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda Rp750 juta, namun bila hal itu karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka berat, maka yang bersangkutan dikenakan pidana maksimal 6 tahun dan dengan Rp150 juta.
Pada akhir Maklumat disebutkan bahwa, terhadap lahan yang dibakar akan dikenakan Status Quo sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dan dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai keputusan hukum yang tetap.
"Maklumat ini bukan merupakan retorika, akan tetapi salah satu formulasi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda dan untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Bagi mereka yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Kapolda lagi. (rob).

Masyarakat Minta Pempus Tinjau Dabung Masuk HL

2009-07-24T07:00:00.000-07:00

PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT DABONG

1. Masyarakat meminta kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali kebijakan penetapan Desa Dabong termasuk dalam Hutan Lindung (HL).

2. Masyarakat meminta agar Pemerintah Pusat dan Daerah menata kembali yang mana wilayah Desa Dabong berikut kawasan usaha masyarakat, dan mana kawasan hutan lindung dan masyarakat bersedia melestarikan dan menjaga hutan bakau.

3. Mendesak Bupati KKR supaya segera mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama demi menyambung nyawa masyarakat Desa Dabong.

4. Memohon agar Bapak H. Aspar, SE selaku Anggota DPD RI dapat membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kubu Raya, BERKAT.
Selesai berdialog dengan masyarakat di Desa Parit Rimba Kecamatan Kubu, H. Aspar, SE dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Dabong, karena ada aspirasi penting yang ingin disampaikan oleh masyarakat Desa Dabong kepada Anggota DPD RI.
Berhubung sudah siang hari, gelombang laut di muara Kubu menuju ke Desa Dabong sedikit tinggi, dan jika menyusur pantai airnya dangkal dan berlumpur. Karena masyarakat sudah menunggu kedatangan rombongan akhirnya sampai juga ke tempat tujuan.
Dialog dilaksanakan di ruang kelas SDN 1 Desa Dabong. Tanpa sabar lagi salah seorang tokoh masyarakat yang hadir langsung berbicara lantang dan emosi mengatakan bahwa yang hadir sekarang ini adalah sudah tersangka dan sebentar lagi kami masuk penjara.
"Kalau kami masuk penjara, anak bini kami datang minta makan ke Pak Bupati," demikian ucapannya.
Pertemuan dibuka Kepala Desa Dabong, dilanjutkan oleh mantan kepala desa untuk menyampaikan sejarah dan latar belakang desa serta kronologis sampai kepada usaha tambak udang rakyat di Desa Dabong ditutup, dan para petani tambak sebanyak 58 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalbar.
H. Aspar, SE dalam sambutannya menyampaikan maksud kunjungannya ke Desa Dabong ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat serta meninjau langsung ke lapangan.
Dalam dialog itu, H. Aspar, SE menyinggung hasil pembicaraan dengan Bupati Kubu Raya tentang kasus Desa Dabong. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kubu Raya, bahwa pemda tetap berpihak kepada masyarakat dan membela kepentingan masyarakat.
"Masyarakat diharapkan bersabar karena Pemda sedang menyusun tata ruang wilayah KKR dan mencarikan solusi yang terbaik," kata H. Aspar.
Namun, dalam hal ini masyarakat Desa Dabong menyesalkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan dalam menetapkan kawasan hutan lindung di Desa Dabong tidak pernah mengadakan sosialisasi dan meneliti lapangan.
Sehingga Desa Dabong beserta usaha masyarakat dibidang pertambakan udang sudah ada jauh sebelum penetapan itu dilakukan (SK Menhut No.259/kpts-II/2000).
Secara tradisional mata pencaharian masyarakat Desa Dabong dari dulu memang perikanan, kemudian beralih usaha pertambakan udang, sebagai menunjang program pemerintah (DKP,red). Ditinjau dari segi usaha masyarakat memiliki izin perikanan.
Akhir dari dialog tersebut, masyarakat menyampaikan empat point pernyataan sikap yang disampaikan ke anggota DPD RI beserta rombongan.
Terhadap aspirasi masyarakat Desa Dabong ini, H. Aspar,SE akan memperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme lembaga DPD RI.
Ia mengharapkan agar masyarakat bersabar menunggu keputusan yang bijak dari pemerintah pusat dan daerah.
"Diharapkan keputusan yang diambil tidak terlalu lama karena masalah ini menyangkut kehidupan masyarakat," kata H. Aspar. (rob)

Kalbar Siaga I

2009-07-20T02:39:00.000-07:00

****Objek Vital dan Pintu Keluar Masuk Diperketat

Pontianak, BERKAT.
Pasca ledakan di Hotel JW Marriot dan Restoran Hotel Ritz Carlton Jakarta, kemarin pagi, Polda Kalbar telah menetapkan status Kalimantan Barat siaga I.
Sejumlah objek vital milik pemerintah dan BUMN serta tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti mal-mal, KPU Provinsi, KPUD kabupaten atau kotamadya, serta pintu-pintu perbatasan keluar masuk ke Kalbar, pengamanannya diperketat dan patroli diintensifkan. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup dengan melibatkan semua jajaran termasuk intelijen. Bekerja sama dengan instansi terkait dan TNI.
"Atas perintah kapolri kepada semua kapolda, saya telah instruksikan kepada seluruh kapolres dan kapoltabes meningkatkan pengamanan dan pengawasan di wilayahnya. Laporkan segera setiap perkembangan yang terjadi," tegas Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing kepada sejumlah wartawan, kemarin sore di Mapolda Kalbar.
Kapolda katakan status siaga I, diberlakukan sejak pukul 08.00 wib hari Jumat kemarin sampai ada perintah pencabutan.
"Untuk di Kantor KPU Provinsi kita tempatkan dua peleton polisi dan di KPUD Kabupaten/ Kotamadya satu peleton. Pengamanan dilakukan secara bergantian. Tidak boleh dikosongkan," tegas Kapolda lagi.
Ditambahkan Kapolda untuk pelabuhan tetap dimaksimalkan, karena memang perairan Kalbar sangat panjang. Kita juga mengajak seluruh masyarakat, semua instansi yang ada di pelabuhan untuk membantu memantau situasi.
Kemungkinan terorisme lari ke Kalbar, Kapolda mengatakan bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya pergi ke perbatasan untuk melihat bagaimana kesiapan anggota. Kita upayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Saya baru saja mengecek sampai ke tingkat perbatasan untuk betul-betul ditingkatkan pengamanan. Di Entikong, saya sudah cek dan sudah lihat persiapan untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan-kemungkinan," tuturnya.
Kepada masyarakat Kapolda mengimbau untuk tidak panik, jika ada yang mencurigakan segera laporkan, tingkatkan Pam swakarsa, percayakan kepada Polmas atau FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).
Sementara Kabag Operasi Poltabes Pontianak Kompol Teguh P menyebutkan dalam pengamanan, pihaknya dibantu tim Gegana yang diback up langsung Polda Kalbar, tim kita juga sudah melakukan pengamanan di Bandara Supadio dalam satu timnya berjumlah 10 personil.
Kepala KP3L AKP Iwan Setiawan mengatakan, dalam melakukan pengamanan di pelabuhan di Pontianak selalu dilaksanakan. Tetapi saat ini (kemarin-red) belum ada aktifitas kapal yang datang ataupun yang berangkat.
"Untuk saat ini kita belum melakukan pengamanan. Karena di pelabuhan belum ada kapal yang merapat baik itu keberangkatan atau kedatangan," katanya.
Demikian juga pihak hotel. General Manager Hotel Grand Mahkota Agus Widiasmoro memastikan pihaknya telah memperketat pengamanan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
"Pengamanan yang dilakukan oleh security kita secara tertutup dengan melihat gerak-gerik pengunjung. Ya mungkin security kita lebih handal masalah pengamanan dari pada saya. Kan mereka sudah terlatih," tuturnya. (rob)

Dongkrak Kandungan Lokal Bagi Kontribusi Daerah

2009-07-16T08:47:00.001-07:00

****Gelar IKM Kalbar

Pontianak, BERKAT.
Wakil Ketua Dekranasda Kalbar, Karyati Tjung mengharapkan kandungan lokal Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kalbar dapat memberikan kontribusi daerah di semua sektor.
"Kita harus pertahankan dan dongkrak kandungan lokal yang ada di Kalbar. Sebab dengan kandungan lokal ini justru memberikan multiplier effect baik terhadap penyerapan kerja, pengentasan kemiskinan, ekonomi, dan pendapatan masyarakat," kata istri dari Wakil Gubernur Kalbar ini, kemarin di halaman Kantor Disperindag Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Karyati mewakili Ketua Dekranasda Kalbar, Ny. Frederik Cornelis membuka gelar produk IKM Kalbar. Kegiatan yang untuk ke-3 kalinya tersebut menampilkan berbagai ragam produk dari 14 kabupaten/ kota, seperti handycraft, batik, tenun, songket, bordir, kerajinan kayu, perak, emas, tas, batui, perhiasan dari batu alam, produk olahan perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan, serta makanan dan minuman.
Ia optimis dengan moment tersebut dapat memberikan pembelajaran dan dorongan kepada masyarakat yang mengunjungi stand untuk dapat mencoba menghasilkan produk-produk lokal yang berpotensi.
Dalam sambutannya yang dibacakan Karyati Tjung, Ketua Dekranasda Kalbar, Ny. Frederik Cornelis mengharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dari negeri sendiri, khususnya produk dari Kalbar.
"Sehingga kita akan dapat mengevaluasi kekurangan dan menjadikannya kekuatan dalam menembus pasar domestik. Kami tetap komitmen terus mendorong pengembangan IKM di Kalbar," tutur Ny. Frederik.
Kepala Disperindag Kalbar Doddy Surya Wardaya menyebutkan nilai perdagangan Kalbar dari sektor IKM setiap tahun mengalami peningkatan.
"Tahun ini peningkatannya 10 hingga 15 persen," ujar Dody.
Dedi juga mengatakan kalau produk kandungan lokal tak kalah saing dengan produ impor baik dari segi desain maupun kualitas. Sehingga sudah banyak produk-produk tersebut diminati konsumen dalam maupun luar negeri. (rob)

Walikota Harus Tindak Oknum PDAM

2009-07-16T08:47:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Akar penyebab terjadinya perseteruan antara Walikota dan Fakultas Teknik (FT) Untan Pontianak di media massa terkait dengan proyek pipanisasi PDAM mulai terkuak. Belakangan diketahui, Fakultas Teknik bukanlah sebagai konsultan perencana. Namun hanya menerima materi perencanaan dari pihak PDAM itu sendiri.
Itu terungkap pengakuan dari Ruli Heri Erwansyah staf PDAM Pontianak yang juga arsitek proyek senilai Rp33,9 miliar itu, dihadapan pemeriksa Poltabes, ketika diperiksa pada Kamis 13 Juli 2009 lalu.
Menurut Ketua LSM Transparansi Kalbar, Supardi, akibat dari itu menimbulkan polemik berkepanjangan di media massa. Walikota menuduh Fakultas Teknik Untan sebagai perencana proyek pipanisasi PDAM, tidak profesional dan SDM Fakultas Teknik diragukan.
Ia katakan wajar saja Fakultas Teknik menuduh walikota mencemari nama baik institusi tersebut, dan menuntut untuk minta maaf. Tapi walikota tetap bersikukuh bahwa Fakultas Teknik sebagai perencana dan tidak mau minta maaf, kecuali pengadilan memutuskan pernyataannya salah.
Hingga akhirnya DPRD Kota Pontianak memfasilitasi polemik tersebut. Namun walikota tetap juga tidak mau mengaku salah. Hingga pertemuan tersebut deadlock alias tidak ada hasil.
"Dengan adanya pengakuan Ruli Heri Erwansyah, jelas kalau walikota selama ini menerima laporan yang salah dari staf PDAM. Apalagi dengan terbuktinya kalau Fakultas Teknik bukanlah sebagai konsultan perencana tapi hanyalah sebatas tim pengkaji saja," kata Supardi yang mengamati polemik tersebut sedari awal.
Karena itu menurutnya walikota harus gentlemen mengaku salah dan minta maaf sesuai tuntutan Fakultas Teknik. Juga walikota harus menindak oknum staf PDAM yang ternyata sebagai perencana proyek pipanisasi tersebut.
"Walikota harus menindak oknum-oknum yang selama ini menjadi 'arsitek' kerusuhan proyek pipanisasi. Dan sepertinya ada indikasi untuk menggagalkan proyek ini. Yang mencoba untuk menggagalkannya jelas bisa dituntut pidana," tegas Supardi lagi.
Di kesempatan terpisah, Ir. Hj. Kartini, MT, Ketua Tim Pengkaji proyek pipanisasi dari Fakultas Teknik Untan mengaku sempat stres dengan adanya tuduhan sebagai perencana dan tidak profesional.
"Tapi sekarang saya lega. Ternyata tuduhan itu tidak terbukti. Selanjutnya terserah dekan dan seluruh jajaran Fakultas Teknik Untan," kata Kartini yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Teknik Untan Pontianak ini.
Seperti yang diberitakan diberbagai media massa sebelumnya, bahwa jajaran Fakultas Teknik akan melakukan tuntutan kepada walikota dan Dirut PDAM yang menuduh Fakultas Teknik sebagai perencana dan tidak profesional.
"Kita akan rapat fakultas untuk menindak lanjuti temuan baru atas pengakuan pihak PDAM sebagai perencana bukan Fakultas Teknik," kata Dekan Fakultas Teknik Untan Pontianak Ir. H. Syafaruddin AS, MM singkat yang dihubungi kemarin. (rob)

Tahanan IL Ketapang Tuntut Keadilan Hukum

2009-07-15T06:07:00.000-07:00

Ketapang, BERKAT.
Sejumlah tahanan illegal logging (IL) yang mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang menuntut keadilan hukum. Mereka menilai aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menjalankan supremasi hukum. Ada perbedaan yang diberikan dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri 2008 silam itu.
Aksi mogok makan pun dilakukan oleh 7 orang tahanan yang masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang. Aksi sebagai wujud protes tersebut dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2009 lalu. Dari 7 orang itu, 2 di antaranya Susanto dan Aweng masih terus berlanjut. Hingga salah satunya yakni Wengky Swandi alias Aweng terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif. Tubuhnya dipasang selang infus selama tiga hari.
Kepala Lapas Kelas IIB Ketapang, Indra Sofyan membenarkan aksi mogok makan tersebut.
"Intinya mereka lakukan itu karena merasa mendapatkan perbedaaan hukum. Saya langsung koordinasi dengan kejaksaan. Pihak Kejari bilang bahwa itu merupakan tahanan Mahkamah Agung. Jadi kalau mau wawancara coba minta izin dulu ke pengadilan," tutur Indra kepada wartawan kemarin.
Sementara Humas Pengadilan Negeri Ketapang, Santonius Tambunan menyatakan pihaknya dalam memberikan keputusan sudah obyektif dan transparan.
"Jadi masalah adil atau tidak adil perlakuan hukum yang diterima, itu subyektif mereka saja," ujarnya.
Untuk kasus Aweng ia katakan ada dua kasus. Kasus pertama telah divonis 1 tahun 6 bulan karena melanggar pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5. Akan putusan tersebut, terdakwa ajukan banding dan dikuatkan PT. Akan tetapi JPU mengajukan kasasi ke MA. Dalam proses pengajuan tersebut, masuk perkara baru lagi.
Dalam kasus kedua yakni pada tahap putusan. Aweng dituduh melanggar pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU Kehutanan nomor 41/1999.
"Dalam kasus kedua sudah tiga kali penundaan. JPU diminta hadirkan terdakwa tapi bisa dengan alasan sakit. Seharusnya tidak ditahan. Jadi kalau melihat dari kasus pertama bukan tahanan kami. Sedangkan kasus ketiga dalam proses SPDP," kata Santonius.
Dari sekitar 40 orang tahanan illog yang masih tersisa di Lapas Kelas IIB, wartawan hanya diizinkan mewawancarai Aweng yang awalnya disebutkan Kalapas dalam perawatan di klinik setelah mendapatkan izin dari PN Ketapang.
Dalam kondisi lemah, Aweng dibawa ke ruang Kalapas oleh petugas untuk diwawancarai. Kepada wartawan ia menyebutkan dirinya hanya menuntut keadilan hukum yang sebenar-benarnya dari aparat penegak hukum.
"Saya mogok makan karena tidak ada keadilan, pelaku yang besar bisa bebas. Apalagi saya satu-satunya di Ketapang, pemilik IPK yang resmi. Tapi aneh ada laporan ke Mabes saya bos kayu besar," tuturnya.
Pemilik IPK Perkebunan Sawit dan Sawmill PO Tri Jaya, PO Cembagus dan PO Inti Lestari ini divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Ketapang pada tanggal 12 Desember 2008 dalam kasus yang dipisahkan.
"Karena itu kami minta perlindungan hukum ke bapak-bapak yang berkuasa di Jakarta maupun di Pontianak," ujarnya.
Ia menyebutkan sedikitnya ada 11 instansi yang dikirimkan surat untuk minta perlindungan antara lain Presiden, Kapolri, Menteri Kehutanan, Kejagung, MA, serta Komnas HAM yang ditanda tangani 25 orang.
"Yang saya tahu, tidak ada satu pun cukong yang masih ada di Lapas ini," kata Aweng.
Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Padahal ke-12 orang tersebut seharusnya masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara.
Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan.

Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan.
Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun'an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp).
Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermai kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang . (rob)

Kapolda Kecewa Cukong IL Ketapang Dibebaskan

2009-07-14T00:51:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyatakan kekecewaannya mengetahui beberapa di antara para cukong illegal logging (IL) Ketapang dibebaskan dari hukuman.
"Saya sangat kecewa dan tak terima. Hati kecil saya kalau sudah mendengar itu sangat sedih dan kecewa. Anggota saya sudah kerja di-P21 jaksa kemudian dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada apa ini sebenarnya. Apakah saya yang salah. Tapi mudah-mudahan tidak lah," tegas Kapolda kepada wartawan kemarin disela menyaksikan persiapan puncak HUT Bhayangkara ke-63 di Mapolda Kalbar.
Kapolda katakan pihaknya sudah mengajukan pasal-pasal dengan hukuman yang setimpal. Akan tetapi jika ada keputusan pengadilan di luar itu, maka merupakan kewenangan dari hakim.
"Yang jelas saya sudah katakan pada anggota, zero ileggal logging. Anggota saya yang terlibat saya tahan. Dan terhadap cukong yang dikenai tahanan kota saya akan cek ke Polres setempat," tuturnya.
Ia tegaskan kalau dirinya tidak akan menangguhkan penahanan terhadap siapapun pelaku illegal logging. Berkaitan dengan tiga perwira yang dihukum, Kapolda nyatakan tidak akan intervensi karena sudah ranah hukumnya hakim.
"Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh," tukasnya. (rob)

2009-07-03T03:48:00.001-07:00

Polres-Kejari Ketapang
Dilaporkan ke Mabes Polri dan Kejagung

Pontianak, BERKAT.
Kuasa Hukum Wenky Swandy alias Aweng, Dewi Apriyanti telah melaporkan Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang ke Mabes Polri dan Kejagung.
Pelaporan itu dilakukan lantaran Dewi menilai adanya indikasi kesalahan prosedur dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres dan Kejari Ketapang terhadap kliennya.
"Tadi pagi (kemarin,red) saya telah masukan laporan ke Mabes Polri dan Kejagung. Selain itu juga ke Komnas HAM dan Komisi Kejaksaan," ungkap Dewi kepada BERKAT via ponsel tadi malam.
Dewi yang sedang berada di Jakarta itu juga berencana akan melaporkannya ke Bidang Propam di Polda Kalbar dan Kejati Kalbar dalam bentuk laporan khusus.
Wenky Swandy alias Aweng adalah salah satu tersangka dalam kasus illegal logging yang ditangkap tim Mabes Polri dalam satu operasi besar-besaran pada 16 Maret 2008 lalu. Meskipun telah mendapat putusan majelis hakim, hingga kini ia masih mendekam di Lapas Ketapang.
Kemudian pemilik IPK Perkebunan Sawit dan Sawmill PO Tri Jaya, PO Cembagus dan PO Inti Lestari ini divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Ketapang pada tanggal 12 Desember 2008.
"Tapi yang anehnya kenapa kasusnya displit oleh jaksa dalam kasus yang berbeda. Padahal kasusnya satu yakni illegal logging. Apaagi seminggu setelah putusan hakim dikeluarkan, yakni tanggal 20 Desember 2008, dijadikan tersangka dan di-BAP. Kemudian SPDP-nya baru keluar 20 Juni 2009. Ada apa sebenarnya ini," tanya Dewi heran.
Tak hanya itu, yang Dewi pertanyakan lagi, bahwa pihak Polres Ketapang pada bulan Mei 2008 telah memindahkan barang bukti berupa kayu dari gudang kayu milik kliennya tanpa surat dari Pengadilan Negeri Ketapang. Bahkan tanpa sepengetahuan pihaknya pula.
"Klien saya hanya menginginkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya," tegasnya.
Selain Aweng, Dewi merupakan Kuasa Hukum dari Arif Rahman Hakim dan Madek bin Bujang. Keduanya ialah juragan motor yang memuat kayu milik Atie untuk H. Marhali cukong kayu Telok Batang.
Arif Rahman Hakim divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada 10 Desember 2008. Begitu pula Madek bin Bujang diganjar 1 tahun 6 bulan seminggu kemudian dari Arif.
"Untuk kasus Madek, JPU tak pernah memberitahukan melakukan kasasi ke kami. Karena itu kami akan mempelajari lebih dalam kenapa hal ini bisa terjadi," tegas Dewi. (rob)

2009-07-03T03:48:00.000-07:00

Cukong IL Ketapang Dapat Perlakuan Istimewa
***Pembawa Motor Klotok Ancam Mogok Makan

Pontianak, BERKAT.
Pasca penegakan hukum illegal logging Ketapang 2008 lalu menyisakan polemik. Sekitar 40 pembawa motor air klotok yang ikut ditangkap oleh tim Mabes Polri pada saat operasi besar-besaran ketika itu, disidang dan dijebloskan ke Lapas Ketapang.
Namun, kini mereka mengancam akan melakukan protes aksi mogok makan di dalam Lapas, lantaran merasa mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil. Para penegak hukum dinilai mereka telah memberikan perlakuan hukum istimewa kepada sejumlah pelaku utama atau cukong illegal logging yang ditangkap, sementara mereka hanya sebagai kuli kecil justru dikenai sanksi yang lebih berat.
Seperti yang dikatakan Madek Bin Bujang yang ditangkap 3 Maret 2008, pembawa motor air yang memuat kayu milik Atie (DPO) untuk H. Marhali Telok Batang menyatakan kekecewaanya.
"Kami merasa dizolimi dan sudah sepakat akan melakukan aksi mogok makan dalam waktu dekat sampai keluhan kami atas ketidak adilan ini didengar oleh yang peduli dengan orang kecil seperti kami ini. Kami juga berharap agar Mabes Polri, Kejagung dan Komisi Yudisial memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang memperdagangkan hukum," ungkap Madek yang mengaku sudah 5 tahun bekerja sebagai jasa angkutan pembawa kayu, Kendawangan – Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara.
Menurut Madek, selama bekerja jasa angkutan kayu motor air, dirinya tidak pernah ditahan oleh polisi. Saat membawa kayu, jika bertemu petugas sering kali hanya menanyakan kayu itu milik siapa dan akan dibawa kemana.
"Kami menuntut agar putusan kami dipercepat dan lebih ringan dari para bos kayu itu, kalau lebih berat ya tidak adil. Mungkin karena kami hanya ini orang kecil dan bodoh mendapatkan perlakuan yang berbeda dan semena-mena. Nasib kami hanya dimainkan kesana-kemari, tidak ada putusan yang adil, selalu diulur-ulur, beda dengan mereka yang memiliki koneksi dan kantong tebal," tutur Bujang, yang meminta berbagai pihak terkait untuk memperhatikan nasib dirinya dan puluhan rekan-rekannya yang kini masih mendekam dalam Lapas.
Nada yang sama juga dikatakan Wengky Swandy pemilik IPK CV Kayong Makmur Sejati. "Kasus saya tidak jelas, dokumen dan pembuktian yang sah yang saya berikan tidak pernah mau dilihat. Kasus saya pernah diputus tapi JPU kembali, displit dengan kasus yang sama. Ada apa ini, saya akan menulis surat ke Kejagung, KPK dan Presiden," kata pria yang akrab disapa Aweng.
Ia berharap, Kajagung ataupun Instansi yang berwenang seperti KPK mau mengusut permainan para oknum-Oknum JPU Kejaksaaan Negeri Ketapang, agar permainan mafia peradilan dapat terbongkar.
Dia juga mengaku prihatin terhadap pemilik motor air yang mendapat hukuman jauh lebih berat dari para pemilik kayu jumlah ribuan kubik. "Saya juga akan ikut melakukan aksi protes dengan mogok makan, agar orang-orang di atas mau memperhatikan nasib kami," katanya.
Dari sumber data yang diperoleh menyebutkan, sejumlah cukong yang mendapat perlakukan istimewa antara lain Adi Murdani mantan calon wakil Bupati Kayong Utara, yang memiliki sejumlah sawmmil dan dikenal dekat dengan para petugas ini sempat buron namun akhirnya ditangkap polisi.
Ia dituntut JPU 6 tahun penjara, namun diputus oleh hakim hanya 1 tahun penjara, dan telah lama menghirup udara segar. Begitu pula dengan Wijaya koordinator dokumen dan dana taktis bagi aparat dituntut JPU 7 tahun penjara, namun mendapatkan keistimewaan sebagai status tahanan kota hingga akhirnya diputus 1 tahun 5 bulan penjara, namun JPU melakukan banding. Akan tetapi meskipun surat dari MA untuk Wijaya telah turun, namun hingga kini JPU tidak melakukan upaya esekusi.
H. Marhali yang masuk dalam daftar pelaku illegal logging Mabes Polri, juga tidak pernah diperiksa polisi, bahkan bos kayu asal Telok Batang itu kabarnya masih bermain kayu melalui konteiner dan bebas berkeliaran di Kota Pontianak hingga sekarang.
Sementara AKBP Ahmad Sun,an, mantan Kapolres Ketapang dan dua bekas anak buahnya AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskim dan Inspektur Satu Agus Lufiandi mantan Kapospol Air Polres Ketapang, masing-masing dituntut JPU 6 tahun 8 bulan, diputus 3 tahun penjara.
Tiga perwira Polres Ketapang ini sempat mendekam di Rutan Polres Ketapang, namun belakangan bebas padahal surat penahan oleh MA telah turun, namun JPU juga tidak melakukan esekusi.
Begitu pula mantan Kadis Kehutanan Ketapang, Syaiful SH yang dituntut 6 tahun 8 bulan, namun berstatuskan tahanan kota. Akan tetapi belakangan dibebaskan dengan masa hukuman percobaan.
"Padahal akibat ulah para cukong kayu ini, membuat Kapolri Jenderal Sutanto bersama pejabat teras Mabes Polri dan Menteri Kehutanan MS Kaban harus mendadak terbang ke Ketapang melihat hasil tangkapan terbesar yang merugikan negara hingga miliaran rupiah itu," tambah Madek. (rob)

