Pembangunan Lantamal Antisipasi Polemik Indonesia - Malaysia

Pontianak, BERKAT.
Kondisi perairan Kalbar yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia menimbulkan rasa khawatir dari pihak Angkatan Laut. Pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) pun direncanakan di Kalbar guna mengantisipasi timbulnya polemik yang sering terjadi.
"Memang salah satu strategi pembangunan Lantamal ini tentunya berdasarkan analisis demikian," kata Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV, Laksamana Pertama S.M. Darojatim di Lanal Pontianak, kemarin.
Lebih lanjut Darojatim menyebutkan pembangunan Lantamal berkaitan juga dengan pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia yang berdekatan dengan Kalbar.
"Jadi semuanya akan kita sinkronkan. Berbatasan dengan negara mana-mana saja Kalbar," ujarnya.
Meskipun dia belum dapat memastikan jadwal pembangunan Lantamal, namun tetap menjadi skala prioritas dalam program jangka panjang. "Karena kita harus mengerti betul sebab kemampuan anggarannya harus dibagi untuk kebutuhan yang lain," tuturnya.
Karena itu dia meminta Pemda, masyarakat dan pers berperan aktif dalam rencana pembangunan Lantamal. Sebab menurutnya potensi kerawanan di perairan Kalbar sangat tinggi dari semua aspek.
Direncanakan pembangunan Lantamal terletak di Kuala Mempawah. Sebanyak 58 fasilitas akan dibangun baik di bidang kesehatan, pendidikan, militer, komunikasi dan informasi, olahraga dan sebagainya.
Kehadiran Darojatim di Pontianak sebagai Inspektur Upacara dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Danlanal Pontianak dari Kolonel Laut (P) Taufik Harun kepada Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo.
Tampak hadir Wagub Gubernur Kalbar, Drs. Christiandy Sanjaya, Wakil Walikota, Paryadi, Komandan Korem 121 ABW Kolonel Nukman Kosasih, Kepala Pelindo Cabang Pontianak Amris Bahar serta pengusaha muda Raja Sapta Oktohari.
Selain itu, para Danlanal di jajaran Lantamal IV yakni Danlanal Batam, Ranai, Tarempa, Dabo Singkep dan Tanjung Balai Karimun. Begitu pula Danlanudal Matak dan TPI, Kafasharkan Mentigi, Aslog, Asintel, Aspers serta Asrena.
Danlanal Pontianak yang baru Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo sebelumnya menjabat Danlanudal Juanda Surabaya. Pria kelahiran 13 Oktober 1962 ini memulai karirnya di Denma Kodikal tahuyn 1984. Lulusan Dikreg Seskoal angkatan 2000 ini kemdian bertugas di Copil FLT II Ron 800, Pasiopslat Ron 800, Dan Flt II Ron 600, Dan Ron 600, Dan Ron 800, Danlanudal TPI, Dansatudarmabar serta Dan Wing Udara.
Sementara itu sambil menunggu penugasan lebih lanjut, Kolonel Laut (s) Taufik Harun ditempatkan pada Pamen di Armabar. Lulusan Sesfung Sewskoal TNI Angkatan V tahun 2001 ini merupakan Danlanal terlama di Indonesia. Putra asli Pontianak yang lahir pada 28 Maret 1958 ini telah menjabat sejak 12 April 2004 - 5 Februari 2009.
Berbagai penugasan telah diembannya antara lain Ps. Kaur Standarisasi Bagsus Setumal, Kasubag Binminu Bagsus Setumal, Kasubag Lahta Bagsus Setumal, Kataud Setumal, Palaksa Lanal Pontianak, Kasetum Lolinlamil dan Dandemako Kolinlamil. (rob/ Harian Berkat)

Sertijab Danlanal, Taufik Diganti Trikora

Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo
Lahir 13 Oktober 1962
Penugasan : Copil FLT II Ron 800, Pasiopslat Ron 800, Dan Flt II Ron 600, Dan Ron 600, Dan Ron 800, Danlanudal TPI, Dansatudarmabar, Dan Wing Udara serta Danlanudal Juanda Surabaya.
Kolonel Laut (s) Taufik Harun
Lahir 28 Maret 1958
Penugasan: Ps. Kaur Standarisasi Bagsus Setumal, Kasubag Binminu Bagsus Setumal, Kasubag Lahta Bagsus Setumal, Kataud Setumal, Palaksa Lanal Pontianak, Kasetum Lolinlamil, Dandemako Kolinlamil serta Danlanal Pontianak.

