Teks: Ketua Umum Peradi didampingi Tamsil Sjoekoer dan Suwito saat konfrensi pers menjelang Munas I Peradi kemarin. FOTO: Robby

Peradi Tekankan Anggota tak Terlibat Markus

Pontianak, BERKAT.
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menekankan kepada anggotanya untuk tidak terlibat makelar kasus (markus) sebagai bagian dari mafia hukum.
Penegasan itu disampaikan Ketua Departemen Organisasi Peradi, Achiel Suyanto kepada sejumlah wartawan kemarin di Hotel Kapuas Palace menjelang Munas I Peradi.
"Kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk katakan tidak terhadap markus. Untuk itu kami berharap terhadap rekan-rekan advokat untuk komitmen mencegah terjadinya markus di kalangan dunia advokat," ujarnya.
Sebenarnya ditambahkan Achiel pihaknya telah membuat rekomendasi tentang penanganan markus yang berisi empat `item` yang akan ditujukan ke DPR RI.
Dia mengakui penanganan dan pemberantasan makelar kasus memang tidak gampang, karena telah mengakar. "Pencegahan markus perlu ditangani sejak dini, khususnya pada generasi mendatang," katanya
Makelar kasus satu dari empat agenda yang menjadi bahasan utama pada Munas Peradi I di Pontianak. Sekitar 800 dari 21 ribu pengacara anggota Peradi berkumpul di Pontianak yang kali pertamanya ditunjuk sebagai tuan rumah. Munas yang digelar mulai hari ini Jumat (30/4) itu juga mengagendakan pemilihan Ketua Umum Peradi yang baru periode 2010-2015. Direncanakan gubernur akan membuka langsung kegiatan tersebut.
"Siapapun boleh memilih dan dipilih jadi Ketua Umum Peradi, asal memenuhi syarat minimal dapat dukungan dari lima cabang. Untuk calon independen minimal didukung sekitar 500 anggota Peradi," kata Otto.
Hingga hari ini nama-nama kandidat yang akan maju dalam pemilihan ketua umum Peradi masih belum mengemuka. Mekanisme pemilihan satu orang satu suara (one man one vote).
"Saya mendukung siapa saja yang dicalonkan, termasuk kalau dicalonkan kembali," ujarnya. (rob)

Morkes Calon Kuat, Diprediksi 1 Putaran?

//Teks: Morkes bersama Akbar Tanjung dan Aburizal Bakri keluar bersama usai pembukaan Musda VIII Partai Golkar di Gedung Zamrud, kemarin. FOTO: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Kendati tiga calon yang diketahui siap maju pada pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, namun bunyi genderang perang yang paling kuat dilontarkan yakni dua kandidat yaitu Morkes Effendi dan Tambul Husein.
Kedua kandidat tersebut, masing-masing telah melakukan lobi-lobi politik terhadap sejumlah 18 suara yang berhak memberikan suaranya. Namun dari ke-18 suara itu akan berkurang 1 suara yakni dari DPP yang diperkirakan netral untuk menjaga independensi. Hal ini tergambar dari pemandangan umum tadi malam, hampir semua peserta mendukung agar DPP netral. Termasuk Mantan Ketua DPD Golkar Kalbar juga menekankan agar DPP mengakomodir keinginan sebagian besar peserta untuk netral.
Sementara 17 suara lainnya terdiri dari 14 suara kolektif ketua dan sekretaris DPD tingkat II dan tiga suara terdiri dari organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, organisasi sayap.
Morkes Effendi, yang juga Ketua DPD Golkar Ketapang, kemungkinan memiliki peluang terbesar dan sebagai calon kuat memperebutkan bursa ketua Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut. Persyaratkan calon ketua harus mendapatkan minimal 30 persen suara.
Karena itu, kalangan pengamat memprediksi sampai tadi malam orang nomor satu di Bumi Ale-ale itu, dapat meraih 11 suara, yaitu dari DPD Golkar Ketapang, KKU, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Sambas, Singkawang, Sekadau, Melawi, organisasi pendiri, organisasi yang didirikan serta organisasi sayap. Hal ini disebabkan koalisi Prabasa (Sambas) - Rachmat Satria (Kab. Pontianak) mengalihkan suaranya ke Morkes.
Dari pemandangan umum tadi malam, tergambar pula dua Kabupaten yang mencalonkan dua nama yaitu Tambul Husein dan Morkes. Kepada Kabupaten ini tidak menutup kemungkinan lari ke Morkes juga. Dengan demikian, kemungkinan untuk satu putaran bisa saja terjadi.
Sementara Tambul Husein meraih 6 suara dari DPD Golkar Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Landak, Bengkayang, dan Kubu Raya. Dua kabupaten mengusung dua nama yaitu Tambul dan Morkes. Ini masih bisa dikatakan 'abu-abu'.
Kemungkinan kekuatan itu bakal bertambah, ini setelah melihat antara Ketua DPP dan Dewan Pertimbangan yakni Aburizal Bakri dan Akbar Tanjung diantar keluar oleh Morkes Effendi dari Gedung Zamrud usai membuka Musda VIII, kemarin.
Ketiga tokoh itu langsung disambut kader Golkar yang notabene massa yang mengenakan pakaian pendukung Tambul Husein. Massa yang diperkirakan lebih dari seribu orang, berusaha mendekat. Meskipun satgas Generasi Muda FKPPI yang diback up aparat kepolisian telah membentuk barikade namun tak dapat membendung massa yang ingin bersalaman dengan tiga tokoh tersebut.
"Hidup Ical. Hidup Akbar. Hidup Morkes. Hidup Golkar," teriak massa serentak.
Memang belum dapat dipastikan Morkes dapat merebut kemenangan. Namun fakta berbicara lain yang tak dapat dipungkiri lagi, kalau melihat dari peta kekuatan politik yang ada tidak meleset. Sepertinya Morkes telah mendapat dukungan penuh untuk menjadi orang nomor satu di Partai Golkar Kalbar periode 2009 - 2014.
Dalam janji politiknya, dia telah menyatakan tekadnya untuk membangkitkan kembali marwah Golkar yang dinilai saat ini mulai meredup.
"Atas dukungan dari segenap unsur lembaga yang ada di tubuh Partai Golkar Kalbar, saya akan tampil sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kalbar. Ketegasan sikap ini saya sampaikan sebagai bukti komitmen dalam membangun dan membangkitkan kembali marwah Golkar," tegasnya.
Gerakan rekonsoliasi dan rekonstruksi partai akan dia lakukan karena melihat selama ini Golkar berjalan dengan kurang mempertimbangkan analisis SWOT, yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threath (Hambatan).
Morkes juga memastikan akan mengakomodir soal keterwakilan perempuan, etnis serta agama. Dengan prinsip keadilan yang proporsional serta professional menjadi satu kesatuan yang utuh.
"Ini modal dasar Golkar meraih kemenangan di pelaksanaan pilkada, pileg serta pilpres. Dan satu hal yang perlu di garis bawahi disini, Golkar adalah partai yang terbuka, nasionalis serta religius. Golkar bukan partainya orang Dayak, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Adalah sebuah kesalahan besar jika ada pemimpin yang mengesampingkan keanekaragaman itu," tegasnya.
Dia berterima kasih dan terharu mendapat dukungan dari level akar rumput yang merupakan manifestasi dari keinginan rakyat yang rindu akan perubahan serta pembaharuan di tubuh partai Golkar. Perlu di ketahui bersama bahwa kekuatan ril dari sebuah partai itu terletak di level akar rumput, bukan di kalangan elit. Oleh karenanya, akar rumput harus di berdayakan. Pemberdayaan yang sama juga berlaku untuk organisasi sayap (AMPG dan KPPG), ormas yang mendirikan Golkar (Kosgoro, MKGR, Soksi) serta ormas yang didirikan Golkar (AMPI, AWK, MDI, dan Laskar Ulama).
Sementara itu dari kubu Tambul Husein, berjanji akan melakukan perubahaan. Dia berkeinginan untuk merubah manajemen Partai Golkar sesuai dengan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) yang selama ini merupakan manajemen 'tusuk sate'.
Makanya, Tambul berkeinginan untuk mengangkat masa-masa kejayaan Partai Golkar.
"Saya ingin mengembalikan masa kejayaan Partai Golkar, apalagi saat ini suara Partai Golkar di Kalbar sangat menurun," tegasnya.
Untuk itu, dirinya akan mengurus organisasi Partai Golkar berdasarkan proposional dan profesional. Yakni dapat menempatkan Partai Golkar pada jalur yang benar, karena Golkar merupakan partai politik, bukannya yayasan kematian. Sehingga dirinya menaruh harapan agar kedepan semua kader Golkar menganggap masuknya dirinya ke Partai Golkar merupakan jalan hidupnya.
"Kalau mau mencalonkan diri menjadi ketua, mari bersaing secara sehat melalui PDLT. Jangan masuk belum jelas, tiba-tiba sudah mau jadi ketua," ujarnya.(rob)

Morkes Bertekad Bangkitkan Marwah Golkar

Pontianak, BERKAT.

