Pontianak, BERKAT.
Hari ini, Jumat (6/5) H. Sutiyoso akan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Islamic Center Kalimantan Barat yang merupakan kepengurusan kesebelas di Indonesia sejak terbentuknya setahun lalu. Pengukuhan DPW FIC Kalbar yang dilakukan oleh Sutiyoso sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Islamic Center (FIC) ini digelar di Rumah Adat Melayu."Pengukuhan DPW FIC periode 2008-2013 ini merupakan hasil Munas I FIC pada bulan Juli tahun 2007 yang digelar di Jakarta," kata Sekjen DPP FIC, H. Azhari Baedlawie, MM kepada BERKAT tadi malam di Rumah Adat Melayu.Dia menyebutkan munculnya FIC sebagai salah satu organisasi berbasis keagamaan ini pada hakekatnya untuk meningkatkan peradaban Islam baik di dunia pendidikan maupun sosial budaya yang tidak hanya di Kalimantan Barat akan tetapi juga di Indonesia."Jadi kami akan menjalin kerja sama dengan sejumlah masjid untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya belajar tentang alquran namun bagaimana umat dapat mengamalkannya. Supaya sekarang ini ada hubungan dan jaringan informasi antara masjid dengan masjid dalam rangka membina jamaah," katanya.Kurang efektifnya pemanfaatan penggunaan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan disebutkannya merupakan latarbelakang terbentuknya FIC ini. Sebab menurut dia masih banyak sejumlah masjid yang setelah dibuka untuk ibadah namun kemudian ditutup rapat kecuali baru ada acara pengajian ataupun acara khusus yang hanya digelar dalam waktu tertentu. Misalnya membuat apa yang disebut dengan majalah dinding sebagai bahan informasi umat akan perkembangan Islam. Berbagai unsurpun dilibatkan yang tergabung didalam FIC ini yang bertujuan untuk mewujudkan hal itu. "Karena itu untuk kali ini, diharapkan bisa digunakan 24 jam untuk berbagai kegiatan keagamaan pembinaan umat. Dan paling tidak dua bulan FIC sudah terbentuk di kabupaten/ kota untuk menyusun berbagai program kegiatan," ujarnya. Direncanakan dalam pengukuhan pengurus FIC ini, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH akan datang untuk memberikan kata sambutannya selain dihadiri Ketua DPP FIC Pusat.(rob)
Kamis, 05 Juni 2008
Targetkan Juni DPC PDIP KKR Terbentuk
Kubu Raya, BERKAT.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pontianak, Sujiwo, SE menyebutkan pihaknya menargetkan DPC PDIP Kubu Raya akan terbentuk paling tidak pertengahan Juni ini. "Kami targetkan pertengahan Juni akan digelar konfrensi cabang untuk memilih pengurus DPC PDIP Kubu Raya. Setelah sudah definitif dan lengkap kepengurusannya kami akan membuka mekanisme proses pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah di Kubu Raya ini," katanya.Sujiwo yang kini telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya ini mengatakan untuk calon yang akan mendaftar menggunakan perahu PDIP diharuskan menunjukan bukti dukungan dari masyarakat minimal 1.000 tandatangan dan KTP. Persyaratan ini yang sama dengan yang ditetapkan DPC PDIP Kota Pontianak tersebut merupakan persyaratan standar dan normatif dari partai."Jadi persyaratan ini tidak hanya bagi calon dari nonpartai tapi berlaku juga bagi kader PDIP yang ikut mendaftar," kata Sujiwo yang mengaku telah mendapatkan lebih dari 1.000 dukungan sehingga dia siap untuk maju bertarung pada pesta demokrasi yang untuk pertam kalinya digelar di KKR sejak diresmikannya menjadi kabupaten ke-14 di Kalbar tahun lalu. (rob)
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pontianak, Sujiwo, SE menyebutkan pihaknya menargetkan DPC PDIP Kubu Raya akan terbentuk paling tidak pertengahan Juni ini. "Kami targetkan pertengahan Juni akan digelar konfrensi cabang untuk memilih pengurus DPC PDIP Kubu Raya. Setelah sudah definitif dan lengkap kepengurusannya kami akan membuka mekanisme proses pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah di Kubu Raya ini," katanya.Sujiwo yang kini telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya ini mengatakan untuk calon yang akan mendaftar menggunakan perahu PDIP diharuskan menunjukan bukti dukungan dari masyarakat minimal 1.000 tandatangan dan KTP. Persyaratan ini yang sama dengan yang ditetapkan DPC PDIP Kota Pontianak tersebut merupakan persyaratan standar dan normatif dari partai."Jadi persyaratan ini tidak hanya bagi calon dari nonpartai tapi berlaku juga bagi kader PDIP yang ikut mendaftar," kata Sujiwo yang mengaku telah mendapatkan lebih dari 1.000 dukungan sehingga dia siap untuk maju bertarung pada pesta demokrasi yang untuk pertam kalinya digelar di KKR sejak diresmikannya menjadi kabupaten ke-14 di Kalbar tahun lalu. (rob)
Empat Parpol yang Berhak Ajukan Nama
***Pemilihan Ketua DPRD
Kubu Raya, BERKAT.
Anggota DPRD Kubu Raya dari Partai Amanat Nasional (PAN), Darmawansyah H Mahmud menegaskan yang berhak mengusulkan nama untuk pemilihan calon ketua DPRD hanyalah empat parpol yang memiliki jumlah kursi terbanyak, di antaranya Golkar, PDI-P, PPP serta PKPB."Untuk itu kami yang kurang dari empat kursi tentunya akan berkoalisi dengan antara keempat parpol itu untuk mengusung nama yang diusulkan dengan nama faksi gabungan. Jadi kami mengharapkan mekanismenya one man one vote," kata Darmawansyah kepada BERKAT usai pelantikan angggota DPRD, kemarin.Diketahui untuk Partai Golkar memiliki 10 kursi, PDIP 6 kursi, PPP 6 kursi, PKPB 4 kursi, PBR 3 kursi, PKB 3 kursi, PAN 2 kursi, PKS 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, PPDK 1 kursi dan PDS 1 kursi. "Jadi ini terserah apakah fraksi yang jumlah kursinya tidak cukup mau berkoalisi atau sama-sama bergabung dengan ke empat fraksi yang memiliki lebih dari empat kursi itu," jelasnya.Sementara itu Fraksi PDIP kendati mengharapkan mendapatkan porsi namun menyatakan akan menyerahkannya ke Golkar dan PPP. "Tapi ini nanti akan dibahas di tata tertib. Seperti yang kata pimpinan sementara kita akan serahkan ke Golkar dan PPP," kata Sujiwo anggota dari Fraksi PDIP.Sedangkan Pimpinan Sementara, Suprapto menyebutkan hal itu nantinya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi. Sebab ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang tugas pokok pimpinan sementara untuk memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD dan memproses pemilihan pimpinan definitif. "Pada kesempatan ini juga saya selaku pimpinan sementara mengharapkan kepada seluruh anggota dewan untuk dapat hadir pada acara rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin, 9 Juni 2008, pukul 09.00 WIB," ucapnya.Dari berbagai sumber yang dihimpun menyebutkan sejumlah nama yang santer akan menjadi calon ketua DPRD di antaranya L. Suprapto (Golkar), Sujiwo (PDIP), Musni Kalib (PPP) serta Aries Sanjaya (PKPB). Sujiwo yang ditanya mengenai hal ini belum dapat memberikan komentar kendati dia menyatakan kesiapannya. "Iya, kita lihat lah nanti," kata Sujiwo. (rob)
Kubu Raya, BERKAT.
Anggota DPRD Kubu Raya dari Partai Amanat Nasional (PAN), Darmawansyah H Mahmud menegaskan yang berhak mengusulkan nama untuk pemilihan calon ketua DPRD hanyalah empat parpol yang memiliki jumlah kursi terbanyak, di antaranya Golkar, PDI-P, PPP serta PKPB."Untuk itu kami yang kurang dari empat kursi tentunya akan berkoalisi dengan antara keempat parpol itu untuk mengusung nama yang diusulkan dengan nama faksi gabungan. Jadi kami mengharapkan mekanismenya one man one vote," kata Darmawansyah kepada BERKAT usai pelantikan angggota DPRD, kemarin.Diketahui untuk Partai Golkar memiliki 10 kursi, PDIP 6 kursi, PPP 6 kursi, PKPB 4 kursi, PBR 3 kursi, PKB 3 kursi, PAN 2 kursi, PKS 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, PPDK 1 kursi dan PDS 1 kursi. "Jadi ini terserah apakah fraksi yang jumlah kursinya tidak cukup mau berkoalisi atau sama-sama bergabung dengan ke empat fraksi yang memiliki lebih dari empat kursi itu," jelasnya.Sementara itu Fraksi PDIP kendati mengharapkan mendapatkan porsi namun menyatakan akan menyerahkannya ke Golkar dan PPP. "Tapi ini nanti akan dibahas di tata tertib. Seperti yang kata pimpinan sementara kita akan serahkan ke Golkar dan PPP," kata Sujiwo anggota dari Fraksi PDIP.Sedangkan Pimpinan Sementara, Suprapto menyebutkan hal itu nantinya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi. Sebab ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang tugas pokok pimpinan sementara untuk memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD dan memproses pemilihan pimpinan definitif. "Pada kesempatan ini juga saya selaku pimpinan sementara mengharapkan kepada seluruh anggota dewan untuk dapat hadir pada acara rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin, 9 Juni 2008, pukul 09.00 WIB," ucapnya.Dari berbagai sumber yang dihimpun menyebutkan sejumlah nama yang santer akan menjadi calon ketua DPRD di antaranya L. Suprapto (Golkar), Sujiwo (PDIP), Musni Kalib (PPP) serta Aries Sanjaya (PKPB). Sujiwo yang ditanya mengenai hal ini belum dapat memberikan komentar kendati dia menyatakan kesiapannya. "Iya, kita lihat lah nanti," kata Sujiwo. (rob)
Lega, 40 Anggota DPRD KKR Dilantik
Kubu Raya, BERKAT.