Tampilkan Lukisan dan Syair Melayu

2009-02-12T23:03:00.001-08:00

***Penemu Sastra Berdesaian Tengkawang Tungkul
Pontianak, BERKAT.
Setelah peringatan bulan-bulan Kampanye Flora Maskot Kalbar I (1st Flora Mascot West Kalbar Campaign) 2008-2009 ditetapkan oleh Yayasan Siti Kiswati Sastra Berdesain (YSKSB), kegiatan pun dirangkaikan dengan menggelar karya-karya Penemu Sastra Berdesaian Tengkawang Tungkul, Siti Kiswati.
Kegiatan akan dipusatkan di Gedung Serba Guna Kantor Camat Kubu Kabupaten Kubu Raya. Pembukaan akan digelar pada tanggal 28 Februari yang kemudian lanjutkan dengan menyambangi Puskesmas perawatan Kubu yag merupakan tempat sakral dimana karya Sastra Berdesain dibuat pertama kali. Yang kemudian pada malam harinya masyarakat akan menyaksikan pesta kembang api.
Selama dua minggu mulai 1-14 Maret pukul 08.00-17.00, stand pameran dibuka untuk umum. Sebanyak 50 lukisan desain motif dan ratusan lembar syair Melayu serta buku karya penemu akan ditampilkan pada pameran tersebut.
"Jadi masyarakat silahkan mengunjungi dan melihat yang akan ditampilkan pada pameran tersebut," kata Siti Kiswati.
Yang menarik dari acara pembukaan nanti adalah, seluruh tamu undangan diwajibkan memakai baju tradisional yakni telok belanga dengan kain sarung corak insang untuk pria. Sedangkan wanita memakai baju kurung dengan kain dan selendang cork insang.
Lebih dari 160 undangan yang terdiri dri orang-orang yang berjasa dalam perjalanan penemu hingga kini dikatakan Siti insyaallah akan hadir. Begitu pula beberapa pejabat baik di Kubu Raya maupun Provinsi Kalbar direncanakan akan hadir untuk ikut serta dalam acara pembukaan.
"Selain itu bagi sekolah dan universitas yang hadir akan memperoleh penyuluhan anti narkoba dan penyuluhan kesehatan sekolah serta informasi kepariwisataan untuk memotivasi anak didik lebih mengenal potensi diri dan lingkungannya," ujarnya. (rob/Harian Berkat)

SIM Masuk Lanud TNI AU

2009-02-12T23:03:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Dalam upaya memberikan pelayanan prima dibidang pelayanan SIM (Surat Izin Mengemudi), Direktur Lalu Lintas Polda Kalbar, Kombes Pol. Drs. Imam Pramukarno, SH, Kamis (12/2) kemarin melakukan terobosan baru dengan memberikan pelayanan SIM masuk lingkungan TNI Angkatan Udara Supadio Pontianak.
Selama pelayanan SIM di Lanud tersebut, jumlah personil TNI AU yang memperpanjang SIM sebanyak 30 orang, terdiri dari 1 Pamen, 3 Pama, 9 Bintara, 15 Tamtama dan 2 PNS, dengan jenis SIM A 2 orang dan SIM C 28 orang.
Pelayanan SIM dilingkungan TNI ini merupakan tindak-lanjut dari Comander Wish Kapolri 10 Oktober 2008 yang lalu, dimana Kapolri telah memerintahkan kepada seluruh Jajaran untuk melakukan kegiatan yang dapat mempererat Tali Silaturahim antara TNI – Polri.
Kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan SIM perpanjangan secara kolektif dapat menghubungi Dirlantas untuk menindak-lanjutinya sebagai tekadnya untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat, tidak bertele-tele dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang ada.
Untuk pelayanan SIM kata Direktur Lalu Lintas, Pihaknya akan terus mempertahankan Standar ISO 9001 – 2000, karena beberapa waktu yang lalu Lembaga Sertirfikasi ISO 9001 : 2000 Bureu Veritas Sertifcation (BVC) telah memberikan Sertifikasi ISO atas keberhasilannya dalam memberikan pelayanan yang diterapkan dengan Standar Sistem Manajemen Mutu pada masing-masing Unit Pelayanan BPKB, Satuan Penerbitan Administrasi Surat Ijin Mengemudi (Satpas) Poltabes Pontianak dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Kalbar.
"Sehingga diharapkan mampu memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.
Pelayanan SIM keliling ini akan dilakukan secara terus menerus dan Mobil SIM Keliling akan mangkal ditempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat atau dilokasi-lokasi yang telah ditunjuk oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan warga.
Dalam pelayanan SIM keliling hanya diberikan kepada pemilik SIM yang masa berlakunya belum berakhir, sedangkan bagi mereka yang memiliki SIM yang telah habis masa berlakunya maka pelayanan SIM akan dilakukan di Kantor Poltabes / Polres, karena yang bersangkutan harus mengikuti ujian teori sebagaimana PP Nomor 44 Tahun 1993. (rob/Harian Berkat)

Lima Permasalahan Drainase di Kota Pontianak

2009-02-10T03:54:00.002-08:00

Pontianak, BERKAT.
Persoalan drainase atau saluran air di Kota Pontianak merupakan salah satu masalah dilema selain persoalan sampah dan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang terkadang menjadi polemik.
Dalam pemaparannya saat Rakerkot DPK Aspekindo Kota Pontianak, belum lama ini, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang menyebutkan lima permasalahan yang sering muncul dalam penataan drainase.
Pertama, belum terintegrasinya sistem drainase yang baik. Kemudian tingginya endapan lumpur yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan drainase. Mengecilnya kapasitas tampung drainase dan pengaliran air akibat cepatnya pembangunan kota. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada serta penyempitan muara-muara saluran primer dikarenakan pola pembangunan kota yang linier dimulai dari pinggiran sungai.
"Akibatnya pengendalian aliran limpasan air cederung mengurangi kapasitas saluran air yang ada sehingga berdampak lemahnya sistem drainase kota," paparnya.
Untuk di Kota Pontianak disebutkannya ada tiga tipe saluran, antara lain saluran primer dengan panjang 97,70 km, saluran sekunder 102, 04 km serta saluran tersier sepanjang 187,36 km.
Namun kondisinya belum maksimal. Hal itu dapat terlihat sering terjadinya banjir yang mengakibatkan kerusakan jalan sehingga pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan biaya perawatan setiap tahunnya.
Untuk luas genangan air dari jumlah wilayah masing-masing, Kecamatan Pontianak Barat menduduki urutan pertama dengan luas mencapai 76,0 persen. Kemudian diikuti Kecamatan Kota 64,4 persen, Kecamatan Pontianak Timur 36,6 persen, Kecamatan Pontianak Selatan 34,5 persen dan yang terakhir Kecamatan Utara dengan luas hanya 26,1 persen.
Karena itu dikatakan Rudi, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan perbaikan, antara lain peningkatan normalisasi saluran primer dan sekunder, peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam penanggulangan banjir serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. (rob/ Harian Berkat)

Renstra Air Bersih Kota Pontianak 2009 - 2014

2009-02-10T03:54:00.001-08:00

Pontianak, BERKAT.
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama yang paling mendasar bagi masyarakat. Di Kota Pontianak, pemerintah melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) berupaya memenuhi kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang ramai tersebut.
Memang diakui kondisi pelayanan masih belum merata terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran kota lantaran jaringan distribusi yang belum maksimal. Terlebih yang menjadi permasalahan mendasar keterbatasan air baku di musim kemarau dikarenakan kondisi intrusi air laut dan perpipaan sudah tua sehingga pada tekanan yang sangat tinggi tingkat kebocoran teknis relatif tinggi. Akibatnya ketersediaan air baku hanya 400 - 500 liter/ detik.
Kondisi eksisting seperti kapasitas IPA terpasang hanya 1.210 liter/ detik sehingga produksi air bersih yang terdistribusi 1.019 liter/ detik. Cakupan pelayanan di tahun 2007 sebesar 72,0 persen. Pelayanan air bersih sebesar 65.927 sambungan. Jumlah penduduk terlayani setara 374.992 jiwa. Dan tingkat kehilangan air sekitar 42 persen.
Dari total kapasitas 1.210 liter/ detik terbagi di tujuh IPA yang terpasang, antara lain IPA I di Jalan Imam Bonjol dengan kapasitas 150 liter/ detik. IPA II 300 liter/ detik, IPA III 110 liter/ detik. IPA IV 300 liter/ detik, IPA V di Selat Panjang berkapasitas 100 liter/ detik, IPA VI berkapasitas 200 liter/ detik, IPA VII di Jalan Kom Yos Sudarso dengan kapasitas 50 liter/ detik.
Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pengembangan sistem air bersih sesuai rencana pembangunan usaha PDAM Kota Pontianak 2006 - 2010 dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat akan bersih.
Upaya yang dilakukan antara lain penurunan dan pengendalian kehilangan air bersih seperti penggantian meter pelanggan secara berkala, penggantian pipa dinas, pembentukan blok pengendalian kehilanga air bersih serta rehabilitasi pipa sekunder/ tersier.
Sedangkan di optimalisasi kapasitas air baku, antara lain penggantian pipa transmisi air baku berdiameter 600 milimeter, pembuatan river crosing Sungai Ambawang dan Sungai Kapuas dan pemasangan katodic protection.
Begitu pula dengan optimalisasi kapasitas produksi. UP Rating IPA nomor 4 ditingkatkan menjadi 360 liter/ detik dari 300/ liter/ detik. Perbaikan peralatan instalasi eksiting, penggantian pompa air baku dan air bersih serta pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/ detik.
Pada kapasitas distribusi dilakukan peningkatan seperti penambahan pipa transmisi air bersih berdiameter 800, 600 dan 400 milimeter. Penambahan pompa distribusi serta pengadaan dan pemasangan meter induk distribusi.
Pemerintah juga melakukan pengembangan jaringan distribusi dengan membuat jaringan pipa distribusi primer berdiameter 400, 300, 250 dan 200 milimeter serta pembuatan jaringan pipa distribusi sekunder/ tersier berdiameter 50 dan 100 milimeter.
Diharapkan dengan upaya peningkatan pelayanan tersebut akan dapat menambah sambungan baru sebanyak 15.541 unit. Sehingga pemenuhan akan air bersih dapat tercapai dalam rangka mewujudkan visi misi Pontianak Kota Khatulistiwa yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pembangunan. (rob/Harian Berkat)

Kalbar Menunggu Gelar Pahlawan Nasional 7 Tokoh

2009-02-10T03:54:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Sejak tahun 1999 hingga kini Kalimantan Barat masih menunggu proses pemberian gelar pahlawan nasional dari pemerintah pusat terhadap tujuh tokoh pejuang yang telah rela membela dan mempertahankan kemerdekaan pada zaman dahulu.
"Pada saat itu, kami telah usulkan delapan tokoh. Hanya satu yang berhasil mendapatkan gelar pahlawan nasional yakni Raden Setia Tumenggung, pahlawan dari Melawi," ungkap Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Kalbar, Dra. Lisyawati Nurcahayani, M.Si melalui Dra. Juniar Purba peneliti sejarah kepada BERKAT kemarin.
Ketujuh tokoh pejuang yang diusulkan bersama Raden Setia Tumenggung pada 4 Maret 1999 lalu itu antara lain Pangeran Nata Kesuma, Rahadi Oesman, Bardan Nadi, Alianyang, Apang Semangai, Sultan Sy. Abdurrachman Alkadri dan Pangeran Anom.
Kendalanya dikatakan Juniar belum adanya bukti dan sumber pendukung dari calon pahlawan yang diusulkan. Karena itu sejumlah instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPSNT dan Biro Sosial Setda Kalbar yang tergabung dalam Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) berupaya untuk mencari dan menelusuri terus bukti dan sumber pendukung serta sosialisasi yang kemudian diajukan lagi ke pusat dimana Depsos dan LIPI ikut berperan dalam pemberian gelar pahlawan nasional.
Namun demikian, pemerintah pusat telah memberikan penghargaan berupa bintang Nararya kepada tujuh tokoh tadi.
Pengusulan gelar pahlawan nasional ini selain dikarenakan Kalimantan Barat yang belum ada pahlawan nasionalnya, juga melihat dari jasa-jasa mereka baik dari bentuk perjuangannya maupun pengabdiannya.
Sejumlah kriteria ditetapkan untuk pengusulan tersebut antara lain yang bersangkutan warga negara Indonesia, telah meninggal dunia serta rekomendasi dari Gubernur selaku ketua BPPD.
"Karena itu seraya menunggu proses, sejumlah jalan di Kalbar diberi nama para pejuang Kalbar dalam rangka mengenang jasa-jasanya," tuturnya. (rob/Harian Berkat)

Jasa Konstruksi, Mitra Pemerintah Buka Peluang Kerja

2009-02-08T05:29:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Pemerintah Kota Pontianak memberikan apresiasi dengan menjamurnya sejumlah jasa konstruksi atau asosiasi yang berperan serta dalam pembangunan dan perkembangan kota.
"Mereka adalah mitra pemerintah. Apalagi mereka berperan membuka lapangan pekerjaan yang saat ini dirasakan sangat terbatas. Harus diakui pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengisi pembangunan," kata Kepala Bappeda Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang.
Rudi mewakili Walikota Pontianak, Sutardmidji, SH, M.Hum membuka Rakerkot DPK Aspekindo Kota Pontianak, Sabtu (7/2) di Hotel Kartika.
Dalam Rakerkot tersebut hadir para pengurus dan anggota DPK Aspekindo Kota, DPP Aspekindo Kalbar serta sejumlah asosiasi.
Dikatakan Rudi, PDRB dari sektor jasa konstruksi bangunan menempati urutan ketiga dalam memacu perekonomian kota yakni sekitar 20 persen setelah sektor perdagangan dan jasa yang mencapai 22 persen serta pertanian.
Meskipun menempati urutan kedua dengan peluang kerja hingga mencapai 147 ribu orang, akan tetapi disektor ini sangat rentan akan kemiskinan dibandingkan sektor jasa konstruksi bangunan yang menempati urutan ketiga.
"Karena peluang kerja yang terserap justru lebih besar hingga puluhan ribu orang," ungkapnya.
Dia mencontohkan Aspekindo Kota Pontianak yang memiliki anggota 134 pengusaha jasa konstruksi. Dia mengkalkulasikan kalau satu jasa konstruksi tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk 10 orang. Sehingga tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.340 orang. Belum lagi, ketika mereka mengerjakan pekerjaan milik pemerintah atau swasta.
"Jadi dapat dibayangkan dalam per harinya. Ribuan tenaga kerja yang terserap," ujarnya.
Karena itu, dia mengharapkan Aspekindo lebih berperan aktif dan memberikan kontribusinya yang besar dalam mengisi pembangunan di Kota Pontianak secara profesional.
Sementara itu, Ketua DPK Aspekindo Kota Pontianak, Ir. Werry Syahrial menyebutkan rakerkot yang dilaksanakan membahas berbagai program yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.
"Untuk itu yang belum terlaksanakan di tahun sebelumnya diharapkan akan dapat terealisasi di tahun 2009 ini," katanya.
Dia menyebutkan ada tiga program prioritas Aspekindo di tahun 2009, antara lain, pihaknya berusaha menarik dana-dana APBN dan luar negeri untuk pembangunan Kota Pontianak serta penataan drainase dan PKL.
Untuk drainase dan PKL, pihaknya akan melakukan studi banding ke Medan, Yoyakarta dan Kuching Malaysia.
Seperti PKL, menurutnya harus ada penataan yang teratur dan managarial sehingga tidak terkesan merusak pemandangan kota.
"Sebab kontibusinya justru sangat besar bagi perekonomian kota. Jadi bukannya diberanguskan dan dimusuhi," tegasnya.
Begitu pula dengan drainase yang dinilai belum maksimal, Aspekindo berusaha memberikan masukan ke Pemerintah Kota Pontianak. Minimal dapat mengurangi dampak dari kerusakan jalan. (rob/ Harian Berkat)

Warisan Soedarso, Sang Dokter dan Pejuang

2009-02-06T05:33:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Nama dr. Soedarso tak asing ditelinga masyarakat Kalbar. Namanya diabadikan disebuah rumah sakit terbesar di Kalbar milik pemerintah dengan sebutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso yang terletak di Jalan dr. Soedarso perbatasan Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.
"Penghargaan itu diberikan atas pengabdian dan jasa beliau pada sebelum dan sesudah kemerdekaan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalbar," kata Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Kalbar, Dra. Lisyawati Nurcahayani, M.Si melalui Dra. Juniar Purba, M.Si Peneliti Sejarah BPSNT.
Dalam tulisannya yang berjudul Jurnal Sejarah dan Budaya Kalimantan, Juniar menceritakan bentuk perjuangan yang diberikan tokoh pejuang dan sosial yang memiliki nama lengkap dr. Mas Soedarso tersebut.
Tokoh kelahiran 29 November 1906 di Pacitan Jawa Timur ini merupakan anak ke-7 dari 12 bersaudara yang lahir dari pasangan R. Atmosoebroto dan Oemimackminatun.
Usai menamatkan pendidikan di School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) dengan menyandang gelar dokter tahun 1931, Soedarso pun mengabdikan dirinya ke sejumlah daerah di Indonesia antara lain Semarang, Muntilan, Boyolali, Benteng, Pulau Selayar di Sulawesi Selatan dan Surabaya.
Dan di tahun 1938, dia ditugaskan ke Pontianak sebagai pelayan kesehatan masyarakat, yang merupakan permulaan pengabdiannya di Kalbar. Pada saat itu kondisi Pontianak masih sepi. Sehingga timbullah berbagai ide pemikirannya untuk mengangkat derajat ksehatan dan SDM yang masih tertinggal.
Pada tahun 1942, tentara Jepang menduduki sejumlah daerah di Kalbar. Peperangan dengan tentara sekutu tak terelakan. Korban jiwa berjatuhan. Penyakit seperti kolera menyebarkan virusnya. Jepang pun mulai panik. Ketika itu terdapat 8 dokter di Kalbar antara lain dr. Sunaryo, dr. Agusdjam, dr. Ismail, dr. Ahmad Diponegoro, dr. Zakir, dr. Rubini, dr. Soedarso serta dr. Salekan.
Nasib malang menimpa dokter lainnya. Tentara Jepang menculik dan membunuhnya. Sedangkan dr. Soedarso dan dr. Salekan tidak diketemukan.
Pada saat itu dr. Soedarso sedang bertugas di pedalaman Sanggau. Mengetahui aksi penculikan Jepang, masyarakat setempat membantu menyembunyikannya. Dikarenakan, beliau telah banyak membantu di antaranya pemberian bantuan seekor sapi sebagai bentuk perhatian Soedarso dalam rangka perbaikan gizi.
Namun, usai Perang Dunia II di zaman pemerintahan Belanda tahun 1945, bersama dua rekannya, ia ditangkap dan di tahan di Penjara Sui Jawi. NICA melihat dr. Soedarso yang merupakan tokoh politik yang kala itu Ketua PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia) sangat berbahaya. Dikarenakan telah memimpin rapat umum di lapangan Kebon Sayoek untuk menolak kedatangan NICA dan harus mengakui kedaulatan Pemerintahan RI yang sah. Namun, akhirnya mereka dibebaskan tanpa syarat.
Dari usulan dia jugalah, Kalbar akhirnya diterima menjadi sebuah provinsi pada tahun 1957. Dan tahun 1958, ia diangkat sebagai anggota Dapernas (Dewan Perencana Nasional) perwakilan Kalbar. Tahun 1960, dia juga dipilih menjadi anggota MPRS oleh DPRD Tk I. Tahun 1953 ia diangkat juga menjadi Direktur Rumah Sakit Bersalin Pontianak.
Pengabdiannya di bidang sosial dan kesehatan telah banyak menuai hasil. Berbagai sekolah dirintisnya antara lain Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas dan Sekolah Juru Kesehatan.
Banyak yang telah menjadi tauladan dari seorang Soedarso yang patut menjadi contoh.
"Bukan kekayaan melainkan ilmu yang diwariskan bapak. Yakni kerja keras dan membantu bagi yang membutuhkan tanpa ada rasa pamrih," kata Ny. Hartati Soedarso istri dr. Soedarso ketika di temui BERKAT di kediamannya.
Dari wajah ibu yang telah menginjak usia 86 tahun ini terpancar rasa bangga akan apa yang telah diperjuangkan sang suami. Terlebih 2 di antara 7 anak-anaknya mengikuti jejak sang ayah menjadi dokter. Seperti dr. Sri Astuti Suparmanto, M.Sc, Ph yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kesehatan Kalbar. (rob/Harian Berkat)

Pang Suma, Panglima Perang dari Meliau

2009-02-06T05:28:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.