H Morkes Effendi SPd. MH menyatakan dirinya siap untuk tampil sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2009-2014 pada Musyawarah Daerah Partai Golkar yang akan digelar mulai besok, Kamis (20/11).
Bupati Ketapang ini menyatakan tekadnya untuk membangkitkan kembali marwah Golkar yang dinilai saat ini mulai meredup.
"Atas dukungan dari segenap unsur lembaga yang ada di tubuh Partai Golkar Kalbar, saya akan tampil sebagai calon ketua DPD Partai Golkar Kalbar. Ketegasan sikap ini saya sampaikan sebagai bukti komitmen dalam membangun dan membangkitkan kembali marwah Golkar," tegasnya.
Visi dan misi yang diembannya yakni mempertahankan Partai Golkar sebagai partai besar. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah melakukan gerakan rekonsoliasi dan rekonstruksi partai.
"Tindakan ini saya pilih karena saat ini Golkar berjalan dengan kurang mempertimbangkan analisis SWOT, yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threath (Hambatan). SWOT merupakan sebuah teknik analisis untuk mengetahui bagaimana kondisi organisasi yang bersangkutan saat ini, serta bagaimana pula kondisi yang akan dihadapinya ke depan. Strength dan weakness berhubungan dengan kondisi intenal kepartaian, sedangkan opportunity dan threath berhubungan dengan kondisi eksternal," jelasnya.
Akibat dari kurangnya penerapan analisa SWOT dalam tubuh Golkar Kalbar, sehingga muncullah faksi-faksi yang tidak jelas kepentingannya. Untuk menyatukan mozaik faksi yang ada, saya berniat melakukan rekonsoliasi dan rekonstruksi partai. Caranya adalah dengan mengajak semua faksi untuk berdialog dari hati ke hati.
Morkes juga memastikan akan mengakomodir soal keterwakilan perempuan, etnis serta agama. Dengan prinsip keadilan yang proporsional serta professional menjadi satu kesatuan yang utuh.
"Ini modal dasar Golkar dalam meraih kemenangan di pelaksanaan pilkada, pileg serta pilpres. Dan satu hal yang perlu di garis bawahi disini, Golkar adalah partai yang terbuka, nasionalis serta religius. Golkar bukan partainya orang Dayak, Melayu, Jawa, Bugis dan lain sebagainya. Adalah sebuah kesalahan besar jika ada pemimpin yang mengesampingkan keanekaragaman itu," tegasnya.
Dia merasa bersyukur dan terharu mendapat dukungan dari level akar rumput yang merupakan manifestasi dari keinginan rakyat yang rindu akan perubahan serta pembaharuan di tubuh partai Golkar. Perlu di ketahui bersama bahwa kekuatan ril dari sebuah partai itu terletak di level akar rumput, bukan di kalangan elit. Oleh karenanya, akar rumput harus di berdayakan. Pemberdayaan yang sama juga berlaku untuk organisasi sayap (AMPG dan KPPG), ormas yang mendirikan Golkar (Kosgoro, MKGR, Soksi) serta ormas yang didirikan Golkar (AMPI, AWK, MDI, dan Laskar Ulama).
Dia melihat, peran organisasi yang ada di tubuh Golkar itu saat ini belum diberdayakan secara maksimal. Mereka cendung sebagai objek pelengkap dan penderita. Padahal, mereka memiliki visi dan misi sendiri. Untuk itu, mereka harus diberdayakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ingat, one man one vote.
"Jika saya terpilih sebagai ketua Golkar, konsep kepemimpinan politik multikultural akan saya terapkan. Sebagai seorang budayawan, tentu akan berpegang pada adat dan budaya. Apalah arti kehidupan maju dan modern jika kita tidak beradat dan berbudaya yang bersifat universal," tuturnya.
Dia pun berjanji untuk membawa Golkar kearah yang lebih baik. Sikap ini tentunya sejalan dengan arahan pusat tentang pemenangan Golkar di pelaksanaan Pilkada, Pileg serta Pilpres. Untuk merealisasikan target itu, dirinya akan menjalin koordinasi serta rekonsolidasi dengan sejumlah unsur pimpinan yang ada di tubuh Golkar Kalbar.
"Selain itu, saya akan memberdayakan kader-kader potensial Golkar untuk nantinya diorbitkan ke tingkat yang lebih tinggi," janjinya. (rob)

Tiga Nelayan Asing Tewas

******Operasi Jaring Natuna

//Teks: Kapal nelayan asing yang berhasil ditangkap saat ini diamankan di Dermaga Pelabuhan PSDKP. FOTO: ROBBY//

Kubu Raya, BERKAT.
Tim gabungan dari Polri dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dibantu TNI AL berhasil menangkap 12 kapal nelayan Vietnam dan 1 kapal nelayan Malaysia di wilayah Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) 100 mil setelah perairan Ranai Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis lalu dalam Operasi Jaring Natuna.
Ke-13 kapal tersebut saat ini diamankan di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya dan Kelautan Perikanan (PSDKP)Pontianak yang terletak di Jeruju dekat terminal TPI Kabupaten Kubu Raya.
Dalam operasi itu, tim juga bertemu dengan tujuh kapal nelayan Thailand dan Malaysia yang beriringan. Sempat terjadi perlawanan dari ketujuh kapal tersebut, dengan melakukan manuver-manuver menghindar bahkan akan menabrakan kapalnya ke kapal patroli Milik DKP. Tembakan peringatan telah dikeluarkan, namun tidak digubris.
"Satu kapal sengaja ditenggelamkan ABK dengan cara mengikat kemudinya dengan tali namun seolah-olah kapal berjalan sendiri, sedangkan ABK-nya sembunyi di kamar mesin. Tapi sayang enam kapal lainnya berhasil meloloskan diri," kata Direktur V Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Drs. Suhardi Alious.
Dalam insiden itu tiga nelayan asal Thailand tewas, satu nelayan meninggal karena kehilangan banyak darah setelah tidak sengaja terkena pecahan lambung kapal yang ditembak, kapten kapal meninggal karena kepala tertimpa benda keras, dan yang satu tenggelam bersama kapal setelah tidak mau diselamatkan.
"Insiden ini sudah kita klarifikasi ke kedutaannya. Mereka tidak masalah dan cukup mengerti. Karena itu bukan faktor disengaja, akan tetapi kesalahan dari nelayan itu sendiri. Apalagi protap-nya sudah kita jalankan," kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso, kepada wartawan, kemarin.
Operasi tersebut mengerahkan 300 orang personil dari kepolisian dan 100 orang dari DKP. Dengan kekuatan 4 kapal patroli milik DKP, 4 kapal patroli Mabes Polri, 2 helikopter, 1 pesawat pengintai, 1 kapal dari Polda Kalbar serta 1 kapal dari Polda Provinsi Kepri.
Ke-13 kapal yang berhasil ditangkap itu rata-rata tonagenya 40 - 60 GT dengan kecepatan 10 knot. Kapal-kapal itu dapat menampung sekitar 5 ton ikan segar yang setiap kapalnya memiliki 3 - 9 cold storage berukuran sekitar 1 x 3 meter persegi.
"Dengan pencurian ini, negara dirugikan sekitar Rp3-4 miliar per kapal. Jadi dapat ditotalkan berapa kerugiannya dari semua kapal itu," kata Aji.
Kami akan menggunakan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, karena dengan UU yang baru itu KM itu bisa dirampas oleh negara dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan lokal serta untuk praktek sekolah perikanan.
Ia katakan ke-13 kapal asing ini akan diajukan ke Pengadilan Ad Hok. Dia menargetkan, dalam jangka waktu 90 hari sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri. Dan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan undang-undang yang baru, kapal-kapal tersebut bisa digunakan untuk kelompok-kelompok nelayan serta untuk pelatihan sekolah perikanan.
"Jadi kapal-kapal itu dirampas untuk negara. Sedangkan ABK-nya akan kita deportasi secepatnya agar tidak membebankan negara," tuturnya.
Menurut dia, ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan-nelayan asing di perairan Indonesia karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arapura, dan perairan Utara Sulut
Sementara itu Danlanal Pontianak, Kolonel Laut (s) Parno menegaskan pihaknya tidak rela sumber daya laut dicuri pihak asing.
"Meskipun keterbatasan sarana, kita tetap komitmen menjaga perairan Indonesia dari illegal fishing," tegas Danlanal. (rob)