Setelah menunggu kepastian waktu untuk dilantik, akhirnya 40 anggota DPRD Kubu Raya merasa lega karena Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH yang diwakili Sekda Kalbar, Drs. Syakirman Kamis (5/6) di Gedung DPRD Kubu Raya Jalan Arteri Supadio Sungai Raya telah melantik ke-40 anggota dewan itu masa jabatan 2008-2009. Ke-40 wakil rakyat ini dilantik berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 447 tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008 yang dibacakan Sekwan, Gemuruh, S.Sos. Dan dari jumlah tersebut, 31 di antaranya yang merupakan pindahan dari Kabupaten Pontianak telah diberhentikan dengan hormat oleh gubernur dengan SK Nomor 446 tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008. "Berarti lengkap sudah perangkat pemerintahan daerah di Kubu Raya sebagai daerah otonom. Terhadap pimpinan definitif kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membuat program untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pusat," kata Sekda Kalbar, Drs. Syakirman. Sementara itu, Pj. Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzzaman, MM merasa lega dengan pelantikan tersebut lantaran salah satu tugas utamanya telah terselesaikan."Setelah ini kita akan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada bupati dan wakil bupati. Kita berharap melalui 40 anggota DPRD ini ada sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun Kubu Raya," ujarnya.Ke-40 anggota dewan yang kemudian mengucapkan sumpah dan janjinya dengan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah ini yakni Drs. S. Gunawan (PPP), Muhaini A. Muin (PPP), Akhmadsyah A. Azis, S. Sos (PPP), H. Mawardi H.MA (PPP), Surian AR (PPP), H. Musni Khalib (PPP), Sasmita, SE, MM (PPDK), Sabli Awaludin, (Partai Demokrat), Masri Usman Nafiz, (Partai Demokrat), Darmawansyah H. Mahmud (PAN), Umar HM (PAN), Makhrus Effendi (PKPB), H. A. Aries Senjaya, SE, (PKPB), Burhan M. Yunus (PKPB), Yulianus (PKPB), Mulyadi Tawik, A.Md (PKB), Abd. Rahman, S.Ag (PKB), KH. Hanafi (PKB), Arpandi, SP (PKS), Khalid Hermawan, ST (PKS), Nasir Ibrahim (PBR), Sodiqin (PBR), Irsan, S. Ag (PBR), Agus Sudarmansyah (PDI P), Bambang Ganefo Putra (PDI P), Sujiwo, SE (PDI P), Andi Rachim AR (PDI P), Ignatius Minarno Triyono Putro, SH, (PDI P), Paiman Imarmata, SE (PDI P), B. Mochamad Sodiq, S.Pd., S.Th (PDS), Mustafa MS, S. Ag (Golkar), Sugeng Isriyadi, SH (Golkar), Lasiman Suprapto, SH (Golkar), H. Mustafa Qamal, SH (Golkar), Frans Erianto (Golkar), Drs. Syaiful Bahri (Golkar), Hasanah, S. Pd (Golkar), M. Yani, SE dan Soetedjo, BA. Dalam sumpah dan janji itu disebutkan bahwa mengandung tanggungjawab terhadap Tuhan YME, Pancasila, UUD 45 dan rakyat yang harus ditepati dan menjunjung tinggi kejujuran. Tampak hadir pada acara tersebut antara lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Ahmadi Usman dan sejumlah anggota, Bupati Pontianak, Agus Salim, unsur muspika, tokoh masyarakat, serta pejabat eselon dua dilingkungan KKR. (rob)
Setelah menunggu kepastian waktu untuk dilantik, akhirnya 40 anggota DPRD Kubu Raya merasa lega karena Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH yang diwakili Sekda Kalbar, Drs. Syakirman Kamis (5/6) di Gedung DPRD Kubu Raya Jalan Arteri Supadio Sungai Raya telah melantik ke-40 anggota dewan itu masa jabatan 2008-2009. Ke-40 wakil rakyat ini dilantik berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 447 tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008 yang dibacakan Sekwan, Gemuruh, S.Sos. Dan dari jumlah tersebut, 31 di antaranya yang merupakan pindahan dari Kabupaten Pontianak telah diberhentikan dengan hormat oleh gubernur dengan SK Nomor 446 tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008. "Berarti lengkap sudah perangkat pemerintahan daerah di Kubu Raya sebagai daerah otonom. Terhadap pimpinan definitif kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membuat program untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pusat," kata Sekda Kalbar, Drs. Syakirman. Sementara itu, Pj. Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzzaman, MM merasa lega dengan pelantikan tersebut lantaran salah satu tugas utamanya telah terselesaikan."Setelah ini kita akan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada bupati dan wakil bupati. Kita berharap melalui 40 anggota DPRD ini ada sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun Kubu Raya," ujarnya.Ke-40 anggota dewan yang kemudian mengucapkan sumpah dan janjinya dengan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah ini yakni Drs. S. Gunawan (PPP), Muhaini A. Muin (PPP), Akhmadsyah A. Azis, S. Sos (PPP), H. Mawardi H.MA (PPP), Surian AR (PPP), H. Musni Khalib (PPP), Sasmita, SE, MM (PPDK), Sabli Awaludin, (Partai Demokrat), Masri Usman Nafiz, (Partai Demokrat), Darmawansyah H. Mahmud (PAN), Umar HM (PAN), Makhrus Effendi (PKPB), H. A. Aries Senjaya, SE, (PKPB), Burhan M. Yunus (PKPB), Yulianus (PKPB), Mulyadi Tawik, A.Md (PKB), Abd. Rahman, S.Ag (PKB), KH. Hanafi (PKB), Arpandi, SP (PKS), Khalid Hermawan, ST (PKS), Nasir Ibrahim (PBR), Sodiqin (PBR), Irsan, S. Ag (PBR), Agus Sudarmansyah (PDI P), Bambang Ganefo Putra (PDI P), Sujiwo, SE (PDI P), Andi Rachim AR (PDI P), Ignatius Minarno Triyono Putro, SH, (PDI P), Paiman Imarmata, SE (PDI P), B. Mochamad Sodiq, S.Pd., S.Th (PDS), Mustafa MS, S. Ag (Golkar), Sugeng Isriyadi, SH (Golkar), Lasiman Suprapto, SH (Golkar), H. Mustafa Qamal, SH (Golkar), Frans Erianto (Golkar), Drs. Syaiful Bahri (Golkar), Hasanah, S. Pd (Golkar), M. Yani, SE dan Soetedjo, BA. Dalam sumpah dan janji itu disebutkan bahwa mengandung tanggungjawab terhadap Tuhan YME, Pancasila, UUD 45 dan rakyat yang harus ditepati dan menjunjung tinggi kejujuran. Tampak hadir pada acara tersebut antara lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Ahmadi Usman dan sejumlah anggota, Bupati Pontianak, Agus Salim, unsur muspika, tokoh masyarakat, serta pejabat eselon dua dilingkungan KKR. (rob)
Rabu, 04 Juni 2008
Ramli Hasan Pimpin MPC PP Kubu Raya
Kubu Raya, BERKAT.
Akhirnya Ramli Hasan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kubu Raya (KKR)pada sidang Muscab I PP, Rabu (4/5) kemarin. Ramli Hasan yang merupakan calon tunggal ini, didukung penuh oleh 11 suara dengan komposisi 9 suara PAC, 1 suara MPW serta 1 suara caretaker.
Hadir dalam Muscab yang untuk pertama kalinya digelar itu antara lain, Pj. Bupati KKR, Kamaruzzaman, Wakil Ketua II MPW PP Kalbar, Ir. Anugrah Rahmanto, Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW, M. Djarni Aliani, Ketua Caretaker, Mikael Rafly, serta unsur muspika.
Terhadap kepengurusan baru tersebut, PJ. Bupati KKR. Drs. Kamaruzzaman, MM meminta agar memilih orang-orang yang berkualitas sesuai dengan kapasitasnya. Dengan harapan dapat mengerti dan memahami arti organisasi untuk mengisi pembangunan di KKR yang kaya akan berbagai potensi di sejumlah bidang.
"Untuk itu PP harus ciptakan program-program kerja yang berpihak dan mengacu pada kepentingan masyarakat. Jadi, tolong hal-hal ini diperhatikan sehingga keberadaannya diakui masyarakat dan dinilai benar-benar layak di KKR," ucapnya.
Menjelang pilkada dan pemilu, dia mengajak anggota PP untuk ikut mengawal dan menciptakan ketertiban di masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dalam kerangka NKRI sebagai harga mati. "Saya mohon dan minta PP untuk menyatukan visi misi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di KKR. Siap saudara-saudara," katanya yang disambut kata siap dari kader PP.
Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW PP Kalbar, M. Djarni Aliani menyebutkan dengan terbentuknya PP di KKR bertujuan untuk mengembangkan sayap sesuai dengan motto sekali layar terkembang surut kita berpantang.
"Sekali kita pakai loreng PP maka selamanya menggunakannya. Tapi atribut ini bukan untuk gagah-gagahan akan tetapi untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 45 yang merupakan harga mati," tegasnya.
Dia harapkan di kepengurusannya yang baru, PP dapat bergandengan tangan dan bermitra dengan pemerintah KKR untuk mengamankan kebijakan bukan merongrong dengan berdemo. "Dan yang terpenting lagi pengurus PP dapat berkoordinasi dengan para anggotanya," tukas Djarni. (rob)
Akhirnya Ramli Hasan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kubu Raya (KKR)pada sidang Muscab I PP, Rabu (4/5) kemarin. Ramli Hasan yang merupakan calon tunggal ini, didukung penuh oleh 11 suara dengan komposisi 9 suara PAC, 1 suara MPW serta 1 suara caretaker.
Hadir dalam Muscab yang untuk pertama kalinya digelar itu antara lain, Pj. Bupati KKR, Kamaruzzaman, Wakil Ketua II MPW PP Kalbar, Ir. Anugrah Rahmanto, Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW, M. Djarni Aliani, Ketua Caretaker, Mikael Rafly, serta unsur muspika.
Terhadap kepengurusan baru tersebut, PJ. Bupati KKR. Drs. Kamaruzzaman, MM meminta agar memilih orang-orang yang berkualitas sesuai dengan kapasitasnya. Dengan harapan dapat mengerti dan memahami arti organisasi untuk mengisi pembangunan di KKR yang kaya akan berbagai potensi di sejumlah bidang.
"Untuk itu PP harus ciptakan program-program kerja yang berpihak dan mengacu pada kepentingan masyarakat. Jadi, tolong hal-hal ini diperhatikan sehingga keberadaannya diakui masyarakat dan dinilai benar-benar layak di KKR," ucapnya.
Menjelang pilkada dan pemilu, dia mengajak anggota PP untuk ikut mengawal dan menciptakan ketertiban di masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dalam kerangka NKRI sebagai harga mati. "Saya mohon dan minta PP untuk menyatukan visi misi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di KKR. Siap saudara-saudara," katanya yang disambut kata siap dari kader PP.
Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW PP Kalbar, M. Djarni Aliani menyebutkan dengan terbentuknya PP di KKR bertujuan untuk mengembangkan sayap sesuai dengan motto sekali layar terkembang surut kita berpantang.
"Sekali kita pakai loreng PP maka selamanya menggunakannya. Tapi atribut ini bukan untuk gagah-gagahan akan tetapi untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 45 yang merupakan harga mati," tegasnya.
Dia harapkan di kepengurusannya yang baru, PP dapat bergandengan tangan dan bermitra dengan pemerintah KKR untuk mengamankan kebijakan bukan merongrong dengan berdemo. "Dan yang terpenting lagi pengurus PP dapat berkoordinasi dengan para anggotanya," tukas Djarni. (rob)
Harga Pertamax Capai Rp10.200
**Pertamina Tak Bisa Kendalikan Harga ?
Pontianak, BERKAT.
Kenaikan harga BBM tak hanya pada jenis premium, solar maupun minyak tanah, akan tetapi jenis pertamax pun ikut terkena dampaknya. Tak tanggung-tanggung, harga kenaikan itupun meningkat tajam yakni mencapai Rp10.200.
"Padahal dua minggu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, harga pertamax sudah dijual Rp9.600 dari harga sebelumnya yakni Rp6.500," kata Herry saat mengisi kendaraannya dengan jenis pertamax.
Dia mengeluhkan ini artinya dalam waktu sebulan, kenaikan harga pertamax sudah dua kali. Yang pertama Rp9.600 kemudian menjadi Rp10.200.
Dari pantauan BERKAT di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Pontianak, harga pertamax Rp10.200 sudah tertera di mesin pengisian. Meskipun awalnya para petugas kesulitan untuk menyesuaikan harga tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka menggunakan sistem manual.
"Awalnya pakai sistem manual karena angkanya belum disesuaikan. Tapi sekarang sudah normal," kata Henny salah satu petugas SPBU kepada BERKAT, kemarin.
Tak hanya Herry yang mengeluhkan kenaikan harga pertamax ini, hal yang sama juga dirasakan Ivan yang menilai PT. Pertamina sebagai perusahaan BUMN pemegang otoritas pengendalian harga minyak tak bisa mengendalikan harga-harga BBM.
"Harganya boleh naik, tapi yang sewajarnya lah. Jangan semau-maunya. Mentang-mentang ada kenaikan minyak dunia lalu harganya pun tak bisa dikendalikan. Kalau Pertamina tak bisa kendalikan lebih baik dibubarkan saja," tuturnya dengan nada kesal.
Meskipun dia memahami kondisinya, namun menurutnya paling tidak kenaikan itu jangan sampai lebih dari 30 persen.
"Mana yang katanya kenaikan BBM rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Buktinya harga pertamax saja lebih dari 40 persen. Atau lebih baik pertamax tak perlu dijual tapi disubsidi untuk jenis BBM yang lain," tuturnya. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Kenaikan harga BBM tak hanya pada jenis premium, solar maupun minyak tanah, akan tetapi jenis pertamax pun ikut terkena dampaknya. Tak tanggung-tanggung, harga kenaikan itupun meningkat tajam yakni mencapai Rp10.200.
"Padahal dua minggu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, harga pertamax sudah dijual Rp9.600 dari harga sebelumnya yakni Rp6.500," kata Herry saat mengisi kendaraannya dengan jenis pertamax.