Kegigihan seorang Pang Suma melawan tentara Jepang pada tahun 1945 telah membakar semangat masyarakat Kalbar yang lain ketika itu untuk mengusir penjajahan Jepang.
Informasi kematian salah satu pejuang Kalbar dan Panglima Perang ini, tidak menyurutkan para anggota Perang Majang (pasukan pimpinan Pang Suma) saat itu untuk melanjutkan perjuangan.
Mereka justru bergelora untuk mengusir Jepang dari Bumi Kalimantan Barat. Seperti di Ngabang yang dipimpin Panglima Batu, di Sanggau oleh Panglima Burung serta di Ketapang oleh Panglima Banjing dan Pang Layang.
"Mereka lakukan agar Jepang mengakhiri kekejamannya dan pergi dari Kalbar," tutur Peneliti Sejarah pada Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Kalbar, Dra. Juniar Purba.
Pang Suma adalah tokoh pejuang dari suku Dayak yang tinggal di Dusun Nek Bindang di tepian Sungai Kapuas Desa Baru Lombak Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
Anak ke-3 dari 6 bersaudara ini memiliki nama asli Bendera bin Dulung. Namun ada pula yang menyebutnya Menera. Arti nama Pang Suma sendiri adalah Bapak si Suma. Panggilan dengan mengguakan Pang merupakan satu kebiasaan penduduk setempat memanggil nama orang tua dengan menyebut nama anaknya yag paling besar. Ini dikarenakan agar lebih sopan daan hormat dari pada menyebut nama langsung orang tersebut.
Menjelang akhir hayatnya, ia telah mendapatkan pertanda buruk. Ujung Nyabur (pedang) yang dimilikinya patah, sebelum ia menyerbu markas Jepang di Kantor Gunco (Camat) Meliau pada 17 Juli 1945.
Pertanda itu pun menjadi kenyataan. Sebuah peluru menembus pahanya yang konon merupakan rahasia kekuatan dari Panglima Perang ini. Namun, disaat menahan kesakitan itu, ia sempat berpesan kepada rekan seperjuangannya yang membopongnya dari lokasi perang.
"Tinggal aja aku disito uda nada aku to idop lagi, pogilah kita, maju terus berjuang," pesan Pang Suma dalam bahasa Dayak seperti yang dikutip dari "Pangsuma Riwayat Hidup dan Pengabdiannya" yang artinya tinggalkan saja saya di sini saya tidak bisa hidup lagi pergilah kamu maju terus berjuang.
Perjuangannya adalah pengorbanan yang patut dijadikan berikan apresiasi bagi masyarakat Kalbar dan pemerintah meskipun dia dan keluarganya tidak mengharapkan imbalan apapun.
Namun, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan pengorbanan pahlawannya. Sehingga tentunya patut diberikan. Dan generasi mendatang wajib mencontoh dan mengambil hikmah yang telah dikorbankan Pang Suma dalam membela bangsa dan tanah air. (rob/Harian Berkat)

Pupuk Sekam Padi Bernilai Ekonomis

2009-02-06T05:16:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
"Sudah saatnya pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai." Motto itu menjadi bagian hidup Suparjo menjalankan usahanya didalam mengolah limbah atau sampah.
Sekam padi yang dinilai sebagian masyarakat limbah yang tak terpakaikan, namun menurutnya adalah barang yang memiliki manfaat dan bernilai ekonomis.
Sejak tiga tahun lalu, selain sampah organik seperti sayur mayur dan buah-buahan, dia pun mengolah sekam padi untuk dijadikan pupuk sebagai median penyubur tanaman.
Tak mengherankan tanaman hias yang dijualnya tumbuh subur. Lantaran median yang dipakai adalah pupuk dari sekam padi.
Untuk mendapatkan sumber bahan baku, baginya tidak sulit. Dia pun membelinya dari sejumlah tempat penggilingan padi yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya.
"Harganya tidak terlalu mahal. Untuk 10 kilogram sekitar Rp3 ribu," ungkap Suparjo.
Proses pengolahannya tidak berbeda jauh dengan pengolahan sampah organik. Setelah melalui penghancuran dengan mesin pencacah, sekam padi itu pun diperam alias difermentasi yang ditutupi terpal.
Dan sebagai pengurai bakteri, ia pun mencampurinya dengan IM4/ Dectro dengan perbandingan yang setara. Dalam proses pengolahan pupuk sekam padi ini diperlukan waktu sekitar satu bulan, lebih lama dari pengolahan sampah organik yang memakan waktu dua minggu.
Dalam sebulan ia rata-rata dapat memproduksi hingga tiga kali dengan sekali produksi 1 ton yang dibantu enam orang pekerja tetap dan beberapa siswa magang yang belajar pembuatan pupuk di tempatnya.
"Sebenarnya bisa lebih. Tapi karena keterbatasan tempat kita hanya bisa rata-rata tiga kali saja," tuturnya.
Setelah satu bulan, tahap packaging dilakukan dengan mencantumkan alamat lengkap tempat pembuatannya. Dan harga yang dijual pun sangat terjangkau yakni Rp 3 ribu per dua kilogram per bungkus.
Cukup lumayan yang dilakukan Suparjo, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp 2 juta, ia berhasil mengembangkan usahanya di ternak ayam dan menjual tanaman hias.
"Hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak. Itu yang terpenting bagi saya," katanya merendah.
Harapannya, usaha yang dilakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bermanfaat dan pembelajaran bagi masyarakat yang lain ditengah krisis global zaman sekarang. (rob/Harian Berkat)

Pembangunan Lantamal Antisipasi Polemik Indonesia - Malaysia

2009-02-05T05:53:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Kondisi perairan Kalbar yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia menimbulkan rasa khawatir dari pihak Angkatan Laut. Pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) pun direncanakan di Kalbar guna mengantisipasi timbulnya polemik yang sering terjadi.
"Memang salah satu strategi pembangunan Lantamal ini tentunya berdasarkan analisis demikian," kata Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV, Laksamana Pertama S.M. Darojatim di Lanal Pontianak, kemarin.
Lebih lanjut Darojatim menyebutkan pembangunan Lantamal berkaitan juga dengan pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia yang berdekatan dengan Kalbar.
"Jadi semuanya akan kita sinkronkan. Berbatasan dengan negara mana-mana saja Kalbar," ujarnya.
Meskipun dia belum dapat memastikan jadwal pembangunan Lantamal, namun tetap menjadi skala prioritas dalam program jangka panjang. "Karena kita harus mengerti betul sebab kemampuan anggarannya harus dibagi untuk kebutuhan yang lain," tuturnya.
Karena itu dia meminta Pemda, masyarakat dan pers berperan aktif dalam rencana pembangunan Lantamal. Sebab menurutnya potensi kerawanan di perairan Kalbar sangat tinggi dari semua aspek.
Direncanakan pembangunan Lantamal terletak di Kuala Mempawah. Sebanyak 58 fasilitas akan dibangun baik di bidang kesehatan, pendidikan, militer, komunikasi dan informasi, olahraga dan sebagainya.
Kehadiran Darojatim di Pontianak sebagai Inspektur Upacara dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Danlanal Pontianak dari Kolonel Laut (P) Taufik Harun kepada Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo.
Tampak hadir Wagub Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, Wakil Walikota, Paryadi, Komandan Korem 121 ABW Kolonel Nukman Kosasih, Kepala Pelindo Cabang Pontianak Amris Bahar serta pengusaha muda Raja Sapta Oktohari.
Selain itu, para Danlanal di jajaran Lantamal IV yakni Danlanal Batam, Ranai, Tarempa, Dabo Singkep dan Tanjung Balai Karimun. Begitu pula Danlanudal Matak dan TPI, Kafasharkan Mentigi, Aslog, Asintel, Aspers serta Asrena.
Danlanal Pontianak yang baru Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo sebelumnya menjabat Danlanudal Juanda Surabaya. Pria kelahiran 13 Oktober 1962 ini memulai karirnya di Denma Kodikal tahuyn 1984. Lulusan Dikreg Seskoal angkatan 2000 ini kemdian bertugas di Copil FLT II Ron 800, Pasiopslat Ron 800, Dan Flt II Ron 600, Dan Ron 600, Dan Ron 800, Danlanudal TPI, Dansatudarmabar serta Dan Wing Udara.
Sementara itu sambil menunggu penugasan lebih lanjut, Kolonel Laut (s) Taufik Harun ditempatkan pada Pamen di Armabar. Lulusan Sesfung Sewskoal TNI Angkatan V tahun 2001 ini merupakan Danlanal terlama di Indonesia. Putra asli Pontianak yang lahir pada 28 Maret 1958 ini telah menjabat sejak 12 April 2004 - 5 Februari 2009.
Berbagai penugasan telah diembannya antara lain Ps. Kaur Standarisasi Bagsus Setumal, Kasubag Binminu Bagsus Setumal, Kasubag Lahta Bagsus Setumal, Kataud Setumal, Palaksa Lanal Pontianak, Kasetum Lolinlamil dan Dandemako Kolinlamil. (rob/ Harian Berkat)

Sertijab Danlanal, Taufik Diganti Trikora

2009-02-05T05:43:00.001-08:00

Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo
Lahir 13 Oktober 1962
Penugasan : Copil FLT II Ron 800, Pasiopslat Ron 800, Dan Flt II Ron 600, Dan Ron 600, Dan Ron 800, Danlanudal TPI, Dansatudarmabar, Dan Wing Udara serta Danlanudal Juanda Surabaya.
Kolonel Laut (s) Taufik Harun
Lahir 28 Maret 1958
Penugasan: Ps. Kaur Standarisasi Bagsus Setumal, Kasubag Binminu Bagsus Setumal, Kasubag Lahta Bagsus Setumal, Kataud Setumal, Palaksa Lanal Pontianak, Kasetum Lolinlamil, Dandemako Kolinlamil serta Danlanal Pontianak.

Pontianak, BERKAT.
Serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Angkatan Laut (Danlanal) Pontianak, dari Kolonel Laut (s) Taufik Harun kepada Kolonel Laut (P)Trikora Hardjo, hari ini Kamis (5/2) akan berlangsung di Lanal Pontianak. Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama Sri Muhammad Dorodjatin bertindak selaku Inspektur Upacara.
Direncanakan akan hadir sejumlah pejabat teras Lantamal seperti para Assisten IV, Komandan Lanal di jajaran Lantamal IV, Kafas Harkan Mentigi, Lanudal Tanjungpinang dan Matah, Muspida tingkat I dan II serta institusi kemaritiman.
Taufik yang menjabat dari tanggal 12 April 2004 - 5 Februari 2009 ini, akan ditempatkan di Pamen Armabar (Armada Barat) sambil menunggu penempatan lebih lanjut.
Taufik mengatakan pergantian dirinya dalam rangka pemutasian yang wajar. Terlebih lagi dirinya paling terlama di Indonesia menjabat Danlanal.
Dia pun berpesan kepada Danlanal yang baru, bahwa koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemda tingkat I maupun II lebih ditingkatkan.
Selain itu dia pun memberikan PR kepada Danlanal Trikora yakni dalam pengamanan perairan Kalbar.
"Terutama di wilayah perbatasan seperti di Tanjung Dato," ujarnya.
Sementara itu, Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo memastikan tetap akan melanjutkan apa yang telah dijalankan Danlanal sebelumnya.
"Saya lihat pak Taufik kinerjanya cukup bagus dan sukses dalam penanganan di laut. Apalagi beliau putra daerah. Jadi sudah mengenal situasi dan kondisi daerah," ujarnya mantan Danlanudal Juanda ini
Karena itu dia tak meragukan kemampuan rekannya itu selama memimpin sebagai Danlanal Pontianak selama ini. (rob/ Harian Berkat)

Pemprov Didesak Keluarkan Izin Pemeriksaan

2009-02-05T05:43:00.000-08:00

Kubu Raya, BERKAT.
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Kubu Raya mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD KKR yang terlibat kasus Yayasan Bestari (YB).
"LAKI Kubu Raya dalam waktu dekat berencana mendatangi Kajati dan Pemda Provinsi Kalbar untuk mengklarifikasi surat izin pemeriksaan yang semakin kabur," kata Ketua Umum LAKI KKR, Bambang Sridadi, SH yang didampingi beberapa pengurus.
Dikatakannya, LAKI melihat proses hukum masih dirasakan setengah-setengah terhadap anggota DPRD Kubu Raya pindahan Kabupaten Pontianak yang terlibat kasus YB. Sebab selama ini LAKI cukup konsen mengikuti perkembangan penegakkan proses hukum yang terjadi di tubuh DPRD Kabupaten Pontianak periode 1999 - 2004.
Hal ini dalam rangka menyikapi partisipasi masyarakat yang menyampaikan hal tersebut ke LAKI KKR untuk segera dibongkar kasus penyelewengan uang rakyat.
"Kejaksaan harus berkomitmen menegakkan hukum seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi," tegas Bambang.
Dan ditegaskannya, LAKI akan mengawal kasus ini sampai tuntas bahkan bahkan jika dianggap perlu akan menghadirkan KPK untuk mengungkapkan kelanjutannya.
Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih para caleg yang tersangkut dengan kasus Yayasan Bestari ini. KKR harus bersih dan bebas dari unsur KKN. Apalagi sebagai kabupaten yang baru terbentuk harus memiliki wakil rakyat yang dapat dipercaya. (rob/Harian Berkat)

Dewan Minta Polisi Usut Guru Calo CPNS

2009-02-04T02:24:00.001-08:00

Kubu Raya, BERKAT.
DPRD Kabupaten Kubu Raya menyayangkan dan menyesalkan adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh seorang guru dari Kota Pontianak dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya.
"Meskipun Pansus CPNS sudah dibubarkan, akan tetapi kita minta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Dari pengusutan yang dilakukan itulah nantinya akan dapat diketahui sumber mafia CPNS," tegas Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS kepada BERKAT kemarin di ruang kerjanya.
Pengusutan ini dia tegaskan harus sampai tuntas, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam yang ada di Kubu Raya. Karena itu diperlukan cross chek. Terhadap yang bersangkutan, dia menegaskan harus bertanggung jawab.
Kendati dia belum bisa memastikan adanya indikasi calo-calo yang lain, namun bakal dipastikan akan terungkap kalau dilakukan pengusutan hingga tuntas.
"Pemkab Kubu Raya juga harus pro aktif menelusuri benang merah yang dibuat oleh oknum guru dari Kota Pontianak ini," katanya.
Dia pun memastikan kalau pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian serta memback up pihak-pihak yang ada di Kota Pontianak.
Begitu pula dengan DPRD Kota Pontianak yang menyayangkan kasus tersebut yang dilakukan oleh seorang guru. Terlebih lagi dia bertugas di Kota Pontianak, sehingga bukan ranahnya untuk ikut campur dalam mekanisme penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya.
"Seharusnya di era reformasi, hal-hal seperti ini jangan dilakukan. Karena itu instansi terkait harus memanggil guru yang bersangkutan," kata anggota Komisi D Kota Pontianak, Budi Sayogio yang dihubungi BERKAT via telepone selulernya.
Menurutnya, proses rekrutmen harus dilakukan secara jujur dan murni tanpa adanya unsur KKN. Kasihan mereka yang tidak punya uang tapi memiliki SDM lebih tidak berhasil lolos pada penerimaan CPNS.
Pun demikian, dia meminta agar persoalan ini dapat dilihat secara obyektif dengan melakukan cek dan croschek. Apa benar guru tersebut melakukan percaloan dalam penerimaan CPNS. (rob/Harian Berkat)

Hari ini Sertijab Kapolda di Jakarta

2009-02-04T02:18:00.001-08:00

Nama : Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing
Pendidikan : Akpol (1975), Sekopol (1984), PTIK (1986), Sespim Pol ( 1994), Seskogab (1999).
Jabatan : Kadit Serse Polda DIY (1997-1999), Pamen Mabes Polri (1999)
Kapolwil Kepulauan Bangka Belitung-Sumsel (2001-2003)
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2004) ,
Sekretaris Lembaga Akpol (2007), Direktur Akademik Akpol (sekarang)

Pontianak, BERKAT.
Hari ini Rabu (4/2), Brigjen Pol Raden Nata Kesuma akan mengakhiri jabatannya selaku Kapolda Kalbar setelah menjabat sembilan bulan sepuluh hari. Nata Kesuma akan digantikan oleh Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing.
Namun, serah terima jabatan (sertijab) tersebut tidak dilakukan di Pontianak melainkan di Mabes Polri Jakarta. Dan Kapolda Kalbar yang baru Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing akan tiba di Pontianak esok harinya, Kamis (5/2) pukul 07.30 WIB yang akan disambut dengan acara ritual adat tepung tawar di Bandara Supadio.
Pada pukul 10.00, Erwin Lumban akan menerima laporan kesatuan dari pejabat lama yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima ibu asuh Polwan.
Seperti pergantian Kapolda yang lalu, pada siang harinya akan dilakukan tradisi parade perpisahan Nata Kesuma dengan jajaran Polda Kalbar di lapangan Mapolda Kalbar. Sedangkan malam harinya pisah sambut Nata Kesuma dan Lumban Tobing.
Dan keesokan harinya, Jumat (6/2), Kapolda Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing akan melaksanakan tugas perdananya dengan memberikan pengarahan kepada para perwira dan jajaran Polda Kalbar.
Pergantian Kapolda dinilai sejumlah pihak termasuk yang paling cepat yakni 9 bulan 10 hari. Sehingga tak mengherankan muncul berbagai isu bahwa pergantian tersebut terkait dengan atensi Kapolri yang tidak dijalankan Nata Kesuma.
"Tidak benar itu. Pergantian ini dalam rangka penyegaran dan dikarenakan beliau sudah memasuki masa pensiun pada bulan Juni mendatang," tegas Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW.
Apalagi selama masa kepemimpinan Nata Kesuma banyak menunjukan peningkatan prestasi kerja. Dimana penanganan sembilan atensi Kapolri meningkat seperti penanganan judi, illegal logging, premanisme dan sebagainya.
Jadi menurutnya hal itu wajar-wajar saja terjadi di lembaga besar seperti Polri. Apalagi penggantinya pun juga pernah menempati jabatan yang sama yakni Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Nata Kesuma sambil menunggu masa pensiunnya, ditempatkan di staf, Staf Ahli Kapolri (Sahli).
Suhadi juga mengungkapkan seiring pergantian Kapolda, sering terjadi penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dengan mengaku sebagai ajudan Kapolda yang baru. Karena itu dia meminta masyarakat untuk mewaspadainya.
"Masyarakat jangan cepat percaya. Itu penipuan dengan motif untuk mendapatkan uang," tegas Suhadi. (rob/ Harian Berkat)

Sindikat Penyelewengan DAK 2008 Akan Dibongkar

2009-02-04T02:18:00.000-08:00

Kubu Raya, BERKAT.
Sindikat jaringan penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2008 bagi 52 sekolah dasar di Kubu Raya dengan nilai total Rp4,5 miliar akan dibongkar.
Tekad itu terungkap saat pertemuan antara Komisi D DPRD Kubu Raya dengan CV Habibi Putra Mahkota, Selasa (3/2) di Gedung DPRD Kubu Raya.
Dalam pertemuan itu, Komisi D langsung dipimpin Mustafa MS selaku Ketua Komisi dan didampingi beberapa anggota. Sedangkan CV Habibi Putra Mahkota oleh Sy. Usman Almuthahar.
"Sebab hal ini menyangkut kepentingan generasi bangsa. Karena itu harus dibongkar dan diusut tuntas," kata Sy. Usman.
Dia pun menggambarkan jaringan pengggunaan DAK 2008 yang disalurkan ke-52 SD di Kubu Raya yang berpeluang terjadinya penyimpangan. Dinas Pendidikan menempati urutan paling atas kemudian dibawahnya Kepala Bidang TK/SD, KUPT dan sekolah.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, dia menemukan berbagai kejanggalan dan penyimpangan. Antara lain tidak satu sekolah pun memiliki buku petunjuk teknis (juknis). Padahal dalam Permendiknas Nomor 10 tahun 2008 buku juknis tersebut wajib dimiliki sekolah sebagai acuan untuk penggunaan DAK yang bernilai Rp 250 juta/ sekolah.
"Hasil temuan kami, tidak satu pun dari 101 sekolah se-Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya yang memegang buku juknis. Ini sangat aneh. Padahal kegiatan ini swakelola yang harus dikerjakan sendiri pihak sekolah," katanya.
Selain itu, dalam buku petunjuk buku komite, disebutkan dewan komite adalah penentu dalam penggunaan anggaran apapun di sekolah seperti DAK atau BOS. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak tahu padahal mereka memiliki hak. Dan yang berperan selama ini kepala sekolah.
"Itu pun baru dari sisi administrasi. Belum dari pengadaannya," katanya lagi.
Dia menuturkan, namanya saja untuk tahun 2008, akan tetapi pengadaaan barang seperti buku dan komputer atau laptop pada tahun 2009. Menurut ketentuan, batas terakhir adalah 31 Desember 2008.
Bahkan, ditemukan adanya pengakuan pihak sekolah harus menyetor uang senilai Rp 90 juta kepada KUPT untuk pengadaan. Seperti yang terjadi di SD 15, 19, 26 dan MIS Ikhwani Kecamatan Teluk Pakedai. Sedangkan di Desa Seruat disebutkan dananya bukan bersumber dari DAK akan tetapi DAU.
"Ini semua sudah pembohongan publik. Hampir dipastikan 99 persen penggunaan DAK 2008 di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya bermasalah," ungkap Sy. Syechan Wakil Direktur CV Habibi Putra Mahkota.
Penjelasan itu membuat anggota Komisi D terkejut. Mereka berjanji akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasannya.
"Jangan main-main dengan DAK ini. Karena ini dana rakyat. Akan kita bicarakan dengan Diknas dimana letak penyimpangannya," tegas Mustafa.
Dia pun mengaku baru kemarin mendapatkan buku juknis tersebut. Padahal selama ini sudah diminta akan tetapi tidak pernah mendapatkannya.
Dan dia juga heran dengan sikap Diknas yang beberapa waktu lalu menjamin bakalan tidak ada penyimpangan. "Dan kami menjamin tidak ada kepentingan sesaat dalam penggunaaan DAK," tegas Mustafa. (rob/Harian Berkat)

Guru di Pontianak Calo CPNS KKR

2009-02-04T02:08:00.001-08:00

Pontianak, BERKAT.
Isu KKN dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya (KKR) bukanlah isapan jempol belaka. Kali ini yang melakukan adalah seorang guru SMP Negeri 17 Pontianak yang menjadi calo.
Guru yang berinisial Sp ini telah menerima uang DP masing-masing senilai Rp 10 juta dari 4 orang peserta CPNS yang ikut melamar di Kubu Raya beberapa waktu lalu.
Dari bukti setiap kuitansi yang bermeterai Rp 6 ribu yang didapat BERKAT, tercantum banyaknya uang Rp 10 juta untuk pembayaran DP CPNS Kubu Raya. Jika tidak terjaring DP dikembalikan utuh. Pontianak, 25 September 2008.
Namun, Sp tak mengakui kalau apa yang dilakukannya untuk meloloskan para peserta CPNS untuk di Kubu Raya sebab dirinya bertugas di Kota Pontianak.
"Saya hanya iseng-iseng saja. Tak ada maksud saya untuk ikut campur penerimaan CPNS di Kubu Raya," katanya.
Sebab dirinya tidak memiliki wewenang dan relasi di Kubu Raya untuk lakukan itu. Dia mengaku hanya membantu dalam doa saja. Terlebih empat orang yang dijanjikannya tidak memiliki formasi di Kubu Raya.
Dari empat orang tersebut, berlatar belakangkan pendidikan setingkat SMA, sedangkan yang satu orang lagi sarjana agama.
Disebut-sebut yang terakhir lolos dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya. Diduga kuat, berkat adanya uang pelicin yang diberikannya.
Namun, Sp membantah kalau satu di antara empat orang tersebut ada yang berhasil lolos terima PNS di Kubu Raya.
"Tidak ada yang diterima. Karena formasinya tidak ada," tegasnya.
Hal ini justru bertentangan dengan komitmen yang dilontarkan Pj. Bupati KKR, Drs. Kamaruzzaman, MM beberapa waktu lalu.
Dia menjamin tidak ada satupun pejabat atau pun staf di Kubu Raya yang melakukan KKN untuk penerimaan CPNS.
"Kalau pun ada bisa saja karena itu kesalahan administrasi," jelasnya. (rob/Harian Berkat)

Palsukan SK, Oknum Guru Dipecat

2009-02-04T02:08:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Lantaran dinilai telah memalsukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Plt kepala sekolah, seorang oknum guru SMK Sultan Syarif Abdurrachman (SSA), Budiarto, ST akhirnya dipecat dari tempatnya mengajar.
SK yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2008 dan ditanda tangani Ketua Yayasan Idrus H Ismail itu menyebutkan bahwa pengangkatan Budiarto dikarenakan Kepala Sekolah Definitif sedang cuti mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa terhitung 10 Januari - 30 Juni.
"Padahal kepala sekolah definitif pada saat itu masih tetap bertugas seperti biasa," kata Pengurus Yayasan DDI SMK SSA, Nurhasanah Samad, SP kepada BERKAT kemarin.
Tak hanya itu, Budiarto juga memalsukan SK pengangkatan bendahara sekolah yang menurut Nurhasanah seharusnya tidak memiliki wewenang karena statusnya Plt. Sementara bendahara sekolah masih aktif menjabat.
Adapun motif pemalsuan yang dilakukan Budiarto tidak lain untuk mencairkan uang milik sekolah senilai Rp 30 juta dengan menggandakan rekening sekolah atas nama sekolah.
Namun, aksinya kepergok Monitoring Yayasan sekaligus bendahara sekolah, Evi Firdaus dan Nurhasanah Samad yang juga Ketua Komite sekolah.
"Jadi dasar itulah pihak yayasan memberlakukan peraturan dengan menon aktifkan yang bersangkutan," kata Nurhasanah.
Karena itu ditegaskan Evi Firdaus, tidaklah benar kalau yang bersangkutan korban pemecatan seperti yang diberitakan di salah satu media lokal.
"Sebab yayasan melakukan pemecatan melalui proses dan pertimbangan yang diyakini mempunyai dasar kuat," ujarnya.
Nurhasanah menceritakan kalau kejadian itu terungkap ketika dirinya curiga saat Budiarto kasak kusuk mencari stempel sekolah pada tanggal 15 Agustus 2008. Namun, dia mengambil inisitiatif cepat mengamankan stempel tersebut.
Kemudian 18 Agustus, dirinya melihat Budiarto sedang menandatangani formulir pembukaan rekening. Namun, setelah melalui keputusan bersama pengurus yang lain, keesokan harinya rekening untuk sementara diblokir.
"Kalau tidak cepat kemungkinan siang harinya uang Rp 30 juta sudah dicairkannya," tutur Nurhasanah.
Ketika akan dikonfirmasi, Budiarto yang saat ini mengajar di SMK PGRI sedang tidak berada di tempat. Begitu pula dengan nomor telepon yang dihubungi tidak menjawab. (rob/Harian Berkat)