Selai Aloe Vera Pontianak

//Teks: Selai aloe vera menggunakan bahan baku khas Pontianak terobosan dua dari tiga orang di antaranya Ishak Yakob dan Yuliardi Qamal. FOTO: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Kalbar memiliki potensi daerah yang melimpah. Banyak masyarakat sebagai kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melirik peluang tersebut untuk dikembangkan. Namun, sayang mereka terkendala dengan pemasaran selain modal. Sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas.
Salah satu contoh yakni Ishak Yakob dan Yuliardi Qamal. Dua dari tiga warga Pontianak ini telah membuat satu terobosan baru yakni membuat selai dari bahan aloe vera atau lidah buaya, tanaman khas yang banyak tumbuh dan tersebar di lahan gambut Kota Pontianak antara lain di sekitar Pontianak Utara.
Padahal UMKM yang berskala home industri ini telah memiliki kemampuan produksi 240 botol selai per hari ukuran 250 gram dengan jumlah tenaga kerja enam orang. Dengan kebutuhan bahan dasar mencapai 100 kilogram, dimana 1 ha dapat menghasilkan lidah buaya 70 - 100 kg.
"Jumlah itu akan bertambah jika permintaan meningkat. Tapi sekarang ini kita hanya sebatas penjualan ke pasaran lokal. Karena tidak berani banyak, sebab pemasarannya belum menyebar. Kita harapkan pemerintah dapat membantu untuk itu," kata Yuliardi Qamal.
Dikatakannya, multiplier effect yang didapat dengan adanya pengolahan tanaman lidah buaya menjadi selai ini, membantu petani lidah buaya yang dulu pernah terpuruk lantaran kurang pembeli untuk bangkit kembali. Kemudian seiring banyaknya pemasaran, tentunya bertambah pula jumlah produksi dan tenaga kerja. Apalagi harganya terjangkau yakni berkisar Rp17-20 ribu per botol.
"Jika dikalkulasikan antara biaya operasional dan pendapatan masih ada untung sedikit lah. Tapi kalau dalam jumlah banyak kan lumayan pendapatannya," tambah Ishak Yakob.
Ishak sebutkan selai aloe vera ini dibuat tanpa menggunakan bahan pewarna dan pengawet sehingga bisa tahan sampai dua tahun. Apalagi produk ini telah terdaftar di Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan. Selai ini memiliki rasa manis ditambah asam sebagai penyegar, tekstur yang lembut dan renyah, memiliki warna alami lidah buaya serta kemasan yang rapi dan menarik.
"Cocok disajikan dalam keadaan lebih dingin. Tapi bukan berarti tidak dingin tidak bisa dikonsumsi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar. Drs. Kamaruzzaman, MM menilai dengan dikelolanya sumber daya alam Kalbar oleh masyarakat tentunya menjadi satu daya tarik bagi wisata kuliner daerah.
"Makanan tersebut dapat dijadikan oleh-oleh tamu atau wisatawan yang datang ke Kalbar. Pemerintah harus menjadi motor atau fasilitator bagi bisnis kelas bawah, baik itu pembinaan teknis, pemasaran serta peralatannya untuk dibantu," ujarnya. (rob)

Menggali Ketradisionalan Layang-layang Hias

//Teks: Kepala Disbudpar Kalbar saat membuka festival layang-layang hias dalam rangka FBBK IX 2009. Foto: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Sekitar 69 layang-layang dari 10 kabupaten/ kota ikut ambil bagian dalam ajang Festival Layang-layang Hias yang digelar di lapangan debu Pontianak Utara dalam rangka memeriahkan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK) IX 2009.
Koordinator Festival Layang-layang Hias, Maman BS menyebutkan ada tiga kriteria yang dilombakan, yakni layang-layang tradisional, tiga dimensi dan dua dimensi. Masing-masing peserta mengirimkan tiga buah layang-layang untuk setiap kriteria tersebut.
"Jadi setiap kabupaten/ kota menampilkan sembilan layang-layang," ujarnya.
Berbagai bentuk kreatifitas layang hias yang ditampilkan itu antara lain bentuk kapal, rumah, bunga atau daun, benda angkasa seperti bulan, manusia serta binatang. Panitia telah menetapkan tiga kategori penilaian antara lain ide kreatifitas, konstruksi dan kerapian serta kestabilan saat berada di atas.
Namun, Maman menyayangkan empat kabupaten yang tidak bisa ikut ambil bagian dalam perlombaan yaitu Kabupaten Sekadau, Landak, Sanggau dan Kayong Utara. "Alasan mereka karena belum mengetahui lebih jelas bentuk-bentuk dari layang tradisional, tiga dimensi dan dua dimensi. Sehingga empat kabupaten itu tidak mengirimkan peserta," tuturnya.
Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian cuaca telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik.
Layang-layang raksasa dari bahan sintetis sekarang telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan "menarik" kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar.
Catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 Sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan.
Di kawasan Nusantara sendiri catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin) (abad ke-17) yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan.
Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke Barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir.
Seiring perkembangan zaman, layang-layang pun dimainkan oleh setiap daerah di nusantara yang kemudian dikreasikan dalam berbagai bentuk hiasan, tak terkecuali di Kalbar. Sehingga permainan ini lambat laun telah menjadi permainan tradisional masyarakat. Bahkan di tingkat dunia.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar, Drs. Kamaruzzaman, MM mengatakan perlombaan ini tidak semata untuk menghibur melainkan juga menggali nilai-nilai tradisional rakyat yang telah ada sejak zaman nenek moyang.
"Karena itu pemenangnya nanti akan diikut sertakan pada lomba layang-layang hias tingkat nasional mewakili Kalbar, sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap masyarakat yang masih tetap peduli dengan budaya daerah," ujarnya.
Kedepannya mantan Pj Bupati KKR ini memastikan, pihaknya akan melakukan pembinaan melalui Asosiasi Layang Kalimantan (Borneo Kite)dan terus menggelar kegiatan perlombaan. "Kita akan upayakan anggarannya masuk dalam APBD 2010 untuk pembinaan. Karena layang-layang juga merupakan bagian dari budaya daerah kita," tuturnya. (rob)

Generasi Muda Pertahankan Tanjidor

//Teks: Alat musik tanjidor meskipun asalnya dari Betawi namun telah menjadi alat musik tradisional Melayu Kalbar sejak zaman kerajaan tempo dulu yang hingga kini dilestarikan. Foto: ROBBY//

Pontianak, BERKAT.
Tret.. tetet dung tretetet dung…… tret...dung...tretdung……dung……dung………dung. Sejumlah penonton yang datang ke Museum Kalbar pun langsung berkumpul mendekat. Mereka yang mayoritas para pelajar itu terpana dan asik mendengarkan Orkes "Aek Kapuas" sedang membawakan sebuah lagu perjuangan dengan memainkan alat musik tanjidor yang berjumlah 7 orang.
Tanjidor sering kali dimainkan oleh orang-orang tua yang berusia diatas 50 tahun. Namun, kali ini dalam Eksibisi Tanjidor untuk meriahkan Festival Budaya Bumi Khatulistiwa (FBBK) IX 2009 yang digelar di Museum Kalbar kemarin pagi, tanjidor dimainkan oleh generasi muda.
"Inilah salah satu cara kami orang tua melestarikan budaya daerah dengan mengajarkannya kepada anak-anak muda. Supaya tanjidor masih tetap dilestarikan dan dipertahankan oleh penerus kami para generasi muda," kata Muhammad Nur (61) pemilik Orkes "Aek Kapuas."
Sementara untuk pemain yang mayoritas orang tua, kelompok tanjidornya bernama Orkes Alun Kapuas, salah satu orkes tanjidor tertua di Kalbar selain Tanjung Besiku, Kenari, Setia Kawan dan Lancang Kuning.
Tanjidor aslinya berasal dari Betawi. Sementara di Kalbar sendiri mulai dikenalkan pada zaman Sultan Sy, Abdurrachman Alkadri Raja I Kesultanan Pontianak. Pada masa itu, tanjidor digunakan untuk berbagai event kerajaan. Kala itu, setiap kerajaan di Kalbar pun selalu menggunakan tanjidor.
Pada masa itu tanjidor dinamakan "Tanjidor Tangga Sembilan" mengambil makna dari jumlah tangga di Istana Kadariah yang berjumlah sembilan tingkat.
Seiring perkembangan zaman, alat musik ini sudah hampir punah. Tak banyak yang tertarik untuk melestarikannya. Menurut Muhammad Nur dulunya ada 10 orang yang masih eksis melestarikan tanjidor. Tapi sekarang sisa empat termasuk dirinya, sedangkan lainnya telah meninggal.
"Yang paling banyak tahu dengan tanjidor ini Pak Syarif Me di Kampung Dalam. Beliau usianya sudah lanjut," ujarnya.
Tanjidor merupakan perpaduan berbagai alat musik moderen dan tradisional seperti bas drum, senar, terompet, altosek, tenorsek, trombon, tuba dan senar drum. Idealnya satu kelompok dimainkan 12 orang. Pemainnya menggunakan pakaian telok belanga ciri khas pakaian Melayu. Di zaman sekarang, tanjidor dimainkan untuk acara pernikahan, ulang tahun, wisuda, pariwisata dan sebagainya.
Suhardi Koordinator Eksibisi Tanjidor mengatakan alat musik ini identik dengan khas etnis Melayu. Pihaknya berupaya untuk mengangkat budaya daerah dalam rangka pelestarian.
"Karena itu pemerintah kabupaten/ kota diharapkan dapat membantu mengakomodir budaya daerah melalui pembinaan kepada kelompok-kelompok tanjidor yang ada di daerahnya masing-masing," kata Suhardi yang juga Kasi Sistem Informasi dan Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar.
Sementara Dedi (45) salah seorang penonton warga Pontianak memberikan apresiasi dengan adanya eksibisi tanjidor tersebut. "Budaya-budaya seperti kedepannya harus dimasukan dalam program muatan lokal (mulok) di setiap sekolah," tuturnya. (rob)

Polda Dirikan Kompi Brimob di Perbatasan

//Teks: Angggota Brimob mengangkat Kapolda bersama AKBP Firly Samosir mantan Kasat Brimob yang telah menjadi Kapolres Sintang saat HUT Korps Brimob. FOTO: ROBBY//