Dia mengeluhkan ini artinya dalam waktu sebulan, kenaikan harga pertamax sudah dua kali. Yang pertama Rp9.600 kemudian menjadi Rp10.200.
Dari pantauan BERKAT di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Pontianak, harga pertamax Rp10.200 sudah tertera di mesin pengisian. Meskipun awalnya para petugas kesulitan untuk menyesuaikan harga tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka menggunakan sistem manual.
"Awalnya pakai sistem manual karena angkanya belum disesuaikan. Tapi sekarang sudah normal," kata Henny salah satu petugas SPBU kepada BERKAT, kemarin.
Tak hanya Herry yang mengeluhkan kenaikan harga pertamax ini, hal yang sama juga dirasakan Ivan yang menilai PT. Pertamina sebagai perusahaan BUMN pemegang otoritas pengendalian harga minyak tak bisa mengendalikan harga-harga BBM.
"Harganya boleh naik, tapi yang sewajarnya lah. Jangan semau-maunya. Mentang-mentang ada kenaikan minyak dunia lalu harganya pun tak bisa dikendalikan. Kalau Pertamina tak bisa kendalikan lebih baik dibubarkan saja," tuturnya dengan nada kesal.
Meskipun dia memahami kondisinya, namun menurutnya paling tidak kenaikan itu jangan sampai lebih dari 30 persen.
"Mana yang katanya kenaikan BBM rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Buktinya harga pertamax saja lebih dari 40 persen. Atau lebih baik pertamax tak perlu dijual tapi disubsidi untuk jenis BBM yang lain," tuturnya. (rob)
PKPB Kabpon dan KKR Bersifat Transparan
*****Pendaftaran Calon Bupati
Pontianak, BERKAT.
Terhitung mulai 2 - 7 Juni 2008, PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) membuka pendaftaran bakal calon (balon) bupati untuk di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya. Ketua DPD PKPB Kabupaten Pontianak, H. Aries Sanjaya menyebutkan pendaftaran ini dibuka berlaku bagi siapa saja. Namun nantinya pihaknya akan melakukan proses penjaringan secara transparan.
"Nantinya proses penjaringan ini kami buat pleno diperluas bersama unsur kecamatan yag diminta masukannya terhadap para balon yang mendaftar," kata Aries.
Dia menjelaskan kewenangan untuk rekomendasikan balon tersebut sesuai intruksi DPP PKPB yakni kabupaten/ kota yang bersangkutan yang kemudian dipelajari DPP PKPB di Jakarta. "Setelah itu rekomendasi yang telah disetujui DPP yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen itu nantinya dibuatkan berupa surat keputusan balon calon (balon) mana saja yang diusung oleh partai," jelasnya.
Dikatakan Aries dalam surat keputusan itu, pihak DPP telah merujuk pada Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah.
Salah satu persyaratan untuk mengusung balon tersebut minimal memiliki 6 kursi untuk di Kabupaten Pontianak dan 7 kursi untuk di KKR. Seperti diketahui, DPD PKPB Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya masing-masing memiliki jumlah 4 kursi.
"Jumlah ini cukup signifikan untuk memenuhi persyaratan. Jadi, paling tidak nantinya PKPB akan melakukan koalisi. Dan itu juga tergantung si bakal calon itu tadi untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk itu kami akan menjajakinya terlebih dahulu," katanya.
Pendaftaran untuk balon di Kubu Raya, mengambil tempat di Fresh and Resto Nomor 88 Jalan Arteri Supadio Sungai Raya. Sedangkan di Kabupaten Pontianak di Koala Mempawah Nomor 4. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Terhitung mulai 2 - 7 Juni 2008, PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) membuka pendaftaran bakal calon (balon) bupati untuk di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya. Ketua DPD PKPB Kabupaten Pontianak, H. Aries Sanjaya menyebutkan pendaftaran ini dibuka berlaku bagi siapa saja. Namun nantinya pihaknya akan melakukan proses penjaringan secara transparan.
"Nantinya proses penjaringan ini kami buat pleno diperluas bersama unsur kecamatan yag diminta masukannya terhadap para balon yang mendaftar," kata Aries.
Dia menjelaskan kewenangan untuk rekomendasikan balon tersebut sesuai intruksi DPP PKPB yakni kabupaten/ kota yang bersangkutan yang kemudian dipelajari DPP PKPB di Jakarta. "Setelah itu rekomendasi yang telah disetujui DPP yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen itu nantinya dibuatkan berupa surat keputusan balon calon (balon) mana saja yang diusung oleh partai," jelasnya.
Dikatakan Aries dalam surat keputusan itu, pihak DPP telah merujuk pada Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah.
Salah satu persyaratan untuk mengusung balon tersebut minimal memiliki 6 kursi untuk di Kabupaten Pontianak dan 7 kursi untuk di KKR. Seperti diketahui, DPD PKPB Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya masing-masing memiliki jumlah 4 kursi.
"Jumlah ini cukup signifikan untuk memenuhi persyaratan. Jadi, paling tidak nantinya PKPB akan melakukan koalisi. Dan itu juga tergantung si bakal calon itu tadi untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk itu kami akan menjajakinya terlebih dahulu," katanya.
Pendaftaran untuk balon di Kubu Raya, mengambil tempat di Fresh and Resto Nomor 88 Jalan Arteri Supadio Sungai Raya. Sedangkan di Kabupaten Pontianak di Koala Mempawah Nomor 4. (rob)
Tarif Bis Antarnegara Masih Tetap
Pontianak, BERKAT.
Berbeda dengan tarif angkutan darat lainnya yang telah menaikan tarif angkutan, pascakenaikan BBM untuk tarif bis antarnegara Pontianak - Sarawak masih belum ada kenaikan. Menurut Kabid Perhubungan Darat Dishubtel Kalbar, Ir. Bargowo Darmawan, M.Sc kenaikan tarif bis antarnegara yang bersifat nonekonomi ini sedang menunggu usulan dari DPD Organda yang kemudian akan dibahas untuk menentukan berapa besaran kenaikan tarif baru tersebut.
"Jadi saat ini tarifnya masih tetap yang lama. Dan sambil menunggu penetapan tarif baru kami akan memberitahukannya terlebih dahulu ke pengusaha bis yang ada di Sarawak Malaysia yang bisnya masuk ke Kalbar," kata Bargowo ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya, kemarin.
Dia tegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengusaha bis antarnegara itu kalau mereka telah menaikan tarif sebelum ditetapkan tarif yang baru. "Sesuai prosedur sanksinya seperti peringatan atau pun sanksi administrasi," jelasnya.
Selama ini sebanyak 30 bis antarnegara telah beroperasi melayani rute perjalanan Pontianak (Kalbar) - Sarawak (Malaysia). Dari jumlah tersebut, 15 bis dari Sarawak dan 15 bis dari Pontianak di antaranya bis Damri, Tebakang, dan sebagainya dengan harga untuk kelas ekonomi Rp140 ribu dan kelas super eksekutuf Rp200 ribu.
Untuk kenaikan tarif ini, dijelaskan Bargowo ada hitungan dan rumusan tersendiri dimana akan dilihat dari biaya pokok angkutan dan fasilitasnya seperti TV, cleaning sheet, toilet dan sebagainya. Dan kenaikannya pun tidak lebih dari 18 persen. Yang sudah termasuk didalamnya seperti suku cadang, gaji awak, dan lainnya.
Kendati akan ada kenaikan tarif nantinya, namun dia mengharapkan kepada pengusaha bis untuk tidak mengurangi pelayanan dan keamanan penumpang. "Prioritaskan berlalu lintas. Faktor dari pengemudi juga diperhatikan. Juga kenaikan tarif ini tidak menjadi tolok ukur untuk menaikan setoran," imbaunya.
Sementara itu, Yosep pengelola Bis Tebakang menyebutkan pihaknya memang masih belum menaikan untuk tarif angkutan. Sebab untuk melakukan itu akan ada panggilan dai Dinas Perhubungan yang kemudian diterbitkan SK.
"Jadi tidak sembarangan untuk menaikan tarif. Kami harapkan kenaikan ini dapat terjangkau sebab akan berpengaruh pada jumlah penumpang. Paling tidak sesuai kemampuan. Meskipun naik kami tetap tidak mengurangi pelayanan. Rasa aman dan nyaman adalah prioritas kami," ujarnya. (rob)
Berbeda dengan tarif angkutan darat lainnya yang telah menaikan tarif angkutan, pascakenaikan BBM untuk tarif bis antarnegara Pontianak - Sarawak masih belum ada kenaikan. Menurut Kabid Perhubungan Darat Dishubtel Kalbar, Ir. Bargowo Darmawan, M.Sc kenaikan tarif bis antarnegara yang bersifat nonekonomi ini sedang menunggu usulan dari DPD Organda yang kemudian akan dibahas untuk menentukan berapa besaran kenaikan tarif baru tersebut.
"Jadi saat ini tarifnya masih tetap yang lama. Dan sambil menunggu penetapan tarif baru kami akan memberitahukannya terlebih dahulu ke pengusaha bis yang ada di Sarawak Malaysia yang bisnya masuk ke Kalbar," kata Bargowo ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya, kemarin.
Dia tegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengusaha bis antarnegara itu kalau mereka telah menaikan tarif sebelum ditetapkan tarif yang baru. "Sesuai prosedur sanksinya seperti peringatan atau pun sanksi administrasi," jelasnya.
Selama ini sebanyak 30 bis antarnegara telah beroperasi melayani rute perjalanan Pontianak (Kalbar) - Sarawak (Malaysia). Dari jumlah tersebut, 15 bis dari Sarawak dan 15 bis dari Pontianak di antaranya bis Damri, Tebakang, dan sebagainya dengan harga untuk kelas ekonomi Rp140 ribu dan kelas super eksekutuf Rp200 ribu.
Untuk kenaikan tarif ini, dijelaskan Bargowo ada hitungan dan rumusan tersendiri dimana akan dilihat dari biaya pokok angkutan dan fasilitasnya seperti TV, cleaning sheet, toilet dan sebagainya. Dan kenaikannya pun tidak lebih dari 18 persen. Yang sudah termasuk didalamnya seperti suku cadang, gaji awak, dan lainnya.
Kendati akan ada kenaikan tarif nantinya, namun dia mengharapkan kepada pengusaha bis untuk tidak mengurangi pelayanan dan keamanan penumpang. "Prioritaskan berlalu lintas. Faktor dari pengemudi juga diperhatikan. Juga kenaikan tarif ini tidak menjadi tolok ukur untuk menaikan setoran," imbaunya.
Sementara itu, Yosep pengelola Bis Tebakang menyebutkan pihaknya memang masih belum menaikan untuk tarif angkutan. Sebab untuk melakukan itu akan ada panggilan dai Dinas Perhubungan yang kemudian diterbitkan SK.
"Jadi tidak sembarangan untuk menaikan tarif. Kami harapkan kenaikan ini dapat terjangkau sebab akan berpengaruh pada jumlah penumpang. Paling tidak sesuai kemampuan. Meskipun naik kami tetap tidak mengurangi pelayanan. Rasa aman dan nyaman adalah prioritas kami," ujarnya. (rob)
Menekan GAKI, 100 % Garam di Kalbar Beriodium
Pontianak, BERKAT.
Pelaksanaan program iodisasi garam di Kalbar telah dimulai sejak tahun 1986. Hal itu dimaksudkan guna menekan melonjaknya angka Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Sebab kekurangan iodium selain dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik seperti gondok endemik, badan kerdil, gangguan motorik misalnya sulit berdiri, kaki pengkor juga berpengaruh terhadap ibu-ibu hamil, lahir tidak cukup, keterbelakangan mental, idiot, cacat mental serta rendahnya daya pikir (IQ).
Penasihat Asosiasi Pengusaha Garam Kalimantan Barat (APGKB), H.M. Sulaiman mengungkapkan di tahun 1985 masyarakat Kalbar yang mengidap GAKI mencapai 40 persen diatas rata-rata angka nasional yang saat itu 30 persen. Akan tetapi di tahun 2000 angka tersebut menurun hingga 1,9 persen jauh dibawah rata-rata nasional yakni 17 persen.