Pengolahan Sampah Organik, Bisnis Menjanjikan

2009-02-04T02:00:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Deretan tanaman hias tersusun rapi di kiri kanan ketika Senin (2/2) kemarin, BERKAT bertandang ke kediaman Suparjo di Gang Karya Baru VI Jalan Karya Baru Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Tampak tanaman hias seperti pinang merah, aglonema, lidah mertua, palem, dan jenis lainnya, tumbuh subur menawarkan keindahannya tersebar di atas lahan sekitar 800 m2.
Saat itu ia bersama tujuh siswa dari SMKN I Sungai Kakap yang sedang magang sedang membuat pupuk kompos sebagai median penyubur tanaman. Bunyi mesin pencacah terdengar menderu menghancurkan hampir 1 ton sampah organik jenis sayur-mayur maupun buah-buahan.
Ditangan Suparjo, sampah organik bukanlah barang baru. Sejak tiga tahun lalu, dia telah memanfaatkannya menjadi pupuk kompos.
"Sebenarnya sasaran utamanya, sampah dari kalangan rumah tangga. Tapi sepertinya tidak mencukupi. Jadi saya lebih banyak mengambil dari pasar seperti Pasar Flamboyan," kata Suparjo.
Awalnya dikerjakan hanya dengan sistem manual. Namun lambat laun, usahanya yang bernaung dibawah bendera CV Q Boemen Perkasa semakin berkembang, sehingga wajar Pemkot Pontianak belum lama ini meresponnya dengan memberikan bantuan berupa mesin pencacah, sepeda motor pengangkut sampah serta bantuan pembangunan gudang.
Bahkan, dalam setiap kesempatan dia selalu diminta untuk menjadi instruktur dalam pengelolaan sampah organik. Dan ada juga masyarakat yang datang langsung ke tempatnya untuk melihat dan belajar cara pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang bernilai tinggi.
Dengan dibantu empat orang karyawannya, dia pun mengolah sampah organik yang sudah dilumat dengan mesin pencacah tadi dicampur dedak, ampas kayu, kotoran ayam, gula pasir, gula merah atau diganti dengan induk gula, zat pengurai IM4 atau Dectro untuk merangsang perkembangan bakteri. Untuk perbandingannya, 1 ton sampah 1 liter IM4/ Dectro. Sedangkan bahan campuran lain 25 persen dari total sampah. Dari jumlah sampah yang dikelola, menghasilkan tidak kurang dari 400 kilogram pupuk kompos.
Kemudian hasil campuran sampah tadi, diperam alias difermentasi dengan ditutupi terpal. Dan setiap tiga hari sekali campuran sampah tadi diaduk hingga benar-benar menyatu. Setelah itu dijemur dan diayak alias disaring. Proses ini dilakukan selama dua minggu. Hingga akhirnya pupuk kompos dari bahan sampah organik dikemas dalam kantong plastik berukuran 3 kg dan siap untuk dipasarkan.
"Untuk satu kantong harganya Rp 5 ribu. Kebanyakan yang beli para pedagang tanaman hias dan rumah tangga disekitar Kota Pontianak," ungkap Suparjo.
Kendati pangsa pasar masih sekitar Kota Pontianak namun permintaan akan pupuk kompos organik semakin meningkat. Sebab menurutnya, pupuk organik memiliki kelebihan yakni bersifat alami tanpa menggunakan unsur kimia, harganya murah, proses perkembangan terhadap tanaman lebih cepat dan tanah lebih subur.
Dia melihat pengelolaan sampah organik ini memiliki peluang dan prospek bisnis yang menjanjikan. Terlebih lagi secara tidak langsung membantu meringankan beban pemerintah dalam pengelolaan sampah yang selama ini selalu menjadi masalah utama. Selain itu adanya pembelajaran bagi masyarakat, ternyata sampah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
Lumayan, omzet yang diperoleh tidak kurang Rp 2 juta sekali produksi dengan jumlah produksi empat kali dalam sebulan. Karena itu dia mengharapkan pemerintah dapat menjadi mitra dalam usahanya itu terutama pangsa pasar agar dapat menjangkau hingga ke luar kota bahkan daerah.
"Dan kami akan memberi reward berupa pupuk kepada masyarakat yang mau 'membuang' sampahnya ke kami. Jadi masyarakat tidak perlu susah akan dibuang kemana sampahnya," tuturnya. (rob/Harian Berkat)

Pariwisata Berbasis Budaya

2009-02-04T01:45:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Pengembangan industri pariwisata Kalbar masih dirasakan stagnan dan belum optimal terutama kekayaan khazanah budayanya yang berpeluang untuk dikembangkan.
Terlebih lagi Kalbar memiliki keberagaman etnis yang unik. Berbagai suku dan adat budaya berbaur dalam kehidupan masyarakat seperti Melayu, Dayak, China, Jawa, Madura, Batak dan sebagainya yang tersebar di hampir 14 kabupaten/ kota.
Keunikan etnis tersebut menjadi modal dasar pembangunan Kalbar di sektor industri pariwisata. Kondisi ini menurut Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Drs. Kamaruzzaman, MM sebuah potensi dan peluang sebagai daya tarik wisatawan dalam rangka tahun kunjungan 2010 (Indonesia Year 2010).
Ia melihat banyak kekayaan khazanah budaya dimiliki Kalbar diantaranya atraksi naga, naik dango, Festival Adat Budaya Melayu, dan sebagainya. Yang menurutnya memiliki hak untuk ditampilkan dalam berbagai event dan momen.
Kendati demikian infrastruktur penunjang pariwisatanya masih lemah. Misalnya, hotel atau penginapan yang belum memadai. Kalau pun ada tapi belum memenuhi standar hanya sebagaian kecil yang telah memenuhi kategori.
Begitu pula dengan sarana infrastruktur jalan untuk menuju lokasi budaya suku tertentu yang terkadang digelar di sebuah desa yang jauh dari pusat kota.
Warisan budaya dan kearifan lokal perlu dikembangkan. Sentuhan profesional dan perhatian yang memadai dari pihak terkait tentunya sangat diharapkan karena memiliki peran yang sangat penting dalam rangka kemajuan daerah di sektor pariwisata.
Karena itu Kamaruzzaman mengharapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat memetakan budaya unggulannya masing-masing sehingga dapat menjadi ikon yang memiliki nilai tambah dan nilai jual. (rob/Harian Berkat)

Permendag No.44, Akibatkan PHK Besar-besaran

2009-02-01T06:13:00.001-08:00

Pontianak, BERKAT.
Pasca dikeluarkannya Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang ketentuan impor mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan para pengusaha makanan dan minuman (mamin).
Seperti yang dilakukan Wijaya Halim seorang pengusaha makanan dan minuman (mamin) asal Segedong Kabupaten Pontianak ini telah mem-PHK karyawannya hingga 50 persen.
Bahkan dia memastikan tak lama lagi akan mem-PHK-kan lagi sisa karyawannya yang masih ada seandainya hingga bulan Februari tidak ada perkembangan sehingga terpaksa dia harus menutup usahanya.
"Yang jelas peraturan ini telah mematikan pengusah dan rakyat kecil terutama di wilayah perbatasan," tegasnya.
Pengusaha yang sukses di Negeri Jiran Malaysia yang akrab disapa Ahui ini mengeluhkan angka penjualan minuman dan makanannya menurun sejak dikeluarkannya peraturan tersebut.
Seharusnya pemerintah mempertimbangkan lagi peraturan tersebut khususnya untuk di wilayah Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dia pun mendesak Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalbar untuk meperjuangkan aspirasi pengusaha jangan sampai imbasnya mematikan ekonomi daerah.
"Karena itu Kalbar harus dikecualikan dari peraturan itu. Sebab tidak mungkin barang dari Malaysia harus putar melalui Jakarta. Costnya akan menjadi mahal," ungkapnya.
Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 menurut pemerintah pada dasarnya untuk memperjelas pendekatan kode HS (harmonized system) berdasarkan nama barang untuk lima produk impor yakni makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, mainan,dan barang elektronik.
Impor kelima produk tersebut hanya diizinkan melalui lima pelabuhan yang ditunjuk,yakni, Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Mas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya) dan Pelabuhan Internasional Makassar, serta bandar udara internasional. (rob/Harian Berkat)

Penertiban Atribut Caleg Menuai Protes

2009-02-01T06:13:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Langkah Panwaslu Kota Pontianak yang melakukan penertiban atribut kampanye para caleg (calon legislatif) partai berupa baliho dan bendera pada Sabtu (31/1) lalu di sejumlah titik persimpangan di Kota Pontianak menuai protes dari para kader partai.
Mereka menilai penertiban yang dilakukan Panwaslu dengan diback up Sat Pol PP itu tidak adil dan terkesan arogan.
"Kalau mau bongkar jangan pilih- pilih. Harus bongkar semua. Sama saja ini tidak adil. Panwaslu setidaknya harus bijak mengambil langkah," tegas Sudarwanto kader DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Kota Pontianak.
Saat pembongkaran, sempat terjadi adu mulut antara Panwaslu yang dikawal Sat Pol PP dengan kader partai yang kebetulan menyaksikan pembongkaran tersebut. Kontan saja mereka tidak terima, karena tidak semua baleho atau bendera yang ada di lokasi yang sama dibongkar.
Namun, Panwaslu beralasan atribut caleg tersebut berada di atas parit yang merupakan kawasan larangan untuk pemasangan berbagai bentuk reklame atau kampanye. Akan tetapi realitanya, tidak semua baliho atau pun bendera caleg dan partai dibongkar.
"Seharusnya Panwaslu kirimkan surat pemberitahuan lebih dulu. Tapi ini kenyataannya tidak ada," kata Sudawarnto.
Nada yang sama juga disampaikan Kasno kader DPC PIS Kota Pontianak. Menurutnya, Panwaslu harus ikut aturan main. Sosialisasikan lebih dulu ke caleg atau partai, kawasan mana yang dilarang atau yang diperbolehkan.
"Jangan semaunya bongkar. Buat baliho ini kan pakai uang. Biayanya pun mahal. Sudah berapa kerugian yang diderita," tegasnya.
Ia yakin para caleg atau partai akan menerima asalkan mereka diberitahu daerah yang dilarang dan diperbolehkan untuk pemasangan baleho atau bendera partai.
Sementara itu berdasarkan peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 Pasal 13 ayat 5 huruf B menegaskan alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan.
"KPUD Kalbar koordinasikan dengan KPUD Kota Pontianak, Panwaslu serta Pemerintah Kota Pontianak untuk menertibkan atribut kampanye partai politik," kata anggota DPRD Kalbar H. Sy. Abdullah Alkadrie, SH belum lama ini.
Terlebih lagi dia melihat sepanjang jalan protokol Ahmad Yani bertaburan dengan atribut kampanye. Jelas hal ini menurutnya telah melanggar peraturan.
Tak hanya itu, juga dipasang di lembaga pendidikan, gedung-gedung milik pemerintah, fasilitas umum dan tempat-tempat terlarang lainnya.
"Bahkan membahayakan pengguna jalan karena sepanjang jalan penuh dengan bendera parpol yang menggunakan bambu panjang. Apa jadinya kalau bambu itu menimpa pengguna jalan," ujarnya.
Karena itu, dia mengharapkan KPU segera melayangkan surat teguran kepada partai politik (parpol) peserta Pemilu untuk segera menertibkan atribut kampanyenya karena melanggar aturan. (rob/Harian Berkat)

Gubernur Kecewa dengan Pejabat KKR

2009-01-05T23:19:00.000-08:00

Kubu Raya, BERKAT.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH kecewa dengan pejabat Kabupaten Kubu Raya yang tidak hadir pada saat dirinya datang ke kabupaten itu dalam rangka memberikan bantuan kepada korban kebakaran di pasar Sungai Kakap.
Kedatangan Gubernur hanya disambut oleh Camat Sungai Kakap, Bahtias, S.Sos dan Kapolsek Sungai Kakap AKP Dedi Mulyana serta ratusan korban kebakaran. Dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terlihat hanya seorang staf Infokom.
Kepada staf di Pemerintahan KKR tersebut, Gubernur Cornelis menanyakan Bupati maupun Sekda yang tidak terlihat di lokasi. Tampak situasi cukup menegangkan ketika staf tersebut tak bisa menjawab pertanyaan Gubernur.
"Sedang ada kegiatan Pak," kata staf tersebut.
Namun, Gubernur tak puas dengan jawaban sang staf. "Kita ini datang mau kasihkan bantuan kepada orang susah. Tapi koq satu pun pejabat daerah tak ada yang hadir," kata Gubernur.
Ia mengharapkan birokrasi jangan terlalu dipersulit. Terlebih untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan seperti para korban kebakaran itu.
Gubernur Cornelis datang tidak sendiri akan tetapi bersama Wakil Gubernur, Drs. Christiandy Sanjaya serta Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalbar, Drs. G. Zulkarnaen.
Atas nama masyarakat Sungai Kakap dan korban kebakaran, Camat Sungai Kakap, Bachtiar, S.Sos mengucapkan terima kasih atas kedatangan dua pemimpin Kalbar itu.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa didatangi lengkap dua orang pejabat sekaligus," kata Camat.
Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2008 pada pukul 08.30 WIB lalu di pasar Sungai Kakap itu menghanguskan dan meratakan 20 pintu ruko. (rob)

Tiga Calon Sekda KKU Minimal 4B

2009-01-05T23:16:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Drs. Syakirman menegaskan bahwa untuk syarat menjadi Sekda Kayong Utara minimal harus golongan 4B. Tak hanya itu, juga sudah pernah memegang jabatan minimal eselon tiga di dua tempat. "Dan yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti Diklatpim. Selain itu daya nalar atau daya tangkapnya juga dinilai," tegas Syakirman kepada BERKAT belum lama ini.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sedang mengusulkan tiga calon Sekda kepada Gubernur Kalbar. Mereka antara lain Hendri Siswanto Kepala Bappeda, Bimbing Parjoko Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan serta Burhan Ismail Sekretaris DPRD (Sekwan). Ketiganya adalah pejabat yang saat ini bertugas di Kayong Utara. Dan saat ini posisi Sekda berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang dipegang oleh H. Abdul Madjri.
Seyogyanya pelaksanaan fit and proper tes kepada tiga calon Sekda tersebut dilaksanakan pada pertengahan Desember lalu. Namun, diundur hingga Januari 2009. "Kemungkinan tanggal 6 atau 7 Januari ini dilakukan tes," kata Syakirman.
Pengunduran fit and proper tes dikarenakan tidak lengkapnya tim penilai yang seharusnya berjumlah lima orang. Dari lima orang tersebut, dua di antaranya tidak memenuhi syarat untuk penilai lantaran berstatus Plt yakni Assisten I dan Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar. "Sedangkan saya kebetulan saat ini berhalangan karena tugas ke daerah. Jadi tinggal dua orang saja itu tidak boleh," jelas Syakirman. (rob)

Korban Kebakaran Dapat KTP Gratis

2009-01-05T23:14:00.000-08:00

Kubu Raya, BERKAT.
Permintaan korban kebakaran untuk menggratiskan pembuatan KTP disambut baik Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah terutama di aparatur kecamatan untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesusahan tersebut.
"Apalagi Pak Camat sudah menyatakan kesiapannya untuk menggratiskan pembuatan KTP dan KK ini karena sudah menjadi tanggung jawab beliau. Dan tentunya berdasarkan pada laporan dari pihak kepolisian," kata Gubernur usai memberikan bantuan secara simbolik kepada korban kebakaran pasar Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, belum lama ini.
Apresiasi yang diberikan Gubernur ketika menanggapi permintaan warga yang disampaikan oleh Camat Sungai Kakap, Bachtiar,S.Sos. "Sebab pada saat kebakaran banyak dokumen yang tidak sempat diselamatkan. Untuk itu kami meminta pengurusan dokumen yang terbakar digratiskan," kata Camat.
Camat Bachtiar yang merupakan sohib Gubernur ketika bertugas di Kecamatan Manyuke ini juga mengharapkan dalam pengurusan dokumen yang lain, masyarakat tidak dipersulit jalur birokrasinya.
"Pengurusan surat menyurat di instansi yang bersangkutan dapat dipermudah seperti tanah atau ijazah," tuturnya.
Untuk kedua jenis dokumen ini, Gubernur Cornelis belum dapat memastikan untuk digratiskan atau tidak. Lantaran termasuk dokumen negara, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan instansi yang terkait.
Namun dalam pengurusannya, Gubernur menegaskan instansi yang terkait jangan mempesulit birokrasi.
"Masyarakat sudah susah. Jangan dijadikan objek. Jadi pengurusannya harus dipermudah. Wajib hukumnya," tegas Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan bantuan berupa bantuan sandang seperti kain batik, kaos berkerah, selimut serta pakaian sekolah. Bantuan peralatan dapur antara lain teko, wajan, piring, panci dan sebagainya. Sedangkan bantuan permakanan seperti mie instan, ikan sarden dan lain-lain. Begitu pula bantuan bantuan untuk anak-anak seperti kid ware, famili kid serta tikar.
Kapolsek Sungai Kakap AKP Dedi Mulyadi menegaskan dalam kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Dan penyidikan diambil alih oleh Polda Kalbar. "Dari pemeriksaan awal dari rumah salah satu warga yang juga korban kebakaran. Yang bersumber dari atas rumah. Bukan dari kompor," jelasnya. (rob)

Tradisi Perompak, Ujian Sang Pengantin

2009-01-05T23:11:00.000-08:00

Mempawah, BERKAT.
Tiba-tiba di pagi hari sekelompok perompak yang berjumlah empat orang mencegat rombongan pengantin pria yang sedang dalam perjalanan menuju kediaman mempelai wanita. Dengan wajah tertutup bak sekawanan ninja, kelompak perompak ini meminta harta dan uang yang dibawa rombongan. Harta adalah lambang dari sejumlah barang hantaran yang dibawa rombongan untuk mempelai wanita yang merupakan syarat namun hal itu bukanlah satu keharusan dalam sebuah pernikahan.
"Harta" tersebut seperti cincin mas, peralatan kosmetik, pakaian, kain, sepatu dan sebagainya. Sedangkan "uang asap" adalah sejumlah uang untuk biaya pernikahan yang jumlahnya tidak ditentukan sesuai kemampuan mempelai pria. Biasanya untuk uang asap ini sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak.
Peralatan yang digunakan cukup sederhana antara lain, batang bambu dan tebu diibaratkan sebuah tombak, payung ibarat pedang dan tameng yang menggunakan penutup mesin motor vespa. Untuk menutup wajah, para perompak ada yang menggunakan kain serbet, helm bahkan ada yang mengenakan mantel hujan seperti pakaian kebesaran perompak zaman dahulu.
Serbu...Serbu....teriakan dari para perompak pun mengejutkan rombongan yang tak menyangka akan kedatangan para penjahat tersebut. Tak ayal sejumlah uang diserahkan. Akan tetapi meskipun dihadang para perompak, mempelai pria tak gentar menghadapinya. Rombongan tetap jalan terus hingga mencapai dan memasuki kediaman mempelai wanita yang disambut para tetua adat yang merupakan tokoh dalam keluarga pengantin wanita dengan beras kuning, berteh, daun juang, daun ribu-ribu serta air putih yang telah disucikan dengan ayat suci Al-quran.
Tradisi yang dilakukan turun temurun sejak nenek moyang dalam masyarakat Melayu tersebut menggambarkan bahwa bagaimana nantinya sang pengantin dapat menjalankan bahtera rumah tangga dalam kondisi apapun.
Meskipun angin badai menerjang, ombak di lautan menerpa, gunung di samudera runtuh tak akan menyurutkan pasangan "Raja Sehari" itu bergeming. Mereka telah siap menghadapi berbagai cobaan yang bakalan menghadang di kemudian hari. Sehingga mereka diberkahi Allah SWT didalam menjalankan kehidupan.
Kepercayaan dan saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah kunci dari keberhasilan sang pengantin membina bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Dan dikarunia anak cucu yang sakinah dan mawardah. Amin. (rob)

Peningkatan Derajat Ekonomi dari UMKM

2009-01-05T23:00:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai ujung tombak dalam peningkatan derajat ekonomi masyarakat. Ribuan UMKM dari berbagai jenis tersebar di 14 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Barat.
Mulai dari kerajinan tangan seperti aksesoris, makanan maupun minuman dikerjakan oleh sekelompok masyarakat. Meskipun sebagian di antaranya belum dikelola secara profesional dan manajerial.
"Karena itu tahun 2009 kita akan berupaya terus meningkatkan pembinaan terhadap para UMKM ini," kata Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederik Cornelis kepada BERKAT usai memperingati Hari Ibu di Pendopo Gubernuran belum lama ini.
Istri Gubernur Kalimantan Barat ini tak memungkiri masih ada sejumlah UMKM yang ketinggalan yang notabene merupakan kendala di berbagai hal. Terutama modal dan pembinaan. Sebab itu diperlukan upaya yang maksimal dan terarah dari semua pihak. Dan semua itu tak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) dari para pengelola UMKM sebagai pengrajin kecil yang patut diperhatikan.
Menurutnya antara pendidikan dan kesehatan adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika sektor pendidikan kurang maka kesehatan masyarakat akan lemah. Begitu pula sebaliknya, kesehatan lemah maka pendidikan tak akan jalan.
"Jadi kedua-duanya harus sejalan. Semuanya harus sehat maka pendidikan akan maju. Masyarakat menjadi cerdas. Ekonomi meningkat," ujarnya.
Kedua sektor tersebut dikatakan Ny. Frederik adalah program utama TP PKK Provinsi Kalimantan Barat di tahun mendatang. Program tersebut selaras dan sejalan dengan program Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan visi misinya membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Ny. Yuliana seorang pengrajin makanan mengharapkan pemerintah lebih gencar memberikan pembinaan dan bantuan kepada para UMKM terutama di kawasan pedesaan dan pedalaman. Sebab menurutnya potensi daerah lahir dari wilayah pedesaan yang masih memiliki struktur geografis yang alami.
Namun terkadang kurang terperhatikan dan dikelola dengan baik lantaran masyarakat hanya mampu membuat akan tetapi kekurangan modal dan pemasaran. Sehingga para pengrajin tersebut hanya bertahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
"Hal ini yang harus menjadi program pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha kecil menengah tersebut. Sebab kita lihat masih banyak masyarakat Kalbar yang daerahnya memiliki potensi namun hidup dibawah garis kemiskinan," tuturnya. (rob)

7 Dasar Prioritas Pembangunan Kalbar

2009-01-05T22:57:00.000-08:00

Pontianak, BERKAT.
Kalimantan Barat yang memiliki luas 146.807 km2 dengan jumlah penduduk hampir 4,2 juta jiwa memiliki beragam potensi yang patut dikembangkan. Dengan 14 kabupaten/ kota yang dimilikinya, daerah yang dikenal dengan sebutan "Provinsi Seribu Sungai" ini berupaya menampilkan keunggulan yang ada di setiap daerah.
Melihat potensi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH telah menetapkan tujuh dasar prioritas pembangunan yang akan dibenahi. Ketujuh dasar tersebut yakni derajat kesejahteraan masyarakat, kecerdasan sumber daya manusia (SDM), derajat kesehatan masyarakat, sumber daya aparatur dan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, kemampuan pembiayaan pembangunan, dan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai dan ketahanan budaya.
Gubernur Cornelis menilai ketujuh prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian dari strategi dan upaya pemerintah dalam rangka membangun Kalimantan Barat yang memiliki keunikan dibanding dengan provinsi lainnya, yaitu sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat, laut dan udara dengan negara Malaysia, disamping ciri penyebaran penduduk yang tidak merata termasuk yang berdiam di kepulauan kecil di Kalbar.
Sasaran utama dari prioritas tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, dengan pertimbangan mustahil jika berbicara pembangunan dan kesejahteraan kalau masyarakat tidak makan, tidak sehat serta tidak berpendidikan.
Karena itu Gubernur beberapa waktu yang lalu dalam suatu pertemuan dengan Bupati/ Walikota se-Kalbar meminta agar prioritas tersebut segera dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013, sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasinya.
Dan terhadap Bupati/Walikota diharapkan bersedia menata ulang batas dan jenis kewenangan yang diberikan kepada Camat untuk disesuaikan dengan letak geografis dari wilayah masing-masing yang kemudian dirumuskan dan diaplikasikan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dan pembangunannya dengan melihat tiga kategori pembagian wilayah yakni wilayah pantai, pedalaman dan perbatasan serta kepulauan dan pesisir. (rob)

Baru Tiga Pasang Serahkan ke KPU

2008-10-31T05:50:00.002-07:00

****Laporan Dana Kampanye
Pontianak, BERKAT.
Sesuai dengan ketentuan kampanye pilwako, pasangan calon wajib menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU tiga hari setelah waktu pemungutan suara. Namun, hingga tanggal 31 Oktober 2008, baru hanya tiga pasang yang telah menyerahkan laporan dana kampanyenya yakni tim kampanye Harkad (Harso-H. Kalud), tim kampanye Siip (Sutarmidji- Paryadi) dan tim kampanye Ghesit (Hersan-Setiawan Lim).
"Sementara tim kampanye Duta (Abduh-Taha,red) telah mengonfirmasi akan menyerahkan laporan dana kampanyenya besok (hari ini, Sabtu,red). Sedangkan pasangan lainnya hingga kini belum menyerahkan," kata Ketua KPU Kota Pontianak, Viryan Aziz, kemarin.
Laporan dana kampanye ini selanjutnya akan diserahkan ke Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk diaudit dan setelah di audit akan diserahkan kembali ke KPU Kota Pontianak dan akan dipublikasikan.
Dikatakannya, substansi laporan dana kampanye ini selain memenuhi ketentuan yang ada dan telah disosialisasikan, juga menyangkut komitmen atas transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.
"KPU Kota Pontianak berharap pasangan calon lainnya yang belum menyerahkan laporan dana kampanye, dapat secepatnya menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU kota Pontianak," pinta Viryan yang menambahkan belum bisa menyebutkan angka nominal dana kampanye yang telah diserahkan.
Sebelum masa kampanye, KPU Kota Pontianak beberapa kali telah melakukan koordinasi dengan tim kampanye dan melakukan pelatihan pengelolaan dana kampanye kepada pengelola keuangan (bendahara) tim kampanye difasilitasi oleh KPU Kota Pontianak dan materi pelatihan diberikan oleh tim dari Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
Atas keterlambatan dari tim kampanye pasangan calon tersebut, KPU Kota Pontianak akan menyurati setiap tim kampanye dan pasangan calon untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya selambat-lambatnya pada tanggal 07 November 2008.
"Secara prinsip audit dana kampanye masih dalam rentang waktu maksimal yang ditentukan oleh peraturan. KPU telah koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik. Akuntan tersebut menyanggupi untuk menyelesaikan auditnya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu. Sehingga waktu sisanya untuk toleransi kepada tim kampanye yang belum menyampaikan laporan," tuturnya.
Didalam UU No. 32 tahun 2004, pasal 84 ayat 2, PP No. 6 tahun 2005 Pasal 66 ayat 2 dan Peraturan KPU No. 8 tahun 2007 bagian VI poin 4 diatur ketentuan kantor akuntan publik menyerahkan audit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari. (rob)