Kubu Raya, BERKAT.
Polda Kalbar akan mendirikan lagi satu kompi pasukan Brimob (Brigade Mobil) di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia yakni di Aruk Kabupaten Sambas.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyebutkan pendirian satu kompi Brimob di sana seiring akan dibukanya Pintu Pos Lintas Batas (PPLB) di daerah tersebut. Saat ini bangunan untuk Kompi Korps Brimob ini sudah berjalan hingga 70 persen.
"Kita targetkan Januari sudah selesai dan terbentuk. Di sana akan ditempatkan sekitar 64 personil yang akan digeser dari Mako Brimob di Pontianak. Begitu pula dengan peralatan logistik digeser dari sini. Sedangkan yang ditambah perlengkapan meubeler serta kendaraan yang akan didatangkan dari Jakarta," kata Kapolda usai memperingati HUT Korps Brimob ke-64 di Mako Brimob Jalan Adi Sucipto Kubu Raya, Sabtu (14/11).
Saat ini total kekuatan anggota Brimob di Kalbar sekitar 750 personil. Mereka tersebar di Sintang, Singkawang, Entikong, Pontianak dan Kubu Raya. Sementara Kompi di Ketapang akan diaktifkan lagi.
Kaitan dengan HUT Korps Brimob ke-64, Kapolda meminta seluruh jajaran personil Brimob dapat semakin baik dan maju serta profesional dalam menjalankan tugas.
"Saya tidak mau ada anggota Brimob yang berbuat tercela. Di tahun 2008-2009 sudah banyak anggota Brimob yang saya pecat karena melakukan tindak pidana hukum. Untuk di tahun 2010 mendatang saya tegaskan tidak ada lagi anggota Brimob yang melanggar hukum. Saya akan ambil tindakan tegas untuk mereka," tegas Kapolda.
Disebutkannya, anggota yang dipecat itu lantaran terlibat narkoba dan indispliner dalam pekerjaan seperti tidak masuk selama satu bulan.
"Karena itu sambil menunggu Kasat Brimob yang baru dari Jakarta saya akan melakukan pembinaan dan reformasi di tubuh Brimob," tuturnya.
Sementara itu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Kalbar hendaknya peringatan HUT tahun ini menjadi intropeksi diri bagi anggota untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri berbagai kekurangan dan kelemahan yang selama ini terjadi.
"Citra, harga diri dan kehormatan polri sedang diuji oleh publik dengan berkembangnya opini masyarakat yang cenderung menyangsikan profesionalitas polri. Menghadapi situasi demikian saya minta seluruh angggota polri untuk tetap tegar dan setia kepada profesi bhayangkari," tegas Kapolri.
Anggota Brimob di seluruh Indonesia berjumlah 33.345 personil. Mereka memiliki kemampuan PHH, Resmob, Jihandak, Wan Teror, SAR, Penjinak Bom serta KBR (Kimia, Biologi dan Radioaktif).
Kapolri memerintahkan kepada jajaran kepolisian dan khususnya Brimob untuk menjalin kemitraan yang harmonis dengan komponen masyarakat serta kekuatan TNI baik Kopassus, marinir, Paskhas serta unsur lainnya.
"Hilangkan sikap egosentris dan arogan yang menampilkan kesombongan sertta merasa paling hebat," tegasnya.
HUT Korps Brimob ke-64 di Mako Brimob Jalan Adi Sucipto Kubu Raya, dimeriahkan dengan berbagai atraksi yang dibawakan anggota Brimob antara lain senam bela diri, memecahkan gorong-gorong, mematahkan besi dan kikir dengan tangan serta memecahkan bola kaca dengan hipnotis mata.
Dalam kesempatan itu juga, Kapolda ikut turun ke lapangan bersama ibu-ibu Bhayangkari menyatu dengan anggota membawakan berbagai lagu-lagu. Hadir di antaranya Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, Kasrem 121 ABW, Lanud, Lanal serta tokoh masyarakat. (rob)

Pemijahan Alami Lele Pertama di Kalbar

//Teks: Pemijahan alami ikan lele yang dikembangkan Jhoni mendatangkan omzet belasan juta dan berdampak positif pada masyarakat sekitar. Foto: ROBBY//

Kubu Raya, BERKAT.
Untuk pertama kalinya, Kalimantan Barat berhasil mengembang biakan benih ikan lele dengan sistem pemijahan (pembenihan) secara alami tanpa dibantu melalui suntikan atau proses kimia lainnya.
Adalah Jhoni Sutarno warga transmigrasi Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang telah berhasil mencobanya sejak 1997 silam. Awalnya sebagai penebang kayu ilegal, namun dikarenakan usaha kayu tidak ada lagi, ia beralih profesi di bidang perikanan untuk menyambung hidup.
Sejak itu dia bergelut menekuni pembudi dayaan ikan lele. Induknya dibeli dari PT Profit di Surabaya distributor besar budi daya ikan keramba. Satu induk dapat menelurkan hingga 60 ribu benih atau anakan ikan lele. Jenis lelenya yakni paiton dan sangkuriang.
Setelah berusia empat minggu, anakan ikan lele tersebut dipindahkan ke keramba berukuran 2 x 4 meter yang dapat menampung 1.000 ekor sebagai proses dari pembudidayaan.
Alhasil dalam jangka waktu 2 bulan 1 minggu, ikan dapat dipanen dengan dibantu 10 orang tenaga kerja. Paling sedikit sekali panen sekitar 2 ton. Omzet yang diraup untuk pemijahan saja, Jhoni dapatkan sekitar Rp1,5 juta per keramba per seribu ekor. Sementara hasil dari pembudidayaannya bisa mencapai Rp15 juta. Dengan asumsi harga Rp15 ribu per kilogram ambil di tempat. Dimana setiap kilogramnya terdapat 7 - 8 ekor berukuran 1,5 ons per ekor.
Di desanya Jhoni tak hanya dikenal sebagai pelaku usaha, namun ia juga diminta oleh masyarakat setempat sebagai penyuluh perikanan khususnya ikan lele. Masyarakat setempat telah juga berhasil mengembangkan budidaya ikan lele setelah belajar dari Jhoni.
"Kuncinya yang penting air steril dari Ph dan sirkulasi air harus diganti dua kali setiap dua bulan. Makanannya pun juga harus teratur yakni tiga kali sehari," tuturnya kepada BERKAT saat bertandang ke Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)Tepian Kapuas-nya kemarin.
Makanan yang diberikan dalam setiap proses berbeda. Di saat pemijahan, makanannya berupa cacing. kemudian setelah memasuki proses pembudidayaan diberikan pelet, ayam dan usus.
Jhoni menyebutkan ada perbedaan menyolok antara pemijahan sistem alami dengan suntikan. Kalau sistem alami 1 ekor induk dapat menghasilkan hingga 60 ribu ekor benih lele, sedangkan sistem suntik sekitar 30 ribu. Masa produktifnya, kalau sistem alami dua bulan sudah bertelur, akan tetapi kalau suntik empat bulan.
Untuk pemasarannya, Jhoni tidak kesulitan. Sebab usaha pecel lele di Kota Pontianak dan sekitarnya siap menampung ikan-ikannya itu. Dia sendiri pun sebagai pembeli dari Kelompok Pembudidayaan Ikan (Podakkan) yang berjumlah hingga lebih dari seratusan se-Kecamatan Rasau Jaya. (rob)

Tumpang Tindih Lahan di KKR Perangkap Investasi

Gusti Hardiansyah. Foto: Robbby

Kubu Raya, BERKAT.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diminta menyosialisasikan kepastian status lahan terkait tata ruang. Sebab sampai sejauh ini masih banyak permasalahan lahan tumpang tindih di kabupaten termuda di Kalbar itu yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat.
"Bahkan kondisi tersebut semacam perangkap bagi investor yang berinvestasi di Kubu Raya. Sosialisasikan yang mana untuk kawasan pemukiman, yang dilindungi atau untuk investasi," kata Pengamat Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Untan, Gusti Hardiansyah kepada BERKAT kemarin.
Dia heran adanya investor yang memiliki lahan namun ternyata milik orang. Siapa yang mengeluarkan izin-izin atau surat-menyuratnya. Menurutnya sama saja hal itu dengan pembohongan publik karena kepastian hukum tidak ada.
"Kalau sudah demikian investor yang dirugikan harus lapor. Boleh di-PTUN-kan itu oknum-oknum pembantu bupati yang diduga ada mendapatkan 'cash'," tegasnya.
Terhadap investor dia meminta untuk tidak saling "sikut" dan saling berebutan investasi karena dampaknya juga merugikan semua pembangunan. Dia ibaratkan investor demikian seperti sebuah bis yang tidak boleh saling mendahului sesama bis.
"Hukumnya pidana. Karena itu Pemkab Kubu Raya harus bangun reformasi birokrasi yang transparan dan profesionalisme. Kalau lahan itu sudah milik orang lain jangan lagi keluarkan izin untuk investor yang lain. Sama saja mau menjebak investor," tuturnya.
Sementara Pemkab Kubu Raya mengakui banyaknya lahan yang tumpang tindih atau over lapping khususnya perkebunan akibat izin yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Pj. Bupati Drs. Kamaruzzaman, MM maupun sebelum kabupaten itu dimekarkan.
Asisten I, Sekda Kubu Raya, Agus Supriadi menyebutkan sekitar 31 investor telah berinvestasi di Kubu Raya akan tetapi dalam perjalanan menghadapi masalah status kepastian lahan.
"Karena kami saat ini sedang melakukan inventarisasi khusus kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Peraturan bupati juga sedang dirancang untuk mengontrol perusahaan yang akan berinvestasi di Kubu Raya," ungkapnya.
Agus menyebutkan masalah over lapping diakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak melakukan penanaman. Padahal izin telah dikeluarkan. Mereka hanya ingin mendapatkan izinya saja tapi tidak melakukan kegiatan. Ada juga masalah take over lahan terselubung dengan cara mengubah manajemen penanaman modal.
Namun, di antara beberapa perusahaan memiliki izin lokasi seakan-akan sudah menguasai sepenuhnya. Padahal banyak syarat harus dipenuhi sebelum aksi penanaman benar-benar dilakukan. Misalnya saja Amdal, IUP dan lain-lain.
Saat ini diketahui Pemkab Kubu Raya di-PTUN-kan oleh PT Pinang Witmas. Perusahaan ini melakukan aktivitas di lahan relokasi pengungsian di Sungai Asam. Memang lahan tersebut masuk dalam kawasan pengelolaan perkebunan perusahaan ini. Namun, berdasarkan kenyataan yang ada lahan relokasi tersebut sudah ada SK Gubernur Kalbar.
Kasusnya hingga kini belum menemui titik terang penyelesaian. (rob)

Rumah Bebas Jentik Dicanangkan

Ny. Frederica Cornelis didampingi Karyanti Tjung Sanjaya serta Walikota, Sutarmidji menaburkan bubuk abate di salah satu rumah warga. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Upaya untuk memerangi wabah Demam Berdarah (DBD) terus dilakukan pemerintah Kalbar. Setelah pengasapan (fogging) dinyatakan tidak efektif memerangi nyamuk penyebab DBD, pemerintah pun mencanangkan Rumah Bebas Jentik atau RBJ serentak terutama di Kota Pontianak pada Jumat (6/11) kemarin.