"Jadi saat ini masyarakat tak perlu khawatir sebab boleh dikatakan hampir 100 persen garam yang beredar di Kalbar telah mengandung iodium baik itu untuk pengasinan, konsumsi, dan penolong industri," kata Sulaiman kepada BERKAT kemarin.
Kendati demikian dia sempat khawatir angka GAKI di tahun 2006 naik cukup signifikan lantaran adanya sejumlah pengusaha nakal yang memasukan garam noniodium berupa garam rakyat yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kandungan iodiumnya dibawah 30 ppm untuk dijual langsung ke masyarakat.
"Tapi syukurlah pengusaha nakal itu telah ditangkap dan mendapat ganjaran hukuman 2 tahun penjara," ungkap mantan ketua APGKB dua periode 1989 hingga 2001 ini.
Keberhasilan Kalbar menekan angka GAKI tak terlepas dari peran APGKB yang berdiri sejak 1985 lalu. Prestasi yang signifikan telah diraih APGKB, di antaranya piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar (1995), 6 produsen industri garam beriodium yang tergabung dalam APGKB mendapat predikat Produsen Teladan Tingkat Nasional dari Memperindag dan Perwakilan UNICEF di Indonesia (1999) yang diserahkan langsung oleh Rolf Carriere, piagam dari Dubes UNICEF PBB (2002) yang diserahkan oleh Roger Moore (aktor film James Bond 007).
"APGKB melihat garam iodium sangat penting sebagai salah satu jenis sembako yang membawa misi kemanusiaan untuk mengemban kesehatan masyarakat menuju SDM berkualitas. Sebab masalah GAKI bukan hanya masalah Indonesia saja tapi juga masalah dunia," tambah Sulaiman.
Tak mengherankan kalau Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dan UNICEF menetapkan Kalbar sebagai daerah percontohan dan provinsi terbaik secara nasional dalam peniodisasian dan pemasyarakatan garam beriodium. Dari hal itu, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Jabar bahkan Vietnam yang mengirimkan 11 dokter ahlinya datang ke Kalbar untuk studi banding. (rob)
Pelaksanaan program iodisasi garam di Kalbar telah dimulai sejak tahun 1986. Hal itu dimaksudkan guna menekan melonjaknya angka Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Sebab kekurangan iodium selain dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik seperti gondok endemik, badan kerdil, gangguan motorik misalnya sulit berdiri, kaki pengkor juga berpengaruh terhadap ibu-ibu hamil, lahir tidak cukup, keterbelakangan mental, idiot, cacat mental serta rendahnya daya pikir (IQ).
Penasihat Asosiasi Pengusaha Garam Kalimantan Barat (APGKB), H.M. Sulaiman mengungkapkan di tahun 1985 masyarakat Kalbar yang mengidap GAKI mencapai 40 persen diatas rata-rata angka nasional yang saat itu 30 persen. Akan tetapi di tahun 2000 angka tersebut menurun hingga 1,9 persen jauh dibawah rata-rata nasional yakni 17 persen.
"Jadi saat ini masyarakat tak perlu khawatir sebab boleh dikatakan hampir 100 persen garam yang beredar di Kalbar telah mengandung iodium baik itu untuk pengasinan, konsumsi, dan penolong industri," kata Sulaiman kepada BERKAT kemarin.
Kendati demikian dia sempat khawatir angka GAKI di tahun 2006 naik cukup signifikan lantaran adanya sejumlah pengusaha nakal yang memasukan garam noniodium berupa garam rakyat yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kandungan iodiumnya dibawah 30 ppm untuk dijual langsung ke masyarakat.
"Tapi syukurlah pengusaha nakal itu telah ditangkap dan mendapat ganjaran hukuman 2 tahun penjara," ungkap mantan ketua APGKB dua periode 1989 hingga 2001 ini.
Keberhasilan Kalbar menekan angka GAKI tak terlepas dari peran APGKB yang berdiri sejak 1985 lalu. Prestasi yang signifikan telah diraih APGKB, di antaranya piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar (1995), 6 produsen industri garam beriodium yang tergabung dalam APGKB mendapat predikat Produsen Teladan Tingkat Nasional dari Memperindag dan Perwakilan UNICEF di Indonesia (1999) yang diserahkan langsung oleh Rolf Carriere, piagam dari Dubes UNICEF PBB (2002) yang diserahkan oleh Roger Moore (aktor film James Bond 007).
"APGKB melihat garam iodium sangat penting sebagai salah satu jenis sembako yang membawa misi kemanusiaan untuk mengemban kesehatan masyarakat menuju SDM berkualitas. Sebab masalah GAKI bukan hanya masalah Indonesia saja tapi juga masalah dunia," tambah Sulaiman.
Tak mengherankan kalau Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dan UNICEF menetapkan Kalbar sebagai daerah percontohan dan provinsi terbaik secara nasional dalam peniodisasian dan pemasyarakatan garam beriodium. Dari hal itu, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Jabar bahkan Vietnam yang mengirimkan 11 dokter ahlinya datang ke Kalbar untuk studi banding. (rob)
Senin, 02 Juni 2008
Konsolidasi Capacity Building BKKBN se-Indonesia
Tekan 'Baby Bom'
Pontianak, BERKAT.
Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dra. Kasmiyati, M.Sc mengharapkan para kepala diklat dapat memiliki pengetahuan tentang program KB di lapangan sehingga kualitas pengelolaan SDM dan penelitian dapat tercapai yang merupakan RPJM 2004 yang akan berakhir pada 2009.
"Hal ini dimaksudkan untuk menekan 'baby bom' II atau ledakan penduduk hingga 0,4 point anak. Sebab pada tahun 2007 lalu, TFR mencapai 2,6 anak. Ini artinya stagnan tidak ada perubahan sejak tahun 2002. Padahal ditargetkan pada tahun 2009 harus menjadi 2,2 anak," ungkapnya.
Kehadiran Kasmiyati yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc di Bumi Khatulistiwa ini membuka Pelatihan dan Pengembangan bagi para kepala Diklat se-Indonesia yang digelar mulai tanggal 3-5 Juni di Hotel Orchad.
Dia akui untuk menekan terjadinya ledakan jumlah penduduk memang tidak mudah sebab perlu berbagai langkah strategis dan upaya yang tepat guna menangani hal tersebut. Peningkatan SDM, serta pelaksanaan program KB secara menyeluruh dan konsisten di lapangan penting dilakukan mulai dari kepala diklat hingga petugas di lapangan.
"Sebab belum tentu petugas KB di lapangan dapat mengerti dan memahami tentang program KB. Karena itu pentingnya diklat ini," ucapnya.
Berkenaan dengan support dana yang selama ini dinilai sangat minim untuk melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan, Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc menyebutkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan sejumlah NGO baik dalam maupun luar negeri selain bersumber dari dana APBN.
"Misalnya dari kalangan universitas, profesi, LSM, UNFPA, ADB ataupun WHO. Walaupun kadang-kadang kita harus sharing," ungkapnya.
Kendati telah dilakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, dia tegaskan tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun. Sebab mereka melihat masalah kependudukan adalah masalah global dan mendunia.
"Kalau Indonesia meledak jumlah penduduknya, itu juga akan mempengaruhi secara global. Jadi bantuan itu bukan hanya secara khusus didapat Indonesia, akan tetapi negara lainpun juga mendapatkannya seperti Pakistan, India, China dan sebagainya," jelasnya.
Bantuan itu dia katakan merupakan iuran Indonesia kepada badan dunia PBB karena sebagai anggota. Jadi, iuran itu dikembalikan lagi kepada anggotanya lagi yang dikelola oleh badan dunia tersebut.
"Seperti Kalbar yang masuk dalam program bantuan UNFPA (United Nation Population Fund,red)," ucapnya. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dra. Kasmiyati, M.Sc mengharapkan para kepala diklat dapat memiliki pengetahuan tentang program KB di lapangan sehingga kualitas pengelolaan SDM dan penelitian dapat tercapai yang merupakan RPJM 2004 yang akan berakhir pada 2009.
"Hal ini dimaksudkan untuk menekan 'baby bom' II atau ledakan penduduk hingga 0,4 point anak. Sebab pada tahun 2007 lalu, TFR mencapai 2,6 anak. Ini artinya stagnan tidak ada perubahan sejak tahun 2002. Padahal ditargetkan pada tahun 2009 harus menjadi 2,2 anak," ungkapnya.
Kehadiran Kasmiyati yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc di Bumi Khatulistiwa ini membuka Pelatihan dan Pengembangan bagi para kepala Diklat se-Indonesia yang digelar mulai tanggal 3-5 Juni di Hotel Orchad.
Dia akui untuk menekan terjadinya ledakan jumlah penduduk memang tidak mudah sebab perlu berbagai langkah strategis dan upaya yang tepat guna menangani hal tersebut. Peningkatan SDM, serta pelaksanaan program KB secara menyeluruh dan konsisten di lapangan penting dilakukan mulai dari kepala diklat hingga petugas di lapangan.
"Sebab belum tentu petugas KB di lapangan dapat mengerti dan memahami tentang program KB. Karena itu pentingnya diklat ini," ucapnya.
Berkenaan dengan support dana yang selama ini dinilai sangat minim untuk melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan, Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc menyebutkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan sejumlah NGO baik dalam maupun luar negeri selain bersumber dari dana APBN.
"Misalnya dari kalangan universitas, profesi, LSM, UNFPA, ADB ataupun WHO. Walaupun kadang-kadang kita harus sharing," ungkapnya.
Kendati telah dilakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, dia tegaskan tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun. Sebab mereka melihat masalah kependudukan adalah masalah global dan mendunia.
"Kalau Indonesia meledak jumlah penduduknya, itu juga akan mempengaruhi secara global. Jadi bantuan itu bukan hanya secara khusus didapat Indonesia, akan tetapi negara lainpun juga mendapatkannya seperti Pakistan, India, China dan sebagainya," jelasnya.
Bantuan itu dia katakan merupakan iuran Indonesia kepada badan dunia PBB karena sebagai anggota. Jadi, iuran itu dikembalikan lagi kepada anggotanya lagi yang dikelola oleh badan dunia tersebut.
"Seperti Kalbar yang masuk dalam program bantuan UNFPA (United Nation Population Fund,red)," ucapnya. (rob)
Berdayakan Potensi Ekonomi Kreatif di Hotel
Pontianak, BERKAT.
Kalimantan Barat yang kaya akan sumber daya alam merupakan potensi ekonomi kreatif sebagai modal dasar pembangunan daerah patut dipikirkan dan dicarikan solusi yang terbaik, sehingga memiliki nilai jual dan ekonomi tinggi yang akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dra. Ida Kartini, potensi ekonomi kreatif yang sebagian besar merupakan barang kerajinan tradisional ini memiliki peluang besar di pasaran.
"Misalnya, setiap kamar hotel yang ada di Kalbar paling tidak bisa menampilkan pajangan aksesoris berupa barang kerajinan tradisional. Tidak usah banyak, minimal satu kamar satu jenis kerajinan. Apakah bentuk kain, asbak, vas bunga dan sebagainya," kata Ida.
Ketika hal ini diberdayakan oleh seluruh hotel yang memiliki ratusan kamar, bisa dibayangkan berapa banyak kerajinan tradisional yang merupakan warisan turun temurun sejak dulu ini terjual. Artinya secara tidak langsung membantu para pengrajin dan UKM serta mempromosikan khas daerah ke setiap tamu yang menginap di kamar hotel tersebut.
"Apalagi kalau tamu tersebut tertarik dengan barang tradisional itu untuk membelinya. Selain menambah omzet hotel juga membuka peluang terjualnya barang-barang ekonomi kreatif tersebut," ujar Ida.
Diketahui, semakin hari pertumbuhan hotel di Kalbar kian pesat. Banyak pelaku usaha telah membuka bisnis hotel yang dinilai memiliki prospek menggairahkan. Apalagi saat ini Kalbar mulai membangkitkan berbagai sektor untuk pembangunan daerah dengan mengundang sejumlah investor luar.