Akibat Banjir, Ratusan Siswa Tak Sekolah

2008-10-31T05:50:00.001-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Akibat terjadinya musibah banjir yang menimpa dua desa yakni Kubu Padi dan Retok Kecamatan Kuala Mandor B, ratusan siswa SD tidak dapat bersekolah.
Ferry (6) murid kelas 1 SDN 1 Desa Retok adalah salah satunya korban banjir yang tidak dapat bersekolah. Sekolahnya digenangi air hingga mencapai dua meter. Akibatnya pihak sekolah mengambil kebijakan meliburkan 80 murid SD tersebut sejak dua minggu lalu ketika banjir pertama kali melanda desa tersebut.
Kebijakan meliburkan murid SD ini belum dapat dipastikan sampai berapa lama. Karena hingga hari Selasa (28/10) kemarin, air yang berasal dari Kecamatan Mandor Kabupaten Landak itu belum menunjukan tanda-tanda surut.
"Surutnya baru sekitar 1 meter," kata Made Sudiana tokoh masyarakat Desa Retok.
Bagi seorang Ferry yang menginginkan cepat untuk kembali ke sekolah tidak lah dapat terwujud begitu saja. Karena pihak sekolah sendiri pun belum memberikan pengumuman yang pasti kapan mereka mengenyam pendidikan kembali.
Bahkan, dari musibah banjir itu, Ferry menderita penyakit batuk dan flu. Beruntung Dinas Kesehatan Kubu Raya telah membentuk Tim Satgas dengan mendirikan Posko Kesehatan di desa tersebut.
Ferry adalah satu di antara ratusan murid yang tak dapat bersekolah sejak dua minggu lalu ketika banjir melanda dua desa yakni Desa Kubu Padi dan Retok. Di Desa Retok sendiri, terdapat 1 SD, 3 SMPN, 1 SMPS, dan 1 Madrasah. Sedangkan di Desa Kubu Padi 2 SDN, 2 SDS, 8 Madrasah dan 1 SMPS.(rob)

Kejaksaan Usut Penyelewengan DAK 52 SD

2008-10-31T05:50:00.000-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pontianak akan mengusut dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke-52 SD di 9 kecamatan Kubu Raya.
"Kita akan tindak lanjuti kasus ini sampai tuntas," tegas Kajari Kabupaten Pontianak, Warman Widiansyah kepada wartawan kemarin usai rapat pleno KPU.
Memang ia akui laporan mengenai kasus dugaan penyelewengan DAK ini belum masuk ke mejanya. Namun, ia akan mengecek ke bawahannya dan memastikan tetap akan ditindak lanjuti.
Penegasan itu dikatakan Kajari lantaran adanya temuan dari Komisi D DPRD Kubu Raya yang mengungkapkan bahwa sebanyak 52 Sekolah Dasar (SD) yang menerima bantuan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat sebesar Rp5,2 miliar itu diduga telah diselewengkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan didalamnya terdapat berbagai potongan yang nilainya sebesar Rp20 juta dari Rp250 juta yang dialokasikan untuk per SD. Dari potongan itu Rp1.750.000 untuk laporan ke Diknas.
"Ini bukan angka yang kecil. Dan ini kami terima dari laporan dua kepala SD. Ironisnya, potongan itu dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan kabupaten induk yang pindah ke Kubu Raya dengan alasan untuk pembuatan laporan. Setelah terkumpul dibagikan ke sejumlah anggota dewan, kejaksaan termasuk bupati. Ini tidak ada dalam juknis," papar Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS.
Ia tak dapat membayangkan berapa dana yang diselewengkan tersebut. Tinggal dikalikan saja jumlah SD yang terima dengan nilai nominal pemotongannya. Seyogyanya, DAK merupakan proyek swakelola yang dikerjakan oleh masing-masing sekolah dengan perincian Rp150 juta untuk pengadaan buku, alat peraga serta mesin tik dan komputer sedangkan Rp100 juta untuk bangunan fisik.
Komisi D mengakui tidak pernah menerima dana haram tersebut. Bahkan akan meminta juga KPK mengusutnya. Menurut Mustafa lebih baik dana itu dikembalikan dan dibangun untuk menambah kayu dan peralatan sekolah.
Tak hanya itu, kebobrokan dunia pendidikan di Kubu Raya juga ditemukan Komisi D, seperti kejanggalan pembangunan di SDN 21 Parit Keladi Sui Kakap, SDN Seruat Kubu, SMP 11 Sungai Ambawang serta SMPN 4 Kuala Mandor B.
Dan yang lebih parah lagi, Komisi D juga menemukan temuan lainnya. Seperti dana BOS yang diberikan kepada 38 murid SMA Ponti Dharma Sungai Raya yang tidak bersekolah lagi. "Benar-benar keterlaluan. Kita tidak terima seperti ini. Kasus ini bahkan akan kita naikan ke KPK," tegas Mustafa. "Karena itu Komisi D, hari Kamis (hari ini,red) akan memanggil Diknas KKR untuk lebih jelasnya," tuturnya.
Namun, Kepala Kejari Mempawah mengaku pihaknya belum menerima laporan atas kasus-kasus terbengkalainya pembangunan sekolah di Kubu Raya. "Belum ada kami terima. Tapi kita akan melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan-laporan itu," tegas Warman.
Kajari juga menyebutkan pihaknya saat ini juga sedang menyelidiki dugaan penyelewengan bantuan semen dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). (rob)

Kampanye Maskot Kalbar Tengkawang Tungkul

2008-10-10T03:15:00.000-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Mulai bulan Agustus-Maret tahun 2009 adalah waktu yang paling tepat bagi Siti Kiswati seorang pendiri Yayasan Siti Kiswati Sastra Berdesain (YSKSB) untuk mengampanyekan tengkawang tungkul sebagai maskot flora Kalbar (The Flora Mascot of West Kalimantan Campaigne).
Siti Kiswati adalah gadis Jawa yang hidupnya mengabdi sebagai seorang apoteker di sebuah puskesmas Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Inovasinya adalah memadukan curahan hati dan pikirannya dalam bentuk tulisan seni sastra dengan desain pakaian bermotifkan salah satu tanaman khas Kalbar, yakni tengkawang tungkul. Sehingga jadilah satu maha karya yang patut dilestarikan dan dibanggakan baginya maupun daerah.
Sehingga tak mengherankan maha karyanya itu telah dihak patenkan di Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Kehakiman dan HAM RI beberapa waktu lalu.
Diambilnya bulan ini sebagai masanya kampanye didasarkan pada musim berbunga tengkawang tungkul (Shoma Stenoptera) mulai bulan Agustus hingga Oktober dengan masa panen Januari - Maret.
Akademi Farmasi Yarsi Pontianak pun menjadi salah satu tempat pertamanya untuk mengampanyekan tengkawang tungkul. Sebagai alumni angkatan tahun 1998, ia merasa terpanggil untuk mengampanyekan di tempat dirinya mengenyam pendidikan beberapa tahun lalu.
"Sebab kelak mereka akan menjadi cikal bakal tenaga farmasi dalam mengabdikan ilmu mereka kepada masyarakat. Apalagi tanaman khas ini selain sebagai maskot, juga sangat erat kaitannya dengan sarana pengobatan di dunia medis," kata Kis sapaan akrabnya.
Berbekalkan pengetahuannya sebagai seorang apoteker, tentunya penemu Sastra Berdesain ini memiliki pandangan khusus tentang dunia pengobatan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta penyakit yang semakin kompleks, para tenaga medis dituntut untuk jeli melihat peluang usaha dan aplikasinya pada sistem dan cara pengobatan yang moderen, menarik, memiliki nilai khusus namun tetap mendepankan standar baku kefarmasian sehingga kemajuannya tidak monoton.
"Apalagi mengingat masyarakat sebagai subjek dan objek adalah pelaku yang menentukan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya," tuturnya.
Bimbingan pun harus dilakukan untuk lebih menghargai kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menitik beratkan pada tindakan preventif (Pencegahan) daripada kuratif (Pengobatan) dan atau rehabilitatif (pemulihan). Walaupun pada akhirnya semua itu kembali kepada-Nya.
"Bagaimana kita bisa melakukan tindakan preventif kalau pengetahuan tentang tindakan tersebut minim atau tidak sama sekali. Bagaimana bisa terhindar dari penyakit diare misalnya kalau tidak tahu cara menghindarinya. Bak pepatah, bagaimana bisa disebut seorang pecinta kalau tidak tahu bercinta. Jadi promosi adalah cara yang tepat untuk atasi hal itu," katanya berfalsafah.
Karena itu tema yang diambil dalam kampanyenya adalah "Awali dengan Mencintai Flora Maskot Kalbar." Sebab Kis berkeyakinan dengan mencintai flora maskot Kalbar akan menjadi tolak ukur kecintaan kepada flora, fauna dan potensi ekonomi lainnya sehingga kelestarian alam akan menjadi penopang laksana benteng besar bagi lingkungan terhadap benten besar jasmani dan rohani insan di Bumi Khatulistiwa. (rob)

Tunjangan Guru Terpencil Dipertanyakan

2008-09-19T22:15:00.000-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Sejumlah guru di SDN 25 Dusun Loncet Desa Teluk Bakuang Kecamatan Sungai Ambawang mempertanyakan kejelasan tunjangan guru terpencil yang hingga kini tak kunjung cair. Sejak pemekaran Kabupaten Kubu Raya dari Kabupaten Pontianak, para guru di sekolah tersebut yang berjumlah 5 orang ditambah 1 honor belum pernah menerima sesenpun tunjangan guru terpencil seperti tunjangan kespek maupun fungsional.
Menurut pengakuan R. Soten, Kepala SDN 25 bahwa pihaknya telah berupaya untuk mempertanyakan kejelasan tentang tunjangan tersebut baik ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak mapun Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar padahal sekolah tersebut telah berhasil membawa anak didiknya ke tingkat kelulusan 100 persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
"Padahal SK dari Dinas Pendidikan Provinsi sudah keluar. Kalau dulu mau ambilnya melalui Bank Kalbar tapi sekarang harus melalui perantara di Kubu Raya," kata Soten yang telah mengabdi sebagai guru sejak tahun 1966 dan menjadi Kepala SDN 25 sejak tahun 1992.
Tak hanya itu Kitin seorang guru SDN 25 mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana di sekolahnya itu yang cukup memprihatinkan yakni seperti meja kursi yang sudah rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk proses balajar mengajar.
"Murid-murid sering mengeluh kalau mau belajar tidak ada meja yang layak. Selain itu ada 6 lokal yang perlu mendapatkan perbaikan karena kondisinya sudah rusak," tambah Kitin.
Memang ia akui tahun 2000 pernah ada bantuan perehaban sebagian bangunan sekolah dari Dinas PU, tapi sejak itu hingga kini belum ada lagi untuk bagian banguna yang lain. Sedangkan sarana dan prasarana tidak ada.
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga Kubu Raya, Damhuri menyebutkan bahwa untuk tunjangan guru terpencil kewenangannya masih berada di Kabupaten Pontianak. Sebab dari sana yang memproses dan mendata berapa guru yang mendapatkan tunjangan terpencil.
"Jadi kalau ditanya di sini kami belum dapat tahu. Dan bisa saja dicek ke kabupaten atau provinsi atau juga ke rekeningnya sudah sampai apa belum dananya," ujarnya.
Berkaitan dengan perehaban sekolah, ia sebutkan pihaknya belum dapat memastikan untuk tahun 2009 berapa banyak sekolah yang akan mendapatkan alokasi dana. Hanya saja, dengan alokasi 20 persen seperti yang diisyaratkan pemerintah kemungkinan besar akan ada.
"Apalagi Presiden kan sudah menegaskan untuk tahun 2009 tidak ada lagi sekolah yang rusak di setiap daerah. Jadi kami upayakan untuk itu," tambahnya. (rob)

Fuso Milik Damai Lestari Terbalik

2008-09-19T22:00:00.000-07:00

**Muatan Capai 20 Ton
Pontianak, BERKAT.
Lantaran kelebihan muatan hingga 20 ton, sebuah kendaraan fuso milik ekspedisi Damai Lestari yang berbasis di Semarang kemarin pagi terbalik persis di simpang depan terminal Soedarso. Saat itu Supriyadi (30) sang supir tak mengetahui kalau jalan yang dilaluinya dalam keadaan berlubang. Tanpa memikirkan resiko yang bakal terjadi, ia pun terus membawa fuso yang sarat dengan bawang merah dan mangga harum manis ini untuk dibongkar di sebuah agen buah di belakang terminal Soerdarso.
Tapi tiba-tiba, Baammm..... roda sebelah kiri kendaraan amblas di jalan yang
Fuso yang terbalik. Foto: Robby. berlubang. Spontan saja membuat para pengopi yang sedang santai di
warung kopi sekitar dan masyarakat yang lalu lalang terkejut mendengar bunyi yang keras.
"Tapi syukur lah tak ada korban jiwa," kata Supriyadi yang bersama istri dan kernetnya mengaku langsung keluar dari kendaraan.
Meskipun tidak luka parah, namun membuat Dwi istri Supriyadi langsung shok dengan kejadian itu. Sebab selama ini sejak empat tahun ia bersama suami sering masuk Pontianak membawa barang-barang pesanan dari Jawa belum pernah mengalami kecelakaan seperti itu.
"Istri saya hanya shok saja karena terkejut," tambah Supriyadi.
Seyogyanya fuso yang berplat Semarang AG 8925 ini tiba di Pontianak menggunakan kapal roro Egon pada Kamis malam dengan membawa bawang merah sebanyak 5 ton dan mangga harum manis sebanyak 15 ton jadi totalnya 20 ton. "Sebenarnya hanya menampung maksimal 10 ton. Tapi untuk menghemat biaya, ya kami muat lebih," ungkap.
Dari kejadian ini menurut Supriyadi ia menderita kerugian tidak kurang dari Rp10 juta. Dan rencananya hari ini (Sabtu,red) ia harus kembali ke Jawa terpaksa di tunda untuk memperbaiki kendaraannya yang rusak, seperti bak fuso yang hancur bahkan terlihat tetesan minyak solar dari bawah fuso. Diduga terjadi kebocoran di tanki minyaknya.
"Paling tidak 3 atau 4 hari baru selesai diperbaiki. Apalagi mau lebaran. Jadi kami harus kembali lagi ke kampung," tuturnya.
Saat kejadian tak tampak satu petugas polantas maupun mobil derek yang datang untuk membantu fuso tersebut. "Nanti kawan-kawan yang akan bantu balikan lagi dengan tali sling," tambahnya.
Dari Jawa, tidak hanya Supriyadi, akan tetapi ia bersama 30 truk fuso lainnya dengan muatan yang berbeda berkonvoi masuk Pontianak. Setibanya di Pelabuhan Dwikora, mereka masing-masing berpisah menuju ke agen yang memesan barang-barang yang dibawanya.
Kejadian ini membuat Suyati, saudara Dwi istri Supriyadi terkejut. "Baru tadi pagi saya jemputnya di pelabuhan. Tiba-tiba dapat kabar kecelakaan," kata Suyati seraya menangis karena tak mengira dengan kejadian itu.
Rusman seorang pengopi yang kebetulan tak jauh dari lokasi kejadian menuturkan dirinya hanya melihat fuso itu melewati jalan di depan warung kopi. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena fuso tersebut langsung terbalik ke arah watung kopi.
"Kontan saja kami semua langsung bertaburan menghindar," cerita dia. (rob)

Sejak 1982, Kawasan Dabung Hutan Lindung

2008-09-19T21:31:00.004-07:00

Pontianak, BERKAT.
Siapa bilang kawasan konservasi mangrove di Desa Dabung yang telah disulap menjadi lahan tambak, baru diubah statusnya menjadi hutan lindung tahun 2000. Padahal berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tertuang dalam SK Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tertanggal 12 Oktober 1982, kawasan mangrove di Desa Dabung telah ditetapkan statusnya sebagai hutan lindung.
"TGHK dibuat berdasarkan scoring yaitu untuk menentukan status suatu kawasan," kata Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan (Dishutbuntam) Kubu Raya, Muhammad Shadik.
Pada saat itu berdasarkan TGHK, total hutan di Kalbar berjumlah 9.204.375 ha yang terbagi dalam lima rincian status hutan antara lain hutan suaka alam/ wisata 1.339.880 ha, hutan lindung 2.047.125 ha, hutan produksi terbatas 2.988.750 ha, hutan produksi biasa 1.323.000 ha serta hutan produksi yang dapat dikonversikan 1.505.670 ha.
Kemudian keluar SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Kalbar seluas 9.178.760 ha. Keluarnya SK ini berdasarkan paduserasi antara TGHK, Perda Nomor I/1995 Tentang RTRW Provinsi Kalbar dengan PP Nomor 47/1999 tentang RTRW Nasional.
"Jadi TGHK dan RTRWP cikal bakal SK 259. Artinya memang sudah dari dulu kawasan mangrove di Dabung ini berstatus hutan lindung," kata Kasi Pemolaan Kawasan Hutan BPKH, Mulya Pradoto.
Ia sebutkan sebelum status hutan lindung itu ditetapkan, pihaknya diharuskan melakukan pengukuran tata batas di lapangan dengan menggunakan GPS atau Teodolit. Di setiap sudut tata batas itu di tandai dengan kayu jenis nibung berukuran 15 x 15 atau beton. Selain itu dipasang plang tulisan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan konservasi yang status hutannya hutan lindung.
Apalagi dalam melakukan sosialisasi di lapangan bahwa kawasan itu adalah hutan lindung, BPKH melibatkan Panitia Tata Batas (PTB) yang di ketuai Bupati Pontianak, dengan anggota antara lain BPN, Dinas kehutanan, PU, Pertanian, Camat hingga Kades.
"Dipastikan kawasan itu hutan lindung dan kepastian hukumnya sah," tegas Mulya.
Ditambahkan Shadik, untuk pelepasan fungsi hutan lindung di sekitar kawasan pantai tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebab ada mekanisme aturan main yang harus dijalankan dan itu pun prosesnya panjang. "Butuh izin dari Menteri Kehutanan yang mendapat persetujuan dari DPR RI. Jadi tidak bisa sekaligus tapi secara bertahap," ungkap Shadik.
Yang dimaksud secara bertahap umpamanya yang tadinya hutan lindung di turunkan satu tingkat menjadi hutan lindung terbatas dan sebagainya. Akan tetapi untuk melakukan itu harus dilakukan scoring ulang layak atau tidak untuk diubah statusnya.
"Karena itu menteri harus melihat ulang kelayakan. Kemudian diajukan ke DPR untuk menentukan boleh atau tidak hutan lindung itu dikonversikan statusnya menjadi lahan lain. Aturan ini tertuang dalam P 40 juncto P 48 tahun 2004 tentang perubahan fungsi kawasan," tuturnya.
Diketahui tambak ikan yang ada di kawasan konservasi mangrove Desa Dabung telah dizinkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten sejak tahun 1999. Dari temuan awal terdapat 390 hektar hutan mangrove yang disulap menjadi tambak ikan dan udang dengan penghasilan bersih setiap kali panen Rp40 juta. Dari 52 pemilik, di antaranya atas nama sejumlah pejabat Provinsi Kalbar antara lain Darwin Muhammad dan dr. Jhon Hard.(rob)

Forum RT Tak Terlibat Politik Praktis

2008-09-19T21:31:00.003-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Forum Komunikasi Ketua RT (FKKRT) Desa Sungai Raya atau disebut dengan Forum RT menyatakan dengan tegas tidak terlibat dalam politik praktis yang ada di Kubu Raya. "Secara kelembagaan kami tidak terlibat dalam politik satu kandidat atau pun partai tertentu. Tapi kalau dia membawa nama pribadinya itu sah-sah saja karena haknya," tegas Ketua FKKRT, Sukito.
Penegasan itu dikatakan Sukito lantaran ada selentingan bahwa Forum RT yang terbentuk pada 20 Oktober 2007 lalu ini akan digiring untuk mendukung salah satu kandidat dalam pilkada Kubu Raya mendatang.
Ia jelaskan forum yang mewadahi 190 RT dengan jumlah penduduk tidak kurang dari 80 ribu jiwa se-Desa Sungai Raya ini (hampir sama dengan Kabupaten Kayong Utara,red) hanya bertujuan untuk mempererat dan menjalin tali silaturahmi antar ketua RT dan saling kenal serta sebagai mitra kerja dengan pemerintah maupun desa.
"Jadi, terbentuknya Forum RT ini semata-semata bukan untuk mencari masalah akan tetapi mengakomodir aspirasi warga di masing-masing RT karena kami-kami ini bagian dari aparat pemerintah yang paling bawah yang tidak digaji. Boleh dikatakan pekerjaan sosial," tuturnya.
Untuk memantapkan program, ia katakan Forum RT selalu mengadakan pertemuan sebulan sekali. Sekaligus mengevaluasi dan membahas persoalan yang sering muncul di masyarakat masing-masing RT untuk disalurkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam hal ini pemerintah.
Sejak terbentuknya, sejumlah pengaduan dari masyarakat telah diterima Forum RT ini, antara lain tentang blanko KTP, jamkesmas, surat kematian, seragam sekolah, surat keterangan RT ke RT, PBB, retribusi pasar, dana BOS, raskin serta yang terakhir adalah masalah ADD. (rob)

ADD Sui Raya 2007 Fiktif ?