Program ini dalam rangka menyadarkan masyarakat untuk membangun ketahanan lingkungan dari ancaman penyakit DBD berbasis keluarga. Gagasan ini mulai dikampanyekan bulan november ini sampai dengan setahun kedepan.Kampanye Rumah Bebas Jentik ini, dilakukan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Frederica Cornelis didampingi Karyanti Tjung Sanjaya, Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, M.Hum serta TP PKK Provinsi dan Kota, dengan pembagian bubuk abate gratis ke rumah-rumah penduduk di beberapa kecamatan di kota Pontianak.

Sedikitnya 200 orang ikut dalam kegiatan yang dimulai di lingkungan RT 01/ RW18, Kelurahan Sungai Bangkong, Pontianak Kota. Mereka merupakan gabungan dari beberapa Ormas dan OKP di antaranya Taruna Merah Putih, KNPI, Perkumpulan Pemuda Katolik dan FKPPI, Pramuka dan Tagana.

"Ide pencanangan RBJ ini bentuk kepedulian TP PKK terhadap wabah DBD yang semakin hari memprihatinkan. Masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah. Padahal, tanpa peran masyarakat, program pencegahan DBD tidak akan maksimal. Kita akan menyadarkan warga, bahwa pemberantasan DBD bukan hanya dengan fogging saja, tetapi juga dengan membersihkan jentik-jentik yang ada di tempat penampungan air di rumah-rumah," kata Frederica Cornelis.

Dia mencontohkan Pemerintah Malaysia yang mampu menekan angka DBD karena memberi sanksi yang jelas bagi penduduk yang di rumahnya terdapat jentik nyamuk. Karena itu dia mengimbau masyarakat jangan lengah dan melaporkan setiap penemuan kasus DBD sehingga dapat ditindak lanjuti. Ny. Frederica pun juga memastikan untuk membantu bubuk abate atau fogging bagi daerah rumah warga yang terkena DBD. Dia yakin di tahun 2014 target pencapaian bebas DBD khususnya di Kota Pontianak bakal teratasi asalkan setiap rumah bebas dari jentik.

Sementara Walikota Pontianak, Sutarmidji SH, M.Hum, menyambut baik kegiatan tersebut."Memang untuk pemberantasan DBD tidak hanya peran pemerintah saja, akan tetapi masyarakat juga penting untuk sadar menjaga lingkungannya agar terbebas dari sarang jentik," tutur Walikota.

Walikota berharap dengan kampanye RBJ ini dapat menekan angka korban meninggal dunia yang diakibatkan DBD kendati sulit untuk mencapai keberhasilan 100 persen.“Menghilangkan kasus hingga nol persen mungkin sangat sulit. Target kita jangan sampai ada korban yang meninggal,” katanya.

Bertepatan dengan kegiatan tersebut, digelar rapat unsur Muspida di kantor Gubernur Kalbar. Dalam rapat itu, wabah DBD menjadi agenda penting yang dibahas."Sebenarnya rapat bahas berbagai masalah seperti kabut asap, persiapan menjelang Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Tapi DBD mendapat perhatian karena kali ini merupakan kasus yang terbesar dengan jumlah korban jiwa terbanyak," kata Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda Pemprov Kalbar Ignatius Lyong.

Dia menyebutkan sepanjang tahun 2009 hingga bulan Oktober jumlah kasus DBD mencapai 6.400 orang. Sedangkan korban meninggal mencapai 165 orang di seluruh Kalbar.Ia menambahkan, dalam rapat tersebut juga mencuat keinginan agar penanganan penderita DBD tidak hanya terfokus di kalangan rumah sakit milik pemerintah daerah.

"Usul dari Kapolda, minta semua rumah sakit dilibatkan dalam rapat-rapat penanganan DBD," kata dia. Termasuk rumah sakit milik kepolisian dan tentara yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Pertimbangannya karena rumah sakit-rumah sakit tersebut juga ikut menangani ratusan pasien penderita DBD. (rob)

Beras Bulog Diganti Jadi Beras Super

Aktivitas penggantian beras Bulog menjadi beras jenis super yang kemudian dijual dengan harga tinggi. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Ribuan ton beras Bulog telah diganti menjadi beras super dengan berbagai merek antara lain beras Ramos Setra Cap Kembang berukuran 50 kg dan Cap Pisang berukuran 20 kg, Asli 5 Super AAA, serta Cap Kurma.

Temuan ini terungkap ketika beberapa pejabat terkait dari Departemen Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak meninjau gudang milik CV Agro Abadi Jalan Sui Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya pada akhir Minggu lalu.

Di gudang tersebut, tampak ribuan karung bertuliskan Bulog dengan ukuran masing-masing 25 kg per karungnya itu tersusun rapi. Sementara disampingnya beras super yang siap edar.Beberapa pekerja yang mengganti karung Bulog menjadi beras super dengan berbagai merek itu tetap terus bekerja tanpa menghiraukan kedatangan tim. Beberapa orang dari dari Departemen Perdagangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pontianak tampak terkejut mengetahui adanya beras Bulog di gudang tersebut.

Entah bagaimana prosesnya beras Bulog tersebut menjadi beras super dengan kualitas tinggi yang kemudian dijual dipasaran dengan harga tinggi tidak dijelaskan saat peninjauan itu. Tak satu pun dari mereka yang dapat menjelaskan hal itu.

"Jangan ke saya nanti saja ke kepala dinas," kata Pak Yak dari Disperindag Kota Pontianak yang ikut dalam peninjauan seraya pergi bergegas.

Dikonfirmasi terpisah, Budi, Distributor CV Agro Abadi membantah kalau ia menyulap atau melakukan pencucian beras bulog menjadi beras super. Beras-beras itu sisa dari kontrak pengadaan dengan Bulog sekitar 52 ton, namun habis massa kontraknya dua bulan lalu.

"Dua tonnya ini sisa kontrak pengadaan beras dengan Bulog. Ini lah yang saya jual lagi ke pasar. Jadi saya yang jual ke Bulog dengan harga Rp4.900. Saya beli dengan petani di Jawa Rp4.600. Ongkos angkut Rp250. Masih wajar kan untungnya," imbuhnya.

Lantas proses menjadi beras super. Budi tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan beras Bulog tersebut hanya diganti karung saja yang kemudian dijual ke pasaran. "Karungnya kita simpan, kalau ada kontrak baru kita pakai lagi karung itu," tuturnya.

Budi juga mengatakan kalau caranya itu sudah lama diketahui baik aparat pemerintah maupun keamanan seperti kejaksaan dan kepolisian."Dulu-dulunya sudah saya jelaskan ke mereka. Polda dan kejaksaan akhirnya mengerti. Tidak pernah mereka komplain," ujarnya.

Sementara Humas Bulog Divreg Kalbar, Indra terkejut dengan temuan tersebut. Ia mengaku tidak tahu menahu kalau masih ada Beras Bulog di distributor yang diganti menjadi beras super."Memang benar dulunya Pak Budi ada kontrak pengadaan beras dengan kita. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau pun masih ada sisa saya tidak tahu. Bulog hanya menyalurkan raskin (beras miskin) saja yang ukurannya 20 kg. Dan kualitasnya pun medium bukan super," katanya yang dihubungi via telepone selulernya kemarin sore.

Dia mengatakan kalau temuan itu sudah menjadi wewenang pengawasan Disperindag. Sementara Bulog hanya lah sebatas pengadaan saja.