Kedatangan para investor maupun wisatawan baik nusantara maupun mancanegara itu diharapkan dapat melirik sejumlah kerajinan tradisional daerah sebagai potensi ekonomi kreatif yang akan dibawanya pulang ke kampung halaman sebagai bentuk buah tangan atau oleh-oleh. (rob)
Kalimantan Barat yang kaya akan sumber daya alam merupakan potensi ekonomi kreatif sebagai modal dasar pembangunan daerah patut dipikirkan dan dicarikan solusi yang terbaik, sehingga memiliki nilai jual dan ekonomi tinggi yang akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dra. Ida Kartini, potensi ekonomi kreatif yang sebagian besar merupakan barang kerajinan tradisional ini memiliki peluang besar di pasaran.
"Misalnya, setiap kamar hotel yang ada di Kalbar paling tidak bisa menampilkan pajangan aksesoris berupa barang kerajinan tradisional. Tidak usah banyak, minimal satu kamar satu jenis kerajinan. Apakah bentuk kain, asbak, vas bunga dan sebagainya," kata Ida.
Ketika hal ini diberdayakan oleh seluruh hotel yang memiliki ratusan kamar, bisa dibayangkan berapa banyak kerajinan tradisional yang merupakan warisan turun temurun sejak dulu ini terjual. Artinya secara tidak langsung membantu para pengrajin dan UKM serta mempromosikan khas daerah ke setiap tamu yang menginap di kamar hotel tersebut.
"Apalagi kalau tamu tersebut tertarik dengan barang tradisional itu untuk membelinya. Selain menambah omzet hotel juga membuka peluang terjualnya barang-barang ekonomi kreatif tersebut," ujar Ida.
Diketahui, semakin hari pertumbuhan hotel di Kalbar kian pesat. Banyak pelaku usaha telah membuka bisnis hotel yang dinilai memiliki prospek menggairahkan. Apalagi saat ini Kalbar mulai membangkitkan berbagai sektor untuk pembangunan daerah dengan mengundang sejumlah investor luar.
Kedatangan para investor maupun wisatawan baik nusantara maupun mancanegara itu diharapkan dapat melirik sejumlah kerajinan tradisional daerah sebagai potensi ekonomi kreatif yang akan dibawanya pulang ke kampung halaman sebagai bentuk buah tangan atau oleh-oleh. (rob)
Eksotik Kain Tenun Dayak Iban
Pontianak, BERKAT.
Membuat kain tenun merupakan suatu kegiatan untuk menjalin hubungan antara lembar lusi (benang yang direntangkan) dengan benang pakan yaitu benang yang diluncurkan melintang, sehingga terjalin suatu anyaman yang kompak yang disebut kain.
Kain Tenun adat Dayak Iban misalnya merupakan produk kerajinan masyarakat Dayak Iban terutama para wanita yang mayoritas mendiami daerah perbatasan ini mengerjakannya sebagai pekerjaan sambilan yang sampai sekarang masih terus ditekuni.
Semulanya kerajinan ini didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi keluarga masyarakat Dayak Iban, namun lama-kelamaan sudah menjadi tradisi masyarakat yang bahkan banyak diminati masyarakat negara tetangga.
Bahan benang sebagai bahan utama dari kerajinan tersebut mereka peroleh dari berbagai jenis tanaman yang mengandung serat seperti kapas, sepan, kulit kayu dan sebagainya. Serat-serat tanaman diatas melalui pengolahan lalu dipintal dengan alat yang disebut "gantih." Namun pada saat ini pekerjaan meng-gantih jarang dilakukan karena perkembangan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan benang yang relatif lebih mudah dibeli dipasar.
Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini menyebutkan kain tenun Iban secara garis besar dibagi dua yaitu kain tenun kebat dan kain tenun sungkit. Khusus kain tenun kebat, mendapat pasaran yang sangat baik di Negeri Malaysia (Serawak) bahkan, selalu dicari oleh wisatawan.
"Hampir di setiap kampung masyarakat Dayak Iban di sepanjang perbatasan, memiliki usaha tenun sebagai usaha sambilan saat senggang terutama malam hari. Kepandaian tenun ini diwariskan dari orang tua (nenek moyang) dan menjadi tradisi keluarga," ujar Ida.
Dalam proses pembuatannya, mula-mula benang diberi warna yang biasanya bahan pewarna ini dari alam seperti mengkudu, bengkirai, rugat, kunyit dan sebagainya, selanjutnya benang dicelup dan direndam beberapa hari (6 sampai 7 hari) lamanya.
Adapun warna yang biasa digunakan adalah hitam, merah, coklat, biru dan kuning. Walapun sekarang, bahan-bahan warna sintetis juga digunakan.
Untuk peralatan yang diperlukan di antaranya tandai (2 buah), belia (1 buah), turak (1 buah), telas (2 buah), lidi dan bambu (4 buah), penyungkit (1 buah), tali dan peralatan lainnya. Adapun motif/corak kain tenun kebat Dayak Iban seperti Gajah Meram, Tedung Kaca dari Langit, Hantu Tasik, Hantu Gergasi, Mangku Kumang, Kepuak Kumbuk Nabau (Naga),Taut Ui (rotan), Jung (Orang), Nabau Kepala Dua, Pucuk Rebung, Patah Sandung, Baya Rabing (buaya), Lumpung Ribung (Batang Kayu) dan Ijuk Rimpung (Pohon Enau).
"Untuk harganya dipengaruhi oleh besar kain, motif dan lamanya pengerjaan. Biasanya berkisar Rp5 ribu - Rp450 ribu," ungkap Ida.
Menurutnya, ketika hal ini dikelola dengan bijak dan profesional maka akan memunculkan satu kreatifitas ekonomi yangpatut dikembangkan dan dilestarkan sebagai warisan budaya. (rob)
Membuat kain tenun merupakan suatu kegiatan untuk menjalin hubungan antara lembar lusi (benang yang direntangkan) dengan benang pakan yaitu benang yang diluncurkan melintang, sehingga terjalin suatu anyaman yang kompak yang disebut kain.
Kain Tenun adat Dayak Iban misalnya merupakan produk kerajinan masyarakat Dayak Iban terutama para wanita yang mayoritas mendiami daerah perbatasan ini mengerjakannya sebagai pekerjaan sambilan yang sampai sekarang masih terus ditekuni.
Semulanya kerajinan ini didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi keluarga masyarakat Dayak Iban, namun lama-kelamaan sudah menjadi tradisi masyarakat yang bahkan banyak diminati masyarakat negara tetangga.
Bahan benang sebagai bahan utama dari kerajinan tersebut mereka peroleh dari berbagai jenis tanaman yang mengandung serat seperti kapas, sepan, kulit kayu dan sebagainya. Serat-serat tanaman diatas melalui pengolahan lalu dipintal dengan alat yang disebut "gantih." Namun pada saat ini pekerjaan meng-gantih jarang dilakukan karena perkembangan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan benang yang relatif lebih mudah dibeli dipasar.
Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini menyebutkan kain tenun Iban secara garis besar dibagi dua yaitu kain tenun kebat dan kain tenun sungkit. Khusus kain tenun kebat, mendapat pasaran yang sangat baik di Negeri Malaysia (Serawak) bahkan, selalu dicari oleh wisatawan.
"Hampir di setiap kampung masyarakat Dayak Iban di sepanjang perbatasan, memiliki usaha tenun sebagai usaha sambilan saat senggang terutama malam hari. Kepandaian tenun ini diwariskan dari orang tua (nenek moyang) dan menjadi tradisi keluarga," ujar Ida.
Dalam proses pembuatannya, mula-mula benang diberi warna yang biasanya bahan pewarna ini dari alam seperti mengkudu, bengkirai, rugat, kunyit dan sebagainya, selanjutnya benang dicelup dan direndam beberapa hari (6 sampai 7 hari) lamanya.
Adapun warna yang biasa digunakan adalah hitam, merah, coklat, biru dan kuning. Walapun sekarang, bahan-bahan warna sintetis juga digunakan.
Untuk peralatan yang diperlukan di antaranya tandai (2 buah), belia (1 buah), turak (1 buah), telas (2 buah), lidi dan bambu (4 buah), penyungkit (1 buah), tali dan peralatan lainnya. Adapun motif/corak kain tenun kebat Dayak Iban seperti Gajah Meram, Tedung Kaca dari Langit, Hantu Tasik, Hantu Gergasi, Mangku Kumang, Kepuak Kumbuk Nabau (Naga),Taut Ui (rotan), Jung (Orang), Nabau Kepala Dua, Pucuk Rebung, Patah Sandung, Baya Rabing (buaya), Lumpung Ribung (Batang Kayu) dan Ijuk Rimpung (Pohon Enau).
"Untuk harganya dipengaruhi oleh besar kain, motif dan lamanya pengerjaan. Biasanya berkisar Rp5 ribu - Rp450 ribu," ungkap Ida.
Menurutnya, ketika hal ini dikelola dengan bijak dan profesional maka akan memunculkan satu kreatifitas ekonomi yangpatut dikembangkan dan dilestarkan sebagai warisan budaya. (rob)
Wisata Bahari ke Pantai Kijing
Sungai Kunyit,BERKAT.
Obyek wisata Pantai Kijing Indah yang terletak di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, merupakan salah satu obyek wisata bahari di Kalbar. Nama Kijing berasal dari nama sejenis kerang berbentuk kecil dan memanjang yang banyak terdapat di tepi pantai yang menghadap ke Pulau Temajo itu.
Sebelum menjadi lokasi obyek wisata seperti sekarang ini, Pulau Kijing merupakan tempat hidupnya hutan mangrove dengan berbagai jenis biota laut seperti kepiting, kerang, dan sebagainya karena terjadi abrasi pantai disepanjang jalur lintas utara mulai dari Penibung di Kecamatan Mempawah Hilir hingga Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.
Dari obyek wisata Pantai Kijing Indah menuju ke Pulau Temajo dengan menggunakan speed boat hanya memakan waktu sekitar 30 menit, kalau menggunakan sampan layar bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam tergantung dengan kondisi angin.
Disepanjang pantai obyek wisata Pantai Kijing Indah, mulai dari arah selatan hingga ke utara yang terlihat hanya hamparan pasir putih dan rindangnya pohon kepala sebagai tempat berteduh dengan lingkungan yang sangat bersih.
Dengan jarak yang begitu relatif pendek antara Pantai Kijing dan Pulau Temajo, obyek wisata ini dapat dikembangkan untuk industri wista bahari yang sangat mengasikan di masa depan.
Bagaimana tidak, Pulau Temajo ini memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menyenangkan dan mengasikan dengan terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berkeliaran disekitar terumbu karang.
Selain itu dapat juga digunakan untuk olahraga menyelam atau diving, memancing, bahkan juga dapat digunakan untuk penelitian kehidupan bawah laut.
Belum lagi ketika malam hari, disekitar baik Pantai Kijing maupun di Pulau Temajo, kita akan melihat cahaya lampu petromak para nelayan yang menangkap ikan teri, cumi-cumi dan lain sebagainya sehingga menambah keasikan tersendiri.(rob)
Obyek wisata Pantai Kijing Indah yang terletak di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, merupakan salah satu obyek wisata bahari di Kalbar. Nama Kijing berasal dari nama sejenis kerang berbentuk kecil dan memanjang yang banyak terdapat di tepi pantai yang menghadap ke Pulau Temajo itu.
Sebelum menjadi lokasi obyek wisata seperti sekarang ini, Pulau Kijing merupakan tempat hidupnya hutan mangrove dengan berbagai jenis biota laut seperti kepiting, kerang, dan sebagainya karena terjadi abrasi pantai disepanjang jalur lintas utara mulai dari Penibung di Kecamatan Mempawah Hilir hingga Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.
Dari obyek wisata Pantai Kijing Indah menuju ke Pulau Temajo dengan menggunakan speed boat hanya memakan waktu sekitar 30 menit, kalau menggunakan sampan layar bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam tergantung dengan kondisi angin.
Disepanjang pantai obyek wisata Pantai Kijing Indah, mulai dari arah selatan hingga ke utara yang terlihat hanya hamparan pasir putih dan rindangnya pohon kepala sebagai tempat berteduh dengan lingkungan yang sangat bersih.