2008-09-19T21:31:00.002-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sungai Raya tahun 2007 diduga fiktif.
Dari angka nominal Rp222,9 juta yang dialokasikan untuk pembangunan Desa Sungai Raya tidak semuanya benar untuk pembangunan desa. Ada item tertentu yang menjadi keraguan sejumlah pihak dalam penggunaan ADD tersebut.
Seperti pengadaan buku-buku perpustakaan desa/ taman bacaan sejumlah Rp5 juta, kegiatan perlombaan desa berjumlah Rp2 juta, penataan kebersihan jalan lingkungan desa Rp4 juta, insentif kades, sekdes, kasi, kadus, pembinaan generasi muda Rp12 juta serta pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD) Rp9 juta.
Tak hanya itu, sejumlah pengadaan infrastruktur pedesaan yang mencapai Rp116,9 juta misalnya untuk pembangunan jalan rabat beton di lima lokasi sepanjang 650 meter dan 95 meter, pembuatan gorong-gorong sepanjang 8 meter, saluran air sepanjang 85,60 meter, normalisasi parit 660 meter, jalan gertak serta pembangunan tempat parkir dari paving block menjadi tanda tanya.
"Dimana lokasinya harusnya disebutkan. Dan kegiatan yang disebutkan itu banyak tak jelas. Selama ini perangkat desa tidak pernah sosialisasikan hal ini ke masyarakat lewat RT. Kalau pun ada hanya RT tertentu saja karena sudah tahu dengan permasalahannya," kata Ketua Forum Komunikasi Ketua RT (FKKRT) Desa Sungai Raya, Sukito ketika ditemui BERKAT, kemarin.
Ditegaskan Sukito seharusnya ada ketransparanan dalam penggunaan ADD ini. Berapa biaya yang dialokasikan untuk pengerjaan itu. Tapi karena tidak adanya keterbukaan inilah, terindikasi penggunaanya ada penyimpangan.
Ia yakin dari 190 RT yang ada di Desa Sungai Raya tidak semuanya tahu ada ADD ini. Padahal seharusnya dana tersebut paling tidak dikembalikan lagi ke masing-masing RT untuk mengelola pembangunan daerahnya. Seperti yang terjadi di Desa Teluk Kapuas, dari 48 RT mendapat ADD 2007 Rp1.5 juta/ RT, Sungai Rengas dari 85 RT masing-masing mendapatkan ADD Rp1.050.000.
Kekecewaan Forum RT ini cukup beralasan. terlebih lagi persoalan ADD ini seyogyanya telah dibahas dalam dua kali pertemuan bersama perangkat desa, DPRD serta pemerintah dalam hal ini Pemdes antara lain pada tanggal 2 dan 22 Agustus 2008 guna meminta penjelasan penggunaan ADD itu.
"Tapi sampai sekarang tidak pernah ditanggapi. Jadi, kami nanti akan mengirimkan surat ke Pemkab untuk tidak mencairkan dulu ADD 2008 yang jumlahnya Rp349 juta. Sebab yang tahun 2007 saja belum jelas, bagaimana yang akan datang mau dicairkan. Apapun bentuknya kami tidak mau ambil resiko," tegas Pak Le sapaan akrabnya.
Forum RT pun juga sangat menyayangkan dalam pembahasan ADD 2008 yang lalu, pihak desa tidak melibatkan para ketua RT, akan tetapi mendatangkan LAKI yang tidak ada kaitannya dengan ADD.
Sepertinya penyimpangan yang dimaksud memang benar adanya. Sebab saat pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda) Kubu Raya sekitar dua minggu lalu menemukan kejanggalan yang tidak wajar pada pembangunan sejumlah infrastruktur.
"Memang benar inspektorat ada periksa. Tapi sampai sejauh mana yang disebut penyimpangan dari inspektorat saya tidak tahu. Hanya masalahnya kemarin itu bentuk laporannya saja," kata Kasi Ekbang Desa Sungai Raya, Regula Budiati.
Regula yang baru terpilih menjadi Kades Sungai Raya pada pilkades 24 Agustus lalu ini menyebutkan ada beberapa hal yang tidak boleh menggunakan ADD, antara lain pembangunan rumah ibadah, bimtek serta saluran air/ drainase.
Untuk insentif kades atau kadus ia akui memang benar adanya dari ADD yang pembagiannya 70 % untuk pembangunan dan 30 % untuk desa dan BPD. Dari 30% itu kemudian dibagi lagi 70% untuk desa dan 30% untuk BPD. Jadi jumlah tidak lebih dari Rp500 ribu.
Sebab untuk honor mereka sudah dapatkan dari Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang nilainya berkisar Rp500 ribu - Rp750 ribu.
"Jadi honor yang diterima tidak sampai dua juta kalau ditotalkan," ungkapnya. (rob)

Polda Turunkan Intelijen

2008-09-19T21:31:00.001-07:00

***Usut Peredaran Kertas Sekuriti
Pontianak, BERKAT.
Polda Kalbar berencana menurunkan tim intelijennya guna mengusut peredaran kertas sekuriti yang tidak dikembalikan ke KPU sebagai asset negara. Disinyalir kertas sekuriti sisa pemilu 2004 tersebut akan digunakan lagi untuk pemilu 2009 dan pilkada di empat kabupaten/ kota.
"Intelijen kami akan turun ke lapangan untuk menyelidiki keberadaan kertas sekuriti itu," kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Drs. Suhadi SW, M.Si, kemarin.
Hal itu dikatakannya terkait adanya desakan dari DPRD Provinsi Kalbar yang meminta agar Polda Kalbar dan BIN (Badan Intelijen Negara) harus turun mengusut sampai sejauh mana peredaran kertas sekuriti yang disinyalir disalah gunakan di Kalbar.
Ia tak menampik akan adanya transaksi gelap kertas sekuriti itu demi kepentingan kelompok, pribadi atau juga lawan politik tertentu untuk kepentingan sesaat. Karena kertas sekuriti ini banyak manfaatnya antara lain untuk pembuatan uang palsu sebab sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas juga hologram palsu. Dan yang lebih riskan lagi menjelang pemilu dan pilkada dimanfaatkan untuk penggandaan kertas suara palsu oleh lawan-lawan politik yang kalah akibatnya akan terjadi penggelembungan suara.
Dari hal itu ia khawatir akan terjadi konflik horisontal yang dapat mengganggu stabilitas dan suasana tidak kondusif.
Karena itu ia tegaskan pihaknya siap untuk memback up Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dan pilkada di Kalbar. Terlebih lagi dalam agenda demokrasi tersebut ada tiga elemen yang saling berkaitan yakni KPU selaku penyelenggara, Panwaslu selaku pengawas serta kepolisian sebagai pengamanan dalam agenda itu.
"Jadi, kami mengimbau KPU untuk mengambil langkah-langkah penertiban. Polisi siap untuk memback up pengusutannya," tuturnya.
Dan kalau perlu KPK ikut turun juga untuk memeriksa. Sebab hal ini sama saja dengan manipulasi yang artinya korupsi. Karena kertas sekuriti ini merupakan asset negara yang kelebihan pemakaiannya harus dikembalikan ke negara. Dan pemakaiannya pun harus seizin Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengawasi perusahaan yang berkompeten sesuai Perpres Nomor 77 tahun 2007.
"Kami sudah koordinasi dengan BIN. Dari pihak BIN sendiri akan membahas kasus ini di tingkat nasional untuk mengambil langkah-langkah yang tepat karena menyangkut asset negara yang paling rawan," tukasnya. (rob)

Penggunaan Kertas Sekuriti Harus Jelas

2008-09-19T21:31:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
KPU Kalbar membantah adanya rumor yang beredar di lapangan yang menyebutkan adanya kertas sekuriti yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas suara pada pemilu 2004 tidak dikembalikan ke KPU sebagai aset negara.Bahkan kertas suara itu disinyalir akan digunakan untuk pemilu 2009 dan pilkada di empat daerah di Kalbar."Belum pernah saya dengar," kata Ketua KPU Kalbar, AR Muzammil ketika dikonfirmasi BERKAT di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Ia pun menegaskan tidak pernah melihat berita acara bukti penyerahan berapa jumlah penggunaannya yang sudah terpakai maupun belum hingga pada stok akhir."Setahu saya itukan sudah habis dipakai untuk kertas suara di pemilu 2004. Yang buatnya pun dari KPU pusat. Mana boleh percetakan daerah buat sendiri. Hanya Peruri yang boleh keluarkan kertas sekuriti," tutur Muzammil.
Sumber yang dihimpun BERKAT dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) Badan Intelijen Negara (BIN) seyogyanyan kelebihan penggunaan kertas sekuriti pada pemilu 2004 yang lalu harus dikembalikan ke KPU dikarenakan kertas tersebut merupakan asset negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.Dan penggunaannya harus mendapat izin dari Botasupal BIN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Mengenai Wajib Izin dari Botasupal untuk Bidang Usaha Dokumen Sekuriti, Uang, Kertas Berharga, Tinta Sekuriti dan Hologram.Dan percetakan sekuriti yang berhak untuk melakukan pencetakan hal-hal tersebut di atas harus mendapat izin dari BIN, misalnya Peruri bukannya percetakan daerah yang tidak memiliki izin dari BIN.Hal itu dimaksudkan untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam penggunaanya yang mengarah pada tindak pidana hukum seperti untuk pembuatan uang palsu serta kertas suara palsu yang bertujuan untuk penggelembungan suara bagi para caleg yang kalah."Jadi sisa kertas sekuriti itu harus dikembalikan. Tidak boleh sembarang penggunaanya," kata sumber tersebut.
Ketua KPU Kalbar, AR Muzammil menyarankan akan lebih baik kalau kertas suara nantinya tidak menggunakan kertas sekuriti (paper security) untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan itu."Apalagi biayanya cukup mahal. Menurut saya akan lebih murah pakai kertas koran," katanya. (rob)

12 Surat Memuluskan Pembabatan Hutan Lindung

2008-09-03T02:59:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Birokrasi yang tidaklah sulit untuk memuluskan pembabatan hutan lindung di lahan konservasi mangrove Desa Dabung Kecamatan Kubu yang telah menjadi tambak ikan tidak kurang dari 375 ha pada tahun 1998 lalu.
Kepala Dispenda Kalbar, Drs. H. M. Darwin mengungkapkan surat-surat inilah yang menjadi dasar dirinya untuk membuka lahan tambak di Sungai Meriam Desa Dabung pada 10 tahun yang lalu. Ia mengaku awalnya tidak tahu menahu kalau lahan tambak miliknya yang berjumlah 30 ha itu berada di kawasan hutan lindung yang statusnya belum dialih fungsikan.
"Juga waktu itu ada program tambak rakyat (proteka). Kemudian dari Dinas Perikanan pun dilanjutkan. Apalagi saya ditawarkan," kata Darwin ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya.
Pada saat itu menurutnya dibukanya lahan tambak lantaran banyaknya trowl yang tidak mengasilkan yang maksimal. Kelompok nelayan pun dibentuk dengan maksud untuk menambah pengasilan dengan cara membuka tambak.
"Dinas Perikanan Provinsi waktu itu masih Pak Iswahyudi memberikan bimbingan. Jadi, ini program pemerintah. Apalagi sudah didukung oleh pemerintah hingga dari pusat. Dirjen Pengairan Departemen PU waktu itu pun juga akan buka pengairan," ungkapnya.
Ia katakan kalau memang lahan ini termasuk hutan lindung kenapa didukung dengan dikeluarkanya surat-surat ini. Hanya ia mengaku dirinya tahu adanya peraturan yang menyebutkan pembukaan lahan sepanjang 200 meter. "Tapi tak ada pelarangan. Dan yang saya punya saat itu betul-betul menjadi contoh," tuturnya.
Penghasilan yang diperoleh pun lumayan besar. Sekali panen tidak kurang dari 500 kg yang dipanen dengan pendapatan lebih kurang Rp50 juta.
Lalu bagaimana dengan tahun 2006 dimana tim gabungan antara Polda, Dishut dan SPORC yang menyatakan tambak ini jelas-jelas melanggar hutan lindung. "Seyogyanya dari awal kami diberitahukan. Dinas Perikanan harus bicarakan. Jadi langkah apa yang harus kami ambilkan kalau sudah ada pemberitahuan. Selama ini belum pernah ada satu sosialisasi pun pelarangan itu," tukasnya.
Meskipun ia tak khawatir kalau lahan tambaknya di tutup. Akan tetapi ia menyayangkan kalau itu terjadi. Sebab akan banyak invetasi yang hilang untuk menghidupkan roda perekonomian daerah. Terlebih lagi telah memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat.(rob)

KPK dan Polisi Diminta

2008-09-03T02:31:00.001-07:00

Tangkap Perambah Hutan Mangrove
Kubu Raya, BERKAT.
Berbagai elemen di masyarakat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan polisi harus segera melakukan pengusutan dan penangkapan terhadap para oknum pejabat yang telah melakukan perambahan hutan lindung di atas lahan konservasi mangrove Desa Dabung Kecamatan Kubu.
"Kapolda harus berani dan tegas untuk menangkap para oknum pejabat yang terlibat. Inikan sudah jelas. Tim terpadu Kubu Raya ketika turun menemukan berbagai pelanggaran. Kenapa harus didiamkan," kata Ketua Umum Forum Ekonomi Kelautan Indonesia (Forek), Joni Isnaini, SH kepada BERKAT.
Nada yang sama pun dikatakan Koordinator LSM Cinta Bahari Kubu Raya, Nasrun AR yang menegaskan pihak aparat jangan sampai terlambat bertindak. "Ini namanya konspirasi berjamaah untuk mencari untung pribadi. Kan sama saja korupsi," tuturnya.
Keduanya melihat kasus perambahan hutan lindung ini sudah sama dengan kasus "Bintan kedua" di Kalbar yang melibatkan sejumlah oknum anggota DPR RI. Kasus Dabung ini pun juga sama, selain melibatkan oknum pejabat daerah juga anggota DPR RI yang disinyalir berasal dari anggota Komisi IV.
Terdapat sejumlah nama yang disinyalir terlibat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, antara lain mantan gubernur Kalbar, Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, bupati dan mantan bupati Pontianak, Wakil Bupati Kayong Utara, Kepala Dispenda, seorang dokter bedah RSUD, anggota DPR RI, Dirjen PU, dan Dirjen Perikanan.
"Aparat jangan pandang bulu. Siapa pun mereka yang melakukan pelanggaran harus dihukum. Apalagi
ini kan sudah jelas melanggar UU Kehutanan Nomor 41/1999. Barang bukti dan pelaku sudah jelas. Jangan dipeti-eskan kasus ini," tambah Joni.
Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi, SW, M,Si menampik kalau kasus ini didiamkan. Ia mengaku baru tahu dari sejumlah media massa. Namun ia berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dengan menurunkan tim gabungan dari tingkat provinsi.
"Karena kasus ini masuk dalam dua wilayah hukum dari Polres Pontianak dan Poltabes Pontianak. Kami dari Polda akan bentuk tim gabungan yang akan dibantu dari Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, serta Bapedalda," kata Suhadi ketika dikonfirmasi BERKAT di ruang kerjanya kemarin.
Ia mengharapkan masyarakat pun tidak ragu untuk memberikan informasi mengenai kasus ini. Pihaknya akan menelusuri dan mencari siapa sebenarnya pemberi ijin. Padahal untuk hutan lindung harus ada ijin dari Menteri Kehutanan untuk mengubah alih status fungsinya.
"Jadi kita akan cek lagi. Polisi akan bertindak kalau ada laporan. Laporkan ke Polda kami akan tangani kasus ini secepatnya. Karena saksinya berasal dari orang provinsi," tegasnya.
Ketika ditanya tentang hasil tim gabungan tahun 2006, Suhadi mengaku tidak tahu. Namun ia menyebutkan akan mengecek kembali hasil tim gabungan Polda, Dishut, dan SPORC yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran tindak pidana perambahan hutan lindung.
Kepala Dispenda Kalbar, Drs. M. Darwin membantah keras kalau dirinya disebut melanggar hukum dengan melakukan perambahan hutan lindung. Sebab ia memiliki dasar untuk membuka tambak ikan tersebut.
Selain ia mengaku tanah seluas 30 ha itu sudah atas nama miliknya, sejumlah surat rujukan dari berbagai Dirjen adalah modalnya untuk merambah hutan lindung tersebut.
"Saya dulu ditawarkan oleh Dinas Perikanan. Apalagi tahun 1998/1999 ada yang namanya program tambak rakyat (proteka). Jadi apa yang saya lakukan punya dasar," tegasnya.
Ia pun menegaskan kalau memang ada yang dilaporkan, bukanlah dirinya akan tetapi siapa yang memberikan ijin. Ia tegakan kalau dirinya hanyalah mengikuti aturan yang sudah berjalan dan ditunjukan ketika awal mau membuka. (rob)

Perda I KKR, Lambang Daerah Disahkan

2008-09-03T02:31:00.000-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Setelah melalui proses pembahasan selama sebulan, akhirnya hari ini Selasa (2/9) lembaga legislatif akan mensahkan Perda pertama Kubu Raya tentang Lambang Daerah yang merupakan produk prioritas baik bagi eksekutif maupun legislatif di kabupaten termuda itu dalam agenda pendapat akhir.
"Jadi, nantinya pihak eksekutif sudah bisa menggunakannya untuk pelayanan ke masyarakat. Seperti penggunaan KTP, administrasi lainnya yang sering digunakan hingga ke tingkat paling bawah," kata Komisi A. Masri Usman Nafiz ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya, kemarin.
Dalam pembahasan waktu lalu, ia menyebutkan pihaknya telah melakukan revisi atau perubahan di sebagian lambang tersebut. Misalnya dari warna bodi perahu yang tadinya berwarna kuning dirubah menjadi putih sebagai lambang keserasian. Begitu pula dengan tiang layar yang berujungkan mata tombak dihilangkan lantaran indentik dengan simbol kekerasan.
"Sebelumnya kami sudah tanyakan ke pembuatnya apakah ada arti dari kedua bagianyang diubah itu. Ternyata yang bersangkutan bilang tidak ada. Apalagi untuk warna kuning sudah ada dibagian lainnya," tuturnya.
Ia katakan setelah ini, kemungkinan besar satu lagi Perda tentang Kewenangan akan menyusul untuk disahkan. Waktunya diperkirakan pada tanggal 9/9 mendatang. "Secara bertahap kami akan mensahkan setiap perda. Tentunya dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan jelas," imbuh legislator Partai Demokrat ini. (rob)

Pelukis Cilik Wakil Kalbar ke AS

2008-09-02T22:39:00.000-07:00

***Akan Nyanyikan Lagu Album Ratna Werry
Pontianak, BERKAT.
Bagi seorang Alyarosa Taqwaarisa, melukis adalah bagian dari hidupnya yang terpisahkan selain menuntut ilmu pendidikan. Pelukis cilik yang duduk di Kelas 5 SD Al Azhar ini, kelahiran Pontianak pada 6 Oktober 1998.
Hobbinya yang sedari kecil menggambar menjadikannya sebagai pelukis cilik yang memiliki daya inovasi dan imajinasi tinggi dalam mengapresiasikannya di atas kertas.
Tak mengherankan kalau putri dari pasangan Ari Yanuarif - Eva Dolorosa ini terus memantapkan bakatnya yang dimulai dari sanggar lukis KhaChiFA (Khatulistiwa Children Fun Art) yang dibimbing oleh guru lukis Ary P. Widhiasmoro.
Ia pun telah berhasil mewakili Indonesia ke Amerika Serikat atas undangan badan dunia PBB untuk mengikuti International Day of Peace Celebration pada tanggal 19 September 2008 mendatang. Rangkaian dari kegiatan itu ia pun juga akan mengikuti International Peace Art Activities berkisar antara tanggal 21 - 28 September setelah berhasil keluar sebagai pemenang pada Peace Pals Art Contest, New York, USA, December 2007 lalu.
Di kegiatan inilah nantinya Alya akan menyanyikan lagu Hutan di Punggung Bukit yang merupakan salah satu karya lagu dari album 'nak kemane..' yang dinyanyikan Ratna Werry yang telah berhasil masuk dalam rekor dunia Indonesia MURI.
"Lagu ini cukup bagus dan pas untuk dinyanyikan," kata Alya.
Alasannya lantaran ancaman global warming yang telah menggaung hingga ke seluruh dunia kian mengkhawatirkan. Sebab banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah manusia yang tidak melihat dan berpikir akan bahayanya lingkungan ketika dirusak.
Berbagai prestasi telah berhasil ditorehnya antara lain di tingkat internasional Third winner Toyota Dream Car Contest, Jepang, Juli 2007, Commendation prize - International Children’s Painting on The Environment, Juni 2007, Merit Certificates Winner An art competition for children to design a UN stamp on the theme we can end poverty, New York, USA, September 2007,
12 top finalist children painting competition on theme Energy in Our World, IAEA (international Atomic Energy Agency), Vienna, Austria, October 2007, First Winner Peace Pals Art Contest on theme Communicating Peace, New York, USA, December 2007.
"Alya juga telah mengikuti beberapa acara lelang lukisan, Ia bersama teman-temannya dari KhaChiFA membuat gambar/lukisan dan gambar tersebut dijual pada acara lelang amal yang hasilnya disumbangkan untuk membantu korban bencana gempa di Yogyakarta, membantu korban kebakaran, panti jompo, dan lainnya," kata guru lukis Alya, Ari Pudianty.
Kalau ditanya, kenapa Alya suka menggambar, jawabannya pendek banget, suka aja, tapi katanya juga dengan menggambar aku bisa menolong diri sendiri, misalnya banyak tugas sekolah yang menjadi bagus & lengkap jika ditambah gambarku, aku juga bisa menolong orang lain, dengan menyumbang hasil penjualan lukisanku, terkadang kalau hadiah lombanya dapat uang, aku bisa menyumbangkannya ke teman-teman lain yang membutuhkan, jadi nggak perlu minta sama mama lagi.
"Tujuannya tidak lain untuk memotivasi agar anak-anak yang lain dapat berlomba mengejar prestasi," tambah sang ibunda Alya, Eva Dolorosa. (rob)

Jalan Serdam Statusnya Harus Jalan Provinsi

2008-09-02T22:12:00.000-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Kejelasan mengenai status jalan Sungai Raya Dalam (Serdam) yang selama ini menjadi tanda tanya di masyarakat sepertinya bakal terjawab. Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir. Zulfadhli telah menegaskan status jalan Serdam ini harus ditingkatkan menjadi jalan provinsi.
"Warga harus buat surat aspirasi dulu ke gubernur. Setelah itu kami DPRD akan mendesak gubernur untuk menyikapi aspirasi dari warga," tegas Zulfadhli usai menghadiri peresmian berdirinya Forum Komunikasi Pembangunan Sungai Raya Dalam (FKPSRD), Jumat (29/8) lalu.
Penegasan itu dikatakan Zul lantaran jalan yang membelah dua wilayah yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ini kedepannya bakal menjadi jalan utama. Terlebih lagi akan adanya rencana pembangunan outer ring road (jalan lingkar luar) yang juga menghubungkan dua wilayah.
Lalu sumber pendanaannya. Ketua DPD Partai Golkar Kalbar ini tak setuju kalau dengan sistem sharing dua wilayah tersebut.
"Sebab kalau statusnya sudah ditingkatkan dananya harus bersumber dari APBD provinsi. Tidak ada itu proyek pembangunan dengan status yang sama sharing dana," tuturnya.
Ia memastikan tahun 2009 bakal terealisasi karena DPRD Provinsi Kalbar sendiri akan segera menganggarkan berapa dana APBD 2009 untuk peningkatan status jalan Serdam kalau usul ini secepatnya dimasukkan.
"Jadi nantinya jalan ini statusnya tidak lagi pemeliharaan karena sama saja namanya masih disubsidi hanya dengan anggaran Rp1-2 miliar. Tidak mampu jalan ini dibebankan apalagi dengan banyaknya pemakai jalan yang semakin bertambah," ujarnya.
Ia pun tak setuju kalau ada yang meminta untuk dibuatkan lagi jalan alternatif seperti di Jalan Diponegoro dan H. Agus Salim. Sebab kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi karena akan banyak yang menjadi korban kalau usul itu dilakukan.
"Kita lihat saja sudah berapa banyak yang membangun jembatan dan rumah. Berapa biaya lagi yang harus dikeluarkan untuk penggantian itu," tukasnya. (rob)

Dilaporkan ke Menhut dan Gubernur

2008-08-29T23:52:00.000-07:00

**Kasus Dabung
Kubu Raya, BERKAT.
Hasil temuan tim terpadu bentukan Pemkab Kubu Raya terhadap pengrusakan hutan lindung di kawasan hutan mangrove Desa Dabung Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya akan dilaporkan ke Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis,MH dan Menteri Kehutanan, MS Kaban.
"Sesuai dengan kewenangan yang berlaku, kita telah menginventarisasi. Hasil tim ini akan kami laporkan kepada Gubernur dan Menteri Kehutanan. Karena kewenangan menindak berada di Departemen Kehutanan," kata Pj. Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzzaman, MM, kemarin.
Ia menegaskan jika terbukti kepemilikan tambak tersebut melibatkan oknum pejabat tinggi maka ada prosedur hukumnya. Namun, pembuktian dan lain-lainnya tinggal menunggu penyelidikan berikutnya.
"Siapapun yang terlibat dia harus bisa memberikan penjelasan dan bertanggung jawab.
Kita tidak menuding siapa orangnya. Tapi yang jelas faktanya hutan lindung sudah dibabat," tegas Kamaruzzaman.
Ia sangat menyayangkan kasus ini terjadi lantaran kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa hutan lindung dilarang dibabat. "Itukan terjadi ketika Kubu Raya belum terbentuk. Saat ini kita sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan kita bahwa hutan lindung tidak boleh disentuh sama sekali," tuturnya.
Dari tiga lokasi yang ditinjau tim terpadu pada Rabu (27/8) lalu. Satu lokasi di Sungai Meriam adalah milik Kepala Dispenda Kalbar yang saat ini menjabat. Hal itu terungkap dari pengakuan Jamal, seorang penjaga yang dipercayakan sebagai wakil H.Drwn untuk mengelola tambak yang luasnya tidak kurang dari 15 ha dengan jumlah 10 kolam berukuran kurang lebih 1,5 ha/kolam.
Ketika tim memintai sejumlah dokumen, Jamal tak bisa menunjukan satu kertas pun meskipun ia mengakui sebagai wakil untuk mengawasi tambak.
"Tak ada dengan saya. Selama ini yang pegang hanya pak Darwin," ujarnya.
Lokasi yang beroperasi sejak tahun 1998 ini berada di titik koordinat 0711 - 52799344846 dengan S 00.590100 - E 109.304910. Yang lebih parah lagi lokasinya kurang dari 10 meter dari bibir pantai. Padahal tidak jauh dari lokasi terdapat plang pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove yang harus dijaga karena lokasi ini langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan.
Di lokasi ini dihuni 2 KK dengan jumlah 15 orang diantaranya anak-anak dan perempuan yang sudah menginjak usia diatas 50 tahun. Fasilitas hiburan pun lengkap. Terlihat parabola dengan sarana televisi berwarna ukuran besar.
Untuk penerang satu unit genset telah siap serta alat tangkap ikan dengan sampan yang siap dengan mesin 40 PK. Kondisi ini sangat ironis dengan rumah yang ditempati yakni berupa gubuk beratapkan jerami berdindingkan papan. (rob/adi)