Pantauan BERKAT di lapangan, harga beras super di pasaran bervariasi yakni berkisar Rp7.000 - Rp8.000 tergantung merek. Sementara harga beras yang dibeli Distributor dari petani Jawa Rp4.600, dan dijual ke Bulog untuk pengadaan beras Rp4.900 per kilogram sudah termasuk ongkos angkut Rp250 per kilogram. (rob)

Banjir Indikator Aliran DAS Rusak

Pontianak, BERKAT.
Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Chairuddin Hasyim, prihatin banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak.
"Indikatornya terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan dan interusi air laut meluap," tuturnya, saat sosialisasi Konservasi Aliran Sungai, kemarin.Karena itu dia meminta adanya koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk atasi masalah tersebut. Sebab rusaknya ekosistem DAS juga berpengaruh terhadap penataan ruang sebuah wilayah."Pemerintah provinsi harus mengoordinir kabupaten/ kota untuk menghidupkan kembali aliran DAS yang rusak itu," ujarnya.
Persyaratan luas kawasan hutan konservasi yang minimal 30 persen harus dipenuhi. Lakukan reboisasi. Tanam lagi hutan secara besar-besaran dan menyeluruh."Kalau ini sudah memenuhi daya tampung, ya harus moratorium, rebosisasi hutan, penanaman kembali dan stop penebangan," tegasnya.
Sementara Pengamat Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Untan, Syafruddin Said menilai penerapan aturan tentang lingkungan terkendala dengan berbagai masalah misalnya SDM dan kepentingan tertentu."Komitmen semua elemen masyarakat harus dibangun. Kalau hanya pemerintah saja kecil kemungkinan dapat berjalan dengan harapan," tuturnya.
Ditambahkan Kepala BLHD Kalbar, Darmawan dalam sambutannya bahwa besarnya luas lahan kritis disebabkan oleh pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang tidak berpihak kepada lingkungan.
"Saat ini luas lahan kritis di Kalbar berdasarkan data dari Balai Pengelolaan DAS tahun 2007 mencapai 9.860.000 hektar atau hampir 70 persen dari total luas Provinsi Kalbar," ungkapnya.
Dia sebutkan DAS yang rusak akan berpengaruh negatif terhadap debit dan volumen air sungai. Terkontaminasinya air sungai oleh air laut pada musim kemarau juga dipandang sebagai salah satu indikasi terganggunya fungsi DAS sebagai penampung air. (rob)

Polisi Tangkap 11 Ton Timah Ketapang

Seorang ABK menunjukan timah hitam kepada Kapolda yang berhasil diamankan pihak kepolisian. Foto: Robby

Pontianak, BERKAT.
Belum seminggu kapal perang TNI AL KRI Todak 803 menangkap 16 ton biji timah hitam asal Kendawangan di perairan Selat Karimata, kali ini Kapal Patroli 602 Ditpolair Polda Kalbar berhasil mengamankan sekitar 11,2 ton biji timah hitam yang diangkut menggunakan KM Reformasi Baru di perairan Muara Kendawangan Kabupaten Ketapang (1/11).
Biji timah itu dikemas dalam karung yang berjumlah 225 karung masing-masing berisikan 50 kilogram dengan tujuan Belitung Provinsi Bangka Belitung.
“Kapal dan barang bukti kita tahan karena diduga tidak memiliki dokumen lengkap. Mereka tidak bisa menunjukan dokumen dan surat-surat yang sah. Tapi hanya menunjukan surat kerjasama antar perusahaan saja,”ujar Kapolda Kalbar, Brigjen Erwin TPL Tobing kepada wartawan, Selasa (3/10) di Markas Pol Airud.
Selain itu dijelaskan Kapolda, polisi juga menahan satu orang nahkoda bernama Subrata (28) dan 4 orang Anak buah kapal (ABK) serta satu orang anak-anak berusia 12 tahun yang diakui ABK, merupakan penumpang. Dari keterangan Subrata nahkoda KM Reformasi Baru, dirinya baru pertama kali membawa biji timah ke Bangka Belitung yang waktu perjalanannya hanya 32 jam.
“Upahnya Rp1,5 juta. Kalau ABK Rp1 juta sekali berlayar,” ungkap Subrata yang mengaku memiliki dokumen lengkap. Namun menurut Kapolda, dokumen yang ditunjukan hanyalah surat kerjasama antara PT. Satia Kalbar Sejahtera (SKS) selaku pemilik dengan PT. Bitung Industri Sejahtera selaku penampung yang berdomisili di Belitung. PT. Satia Kalbar Sejahtera ini juga mengambil timah dari PT. Sumber Kalbar Lestari (SKL).
“Untuk mengungkap kasus ini, akan diturunkan tim ke Ketapang untuk melakukan penyidikan, apa benar perusahaan tersebut memiliki izin Kuasa Pertambangan (KP),” tambah Erwin.
Kapolda juga memastikan akan menindak tegas jika ada oknum anggota polisi yang terlibat dengan meloloskan kapal tersebut. Apalagi diketahui di Muara Kendawangan memiliki Pos Polisi.Kapolda tambahkan bisa saja diduga ada jaringan internasional dalam kasus pertambangan timah ilegal tersebut. Apalagi berangkat dari pengalaman lalu, bahan tambang itu dibawa ke luar negeri.
Dia berharap, kedepan pemerintah daerah memberikan hak pengelolaan atas sumber daya alam itu atau memberikan izin untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar tidak ilegal lagi.
"Kalau begini terus maka hanya oknum tertentu yang mendapat keuntungan sementara masyarakat hanya sebagai penonton. Pemerintah harus proaktif untuk berikan kemudahan kepada investor supaya tidak ada lagi pertambangan liar di Ketapang. Sehingga paling tidak ada royaltinya bagi pemda atau masyarakat," kata Kapolda. (rob)

Polisi Pam di Perusahan dan Bank Dilarang

Pontianak, BERKAT.

Polda Kalbar telah membuat kebijakan baru untuk melarang polisi umum melakukan pengamanan (pam) di sejumlah bank atau perusahaan. Mereka akan ditarik untuk disentralkan di pos-pos pelayanan."Polisi umum tidak boleh lagi di bank atau perusahaan. Mereka akan segera ditarik. Kita akan tempatkan dan fokuskan mereka di polsek-polsek," kata Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing kepada wartawan usai sertijab kapolres dan pejabat utama di Mapolda Kalbar.

Sementara itu konsekuensinya dikatakan Kapolda beberapa polsek akan dibesarkan dan sebagai ujung tombak terdepan semakin kuat. Karena itu persiapan untuk menuju kesana sedang dilakukan.Lantas untuk pengamanan di setiap bank dan perusahaan. Kapolda tegaskan diserahkan sepenuhnya kepada satpam perusahaan atau bank tersebut. Sedangkan pihaknya akan melatih satpam-satpam tersebut.

"Bank-bank atau perusahaan silahkan memberikan kekuatan dengan securiti satpam. Kita siap memberikan saran atau pelatihan untuk keamanan," tuturnya.

Kapolda tidak melarang atau keberatan kalau pihak bank atau perusahaan meminta polisi untuk pengawalan atau pengantaran. Akan tetapi hanya sebatas pengawalan. Tidak menetap lagi di bank atau perusahaan tersebut.Kapolda memastikan dalam waktu dekat di bulan ini, akan menarik anggota yang menetap untuk pengamanan di bank atau perusahaan.

"Segera kita akan menariknya. Kita akan inventarisir berapa banyak. Dan akan dikomunikasikan dengan pihak bank atau perusahaan agar mereka siap tenaganya," ujarnya.

Kecuali disebutkan Kapolda untuk di wilayah perbatasan tidak akan ditarik. Mereka tetap melakukan tugas penjagaan di kawasan perbatasan. (rob)

Gubernur Bantah Memihak

CORNELIS

Pontianak, BERKAT.

Sementara itu Gubernur Kalbar, Cornelis melalui Penasihat Hukum Pemprov Kalbar Puadi, SE, SH, MH membantah keras tudingan dirinya memihak kepada salah satu peserta tender Surat Kabar Provinsi Kalbar.

‘’Bapak Gubernur komitmen dan konsisten terhadap peraturan dan per Undang-Undangan. Sehingga setiap kegiatan harus mengacu kepada peraturan dan per Undang Undangan yang berlaku. Tanpa tawar menawar,’’ tegas Puadi menanggapi opini negatif yang berkembang akibat panitia lelang mati-matian tidak mau menggugurkan salah satu peserta lelang Pemilihan Surat Kabar Provinsi yang pembukaan penawarannya, Rabu, 28 Oktober 2009 di Aula Dishubkominfo Kalbar Jl. Adi Sucipto KM. 9,2 Kabupaten Kubu Raya.

Untuk itu, lanjut Puadi, Gubernur meminta kepada peserta lelang dan masyarakat jangan khawatir terhadap isu atau opini yang berkembang seolah-olah Gubernur memihak kepada salah satu peserta lelang.
’’Yang pasti Bapak Gubernur tidak pernah mengarah-ngarahkan. Kalau ada yang membawa-bawa nama saya (Gubernur, red) untuk memihak salah satu pihak, tunjukkan orangnya. Akan saya tindak sesuai hukum yang berlaku karena mencemarkan nama baik gubernur,’’ tegas Gubernur seperti yang disampaikan Puadi.

Puadi juga dengan tegas mengatakan bahwa Bapak Gubernur akan mengatakan salah bila ditemukan kesalahan dan benar bila ditemukan kebenaran.

’’Siapa yang menuduh atau membuat isu-isu yang tidak ada dasarnya, secara hukum akan berhadapan dengan saya,’’ ujar Puadi yang kemarin sore dipanggil menghadap Gubernur.

Dikatakan Puadi bahwa Gubernur dalam hal tender Pemilihan Surat Kabar Provinsi ini tidak memihak siapapun. Buktinya sampai sekarang belum mendapat laporan dari panitia lelang. Untuk itu Gubernur akan mengkaji lebih lanjut terhadap proses pelelangan maupun perbuatan kepanitiaan yang mengacu kepada Keppres 80, Undang Undang serta dokumen lelang yang telah disepakati peserta lelang.