Dengan jarak yang begitu relatif pendek antara Pantai Kijing dan Pulau Temajo, obyek wisata ini dapat dikembangkan untuk industri wista bahari yang sangat mengasikan di masa depan.
Bagaimana tidak, Pulau Temajo ini memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menyenangkan dan mengasikan dengan terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berkeliaran disekitar terumbu karang.
Selain itu dapat juga digunakan untuk olahraga menyelam atau diving, memancing, bahkan juga dapat digunakan untuk penelitian kehidupan bawah laut.
Belum lagi ketika malam hari, disekitar baik Pantai Kijing maupun di Pulau Temajo, kita akan melihat cahaya lampu petromak para nelayan yang menangkap ikan teri, cumi-cumi dan lain sebagainya sehingga menambah keasikan tersendiri.(rob)
Minggu, 01 Juni 2008
Dihari Terakhir, Tri Daftar ke PDIP
Pontianak, BERKAT.
Lebih kurang belasan satgas kader PDIP berseragam hitam-hitam dengan baret merah, Sabtu (31/5) telah berkumpul di Sekretariat DPC PDIP Kota Pontianak Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka sedang menunggu seorang tamu yang sudah ditunggu sejak pagi hari.
Tak lama pukul 10.15 WIB, sebuah mobil Honda Treos berplat KB 1632 AZ berwarna silver tiba di markas partai berlambang kepala banteng merah itu. Ir. Tri Budiarto, tamu yang ditunggu pun keluar dari kendaraan yang membawanya sejak dari kediamannya di Jalan Podomoro. Kedatangan Tri yang didampingi Hamzah Hadrah, bermaksud mendaftarkan dirinya untuk maju bertarung pada pemilihan Walikota Pontianak.
Tekadnya yang bulat dan mantap dengan menggunakan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tak diragukan meskipun dia tahu banyak persaingan bakal dihadapi pada saat proses verifikasi. "Ini kesempatan terbaik dan terakhir kalau kita bicara tentang proses demokrasi melewati partai politik," kata Tri.
Layaknya kandidat lain yang ikut mendaftar dalam menyampaikan formulir pendaftaran, di hari terakhir pendaftaran PDIP itu, Tri pun juga melakukan hal serupa. Persyaratan patuh dan taat terhadap Pancasila, UUD 45, serta visi dan misi semangat nasionalisme yang menurutnya penting untuk didorong terus sebagai warga negara Indonesia telah diterima Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pontianak, Burhanuddin. Tak hanya itu, lima buku berwarna merah masing-masing setebal 220 halaman yang berisikan tanda tangan bukti dukungan masyarakat yang berjumlah total 1.250 orang serta dukungan dari delapan organisasi sosial dan kemasyarakatan disampaikan Tri.
"Secara pribadi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan yang menimbang dan menilai saya layak untuk proses demokratisasi ini," tuturnya.
Kegerahannya terhadap pelbagai persoalan yang terlihat secara kasat mata yang banyak dijumpai di Kota Pontianak baik masalah sosial, budaya, ekonomi, banjir, kaki lima, lingkungan dan sebagainya adalah latarbelakang sehingga kenapa dia harus maju bertarung pada pilwako mendatang.
"Logika saya kalau terlihat kasat mata maka bisa diselesaikan secara teori akademik yang dirumuskan dengan benar. Berbeda ketika kita di Kapuas Hulu, sampai disana kita hanya ketemu lima orang tapi begitu kompleksnya persoalan yang dihadapinya," ungkap Tri.
Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pontianak, Burhanuddin menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi dari para kandidat yang kemudian akan dibawa ke Rakercabsus yang akan digelar sebelum tanggal 25 Juni."Dalam Rakercabsus inilah mekanisme voting akan dilakukan untuk memilih siapa yang layak. Setelah itu hasilnya akan disampaikan ke DPP. Kami optimis proses penjaringan verifikasi akan berjalan secara transparan," jelasnya.
Tri Budiarto adalah kandidat yang kelima mendaftar ke PDIP, setelah Drs. Hasan Rusbini, Harso Utomo Soewito, Sri Astuti Buchary A Rachman, serta H. Amukti A. Rachman. (rob)
Lebih kurang belasan satgas kader PDIP berseragam hitam-hitam dengan baret merah, Sabtu (31/5) telah berkumpul di Sekretariat DPC PDIP Kota Pontianak Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka sedang menunggu seorang tamu yang sudah ditunggu sejak pagi hari.
Tak lama pukul 10.15 WIB, sebuah mobil Honda Treos berplat KB 1632 AZ berwarna silver tiba di markas partai berlambang kepala banteng merah itu. Ir. Tri Budiarto, tamu yang ditunggu pun keluar dari kendaraan yang membawanya sejak dari kediamannya di Jalan Podomoro. Kedatangan Tri yang didampingi Hamzah Hadrah, bermaksud mendaftarkan dirinya untuk maju bertarung pada pemilihan Walikota Pontianak.
Tekadnya yang bulat dan mantap dengan menggunakan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tak diragukan meskipun dia tahu banyak persaingan bakal dihadapi pada saat proses verifikasi. "Ini kesempatan terbaik dan terakhir kalau kita bicara tentang proses demokrasi melewati partai politik," kata Tri.
Layaknya kandidat lain yang ikut mendaftar dalam menyampaikan formulir pendaftaran, di hari terakhir pendaftaran PDIP itu, Tri pun juga melakukan hal serupa. Persyaratan patuh dan taat terhadap Pancasila, UUD 45, serta visi dan misi semangat nasionalisme yang menurutnya penting untuk didorong terus sebagai warga negara Indonesia telah diterima Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pontianak, Burhanuddin. Tak hanya itu, lima buku berwarna merah masing-masing setebal 220 halaman yang berisikan tanda tangan bukti dukungan masyarakat yang berjumlah total 1.250 orang serta dukungan dari delapan organisasi sosial dan kemasyarakatan disampaikan Tri.
"Secara pribadi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan yang menimbang dan menilai saya layak untuk proses demokratisasi ini," tuturnya.
Kegerahannya terhadap pelbagai persoalan yang terlihat secara kasat mata yang banyak dijumpai di Kota Pontianak baik masalah sosial, budaya, ekonomi, banjir, kaki lima, lingkungan dan sebagainya adalah latarbelakang sehingga kenapa dia harus maju bertarung pada pilwako mendatang.
"Logika saya kalau terlihat kasat mata maka bisa diselesaikan secara teori akademik yang dirumuskan dengan benar. Berbeda ketika kita di Kapuas Hulu, sampai disana kita hanya ketemu lima orang tapi begitu kompleksnya persoalan yang dihadapinya," ungkap Tri.
Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pontianak, Burhanuddin menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi dari para kandidat yang kemudian akan dibawa ke Rakercabsus yang akan digelar sebelum tanggal 25 Juni."Dalam Rakercabsus inilah mekanisme voting akan dilakukan untuk memilih siapa yang layak. Setelah itu hasilnya akan disampaikan ke DPP. Kami optimis proses penjaringan verifikasi akan berjalan secara transparan," jelasnya.
Tri Budiarto adalah kandidat yang kelima mendaftar ke PDIP, setelah Drs. Hasan Rusbini, Harso Utomo Soewito, Sri Astuti Buchary A Rachman, serta H. Amukti A. Rachman. (rob)
APEGTI Bantah Pernyataan FKPP Sintang
Pontianak, BERKAT.
APEGTI(Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu) Kalbar membantah pernyataan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pengusaha) Sintang yang menyebutkan APEGTI Kalbar telah mengupayakan gula ilegal menjadi legal adalah tidak benar.
Ketua Umum DPD APEGTI Kalbar, Sy. Usman Almuthahar, mempertanyakan APEGTI yang mana yang dimaksud Ronikus Jaung tersebut. Sedangkan di Sintang belum ada APEGTI maupun SIUP serta PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar).
"Jadi tidak mungkin hal itu dilakukan anggota APEGTI. Sebab kami sudah berkomitmen siapa saja anggotanya yang melanggar peraturan dikeluarkan dari keanggotaan," tegasnya.
Dia tegaskan itu karena tahu persis dengan anggota APEGTI yang hanya berjumlah 10 distributor yang terdaftar sebagai PGAPT. Kalau memang benar apa yang disebutkan FKPP itu, menurutnya, ada indikasi orang-orang yang melanggar peraturan telah dikeluarkan dari APEGTI melakukan apa yang dituduhkan FKPP tersebut dengan mengatasnamakan APEGTI.
"Jadi, kalau Bung Roni memang mendapatkan temuan seperti itu, laporkan saja ke pihak kepolisian supaya yang terlibat itu diproses secara hukum," tegasnya.
Dia sebutkan hal itu dilakukan lantaran APEGTI adalah salah satu tim monitoring yang bekerja sama dengan aparat maupun pemerintah untuk mengontrol peredaran gula di Kalbar. Kalau hal itu dilakukan sama saja mencoreng muka pemerintah dan APEGTI itu sendiri.
Berkaitan dengan pertukaran karung antara gula legal dan gula ilegal, dia katakan hal ini sudah bukan merupakan hal yang baru. Sebab hal ini sudah berjalan sejak dulu.
"Saya sudah wanti-wanti berkali-kali agar hal ini patut diwaspadai. Jadi, siapa saja yang melakukan itu proses saja secara hukum, apakah dia itu oknum pengusaha, masyarakat atau lainnya," tegas Usman. (rob)
APEGTI(Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu) Kalbar membantah pernyataan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pengusaha) Sintang yang menyebutkan APEGTI Kalbar telah mengupayakan gula ilegal menjadi legal adalah tidak benar.
Ketua Umum DPD APEGTI Kalbar, Sy. Usman Almuthahar, mempertanyakan APEGTI yang mana yang dimaksud Ronikus Jaung tersebut. Sedangkan di Sintang belum ada APEGTI maupun SIUP serta PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar).
"Jadi tidak mungkin hal itu dilakukan anggota APEGTI. Sebab kami sudah berkomitmen siapa saja anggotanya yang melanggar peraturan dikeluarkan dari keanggotaan," tegasnya.
Dia tegaskan itu karena tahu persis dengan anggota APEGTI yang hanya berjumlah 10 distributor yang terdaftar sebagai PGAPT. Kalau memang benar apa yang disebutkan FKPP itu, menurutnya, ada indikasi orang-orang yang melanggar peraturan telah dikeluarkan dari APEGTI melakukan apa yang dituduhkan FKPP tersebut dengan mengatasnamakan APEGTI.
"Jadi, kalau Bung Roni memang mendapatkan temuan seperti itu, laporkan saja ke pihak kepolisian supaya yang terlibat itu diproses secara hukum," tegasnya.
Dia sebutkan hal itu dilakukan lantaran APEGTI adalah salah satu tim monitoring yang bekerja sama dengan aparat maupun pemerintah untuk mengontrol peredaran gula di Kalbar. Kalau hal itu dilakukan sama saja mencoreng muka pemerintah dan APEGTI itu sendiri.
Berkaitan dengan pertukaran karung antara gula legal dan gula ilegal, dia katakan hal ini sudah bukan merupakan hal yang baru. Sebab hal ini sudah berjalan sejak dulu.
"Saya sudah wanti-wanti berkali-kali agar hal ini patut diwaspadai. Jadi, siapa saja yang melakukan itu proses saja secara hukum, apakah dia itu oknum pengusaha, masyarakat atau lainnya," tegas Usman. (rob)
Bimtek Pranata Humas, Lepaskan Hegemoni Kekuasaan
Pontianak, BERKAT.
Perubahan lingkungan global dan kemajuan teknologi yang pesat dibidang komunikasi dan informasi tidak saja menjadi tantangan baru akan tetapi juga akan membawa implikasi perubahan paradigma.
Paradigma dibidang penerangan atau masalah komunikasi, informasi dulu menjadi hegemoni kekuasaan, sekarang lebih banyak diserahkan kepada masyarakat peran pemerintah sebagai regulator.
Demikian pernyataan Sekjen Depkominfo dalam sambutan saat pembukaan bimbingan teknis jabatan pranata humas Pemprov Kalbar kerjasama Depkominfo dengan BKIKD Kalbar di Hotel Garuda dari tanggal 26 - 30 Mei yang dibacakan Dra. Sri Wuryatni, MM, Karo Kepegawaian dan Organisasi Kalbar.