Dabung, Desa Kaya Tak Berlistrik 200 Tahun

2008-08-29T23:46:00.000-07:00

Kubu Raya, BERKAT.
Bunyi mesin motor klotok menderu - deru di sepanjang sungai yang mengitari Desa Dabung Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya siang itu, Rabu (27/8). Anak-anak asik bermain di sepanjang jalan desa yang hanya beralaskan tanah merah.
Tampak sejumlah ibu-ibu rumah tangga sedang menjemur ikan yang diasinkan. Begitu pula yang lain sedang menyiang kulit kerang untuk diambil dagingnya lalu kulit hewan vetebrata itu ditebarkan disekeliling rumah untuk menambah ketinggian tanah.
Sedangkan kaum prianya sedang memilah ikan-ikan hasil tangkapan yang sedari pagi melaut. Tak kurang dari 1 ton rata-rata masyarakat mendapatkan hasi tangkapannya, dengan beragam jenis ikan laut maupun udang.
Di antaranya juga ada yang sedang membersihkan ratusan hektar tambak ikan yang terhampar hampir mengelilingi desa yang dihuni tidak kurang dari 2.850 jiwa atau sekitar 600 KK. Dengan luas hampir 16.600 M2, Desa Dabung yang langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan ini memiliki tiga dusun antara lain Dusun Mekar Jaya, Dusun Selamat Jaya, dan Meriam Jaya.
Potensi perikanan adalah sektor unggulan yang merupakan mata pencaharian masyarakat setempat selain bertani dan berkebun. Tidak kurang dari Rp500 ribu disumbangkan dari masyarakat untuk pembangunan desa dari hasil perikanannya itu.
Namun, dibalik kekayaan yang terkandung di Desa Dabung, masyarakat sangat mengharapkan adanya penerangan. Sebab sejak berdirinya desa pada 200 tahun lalu hingga kini, infrastruktur listrik tak tersentuh dan dirasakan oleh masyarakat.
"Kami sangat harapkan tahun 2009, listrik sudah bisa masuk ke Desa Dabung," kata Kepala Desa Dabung, Syahrani A. Karim kepada BERKAT.
Tak mengherankan, kalau selama ini masyarakat menggunakan mesin genset untuk menerangi dan mendukung berbagai aktivitasnya seperti untuk disektor perikanan. Terlebih lagi guna mendistribusikan komoditas baik dari maupun ke Dabung, akses jalan sudah terbuka lebar lebih kurang 4 meter meskipun hanya jalan tanah. Bahkan sudah dapat tembus hingga dari Patok 30 menuju Kubu.
"Jalan ini pun kami harapkan dapat diperhatikan karena saat musrenbang lalu sudah kami ajukan untuk diaspal sehingga alokasi dananya benar-benar diperuntukan untuk pembangunan desa," tutur Kades.
Kehidupan yang lumayan mapan, terlihat dari kehidupan masyarakat yang taraf ekonominya cukup stabil. Terlebih lagi dengan pembangunan rumah yang hampir mayoritas menggunakan bahan semen beratapkan seng. Meskipun diantaranya ada juga yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Namun hal itu tidaklah menyurutkan mereka untuk termotivasi mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai nelayan.
"Karena itu siapapun nantinya yang jadi bupati Kubu Raya, kami harapkan bisa memperhatikan infrastruktur di Dabung," tukas Syahrani yang pernah mengajukan usulan listrik ketika ke Jakarta saat pemekaran Kubu Raya. (rob)

Penemu Sastra Berdesain Tengkawang Insang

2008-08-29T23:35:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.
Kekayaan hayati Kalbar sebagai daerah tropis dan paru-paru dunia sudah tak diragukan lagi. Sumber daya alam yang dimilikinya menyimpan misteri yang ketika diungkap dan ditelusuri akan menjadi satu hasil karya yang bernilai jual tinggi.
Seperti yang dilakukan seorang Siti Kiswati Ngasirin. Gadis lajang kelahiran Pati Jawa Tengah, 6 Maret 1978 lalu ini berhasil menuangkan daya pikir dan imajinasinya kedalam satu karya perpaduan antara seni lukis, sastra dan desain motif sehingga tercipta satu mahakarya yang belum pernah ada di belahan dunia lainnya.
Tak heran gadis yang berprofesi sebagai bidan di Kecamatan Kubu ini disebut sebagai "Penemu Sastra Berdesain Tengkawang Insang Pertama," yang karyanya dalam bentuk syair setebal 84 halaman telah dihak patenkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Depkum HAM pada 30 Agustus 2006 lalu berdasarkan Permen Kehakiman RI Nomor M.01-HC.01.01 Tahun 1987 yang pernah ditampilkan saat Festival Seni Budaya Melayu Kalbar ke-2 di Ngabang tahun 2004.
Terinsipirasi dari membaca buku pariwisata tentang Flora Maskot Kalbar khususnya berkaitan dengan tanaman Tengkawang Tungkul pada tahun 2002, Siti mulai mencari tahu dan menelusuri dari berbagai sumber, apa itu tanaman Tengkawang Tungkul. Berbagai perlombaan bernuansa Melayu pun diikutinya. Ketika itu timbul kontroversi di dewan juri lantaran pakaian yang digunakan adalah kain Sambas akan tetapi syairnya Melayu Pontianak bertemakan Tengkawang Tungkul.
"Tujuannya selain untuk pelestarian tanaman khas Kalbar juga sebagai bahan pengetahuan yang diharapkan akan dapat menjadi maskot Kalbar kedepannya selain burung Enggang Gading," katanya kepada BERKAT.
Dengan bimbingan dari Datuk Sy. Abdul Kadir Zein Al-Mutahar dan seorang budayawan Kalbar, Datuk Harun Das Putra, sastrawan muda ini lebih gencar lagi membuat sejumlah syair yang ingin memberi pencerdasan kepada masyarakat Kalbar tentang Tengkawang Tungkul. Kemudian syair-syair itu pun diapresiasikan ke dalam bentuk desain kain sebagai motifnya.
Tak banyak peralatan gambar yang digunakan. Selama 3 - 7 hari tangan halusnya berhasil menyelesaikan satu karya yang hanya dengan pensil berwarna dan alat gambar diatas kertas karton. Alasannya ia tidak menggunakan kanvas lantaran untuk memudahkan dalam pengerjaan dan pembingkaian.
Namun, sangat disayangkan, maha karya yang begitu besar bagi perbendaharaan kekayaan daerah ini menemui hambatan. Di antaranya modal dan manajeial. Selama ini ia berusaha mengerjakannya dengan modal dan manajemen sendiri. Terlebih lagi, Anisa Batik Jogjakarta sebuah home industri di Kota Gudeg itu tertarik akan hasil karyanya.
"Harapannya ada pihak-pihak yang membantu saya untuk mengenalkan dan mempromosikan karya saya tentang Tengkawang Tungkul. Sehingga bisa dikenal di dunia luar Kalbar hingga ke mancanegara. Supaya maskot Kalbar dihargai karena selama ini sering terlupakan," tuturnya.
Untuk memperkuatnya, ia pun mendirikan sebuah Yayasan Siti Kiswati Sastra Berdesain untuk menampung karya-karya terbaiknya. (rob)

DKP-Dishut Izinkan Babat Hutan Lindung

2008-08-29T23:11:00.000-07:00

***Gubernur dan DPR Tahu

Kubu Raya, BERKAT.
Teka - teki siapa pemberi izin pembabatan hutan lindung di kawasan mangrove menjadi tambak ikan dan udang di Desa Dabung Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya akhirnya terjawab. Pengakuan para pemilik tambak menyebutkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalbar maupun Kabupaten Pontianak adalah dua instansi yang memberikan izin dan bertanggung jawab atas pembabatan tersebut.
Kejadian ini dimulai sejak 11 tahun yang lalu yakni tahun 1997. Bermula dari para pendatang asal Sulawesi ingin membuka tambak. Gayung pun bersambut, pihak Pemprov Kalbar memfasilitasi keinginan itu dengan membentuk sebuah koperasi dengan nama Koperasi Rukun Mitra beranggotakan 41 orang yang bergerak dibidang pembudidayaan ikan dan udang dengan luas lahan berkisar 60 - 100 hektar berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah). Namun, rekomendasi yang dikeluarkan pihak desa dan camat seluas 200 ha yang kemudian diteruskan dan disahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pontianak dengan mengeluarkan "Surat Pembudiyaan Ikan (SBI) dan Izin Usaha Perikanan (IUP)."
Dua surat sakti inilah menjadi modal dasar bagi ke-52 pemilik tambak yang hingga kini masih beroperasi yang rata - rata satu petambak memiliki luas antara 5 - 60 hektar dengan jumlah kolam berkisar 5 - 15 kolam/ petambak berukuran 1,5 - 5 hektar/ kolam.
Bahkan dalam perjalanannya, DKP Provinsi Kalbar mendukung penuh pembabatan hutan lindung yang total luasannya diperkirakan tidak kurang dari 375 hektar ini. "Tiap tahunnya kami sering dapat bantuan bibit ikan dan udang 15 ribu ekor, pakan 50 kg dengan kapur dari Dinas Perikanan Provinsi," kata Syukur seorang petambak yang memiliki lahan seluas 30 ha.
Tak hanya itu, DKP bahkan sering berkunjung ke lokasi dengan membawa tamu pusat yang tidak lain adalah anggota DPR RI. "Mereka datang pada tahun 2006 dibawa orang perikanan. Bahkan sudah sering ada sekitar 6 - 7 kali. Merekapun tidak ada yang mengatakan ini melanggar," kata John Hard petambak lainnya.
Restu dari Pemerintah Provinsi Kalbar pun berlanjut. Di tahun yang sama, rombongan Gubernur Kalbar kala itu yang dipimpin Usman Djafar bersama sejumlah kepala dinas antara lain, Kadis DKP serta Kadis Kehutanan ikut dalam rombongan untuk melakukan panen raya.
"Pak Budi (Kadis DKP Kalbar) waktu itu bilang lahan ini akan dijadikan proyek percontohan. Pak Usman pun juga malah mendukung untuk membuka lahan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat," tambah John yang mengaku mendapatkan bantuan pompa air 5 unit dari DKP.
Dinas Kehutanan meskipun tidak terlibat langsung dalam proses administrasi pemberian izin, namun disebut-sebut melakukan pembiaran atas terjadinya pembabatan hutan lindung ini apalgi dengan kunjungan gubernur yang diikuti kepala dinasnya. "Iyelah, kalau dilarang ngape pula waktu datang dengan pak gubenor tadak bilang ini hutan lindong. Kan same gak beri izin ke kame," tutur Syukur lagi.
Padahal, di September 2006 tim gabungan Polda, Dishut Provinsi dan SPORC telah terjun ke lokasi untuk mengindentifikasi lahan yang dibabat dengan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinatnya. Hasilnya, ditemukan tindak pidana pelanggaran perambahan hutan lindung berdasarkan UU Nomor 41/.... tentang kehutanan. Sebab, untuk mengubah alih status fungsi hutan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan. Namun, hasil temuan tim gabungan tidak pernah ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Sumber BERKAT menyebutkan hal itu adanya ketakutan lantaran ditengarai melibatkan sejumlah elite pejabat di Provinsi Kalbar maupun Kabupaten Pontianak yang memiliki saham di tambak yang setiap kali panen rata - rata menghasilkan laba bersih Rp40 juta/ empat bulan.
"Dinas Kehutanan pernah ada pasang patok. Pusat pun juga sama. Tak ada yang katakan ini melanggar. Hanya pesan saja hutan yang masih ada tetap dilestarikan," tutur Kades Dabung Syahrani A. Karim yang juga memiliki tambak seluas 4 ha.
Mantan Kades Dabung, Latif menyebutkan sebelumnya kawasan ini juga sudah pernah dibabat oleh PT Bakau dan juga tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait. "Dulunya masyarakat kesulitan ekonominya. Apalagi tidak pernah adanya sosialisasi, melihat atau menegur tentang status hutan lindung jadi kami garap saja. Jadi dengan datangnya tim ini kami minta dapat dijelaskan melalui media massa jangan sampai ada kepentingan-kepentingan," katanya.
Sedangkan Rahim mengharapkan aktivitas yang sudah berjalan jangan lagi distop lantaran sudah terlanjur untuk menambah ekonomi masyarakat setempat. "Kalau ini distop kami mau makan ape," ujarnya.
"Jadi pemerintah mau pilih yang mana, hidupkan masyarakat atau hidupkan bakau. Kalau memang matikan masyarakat berarti masyarakatnya pemerintah pohon bakau," tambah Syukur.
Ungkapan kekhawatiran ini terjadi ketika dilakukan pertemuan dengan tim terpadu bentukan Pemkab Kubu Raya saat mendatangi lokasi, Rabu (27/8). Tim beranggotakan Dishutbun, KLH, BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah III Departemen Kehutanan, Camat, Kades, Polsek, Koramil, Satpol PP. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi maupun pihak Kabupaten Pontianak meskipun awalnya berkomitmen akan ikut namun kenyataannya tidak hadir pada peninjauan tersebut.
Camat Kubu, Effendi mengharapkan adanya pembinaan dan penyluhan terhadap masyarakat karena sudah terlanjur. "Tapi ini kita kembalikan ke pengambil kebijakan. Memang informasi saya terima. Tapi baru ini saya ke sini. Apalagi selama menjabat belum pernah instansi yang datang ke saya melaporkannya. Tapi saya tidak sependapat kalau masyarakat di sini disebut melanggar aturan karena mereka awalnya juga tidak tahu," ungkap Camat.
Ketua Tim Terpadu, Golda M Purba menegaskan dengan temuan tim seperti adanya pelaku usaha, alat berat dan perambahan sudah jelas ini pelanggaran. "Hasil ini akan kami laporkan ke Bapak Pj. Bupati yang kemudian mungkin akan dilanjutkan ke gubernur dengan menteri," tukasnya. (rob)

Etika Politik Jangan Ditinggalkan

2008-07-10T08:55:00.003-07:00

Kayong Utara, BERKAT.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH meminta dengan tegas agar para kalangan birokrat harus menjalankan etika politik dengan benar sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. "Etika politik jangan ditinggalkan. Meskipun siapa yang memimpin di daerah itu adalah orang yang berlainan partai dengan kita," kata Gubernur usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara periode 2008 - 2013, Hildi Hamid - M. Said di Sukadana belum lama ini.Hildi - Said yang dilantik Gubernur Cornelis sebagai bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.61 - 123 tentang Pemberhentian Pj. Bupati dan Pengesahan Bupati serta SK Nomor 131.61 - 124 tahun 2008 tentang Pengangkatan Wakil Bupati untuk masa jabatan lima tahun kedepan atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mencontohkan dirinya yang merupakan seorang gubernur adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan atasannya adalah seorang presiden yang berasal dari Partai Demokrat. Jadi meskipun berbeda partai akan tetapi ketika berbicara masalah sistem pemerintahan tetap harus sama tanpa harus melihat perbedaan dari asal partai. Terlebih lagi ketika presiden membuat program misalnya tentang program penanggulangan kemiskinan atau memerintahkan soal Bantuan Langsung Tunai untuk harus segera sampai dan tepat sasaran namun kita semua yang dibawah mengabai-abaikannya karena dia bukan ketua partai kita, tentunya hal itu tidak diperbolehkan. "Hal itu yang tidak boleh. Yang rugikan rakyat. Sebab kita sudah masuk dalam satu sistem. Wajib kita untuk mengamankan kebijakan pusat hingga ketingkat paling bawah dengan baik dan bertanggung jawab. Ini yang kadang salah kaprah. Boleh berbeda tapi bukan dalam sistem," tegasnya.Menurut Gubernur kalau pun mau oposisi atau berbeda pendapat harus diluar sistem, misalnya di dewan apakah itu di tingkat pusat, provinsi atau pun di tingkat kabupaten/ kota. Namun demikian bukan berarti saling gontok - gontokan yang mengakibatkan timbulnya konflik. Sebab ia katakan walaupun bagaimana antara eksekutif dan legislatif adalah mitra kerja di dalam menetapkan sebuah kebijakan untuk kehidupan di masyarakat."Karena itu mari kita bersama-sama serius dan bersungguh-sungguh mengelola penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kapabel dan akuntabel dalam rangka menciptakan good governance. Kalau ada yang salah harus saling mengakui kesalahannya. Jangan takut dan malu untuk mengakui kesalahannya," pinta Gubernur.Terlebih lagi ia melihat banyak potensi daerah yang masih perlu dipikirkan oleh semua pihak untuk dicarikan jalan keluarnya agar dapat dikembangkan sehingga memiliki azas manfaat untuk masyarakat secara umum yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. (rob)

Kontraktor Kesulitan,Polisi Kebingungan

2008-07-10T08:55:00.002-07:00

***Masalah BBM dan Kayu

Pontianak, BERKAT.
Masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sulitnya mendapatkan kayu tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat umum, akan tetapi para pelaku jasa konstruksi pun mengalami hal serupa yang lazimnya digunakan untuk berbagai kegiatan proyek pemerintah.
Ibarat buah simalakama, kendati merasakan kesulitan yang dialami para kontraktor, namun demikian pihak polisi pun tidak bisa berbuat apapun alias bingung dengan dua persoalan yang telah menjadi dilema selama ini. Di satu sisi mendukung pembangunan namun di sisi lain harus menegakan supremasi hukum.
Hal itu terungkap disaat DPP Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia) Kalbar melakukan audiensi dengan Kapolda Kalbar untuk mencari solusi dan sharing seputar dua permasalahan tersebut.
"Polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini tidak bisa diselesaikan hanya polisi sendiri karena ini menyangkut sistem yang didalamnya ada beberapa kewenangan instansi. Jadi harus dibicarakan bersama-sama karena ini terkait penegakan hukum juga," kata Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Nata Kesuma.
Sejumlah keluhan dan kesulitan yang dialami dunia konstruksi disampaikan satu persatu oleh anggota Aspekindo yang dikomandani Syafruddin Nasution dalam audiensi tersebut. Mulai dari masalah harga, pengangkutan, kebijakan hingga terjadinya "pencegatan" yang dilakukan polisi di lapangan ketika si kontraktor membawa minyak atau pun kayu seperti belian, meranti, mabang, bentangor dan sebagainya.
"Paling tidak ada 'toleransi' ataupun kebijakan dari Pak Kapolda bagi kami. Apalagi untuk mengangkut minyak, kami tidak dibolehkan membelinya di SPBU tapi harus minyak yang untuk industri. Sebab kalau kami mengangkut dengan jumlah banyak untuk proyek yang belinya di SPBU disangka melakukan penimbunan. Padahal berdasarkan nilai kontrak harga yang dipakai adalah harga SPBU, " kata Ketua DPP Aspekindo Kalbar, Syafruddin Nasution.
"Untuk kita tidak ada toleransi karena hukum harus tetap jalan. Sebab kalau polisi melakukan pembiaran akan salah apalagi toleransi akan lebih salah lagi. Artinya ada unsur kesengajaan. Akhirnya polisi yang diperiksa atasan lagi," kata Kapolda.
Kapolda tegaskan lagi, meskipun kayu tersebut diangkut hanya dengan menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja), tetap dinyatakan tidak berlaku alias ilegal. Sebab SPK hanya surat penunjukan dari pemilik proyek untuk kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya bukan untuk mengangkut kayu.
"Jadi tidak bisa dijadikan dasar atau acuan. Tapi harus menggunakan surat dan dokumen lengkap sesuai ketentuan undang-undang. Akan tetapi jika ada pencegatan dari pihak polisi yang mengganggu beritahukan saja ke kami walaupun polisi punya hak untuk itu," tuturnya.
Menurut Kapolda ada tiga prosedur yang bisa dijadikan dasar oleh kontraktor untuk mendapatkan kayu antara lain melalui IPK (Izin Pemanfaatan Kayu), melalui lelang serta melalui usahanya sendiri yang sesuai UU untuk mendapatkan jatah kayu 5 persen dari HPH yang dimiliki dalam rangka memenuhi kebutuhan kayu di daerah.
Selain itu dikatakan Kapolda pihaknya akan membantu kontraktor dalam mencari solusinya kepada instansi terkait seperti ke Pertamina dan para pengusaha HPH. "Keluhan kontraktor ini ketika disampaikan ke pemerintah kami minta tembusannya. Tembusan inilah dasar bagi kami untuk mencari solusi dengan pihak yang terkait karena hal ini tersangkut paut dengan penegakan hukum," ucap Kapolda. (rob)

Awal Perubahan Bagi Kayong Utara

2008-07-10T08:55:00.001-07:00

Kayong Utara, BERKAT.
Hari ini, Rabu (25/6) atas nama Menteri Dalam Negeri RI, Mardiyanto, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH akan melantik Hildi Hamid dan Ir. M. Said selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai pemimpin baru di Kabupaten Kayong Utara periode 2008 - 2013.Dengan dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih ini, secercah harapan muncul dari berbagai benak masyarakat Kayong Utara yang baru dimekarkan dari Kabupaten Ketapang sejak setahun lalu tepatnya Selasa 19 Juni 2007 oleh Mendagri Ad Interim, Widodo AS yang mengatasnamakan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus melantik Pj. Bupati, Sy. Umar Alkadri untuk memimpin sementara kabupaten ke-13 di Kalbar itu."Mudah-mudahan Pak Hildi dapat merubah nasib kami. Selama ini banyak yang tidak terperhatikan dengan yang kami kembangkan di sini," kata Solihin seorang nelayan ketika ditemui BERKAT, beberapa waktu lalu.Tak hanya Solihin yang menaruh harapan besar terhadap pemimpin baru mereka itu, akan tetapi Raudah yang mengaku 19 tahun berjualan barang kelontongan pun menginginkan hal serupa. "Coba lihat, masih banyak masyarakatnya yang miskin. Alhamdullilah, Kayong Utara dimekarkan. Pak Hildi dengan Pak Said lah harapan kami," ujarnya.Sungguh ironis dengan kondisi demikian. Padahal Kayong Utara yang memiliki lima kecamatan dengan luas daratan 4.300 M3 dan luas lautan 6.400 M3 itu memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang patut dikembangkan untuk kesejahteraan dan kehidupan yang layak kedepannya.Sebut saja misalnya, Kecamatan Sukadana berpotensi di sektor pariwisatanya dengan Pantai Datuk yang memiliki panorama alam indah dan Taman Nasional Gunung Palung yang luasnya mencapai 90 ribu Ha adalah satu dari antara sekian taman nasional di dunia yang terlengkap flora dan faunanya. Tak mengherankan, lokasi ini yang mengitari 5 kecamatan, 16 desa dan 56 dusun ini kadang dijadikan berbagai sarana penelitian oleh sejumlah peneliti dunia. Tak hanya itu, di dalamnya pun juga terdapat obyek pariwisata yang disebut dengan Riam Berasap. Sedangkan Di Kecamatan Simpang Hilir, memiliki ribuan hektar untuk sektor pertanian, Kecamatan Teluk Batang yang direncanakan akan menjadi kota pelabuhan, Kecamatan Seponti Jaya dihidupkan dari sektor perkebunan begitu pula di Kecamatan Pulau Maya Karimata yang disebut-sebut sebagai daerah penghasil perikanan terbesar nomor dua di Indonesia setelah Bagan Siapi-api.Meskipun demikian, potensi yang begitu besar masih belum menjadikan masyarakat di Tanah Kayong hidup dalam standar kelayakan sehingga tidak mengherankan di sejumlah desa masih ditemui masyarakatnya hidup dibawah garis kemiskinan. Kondisi yang cukup memprihatinkan. Harapan dan impian pun mulai muncul ketika pasangan Hildi- Said yang diusung 4 parpol dan 5 parpol pendukung tergabung dalam koalisi KAUM (Kayong Utara Membangun) ikut maju dalam pilkada KKU yang digelar pada 5 Mei lalu bersama dua pasang lainnya yakni Citra Duani - Adi Murdiani yang diusung 3 parpol besar dan Ibrahim Dahlan - Djumadi H. Abdul diusung 1 parpol. Alhasil, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008, KPU Kabupaten Ketapang telah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilkada KKU, bahwa dari 45.529 suara yang sah (DPT berjumlah 62.984 suara,red) pasangan Hildi- Said berhasil menjadi bupati dan wakil bupati terpilih dengan perolehan suara mencapai 27.460 suara (60,31 %) disusul pasangan Ibrahim Dahlan - Djumadi dengan jumlah 11.584 suara (25,44 %)dan pasangan Citra Duani - Adi Murdiani dengan jumlah 6.485 suara (14,25 %). "Saya bercita-cita menjadikan Kayong Utara sebagai kabupaten yang ideal dan percontohan bagi kabupaten hasil pemekaran di Indonesia. Niat saya hanya ingin lakukan perubahan. Apalagi banyak potensi Kayong Utara yang harus dikembangkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan" kata Hildi saat ditanya latar belakangnya ikut berperan serta pada pilkada beberapa waktu lalu.Padahal menurut mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 1999 - 2004 ini, seharusnya dengan potensi yang dimilikinya itu, Kayong Utara bisa menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia. Dan masyarakatnya tidak hanya menjadi penonton tapi berusaha dan bergerak untuk bersama-sama memajukan daerahnya. Terlebih lagi Hildi yang diketahui ikut berjasa dalam pemekaran Kayong Utara yakni selaku Ketua Dewan Penasihat Pemekaran Kayong Utara ini melihat empat indikator berhasil atau tidaknya pembangunan di KKU, antara lain kemiskinan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi serta good governance. Kemiskinan dan infrastruktur adalah masalah utama yang dihadapi masyarakat KKU.Tak hanya itu PP Nomor 78/2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta PP Nomor 6/2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah ancaman bagi daerah pemekaran khususnya KKU. "Kalau selama tiga tahun semua kinerja aparatur buruk maka daerah pemekaran itu dihapuskan atau kembali digabung ke kabupaten induk. Apalah artinya pemekaran tapi ternyata tidak dapat mensejahterakan rakyatnya," tegasnya. Ancaman ini yang tidak diinginkan oleh mantan anggota legislatif yang satu-satunya pernah mewakili wilayah Kalimantan dipilih dan diundang British Council ke Inggris dan Skotlandia untuk studi tentang "Demokrasi, Transparansi, dan Sistem Informasi" pada Parlemen Inggris dan Skotlandia itu.Karena itu cukup beralasan, kalau ia memilih Ir. M. Said sebagai wakilnya lantaran M. Said adalah seorang birokrat mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pontianak yang cukup memiliki pengalaman memajukan pembangunan di Bumi Daeng Manambon itu khususnya disektor perikanan. Terlebih lagi KKU kaya akan potensi tersebut yang akan menjadi salah satu sektor unggulan.Berbagai upaya pun dilakukan, ia telah mengundang sahabat-sahabatnya dari Semarang yang mempunyai keahlian dibidang pelabuhan, kelautan, planologi, ekonomi, sosial dan urbanisasi, untuk melakukan kajian strategi KKU ke depan.Pemikiran sederhana Hildi untuk mempercepat pembangunan itu dituangkannya dalam motto "habis-habisan di pendidikan dan kesehatan" saat ia melakukan kampanye pilkada. Dasarnya membangun SDM merupakan investasi utama untuk mensejahterakan KKU, yang side effectnya akan mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada upaya percepatan pembangunan.Untuk membuktikan mottonya itu, jauh hari sebelumnya ia telah memberikan bea-siswa kepada 18 belas orang siswa KKU serta menyediakan fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi KKU yang kuliah di Pontianak. Pada tataran ini dia telah membuktikan kepedulian dan keprihatinan terhadap perkembangan pendidikan di KKU. Kedepan, Hildi yang pernah ikut mewakili delegasi Indonesia ke Seoul dalam rangka kerja sama perdagangan antara Indonesia - Korsel ini memiliki pandangan yang sederhana bahwa untuk mempercepat kesetaraan KKU dengan kabupaten lain adalah "tingkatkan SDM" dengan Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis."Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbebankan dengan ekonominya. Karena itu pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Kita tidak ingin anak-anak di KKU hanya cukup sampai di tingkat SD saja. Tapi harus ke jenjang yang lebih tinggi lagi," ujar Hildi yang mengharapkan pendidikan pengetahuan komputer harus masuk juga ke KKU.Artinya, akan ada subsidi besar-besaran menyangkut pendidikan di KKU nantinya. Keberanian itu didasarkannya pada UU Pendidikan yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 %. Apalagi dengan jumlah penduduk yang kecil serta jumlah anak usia sekolah di KKU hanya 18 ribu orang."Polanya kita harus proaktif. Dimana usia 7 tahun harus sekolah. Masyarakat jangan takut anaknya untuk tidak bisa sekolah karena banyaknya kekurangan. Banyak bantuan yang harus diefektifkan dan diefisienkan kembali. Mulai dari buku, sarana belajar, pakaian dan sebagainya," kata Hildi. Pun demikian, peran dan dukungan dari seorang Osman Sapta yang akrab dipanggil OSO untuk memperjuangkan semuanya itu tidak sedikit, mulai dari pemekaran hingga pemilihan kepala daerah. Kedekatan Hildi dengan OSO ibarat sekeping mata uang yang tak dapat dipisahkan. Dari sisi hubungan kekeluargaan, Hildi yang putra dari seorang mantan Sekretaris Kewedanaan Sukadana di tahun 50-an ini merupakan saudara sepupu OSO (ikatan dari pertalian Ibunda Hildi dan Ibu OSO yang kakak beradik).Berbekal kemampuan dan pengalamannya itulah OSO mempercayakan dan yakin melimpahkan berbagai tugas ketika pemekaran wilayah sehingga terwujud sesuai harapan. Ini juga yang membuat OSO yakin Hildi sosok pilihan utama calon bupati yang harus didukung untuk melaksanakan percepatan pembangunan di KKU guna mewujudkan cita-cita dan obsesinya untuk mensejahterakan masyarakat Masyarakat menyadari untuk mempercepat pembangunan KKU dibutuhkan sumber-sumber pendanaan melalui terobosan-terobosan dan strategi yang matang dan terencana, dan tentunya masyarakat masih berharap peran OSO dalam membangun KKU. Keinginan masyarakat yang memimpin KKU kedepan pun terlontarkan. Mereka mengharapkan agar figur pemimpin KKU adalah sosok yang mengetahui proses terbentuknya KKU, memiliki dedikasi dan tanggung jawab tinggi untuk membangun daerah, dan type pekerja keras yang tidak kenal lelah, mengetahui strategi pembangunan serta gampang berbaur dengan masyarakat. Selamat dan sukses. (rob)