''Siapapun tidak boleh melanggarnya, termasuk panitia.''’’Kalau ternyata terdapat pelanggaran lelang, akan diproses. Tidak ada tawar menawar lagi. Kalau memang gugur. Ya harus digugurkan. Kalau panitia yang melanggar akan diproses sesuai hukum yang berlaku,’’ kata Puadi kepada sejumlah pimpinan Surat Kabar, kemarin.

Untuk itulah, lanjutnya, Gubernur berpesan kepada peserta lelang agar bersabar. ’’Gubernur akan berlaku adil dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena di mata hukum semua sama. Semua peserta mempunyai hak yang sama,’’ tambahnya. (rob)

Khawatirkan Citra Gubernur Buruk

Pontianak, BERKAT.
Beredarnya opini negatif di lapangan seolah-olah Gubernur Cornelis berada di belakang proses tender Pemilihan Surat Kabar Provinsi untuk memenangkan Borneo Tribun dikhawatirkan oleh banyak kalangan.
Pengamat Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Drs. Gusti Suryansyah, M.Si khawatir hal itu akan menjadi blunder dan preseden buruk bagi gubernur sendiri.
"Karena pengaruhnya citra gubernur akan menjadi buruk. Dan tentunya ini juga akan mencederai kepemimpinan beliau sebagai gubernur terpilih. Masyarakat bakal tidak akan percaya lagi dengan gubernur," tegas Gusti Suryansyah kepada BERKAT via ponsel tadi malam.
Dia tak setuju dalam proses tender ada kecenderungan memasukan unsur politis. Karena hal itu tidak dibenarkan. Biarlah proses tender berjalan sesuai dengan aturan tanpa adanya muatan-muatan politis.Dia meminta selaku pengambil keputusan, Gubernur harus bersikap arif dan bijaksana menentukan pemenang tender. Utamakan aspek transparansi dan akuntabilitas.
"Gubernur diminta tidak ikut campur persoalan ini. Harus bersikap fair. Kalau itu tidak dilakukan maka lamban laun akan menjadi batu sandungan selama kepemimpinan beliau," tuturnya.
Sementara panitia ia katakan harus melihat lebih jauh lagi dampak yang terjadi kalau menetapkan pemenang yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan fatal atau mempertahankan peserta yang jelas-jelas telah melanggar persyaratan.
Sementara itu, protes keras juga muncul dari kalangan anggota DPRD Provinsi Kalbar. ''Kalau memang benar ada tindakan Panitia Lelang menyalahi ketentuan yang berlaku maka akan kita panggil untuk dimintai keterangan lewat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalbar," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar, Retno Pramudya, SH, kemarin.
Ia mengharapkan pimpinan media secepatnya membuat laporan ke DPRD Provinsi Kalbar, sehingga bisa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Mungkin ini ada konspirasi besar, dan kalau benar terbukti panitia dengan sengaja meloloskan Borneo Tribun yang tidak memenuhi syarat maka siap-siap saja para panitia kena sanksi pidana," tegasnya.
DPRD Kalbar lanjutnya, menginginkan semua proses lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi peserta lelang yang sudah diarahkan kepada pihak-pihak tertentu, terlebih katanya, sesuai dengan catatan panitia lelang bahwa Borneo Tribun terdapat 6 kesalahan fatal dan melanggar persyaratan.
"Makanya tidak ada alasan untuk tidak menggugurkan Borneo Tribun apabila ada kesalahannya fatal. Kalau sudah jelas banyak kesalahan, kenapa panitia ngotot ingin mempertahankan Borneo Tribun, sementara masih banyak koran lain seperti BERKAT, Equator, Pontianak Post, Kapuas Post. Kalau dari awal proses tender saja sudah salah dan menyalahi aturan bagaimana kedepannya dan mau jadi apa Kalbar," kesalnya. (rob)

Panitia Lelang Surat Kabar Bisa Digugat Pidana

Pontianak, BERKAT.
Kejanggalan proses tender pemilihan surat kabar Provinsi Kalbar masih terus dikritisi. Kali ini mengarah pada tindakan Panitia Lelang yang dianggap tak independen. Celah ini yang akan menyebabkan peluang terjadinya gugatan secara pidana dan perdata.“Peserta lelang yang tak memenuhi syarat seharusnya digugurkan dan tak boleh ikut proses tender berikutnya. Jika panitia tak mau menggugurkan maka terindikasi menyalahgunakan wewenang atau terjadi kolusi. Indikasi KKN sangat jelas. Panitia bisa digugat ke TUN dan juga pidana. Tergantung penyidik,” kata Tamsil Sjoekoer, SH, MH, praktisi hukum Kalbar kepada sejumlah wartawan, Sabtu (31/10).Pernyataan ini merupakan bentuk kritik bagi Panitia Lelang Pemilihan Surat Kalbar Provinsi untuk penayangan pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2009-2010. Diikuti lima surat kabar; Equator, BERKAT, Pontianak Post, Kapuas Post dan Borneo Tribune.Media yang diprotes adalah Borneo Tribune karena seolah-olah dibela oleh panitia, padahal terdapat enam pelanggaran. Paling parah adalah pelanggaran dokumen lelang pasal 12.3 yang menyatakan bahwa dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan. ''Bisa dipidana jika tak mau menggugurkan hal yang sudah jelas melanggar aturan dan merugikan peserta lainnya. Dan bisa menjadi preseden buruk bagi dunia penyedia jasa apapun,'' kata Tamsil.Namun Ketua Panitia Lelang Drs Musa Tulak Layuk, MSi tetap ngotot untuk meloloskan meskipun diprotes peserta lain. Bahkan, Musa sempat berkonsultasi sebentar kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) saat proses pembukaan penawaran berlangsung, Rabu (28/10) di Aula Dishubkominfo Kalbar.“Upaya konsultasi itu bagian dari penyalahgunaan wewenang, termasuk tak dilaksanakannya aturan tender. Keberadaan panitia harus independent dan tak bisa diintervensi. Proses-proses seperti itu yang tak benar dan perlu diluruskan,” ujar Tamsil.Menurutnya, percuma dibuat syarat jika tak dipatuhi. “Kalau seperti itu sama saja tak perlu tender,” ujar dia seraya menjelaskan panitia bisa digugat secara pidana. Selain itu dapat digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) jika mengabaikan aturan.Tamsil menegaskan, bila terjadi tender ulangpun, maka peserta yang pada tender sebelumnya sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran terhadap persyaratan baik yang tertuang di dokumen, Keppres maupun Undang Undang, maka peserta tersebut (Borneo Tribun) tidak boleh diikutkan.Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi ST mengatakan pihaknya mencermati tender media melalui pengumpulan fakta-faktanya. “Kami belum dapat memastikan apakah dalam lelang tersebut terdapat pelanggaran atau tidak,” ujar Tony.Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mewanti-wanti agar tak terjadi sentimen antarmedia. “Perspektif kontrolnya terhadap aparatur pemerintah yang menjadi panitia lelang,” ujar dia.Diberitakan sebelumnya, pembukaan dokumen penawaran lelang pemilihan surat kabar Provinsi Kalbar, Rabu (28/10) berlangsung alot. Pasalnya, Panitia cenderung memaksakan salah satu peserta, Borneo Tribune, yang melanggar persyaratan tapi tetap diloloskan.Kalangan Anggota DPRD lainnya menilai, apabila penilaian tender menggunakan metode merit point (sistem nilai), maka pemeriksaan penawaran terlebih dahulu mengevaluasi administrasi, bila lulus administrasinya maka dilanjutkan evaluasi penawaran dan evaluasi teknis. ''Namun bila evaluasi administrasi saja sudah cacat dan tidak memenuhi syarat dan atau melanggar UU atau Keppres, atau dokumen atau kepatutan hukum, maka tidak perlu lagi dilakukan evaluasi penawaran dan teknis. Dengan demikian peserta tersebut tidak perlu lagi dilakukan penilaian alias didiskualifikasi,'' ujar sejumlah Anggota DPRD yang tak bersedia disebutkan namanya karena tak enak dengan koran. Sementara itu, kalangan jasa konstruksi menilai, ada indikasi bahwa tender ini sudah diarahkan pemenangnya. Ini sudah biasa, namun peserta lelang yang diarahkan tersebut harus benar-benar jangan ada kesalahan. ''Jika ada kesalahan juga padahal sudah diarahkan, itu namanya keterlaluan dan dianggap tak becus untuk melaksanakan pekerjaan,'' ujar mereka.''Banyak ditemukan peserta lelang yang sudah diarahkan, kita ngertilah. Tak bisa dihindari. Asal jangan ketahuan saja. Tapi kalau kalau terjadi kesalahan dokumen penawaran, yang mengarahkan jangan ngotot membela. Panitia koq ngotot membela? Bukan salah pengarah lagi. Itu salah yang diarahkan. Jangan dibela-bela didepan umum. Apalagi di depan sejumlah pimpinan media massa. Ihh... Ngeri,'' kata sejumlah pengusaha jasa konstruksi di Pontianak, kemarin. Pada dokumen lelang ayat 20.2. berbunyi, metode evaluasi penawaran dilakukan dengan menggunakan sistem nilai (merit point). Kemudian pada ayat 19.2 dan 19.3. jelas- jelas menyebutkan bahwa apabila adaministrasi tidak lulus maka tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan pada penawar bersangkutan. ''Dengan demikian, kalaupun panitia ngotot tidak mau menggugurkan, sudah jelas dan tegas panitia tidak perlu lagi untuk mengevaluasi peserta tersebut,'' kata sejumlah pengusaha jasa konstruksi.Protes terjadi karena pelanggarannya hanya dijadikan catatan oleh panitia dan berjanji akan mengurangi nilai Borneo Tribun. Panitia mencatat 5 kesalahan, namun catatan peserta lelang ada 6 kesalahan fatal yang tidak ada alasan untuk tidak menggugurkan.Yang melanggar UU adalah soal pencantuman tanggal di atas materai. UU No. 13 tahun 1985 tentang Materai pasal 7 ayat 5 mewajibkan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dan sebagian tandatangan di atas materai. Pasal 9 menegaskan bahwa apabila dokumen tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dan sebagian tandatangan di atas materai, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. ''Dengan demikian, maka dokumen lelang tersebut menurut UU No. 13 tahun 1985 dianggap tidak bermaterai. Secara hukum dokumen lelangnya telah melanggar UU, Keppres dan Dokumen Lelang,'' kata Tamsil Sjoekoer, pengacara kondang Kalbar ketika diminta komentarnya. (rob)