Banyaknya tantangan bagi praktisi kehumasan pemerintah seperti perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan pesat teknologi informasi dampak repormasi yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara termasuk aparat kehumasan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta adanya ekspaktasi masyarakat terhadap pemerintah begitu tinggi dan bahkan memunculkan penentangan.
Hal ini bukan suatu yang mudah bagi aparat kehumasan pemerintah untuk dapat tampil secara kredibel dan profosional untuk itulah pemerintah seiring dengan perubahan dapartemen penerangan menjadi departemen komunikasi dan informatika memperbaiki keputusan Menpan Nomor 117/kep/m.pan/10/2003 tentang jabatan pranata humas dan angka kreditnya telah diganti dengan peraturan Menpan Nomor: Per/109/m.pan/11/2006 dan ditindaklanjuti dengan peraturan bersama menteri komunikasi dan informatika dengan Kepala BKN Nomor: 18 a tahun 2006, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pranata humas dan angka kreditnya. "Diharapkan dengan lahirnya peraturan ini dapat memotifasi dan menambah kepercayaan diri para pranata humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyerap dan penyebar informasi," kata Kepala BKIKD Kalbar, Drs. Herry Djaung.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalbar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten I, Drs. Mahfud Suhendro, M.Si menyambut baik pelatihan ini dikarenakan peran pers dalam era reformasi telah menyemarakan kehidupan demokrasi dan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa.
"Namun demikian rakyat berharap agar media masa betul-betul mampu mengekpresikan kebebasan pers di sertai dengan akhlak dan tanggung jawab, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang mengandung kebenaran dan kepastian," kata gubernur.
Namun dikatakan gubernur disisi lain masih dijumpai adanya kesimpangsiuran informasi yang disajikan oleh media massa yang sering kali menimbulkan persepsi dan opini yang berbeda sehingga membuat kebingungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk mengambil peran dan memberi infomasi yang jelas dan tegas.
"Saya berharap kepada pejabat fungsional pranata humas yang telah diangkat untuk selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sehingga dapat memberikan ketepatan informasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat," tambah gubernur. (rob)
Perubahan lingkungan global dan kemajuan teknologi yang pesat dibidang komunikasi dan informasi tidak saja menjadi tantangan baru akan tetapi juga akan membawa implikasi perubahan paradigma.
Paradigma dibidang penerangan atau masalah komunikasi, informasi dulu menjadi hegemoni kekuasaan, sekarang lebih banyak diserahkan kepada masyarakat peran pemerintah sebagai regulator.
Demikian pernyataan Sekjen Depkominfo dalam sambutan saat pembukaan bimbingan teknis jabatan pranata humas Pemprov Kalbar kerjasama Depkominfo dengan BKIKD Kalbar di Hotel Garuda dari tanggal 26 - 30 Mei yang dibacakan Dra. Sri Wuryatni, MM, Karo Kepegawaian dan Organisasi Kalbar.
Banyaknya tantangan bagi praktisi kehumasan pemerintah seperti perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan pesat teknologi informasi dampak repormasi yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara termasuk aparat kehumasan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta adanya ekspaktasi masyarakat terhadap pemerintah begitu tinggi dan bahkan memunculkan penentangan.
Hal ini bukan suatu yang mudah bagi aparat kehumasan pemerintah untuk dapat tampil secara kredibel dan profosional untuk itulah pemerintah seiring dengan perubahan dapartemen penerangan menjadi departemen komunikasi dan informatika memperbaiki keputusan Menpan Nomor 117/kep/m.pan/10/2003 tentang jabatan pranata humas dan angka kreditnya telah diganti dengan peraturan Menpan Nomor: Per/109/m.pan/11/2006 dan ditindaklanjuti dengan peraturan bersama menteri komunikasi dan informatika dengan Kepala BKN Nomor: 18 a tahun 2006, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pranata humas dan angka kreditnya. "Diharapkan dengan lahirnya peraturan ini dapat memotifasi dan menambah kepercayaan diri para pranata humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyerap dan penyebar informasi," kata Kepala BKIKD Kalbar, Drs. Herry Djaung.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalbar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten I, Drs. Mahfud Suhendro, M.Si menyambut baik pelatihan ini dikarenakan peran pers dalam era reformasi telah menyemarakan kehidupan demokrasi dan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa.
"Namun demikian rakyat berharap agar media masa betul-betul mampu mengekpresikan kebebasan pers di sertai dengan akhlak dan tanggung jawab, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang mengandung kebenaran dan kepastian," kata gubernur.
Namun dikatakan gubernur disisi lain masih dijumpai adanya kesimpangsiuran informasi yang disajikan oleh media massa yang sering kali menimbulkan persepsi dan opini yang berbeda sehingga membuat kebingungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk mengambil peran dan memberi infomasi yang jelas dan tegas.
"Saya berharap kepada pejabat fungsional pranata humas yang telah diangkat untuk selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sehingga dapat memberikan ketepatan informasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat," tambah gubernur. (rob)
Wisata Budaya Inspirasi Sang Balada
Pontianak, BERKAT.
Dari 12 lagu beraliran balada yang dinyanyikan Ratna Werry dalam album bertajuk Hutan di Punggung Bukit, 2 di antaranya terinspirasi dari budaya di beberapa daerah di Indonesia. Lagu berjudul Nak ke Mane (Putus di Tengah Jalan) dan Dare Kecik yang diciptakan Ratna Werry menggambarkan bagaimana Indonesia yang kaya akan seni budayanya dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata yang memiliki nilai jual untuk dilestarikan dan dikembangkan di masa mendatang.
Untuk lagu Nak ke Mane (Putus di Tengah Jalan), pada melodinya dia memasukan unsur melodi Melayu Kalbar, Melayu Deli dan Minang. Begitu pula dari musiknya, perpaduan unsur Jawa, Bali, Dayak dan Melayu dikombinasikan menjadi satu album yang dikemas dalam satu jenis musik beraliran balada.
Keinginannya untuk mengemas lagu bertemakan sosial budaya ini dikarenakan dirinya melihat seni budaya daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan karateristik yang menarik untuk dijadikan dalam bentuk album lagu. "Jadi, disini saya tidak memandang musik per daerah, akan tetapi secara keseluruhan dalam satu kesatuan yaitu Indonesia dengan menggunakan bahasa Melayu Pontianak," kata Ratna Werry.
Napoleon Endang, sang desainer berasal dari Kalbar pun dilibatkan untuk merancang pakaian yang akan digunakan guna mendukung tema yang diangkat pada kedua lagu tersebut. Sehingga menambah perbendaharaan kekayaan seni budaya daerah dengan berbagai motif dan bahan yang berlainan.
Misalnya, kain songket yang merupakan ciri khas Melayu Sambas dengan motif pucuk rebung berwarnakan emas yang dipadukan dengan hitam. Begitu juga dengan pakaian yang terbuat dari kulit kayu kapuak sebagai salah satu pakaian khas etnis Dayak Kalimantan yang kini jarang ditemui disejumlah tempat lantaran untuk mendapatkan bahan bakunya agak sulit. Perpaduan antara songket Melayu Kalbar dan Palembangpun menjadi daya tarik Ratna Werry dalam penampilan pakaiannya yang mengombinasikan dua warna menarik seperti warna merah dan hijau.
"Dalam album ini saya tidak hanya menampilkan budayanya saja akan tetapi bagaimana memperkenalkan wisata daerah, seperti di Pasir Panjang," ujar Ratna.
Sejumlah musisi kondang dilibatkan dalam pembuatan album yang mengambil tempat di dua lokasi berbeda ini yakni di Jakarta dan Kalbar. Misalnya dedengkot grup band God Bless, Ian Antono Master Gitaris Asia yang namanya tak asing lagi diblantika musik Indonesia, dilibatkan selaku penata musik dalam album tersebut. Dan 1 lagu di antaranya adalah ciptaan Legend of Guitaris Indonesia ini yaitu Aku Ingin Kau Datang. Rummy Aziz, Profesor Studio Musica ini memiliki peran cukup penting dikarenakan dia dipercayakan menyutradrai sekaligus produser 12 lagu dalam pembuatan video klip.
Begitu juga Ir. Werry Syahrial yang memberikan support selaku produser eksekutif.
Mantan Dirjen Pertanian, Dr. Ir. Djafar Hafsah pun turut memberikan sumbangsihnya dalam pembuatan syair di dua lagu yakni lagu Ayah dan Nyanyian Sunyi.
Sejumlah grup band terkenal seperti Edi Kemput Grass Rock, Rere Ada Band, dan Navas Band terlibat dalam pembuatan video klip pada album yang dibalut nuansa rock yang manis, seperti pop rock, art rock, sweet rock, dan slow rock. (rob)
Dari 12 lagu beraliran balada yang dinyanyikan Ratna Werry dalam album bertajuk Hutan di Punggung Bukit, 2 di antaranya terinspirasi dari budaya di beberapa daerah di Indonesia. Lagu berjudul Nak ke Mane (Putus di Tengah Jalan) dan Dare Kecik yang diciptakan Ratna Werry menggambarkan bagaimana Indonesia yang kaya akan seni budayanya dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata yang memiliki nilai jual untuk dilestarikan dan dikembangkan di masa mendatang.
Untuk lagu Nak ke Mane (Putus di Tengah Jalan), pada melodinya dia memasukan unsur melodi Melayu Kalbar, Melayu Deli dan Minang. Begitu pula dari musiknya, perpaduan unsur Jawa, Bali, Dayak dan Melayu dikombinasikan menjadi satu album yang dikemas dalam satu jenis musik beraliran balada.
Keinginannya untuk mengemas lagu bertemakan sosial budaya ini dikarenakan dirinya melihat seni budaya daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan karateristik yang menarik untuk dijadikan dalam bentuk album lagu. "Jadi, disini saya tidak memandang musik per daerah, akan tetapi secara keseluruhan dalam satu kesatuan yaitu Indonesia dengan menggunakan bahasa Melayu Pontianak," kata Ratna Werry.
Napoleon Endang, sang desainer berasal dari Kalbar pun dilibatkan untuk merancang pakaian yang akan digunakan guna mendukung tema yang diangkat pada kedua lagu tersebut. Sehingga menambah perbendaharaan kekayaan seni budaya daerah dengan berbagai motif dan bahan yang berlainan.
Misalnya, kain songket yang merupakan ciri khas Melayu Sambas dengan motif pucuk rebung berwarnakan emas yang dipadukan dengan hitam. Begitu juga dengan pakaian yang terbuat dari kulit kayu kapuak sebagai salah satu pakaian khas etnis Dayak Kalimantan yang kini jarang ditemui disejumlah tempat lantaran untuk mendapatkan bahan bakunya agak sulit. Perpaduan antara songket Melayu Kalbar dan Palembangpun menjadi daya tarik Ratna Werry dalam penampilan pakaiannya yang mengombinasikan dua warna menarik seperti warna merah dan hijau.
"Dalam album ini saya tidak hanya menampilkan budayanya saja akan tetapi bagaimana memperkenalkan wisata daerah, seperti di Pasir Panjang," ujar Ratna.
Sejumlah musisi kondang dilibatkan dalam pembuatan album yang mengambil tempat di dua lokasi berbeda ini yakni di Jakarta dan Kalbar. Misalnya dedengkot grup band God Bless, Ian Antono Master Gitaris Asia yang namanya tak asing lagi diblantika musik Indonesia, dilibatkan selaku penata musik dalam album tersebut. Dan 1 lagu di antaranya adalah ciptaan Legend of Guitaris Indonesia ini yaitu Aku Ingin Kau Datang. Rummy Aziz, Profesor Studio Musica ini memiliki peran cukup penting dikarenakan dia dipercayakan menyutradrai sekaligus produser 12 lagu dalam pembuatan video klip.
Begitu juga Ir. Werry Syahrial yang memberikan support selaku produser eksekutif.
Mantan Dirjen Pertanian, Dr. Ir. Djafar Hafsah pun turut memberikan sumbangsihnya dalam pembuatan syair di dua lagu yakni lagu Ayah dan Nyanyian Sunyi.