Pontianak, BERKAT.
Serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Angkatan Laut (Danlanal) Pontianak, dari Kolonel Laut (s) Taufik Harun kepada Kolonel Laut (P)Trikora Hardjo, hari ini Kamis (5/2) akan berlangsung di Lanal Pontianak. Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama Sri Muhammad Dorodjatin bertindak selaku Inspektur Upacara.
Direncanakan akan hadir sejumlah pejabat teras Lantamal seperti para Assisten IV, Komandan Lanal di jajaran Lantamal IV, Kafas Harkan Mentigi, Lanudal Tanjungpinang dan Matah, Muspida tingkat I dan II serta institusi kemaritiman.
Taufik yang menjabat dari tanggal 12 April 2004 - 5 Februari 2009 ini, akan ditempatkan di Pamen Armabar (Armada Barat) sambil menunggu penempatan lebih lanjut.
Taufik mengatakan pergantian dirinya dalam rangka pemutasian yang wajar. Terlebih lagi dirinya paling terlama di Indonesia menjabat Danlanal.
Dia pun berpesan kepada Danlanal yang baru, bahwa koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemda tingkat I maupun II lebih ditingkatkan.
Selain itu dia pun memberikan PR kepada Danlanal Trikora yakni dalam pengamanan perairan Kalbar.
"Terutama di wilayah perbatasan seperti di Tanjung Dato," ujarnya.
Sementara itu, Kolonel Laut (P) Trikora Hardjo memastikan tetap akan melanjutkan apa yang telah dijalankan Danlanal sebelumnya.
"Saya lihat pak Taufik kinerjanya cukup bagus dan sukses dalam penanganan di laut. Apalagi beliau putra daerah. Jadi sudah mengenal situasi dan kondisi daerah," ujarnya mantan Danlanudal Juanda ini
Karena itu dia tak meragukan kemampuan rekannya itu selama memimpin sebagai Danlanal Pontianak selama ini. (rob/ Harian Berkat)

Pemprov Didesak Keluarkan Izin Pemeriksaan

Kubu Raya, BERKAT.
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Kubu Raya mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD KKR yang terlibat kasus Yayasan Bestari (YB).
"LAKI Kubu Raya dalam waktu dekat berencana mendatangi Kajati dan Pemda Provinsi Kalbar untuk mengklarifikasi surat izin pemeriksaan yang semakin kabur," kata Ketua Umum LAKI KKR, Bambang Sridadi, SH yang didampingi beberapa pengurus.
Dikatakannya, LAKI melihat proses hukum masih dirasakan setengah-setengah terhadap anggota DPRD Kubu Raya pindahan Kabupaten Pontianak yang terlibat kasus YB. Sebab selama ini LAKI cukup konsen mengikuti perkembangan penegakkan proses hukum yang terjadi di tubuh DPRD Kabupaten Pontianak periode 1999 - 2004.
Hal ini dalam rangka menyikapi partisipasi masyarakat yang menyampaikan hal tersebut ke LAKI KKR untuk segera dibongkar kasus penyelewengan uang rakyat.
"Kejaksaan harus berkomitmen menegakkan hukum seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi," tegas Bambang.
Dan ditegaskannya, LAKI akan mengawal kasus ini sampai tuntas bahkan bahkan jika dianggap perlu akan menghadirkan KPK untuk mengungkapkan kelanjutannya.
Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih para caleg yang tersangkut dengan kasus Yayasan Bestari ini. KKR harus bersih dan bebas dari unsur KKN. Apalagi sebagai kabupaten yang baru terbentuk harus memiliki wakil rakyat yang dapat dipercaya. (rob/Harian Berkat)