Tangkap Penggagas Seruan Pontianak

Pontianak, BERKAT.
Belasan tokoh yang berasal dari beberapa elemen masyarakat Dayak dan Melayu di Kalbar, Rabu (30/9) siang kemarin bertemu Kapolda Kalbar yang diterima di ruang pertemuan untuk melaporkan dan memprotes keras iklan perdamaian bertajuk "Seruan Pontianak" yang dimuat di tiga media lokal pada Senin (28/9) lalu.
Mereka di antaranya Drs. H. Syamsul Rizal Dewan Penasihat Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar, Rosadi Jamani dari Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS), Sy. Amin Alkadri dari Majelis Musyawarah Istana Kadariah Kesultanan Pontianak, M. Yani tokoh Pemuda Melayu Kubu Raya, Thadeus Yus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Yakobus Kumis, Petrus SA dari Front Pembela Dayak Kalbar, Martinus Sudarno serta Hasan Tambli.
Mereka meminta Kapolda Kalbar Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing untuk menangkap dan memeriksa Andreas Harsono, Nur Iskandar dan W. Suwito, tiga orang yang diduga kuat sebagai penggagas Seruan Pontianak yang cukup meresahkan masyarakat Kalbar itu.
"Kami sangat tersinggung dengan bahasa-bahasa yang ditampilkan pada iklan tersebut. Ini jelas dapat merusak tatanan keharmonisan, kemananan dan keakraban di Kalbar yang sudah terjalin," kata Syamsul Rizal.
Teman-teman di Kabupaten Sambas, ia katakan bertanya-tanya ada apa lagi sebenarnya ini. Kenapa muncul lagi di media massa. Siapa yang mendalanginya. Akhirnya mulai muncul kecurigaan antara etnis yang satu dengan etnis yang lain.
"Kapolda harus tegas, tangkap para penggagas Seruan Pontianak ini. Gubernur Kalbar kami juga meminta untuk melakukan pertemuan lintas etnis dan para tokoh setiap enam bulan sekali," katanya.
Ditambahkan Sy. Amin Alkadri dari Majelis Musyawarah Istana Kadariah Kesultanan Pontianak menilai seruan tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat dan membohongi publik dimana banyak nama-nama yang dicatut. Ia mengaku sudah telepon ke Andreas Harsono untuk menanyakan apa motifnya dan siapa yang mendanainya.
"Tapi jawabannya bertele-tele dan tak jelas. Aksi ini jelas mengandung unsur provokatif. Kami harapkan Kapolda menangkap Andreas Harsono, Nur Iskandar dan W. Suwito sebagai penggagas. Apalagi sekarang ini telepon ketiganya semua dimatikan tidak ada satu pun yang aktif," tegasnya.
Sementara Thadeus Yus Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar mengkhawatirkan iklan tersebut akan mendapat tanggapan yang negatif lebih luas di kalangan masyarakat bawah. "Ini bersifat provokatif. Kami mencegah masyarakat Dayak terprovokasi. Prinsipnya kami prihatin dan kecewa," ujarnya.
Dia juga menyayangkan simbol-simbol yang tak wajar pada iklan tersebut yakni adanya gambar tengkorak. Dimana menurutnya Kalimantan sepertinya menakutkan dengan disimbolkan gambar tengkorak.
Yakobus Kumis meminta harus ada permintaan maaf melalui media massa dari yang bersangkutan. "Apalagi ini sangat rawan karena sudah tersebar juga melalui situs internet. Artinya sudah sampai ke penjuru dunia," tuturnya.
Menanggapi pernyataan dari elemen tokoh masyarakat Dayak dan Melayu itu, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing meminta semua pihak tetap tenang.
"Jangan terpancing dalam area konflik. Jangan terprovokasi. Jangan terjebak dalam satu diskusi yang tak jelas. Dan jangan ambil tindakan sendiri karena orang lain akan tertawa," tuturnya.
Kapolda memastikan Kalbar bukan daerah yang rawan. Kalbar tetap aman. Kejadian pada masa lalu bukanlah suatu peristiwa yang membawa etnis namun hanya sebuah kasus sosial.
"Saya akan mencari orang-orang yang dianggap sebagai penggagas untuk dimintai klarifikasi dan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Saya sedang mengkaji apakah aksi ini masuk dalam unsur pidana atau tidak," tuturnya.
Kapolda mengaku dirinya heran dan terkejut ketika iklan tersebut muncul di media. Dalam hatinya bertanya-tanya, apa motif dan diduga kuat pihak asing mendanai aksi tersebut.
"Jelas ini pasti ada yang mendanainya. Bisa saja dapat dari luar negeri. Tapi saya cermati iklan ini pembualan. Tidak berbobot. Tidak ada artinya. Apalagi dapat darimana data-data yang ditampilkan. Lantas siapa Andreas ini. Saya minta dia datang. Kalau dia tidak datang dia pengecut," tegas Kapolda dengan nada tinggi.
Dalam teleconfrence terhadap semua kapolres dan kapoltabes, dia telah memerintahkan untuk meningkatkan patroli dan sampaikan ke masyarakat agar tidak terpancing. (rob)

Hilangkan Stres Dengan Aromatherapy Rempah

Pontianak, BERKAT.
Stres adalah salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh hampir seluruh masyarakat di dunia tak terkecual di Indonesia. Ini dikarenakan kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologis. Namun, akibatnya bisa berdampak pada lemahnya atau daya tahan tubuh menurun.
Pemicu munculnya stres disebabkan oleh banyak hal seperti rasa khawatir, perasaan kesal, kecapekan, frustasi, perasaan tertekan, kesedihan, pekerjaan yang berlebihan, Pre Menstrual Syndrome (PMS), terlalu fokus pada suatu hal, perasaan bingung, berduka cita dan juga rasa takut. Biasanya hal ini dapat diatasi dengan mengadakan konsultasi kepada psikiater atau beristirahat total.
Berbagai cara pun dilakukan orang untuk menghadapi stres. Ada yang olah raga, hiburan, lebih banyak melakukan aktivitas dan sebagainya. Namun
berbeda pula dengan solusi yang ditawarkan Anita Trisusilowati, ST.
Warga Surabaya Jawa Timur ini, sejak tahun 2000 memanfaatkan dan meramu berbagai tanaman khas Indonesia sebagai bahan dasar seperti rempah-rempah, bunga dan buah untuk penghilang stres dan perawatan tubuh dengan sebutan aromatherapy.
Dimana setiap jenis bahan mengandung unsur herbal yang berbeda dan manfaat yang berbeda pula namun mengeluarkan aroma wangi yang semerbak.
Sehingga untuk ingin tampil lebih cantik, mulus, sehat jiwa raga, aromatherapy inilah solusinya dengan cara yang murah dan praktis.
Dengan aroma seperti jasmine, mawar, melati, lavender, buah lemon, jeruk, atau apel, aromaterahpy yang diramu Anita antara lain menghasilkan produk berupa garam mandi, luluran bengkuang, sampo, ratus untuk kewanitaan, sabun mandi, pewangi ruangan yang dipanaskan dengan lilin diatas tungku mungil yang menebarkan aroma wangi, minyak pijat, dupa dan sebagainya.
"Banyak manfaatnya. Sebab kita selalu banyak dimunculkan berbagai persoalan setiap harinya. Sehingga istirahat tidak bisa, tidur pun tak tenang. Tapi dengan aromateraphy ini bagaimana kita dapat mengubah suasana hati dan pikiran lepas dari rasa stres," tutur Anita.
Ia pun mempekerjakan sekitar 10 orang untuk meracik aromateraphy yang dipercaya dapat membuang kuman penyakit karena intinya telah mengandung anti kuman.
Berbagai pameran telah diikuti Anita. Seperti yang digelar di Pontianak Convention Center (PCC) selama 4 hari mulai 12 - 16 Agustus pada Expo Kalbar. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Paling murah Rp5 ribu dan paling mahal Rp100 ribu.
"Kita mencoba bagaimana memanfaatkan kekayaan sumber alam di sekitar untuk dijadikan bahan yang berguna yang sebenarnya zaman nenek moyang kita rempah-rempah ini telah ada. Artinya sekarang kita harus kembali lagi ke alam (back to nature)," ujarnya. (rob)