TindihPenerbitan Amdal Wewenang Provinsi Bukan Kabupaten

2008-07-10T08:55:00.000-07:00

***Cegah Tumpang

Pontianak, BERKAT.
Banyaknya kejadian yang menimpa sejumlah perusahaan lantaran AMDAL-nya bermasalah dikarenakan penerbitannya juga dilakukan oleh pihak kabupaten/ kota. Padahal dalam ketentuannya saat ini, yang berwenang menerbitkan AMDAL adalah pihak provinsi.Penegasan itu dikatakan General Manajer PT KIP (Kalbar Inti Plantation), Romana Burhan Bulin kepada BERKAT, kemarin yang menyikapi kebijakan pemerintah terkait mekanisme penerbitan AMDAL."Jadi, ibaratnya seperti AD/ ART dimana perusahaan atau investor sewaktu mau memulai kegiatan harus merujuk ke AMDAL ini," kata Burhan.Namun, ia meragukan keseriusan sejumlah perusahaan yang mendapatkan AMDAL dengan cepat dari instansi yang terkait lantaran keinginan perusahaan tersebut untuk memulai kegiatan usahanya. Meskipun prosedur itu salah akan tetapi ia menilai bukan juga salahnya perusahaan."Sebab banyak 'jalan pintas' yang ingin dilaluinya. Karena hal ini menyangkut soal kewenangan yang ada di tangan provinsi bukan di kabupaten/ kota. Jadi, kalau ada yang dikeluarkan oleh kabupaten itu tidak sah," tegasnya.Diketahui ada tiga dasar hukum di dalam penerbitan AMDAL yang merupakan rujukan pemerintah antara lain UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, serta Keputusan MENLH Nomor 03 tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan Wajib AMDAL Prosedur. Untuk penerbitannya pun investor harus melalui beberapa tahapan prosedur seperti membuat surat permohonan penilaian KA-ANDAL oleh pemrakarsa kegiatan, rapat komisi AMDAL dan keputusan tentang penilaian KA-ANDAL, surat permohonan penilaian AMDAL oleh pemrakarsa serta rapat komisi AMDAL dan keputusan tentang penilaian ANDAL, RKL dan RPL."Karena itu penerbitannya tidak serta merta akan tetapi harus melalui proses yang dibahas dalam sebuah komisi yang dibentuk provinsi yang terdiri dari elemen masyarakat misalnya, kalangan akademis, masyarakat, LSM, dan pemerintah," ungkapnya.Ketika mekanisme dan kewenangan itu tidak dijalankan, ia sangat mengkhawatirkan bakal terjadinya tumpang tindih didalam pengelolaan lahan yang diberikan izin oleh kabupaten/ kota. Dan ternyata kekhawatiran itu pun cukup beralasan dan terbukti. Perusahaan yang dipimpin Burhan mengalami tumpang tindih dalam pengelolaan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Melawi."Padahal AMDAL kami berakhir sampai Agustus 2008, tapi yang saya dengar sekarang ini sudah ditimpa perusahaan lain karena AMDAL-nya sudah keluar. Padahal sebenarnya sebelum AMDAL itu keluar, belum boleh dilakukan pengerjaan fisik apapun," tegasnya lagi.Oleh karena itu, ia katakan apa yang telah disebutkan gubernur di media massa (Harian BERKAT edisi 20/6) memang benar adanya.Sebelumnya Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH menegaskan AMDAL bukanlah penghambat investasi melainkan suatu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pihak perusahaan. Hal itu ditegaskan gubernur lantaran selama ini banyak pihak yang menilai AMDAL sebagai suatu proses dan mekanisme yang menghambat."Padahal yang namanya kajian bersifat ilmiah tidaklah mungkin untuk didesak-desak agar dipercepat proses kajiannya dalam waktu yang singkat. Kalau terjadi demikian maka semakin singkat waktu analisisnya, semakin rendah kemampuan prediksi dampaknya yang pada gilirannya akan semakin terbatas rumusan langkah-langkah upaya pengelolaan guna dapat meminimalkan dampak yang dapat disusun," jelas gubernur.Menurut gubernur AMDAL merupakan salah satu instrumen pengaturan dalam upaya membangun suatu sistem pemanfaatan sumber daya alam secara arif melalui pengelolaan lingkungan yang didalamnya membuat pertimbangan berbagai aspek lingkungan maupun aspek sosial, budaya, kesehatan, bahkan pertimbangan pertahanan dan keamanan.Dengan kondisi demikian, dikatakan lagi Burhan bahwa harus ada ketegasan dari pemerintah daerah. Sebab pengusaha sifatnya tidak main-main untuk membangun daerah. Kalau hal ini tidak disikapi dengan bijak maka ia lebih jauh mengkhawatirkan akan banyak terjadi kecemburuan sosial dimasyarakat."Untuk itu saya harapkan antara pemerintah daerah dan provinsi ada satu kebijakan yang sinergis serta adanya pembinaan dan pengarahan yang benar agar pengusaha pun tidak dirugikan," pintanya. (rob)

Sektor Telekomunikasi Peluang MemajukanKayong Utara

2008-06-22T05:13:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.

Sejak mulai resmi diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi tertanggal 17 Maret 2008, Kayong Utara memiliki peluang untuk memajukan daerahnya di sektor telekomunikasi.Terlebih lagi, daerah yang baru dimekarkan 19 Juni 2007 lalu dari Kabupaten Ketapang ini bakalan menjadi kabupaten percontohan pertama di Kalbar dalam pembangunan tower/ menara bersama yang mengacu pada peraturan menteri tersebut yang juga berlandaskan pada UU Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Daerah dimana daerah memiliki landasan hukum dalam memajukan daerah.Sehingga dengan adanya tower bersama ini nantinya, sejumlah operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat maupun Pro XL tidak lagi membangun tower sendiri, akan tetapi mereka akan menyewa tower yang dibangun pemerintah daerah sebagai asset daerah."Tujuannya tidak lain supaya tower di daerah tidak menjamur karena kalau ini menjamur yang dikhawatirkan berdampak pada keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Selain itu untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaannya," kata Agil Vendor PT Reka Matra Bestari.Tak hanya itu, dengan adanya tower bersama ini, kontribusi yang diberikan di antaranya jalur komunikasi di Kayong Utara akan mudah. Bahkan yang ada saling menguntungkan antara pihak operator dan pemerintah daerah, misalnya operator tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk membangun tower masing-masin, tapi telah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan bagi pemerintah itu sendiri akan adanya satu pemasukan berupa pendapatan asli daerah dari sektor telekomuikasi.Kendati baru setahun lalu diresmikan, cukup beralasan Kayong Utara dipilih sebagai daerah percontohan untuk pembangunan tower ini lantaran keberadaan tower di kabupaten ini boleh dikatakan belum menjamur kalau dibandingkan di daerah lain. Untuk saat ini Kabupaten Kayong Utara baru hanya memiliki 40 tower dengan ketinggian berkisar 40 - 125 meter dpl. Tower-tower tersebut dibangun oleh Telkomsel, Indosat dan Pro XL untuk membantu jalur komunikasi di Kayong Utara. Wacana ini pun mendapat dukungan dan respon tidak hanya dari pusat akan tetapi juga dari pemerintah daerah. Hildy Hamid, Bupati Kayong Utara terpilih meskipun baru akan dilantik pada 26 Juni mendatang namun "lampu hijau" untuk pembangunan tower ini telah disetujuinya. "Menteri sudah setuju. Dan SK menteri sudah kami layangkan ke pemerintah daerah. Pak bupati katakan ini terobosan baru bagi KKU di sektor komunikasi," kata Agil mengutip pernyataan Bupati Kayong Utara terpilih, Hildy Hamid yang merupakan satu-satunya bupati di Kalbar yang pertama kali memberikan dukungan.Dan bagaimana dengan daerah lain di Kalbar, yang jaraknya sangat jauh dari jangkauan. Peluang besar juga terjadi bagi daerah lain di Kalbar yang akan berkeinginan membangun tower bersama ini. Jadi tidak hanya Kayong Utara saja yang memiliki peluang tersebut. (rob)

Memodifikasi Sepeda bak Barang Antik

2008-06-22T05:07:00.000-07:00

Pontianak, BERKAT.

Menyulap sebuah produk menjadi bentuk yang lain dari yang biasanya adalah keinginan setiap orang. Terlebih lagi barang tersebut dinilai memiliki cara kerja dan mekanisme yang terlampau sulit.Akan tetapi, bagi sebuah kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam Pontianak Low Rider, menyulap sebuah sepeda kuno menjadi barang baru yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri sangatlah mudah.Berbekalkan hobbi dan bakat, para penerus generasi bangsa ini, mencoba menyalurkannya dengan cara memodifikasi berbagai bentuk sepeda yang tidak lazim di pasaran saat ini. Dimulai sejak dari awal tahun 2008, kelompok yang memiliki anggota 28 orang ini mulai "mengutak-atik" beberapa sepeda dengan menciptakan bentuk dan model baru dengan sebutan "Low Rider." Alhasil, hingga kini jumlah low rider yang telah diciptakan mencapai 25 buah."Inspirasi ini muncul awalnya ketika anak-anak membuka internet. Mereka lihat dan menemukan berbagai bentuk sepeda yang unik. Dari situlah muncul ide untuk menyulap sepeda dengan bentuk yang bervariasi. Hasilnya ya seperti ini," kata Margono pembimbing dari kelompok Pontianak Low Rider seraya menunjukan sejumlah sepeda yang sudah dimodifikasi.Dibengkelnya yang berukuran lebih kurang 5 m X 5 m, berbagai sepeda yang berdaya kreativ dan inovasi tinggi itu diciptakan dengan bermacam jenis antara lain jenis limo, ekstrem low, low rider classic, atau low rider.Warnanya yang variatif seperti merah maron, silver, hijau, biru, dan kuning menjadikan sepeda ini mudah dikenal dan diingat, Ditambah lagi, berbagai aksesoris lainnya seperti stang, jok, pelak, sepit udang dan lainnya dibuat dengan berbagai bentuk yang unik. Akan tetapi mereka harus rela merogoh kantongnya lebih kurang Rp2,5 juta untuk memodifikasi satu buah sepeda yang dikerjakan memakan waktu hingga dua minggu. Mulai dari mendapatkan bahan bakunya, yang dicarinya di sejumlah penampungan besi tua atau sisa-sisa peninggalan yang ada di sekitar Kota Pontianak. Bahkan tak jarang ada juga yang mencarinya hingga ke Pulau Jawa. Tak heran di antaranya ada yang mendapatkan sepeda yang telah diproduksi sejak tahun 1960 selain produk yang dikeluarkan di lima tahun terakhir."Biasanya ada yang dapat utuh satu sepeda tapi ada juga kami beli dengan hitungan kilogram. Untuk mendapatkan dan mengerjakannya anak-anak gotong royong saling bantu satu sama lain," tambah Margono.Layaknya berbagai pekerjaan lain, begitu pula dengan memodifikasi sepeda low rider ini, diakui memiliki kendala meskipun dinilai tidak terlalu berat. "Kendalanya waktu mau melakukan pengelasan. Setelah sudah dibentuk sesuai keinginan, untuk menyatukan besi yang berukuran panjang harus pergi lagi ke tukang las karena kami di sini belum ada mesin las," katanya.Untuk memperkenalkan ke masyarakat, terkadang anggota kelompok ini berkonvoi mengitari Kota Pontianak. Tak jarang, di antara beberapa rekan mereka yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah itu ada yang meminta untuk dibuatkan. "Inginnya sih kami terima. Tapi untuk saat ini belum lah dulu," kata Margono lagi. (rob)

Kayong Utara Percontohan Pertama di Kalbar

2008-06-22T05:02:00.000-07:00

***Tower Bersama

Pontianak, BERKAT.
Tak lama lagi Kabupaten Kayong Utara (KKU)yang baru dimekarkan setahun lalu ini, bakal menjadi daerah percontohan yang pertama di Kalbar untuk pembangunan tower/ menara bersama. Wacana ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi tertanggal 17 Maret 2008."Jadi, nantinya operator seperti Telkomsel, Indosat maupun Pro XL tidak lagi membuat tower sendiri tetapi bergabung di tower bersama ini. Dan juga supaya tower di daerah tidak menjamur karena dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan," kata Agil, Vendor PT Reka Matra Bestari ketika ditemui BERKAT, kemarin.Pembangunan tower bersama ini berdasarkan Peraturan Menkominfo, bertujuan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan menara/ tower telekomunikasi serta memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.Dipilihnya Kayong Utara sebagai daerah percontohan lantaran keberadaan tower di kabupaten ini boleh dikatakan belum menjamur dibandingkan di daerah lain. Diketahui saat ini jumlah tower yang ada di Kayong Utara berjumlah 40 buah dengan ketinggian berkisar 40 - 125 meter dpl. Jumlah itu di antaranya dimiliki oleh Telkomsel, Indosat dan Pro XL. Agil sendiri sebagai sapton telah melakukan lobbi ke pusat untuk pembangunan tower bersama ini."Hasilnya menteri sudah setuju. Tinggal menunggu kebijakan pemerintah daerah. Untuk Kayong Utara Pak Bupatinya sangat mendukung sekali. Beliau katakan hal ini terobosan baru bagi KKU di sektor komunikasi," kata Agil mengutip pernyataan Bupati Kayong Utara terpilih, Hildy Hamid yang direncanakan akan dilantik pada tanggal 26 Juni mendatang oleh Mendagri.Lalu bagaimana mekanisme pembangunan dan pengelolaannya. Dikatakan Agil, akan ada kerja sama antara pihak operator dan pemda. Dimana tower bersama ini akan dikelola pihak operator selaku penyewa. Sebab tower ini akan menjadi asset daerah dan keberadaannya secara tidak langsung akan menyumbang kontribusi berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pembangunan telekomunikasi dan komunikasi yang merupakan salah satu pendukung utama infrastruktur."Karena itu kita harus bangga dengan terobosan ini. Apalagi SK Menteri sudah dilayangkan ke Bupati Kayong Utara sebagai satu-satunya bupati yang pertama di Kalbar yang mendukung tower bersama ini," ungkap Agil."Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya ketentuan ini juga berlaku di daerah lain, jadi tidak hanya di Kayong Utara saja," katanya lagi. (rob)

PT Golden Hope Dinilai Telah Membodohi Masyarakat

2008-06-19T04:12:00.013-07:00

Pontianak, BERKAT.
Masyarakat adat Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang sangat kecewa dengan sikap PT Golden Hope sebuah perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang telah 13 tahun beroperasi, dinilai telah membodohi masyarakat.Penegasan itu disampaikan Lambertus Urus seorang tokoh masyarakat Batu Menang Desa Sukakarya Kecamatan Marau saat jumpa pers di Sekretariat WALHI Kalbar, kemarin.Urus yang didampingi perwakilan masyarakat Desa Planjau Jaya, Atek Lau itu menyebutkan bahwa selama itu pula PT Golden Hope tidak pernah menepati dan merealisasikan janji-janji manisnya kepada masyarakat ketika awalnya melakukan sosialisasi."Selama 13 tahun saya hanya dapat Rp400 ribu/ bulan. Untuk upah buruh memanen sawit Rp32-40/ kilogram sedangkan proning upahnya hanya Rp250/ kilogram. Dibandingkan karet hasilnya bisa Rp360 ribu/ hari. Perhitungannya Rp9 ribu X 40 kg/ hari," jelasnya. Untuk memuluskan kerajaan bisnisnya di Marau, PT Golden Hope menebar jaring dengan mendirikan dua anak perusahaan antara lain PT Sandika Nata Palma dan PT Budidaya Agro Lestari (BAL)yang yang memiliki lahan sawit seluas 18 ribu hektar. Kedua perusahaan ini beroperasi di areal tanah adat berstatus HGU yang diberikan Bupati Ketapang yang kala itu Sunardi Basnu pada tahun 1996, yang berada di lima desa di Kecamatan Marau yakni Desa Pelanjau Jaya, Karya Baru, Bantan Sari, Suka Karya, Sedawak dan Batu Menang.Namun dalam perjalanannya, pihak perusahaan justru telah membodohi masyarakat dengan janji-janji manisnya yang tidak pernah terealisasikan itu."Bantuan air bersih, penerangan jalan, sarana pendidikan, sarana umum, sarana adat, juga tenaga kerja hingga kini tidak pernah ada. Bahkan pembagian hasil sawit pun tak jelas. Awalnya kami hanya diberitahukan pembagiannya dengan pola PBSN (Perusahaan Besar Swasta Nasional,red). Apa itu PBSN, dulunya kami tidak diberitahu jelas," ungkap Urus.Pro kontra pun terjadi di masyarakat. Lebih kurang 90 persen dari 1.558 KK di lima desa tersebut melakukan protes atas apa yang telah dilakukan PT Golden Hope. Tak hanya itu, beberapa kali protes juga dilakukan antara lain ke pemerintah daerah melalui Disbun Ketapang. "Tapi Kepala Disbun menyatakan keberadaan PT Golden Hope sudah sesuai peraturan. Bahkan Kepala Disbun menyatakan barang siapa yang melanggar UU Nomor 18 tahun 2004 akan ditangkp dan di denda," ungkap Atek Lau.Tak puas sampai disitu, mereka pun mengadukan persoalan ini baik ke WALHI, Sawit Watch, Komnas HAM Kalbar, LSM Limas Laman, hingga ke DPRD Ketapang yang kemudian menggelar pertemuan dan memberikan ultimatum ke pihak perusahaan untuk menyelesaikannya selama kurun waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni - 3 Juli."Kami hanya menuntut pembagian hasil 70 : 30 sesuai amanat UU Nomor 18/2004 tentang perkebunan dan minta sawit yang sudah diproduksi selama ini diberikan ke masyarakat. Kami juga tegaskan menolak ekspansi perluasan lahan yang akan dilakukan perusahaan. Apapun alasannya," tambah Urus.Seyogyanya, PT Golden Hope berencana akan melakukan ekspansi sawit di kecamatan tersebut hingga 4.800 hektar. Namun yang telah ditanam mencapai 600 hektar dengan pola kemitraan pembagian hasil 75 : 25.Belajar dari pengalaman ini, WALHI Kalbar meminta pemerintah daerah harus menginventarisir jumlah HGU yang harus digunakan. "Pemerintah harus hati-hati gunakan HGU. Jangan sampai masyarakat dijadikan korban," kata Hendi seorang staf WALHI.Ia pun katakan pihaknya akan melaporkan PT Golden Hope ke RSPO yang berkedudukan di Belanda karena perusahaan juga anggota RSPO, jika perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya. (rob)

Kayu dari Kayong Utara Dilarang Bawa Keluar

2008-06-19T04:12:00.012-07:00

Kayong Utara, BERKAT.
Sejak diberlakukannya perang terhadap illegal logging yang berdampak pada semua sektor, berbagai kalangan merasakan imbasnya. Tak terkecuali bagi para pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kayong Utara (KKU)yang mengeluhkan hal itu lantaran kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kayu saat sekarang ini.Ketua DPC Gapeknas Kabupaten Kayong Utara, Agil mengatakan sebagai kabupaten baru, yang jelas KKU pasti akan banyak menggunakan kayu untuk pembangunan yang sudah dimulai."Bagaimana mau membangun kalau kayu saja tidak ada. Ironis sekali hal ini bisa terjadi. Apalagi untuk sejak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan material pun ikut terkena dampaknya," tegasnya, kemarin.Ketika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan, maka ia memprediksikan pembangunan di kabupaten ke-13 di Kalbar itu bakal terancam terhambat. "Jadi, jangan sampai kayu-kayu itu dibawa keluar oleh oknum-oknum masyarakat. Tapi peruntukannya hanya digunakan untuk pembangunan di wilayah Kayong Utara saja," pintanya.Senada dengan Agil, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Kayong Utara, Fachruddin melihat persoalan kayu tidak hanya bagi satu kepentingan pribadi saja akan tetapi begitu banyak yang harus dipikirkan keterkaitannya.Ia mencontohkan misalnya berbagai fasilitas yang dikelola swasta seperti hotel, restoran dan sebagainya. Begitu pula sarana dan prasarana milik pemerintah antara lain gedung kantor bahkan infrastruktur seperti jalan, pengairan dan lainnya."Semuanya tidak jauh dari kayu. Mana lagi sekarang ini saja harga semen atau besi luar biasa naiknya sejak harga BBM naik," tuturnya.Oleh karena itu, baik Agil maupun Fachruddin mengharapkan adanya satu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sebagai salah satu solusi menyikapi persoalan tersebut. Tak hanya itu, berbagai pendekatan dengan masyarakat sangat diperlukan dengan memberikan pemahaman tentang peredaran kayu yang sangat diperlukan di Kayong Utara.Terhadap aparat penegak hukum keduanya menaruh harapan besar untuk terus mengawasi peredaran kayu ini namun tetap tidak menghambat untuk pembangunan."Artinya, bisa dipilah-pilah bahwa kayu-kayu tersebut ketika dibawa keluar hutan memang jelas untuk pembangunan di Kayong Utara saja," tambah Agil lagi. (rob)