Sejumlah grup band terkenal seperti Edi Kemput Grass Rock, Rere Ada Band, dan Navas Band terlibat dalam pembuatan video klip pada album yang dibalut nuansa rock yang manis, seperti pop rock, art rock, sweet rock, dan slow rock. (rob)
Buana Finance, Lirik Perkebunan Kembangkan Perbankan
Pontianak, BERKAT.
Keinginan PT Buana Finance, Tbk sebuah perusahaan lising dan consumer finance untuk mengembangkan dunia perbankan di Kalbar sebagai cabang yang ke-19 cukup beralasan, sebab menurut Direktur Utama PT Buana Finance, Tbk, Eko S. Budianto, Kalbar memiliki aktivitas potensi ekonomi yang cukup besar.
Sektor perkebunan adalah satu di antara sekian sektor yang dilirik perusahaan jasa perkreditan yang telah berdiri sejak 25 tahun lalu ini. Pelbagai kebutuhan yang diperlukan sektor perkebunan, menjadi dorongan bagi Buana Finance untuk masuk menjadi salah satu perusahaan keuangan yang diperlukan bagi sejumlah perusahaan perkebunan.
"Sebab pembukaan lahan maupun jalan baru diperlukan alat berat. Dari situlah kami bisa berperan. Apalagi dengan bertambahnya tenaga kerja kami ingin proaktif berperan," kata Eko.
Selain Pontianak, Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah yang direncanakan untuk kantor cabang baru. Begitu juga Palangkaraya dan Sampit yang disebut-sebut daerah yang cukup menjanjikan.
"Papua sebenarnya daerah target kami, tetapi kami kesulitan untuk mencari orangnya," ujar Eko.
Ronald H Sinaga, Direktur Marketing PT Buana Finance, Tbk optimis kelak perusahaannya kedepan bakal dapat bersaing dengan perusahaan finance lainnya guna membangkitkan gairah keuangan di Kalbar.
Dia katakan pihaknya mencoba menerapkan strategi jitu sebagai daya tarik masyarakat untuk bergabung dengan Buana Finance.
"Jadi selain sektor perkebunan, kami akan kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk memberikan paket kredit pembelian mobil jika karyawannya membutuhkan mobil sebagai alat transportasi," jelasnya.
Investasi perkebunan di tahun 2008- 2009 untuk di Kalbar menurut Ronald adalah berada diurutan pertama. Hal inilah yang membuat pihaknya tertarik mengembangkannya di Kalbar. "Apalagi kami telah melakukan survey sejak lama dan telah menempatkan orang yang dari Kalbar untuk mempelajari kondisi Kalbar. Jadi, tidak diragukan lagi," ucapnya. (rob)
Keinginan PT Buana Finance, Tbk sebuah perusahaan lising dan consumer finance untuk mengembangkan dunia perbankan di Kalbar sebagai cabang yang ke-19 cukup beralasan, sebab menurut Direktur Utama PT Buana Finance, Tbk, Eko S. Budianto, Kalbar memiliki aktivitas potensi ekonomi yang cukup besar.
Sektor perkebunan adalah satu di antara sekian sektor yang dilirik perusahaan jasa perkreditan yang telah berdiri sejak 25 tahun lalu ini. Pelbagai kebutuhan yang diperlukan sektor perkebunan, menjadi dorongan bagi Buana Finance untuk masuk menjadi salah satu perusahaan keuangan yang diperlukan bagi sejumlah perusahaan perkebunan.
"Sebab pembukaan lahan maupun jalan baru diperlukan alat berat. Dari situlah kami bisa berperan. Apalagi dengan bertambahnya tenaga kerja kami ingin proaktif berperan," kata Eko.
Selain Pontianak, Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah yang direncanakan untuk kantor cabang baru. Begitu juga Palangkaraya dan Sampit yang disebut-sebut daerah yang cukup menjanjikan.
"Papua sebenarnya daerah target kami, tetapi kami kesulitan untuk mencari orangnya," ujar Eko.
Ronald H Sinaga, Direktur Marketing PT Buana Finance, Tbk optimis kelak perusahaannya kedepan bakal dapat bersaing dengan perusahaan finance lainnya guna membangkitkan gairah keuangan di Kalbar.
Dia katakan pihaknya mencoba menerapkan strategi jitu sebagai daya tarik masyarakat untuk bergabung dengan Buana Finance.
"Jadi selain sektor perkebunan, kami akan kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk memberikan paket kredit pembelian mobil jika karyawannya membutuhkan mobil sebagai alat transportasi," jelasnya.
Investasi perkebunan di tahun 2008- 2009 untuk di Kalbar menurut Ronald adalah berada diurutan pertama. Hal inilah yang membuat pihaknya tertarik mengembangkannya di Kalbar. "Apalagi kami telah melakukan survey sejak lama dan telah menempatkan orang yang dari Kalbar untuk mempelajari kondisi Kalbar. Jadi, tidak diragukan lagi," ucapnya. (rob)
Penangkapan TW Bermuatan Politis
Pontianak, BERKAT.
Kuasa Hukum Tony Wong (TW), Dewi Aripurnamawati, SH menilai penangkapan terhadap kliennya mengandung muatan politis yang dengan sengaja untuk menjatuhkan TW.
"Kalau kita runut lagi ke belakang. Sebenarnya telah banyak tekanan yang dihadapi kliennya dari kasus sebelumnya. Ini sudah bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Tapi saya tetap berprinsip bahwa diatas langit masih ada langit," katanya kepada BERKAT, kemarin.
Dia tegaskan dirinya bukan mau melindungi TW untuk mencari celah keluar dari kasus yang dihadapi. Tapi, pihaknya tetap membantu dan mempertanggung jawabkannya secara hukum. Kalau memang dalam kasus yang kedua ini memang cukup bukti kenapa tidak harus tetap diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Akan tetapi keprofesionalismean aparat paling tidak dijunjung tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Apalagi dalam kasus illegal logging yang dituduhkannya ini dulunya sudah pernah disidik tetapi tidak cukup bukti. Namun yang muncul kasus PSDH-DR," ungkapnya.
Berkaitan dengan permintaan secara tertulis kuasa hukum TW dari pihak kepolisian saat penangkapan, menurut Dewi sebenarnya hal itu hanyalah sebuah pelengkap administrasi saja.
"Kuasa lisan itu diperbolehkan berdasarkan referensi yurisprodensi dari Mahkamah Agung. Dimana ketika antara yang memberi kuasa dan yang menerima berada di satu tempat itu juga," jelasnya.
Dia mempertanyakan surat penangkapan dari pihak kepolisian yang diterbitkan merujuk pada kasus illegal logging tahun 2007 lalu. Kenapa tidak dari dulu kasus IL-nya yang dicari. Tapi kasus PSDH-DR yang merupakan perkara perdata dipaksakan naik menjadi perkara pidana.
"Ini yang menjadi pertanyaan kita ada apa sebenarnya. Kenapa setelah putus bebas sudah ada persiapan lagi untuk menangkap TW," tanyanya.
TW yang menerima putusan bebas dari majelis hakim PN Ketapang pada Senin (26/5) lalu dalam kasus PSDH-DR ini tidak sempat menghirup udara segar. Selang tiga jam kemudian, dia pun harus kembali mendekam di sel tahanan Mapolres Ketapang. Setelah lebih kurang 40-an aparat kepolisian dari Polres Ketapang berseragam dinas maupun preman telah bercokol dan melakukan "pengepungan" di Lapas Kelas IIB untuk menangkap seorang TW bak teroris kelas kakap selama kurang dari tiga jam hingga akhirnya TW keluar.
Padahal dikatakan Dewi, dalam surat perintah penangkapan Nomor Pol SP.TANGKAP/150/V/2008/RESKRIM, Kapolres Ketapang, AKBP Karyoto, S.Ik hanya memerintahkan tujuh anggota saja untuk menangkap TW. Di antaranya Yudi Wiyono, A. Jana, Mukidi, Didi Sutriadi, Supangardi, Edy Polo Simanungkalit serta Bambang Heru.
"Kami sudah sesuai protap untuk melakukan penangkapan. Jadi kami yakin untuk melakukan itu," kata Kapolres Ketapang saat jumpa pers di Mapolres Ketapang, Senin(26/5).
Dewi harapkan agar hal-hal seperti itu tidak terulang kembali yang dapat mengoyak rasa keadilan. "Saya tidak tahu profesionalisme itu yang bagaimana. Dan saya berharap klien kami dapat tabah dan kuat menerima perlakuan ini. Kami akan memberikan yang terbaik bagi klien kami dan mencari upaya hukum untuk melindungi hak-haknya," tegas Dewi lagi. (rob)
Kuasa Hukum Tony Wong (TW), Dewi Aripurnamawati, SH menilai penangkapan terhadap kliennya mengandung muatan politis yang dengan sengaja untuk menjatuhkan TW.
"Kalau kita runut lagi ke belakang. Sebenarnya telah banyak tekanan yang dihadapi kliennya dari kasus sebelumnya. Ini sudah bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Tapi saya tetap berprinsip bahwa diatas langit masih ada langit," katanya kepada BERKAT, kemarin.
Dia tegaskan dirinya bukan mau melindungi TW untuk mencari celah keluar dari kasus yang dihadapi. Tapi, pihaknya tetap membantu dan mempertanggung jawabkannya secara hukum. Kalau memang dalam kasus yang kedua ini memang cukup bukti kenapa tidak harus tetap diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Akan tetapi keprofesionalismean aparat paling tidak dijunjung tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Apalagi dalam kasus illegal logging yang dituduhkannya ini dulunya sudah pernah disidik tetapi tidak cukup bukti. Namun yang muncul kasus PSDH-DR," ungkapnya.
Berkaitan dengan permintaan secara tertulis kuasa hukum TW dari pihak kepolisian saat penangkapan, menurut Dewi sebenarnya hal itu hanyalah sebuah pelengkap administrasi saja.
"Kuasa lisan itu diperbolehkan berdasarkan referensi yurisprodensi dari Mahkamah Agung. Dimana ketika antara yang memberi kuasa dan yang menerima berada di satu tempat itu juga," jelasnya.
Dia mempertanyakan surat penangkapan dari pihak kepolisian yang diterbitkan merujuk pada kasus illegal logging tahun 2007 lalu. Kenapa tidak dari dulu kasus IL-nya yang dicari. Tapi kasus PSDH-DR yang merupakan perkara perdata dipaksakan naik menjadi perkara pidana.
"Ini yang menjadi pertanyaan kita ada apa sebenarnya. Kenapa setelah putus bebas sudah ada persiapan lagi untuk menangkap TW," tanyanya.
TW yang menerima putusan bebas dari majelis hakim PN Ketapang pada Senin (26/5) lalu dalam kasus PSDH-DR ini tidak sempat menghirup udara segar. Selang tiga jam kemudian, dia pun harus kembali mendekam di sel tahanan Mapolres Ketapang. Setelah lebih kurang 40-an aparat kepolisian dari Polres Ketapang berseragam dinas maupun preman telah bercokol dan melakukan "pengepungan" di Lapas Kelas IIB untuk menangkap seorang TW bak teroris kelas kakap selama kurang dari tiga jam hingga akhirnya TW keluar.
Padahal dikatakan Dewi, dalam surat perintah penangkapan Nomor Pol SP.TANGKAP/150/V/2008/RESKRIM, Kapolres Ketapang, AKBP Karyoto, S.Ik hanya memerintahkan tujuh anggota saja untuk menangkap TW. Di antaranya Yudi Wiyono, A. Jana, Mukidi, Didi Sutriadi, Supangardi, Edy Polo Simanungkalit serta Bambang Heru.
"Kami sudah sesuai protap untuk melakukan penangkapan. Jadi kami yakin untuk melakukan itu," kata Kapolres Ketapang saat jumpa pers di Mapolres Ketapang, Senin(26/5).
Dewi harapkan agar hal-hal seperti itu tidak terulang kembali yang dapat mengoyak rasa keadilan. "Saya tidak tahu profesionalisme itu yang bagaimana. Dan saya berharap klien kami dapat tabah dan kuat menerima perlakuan ini. Kami akan memberikan yang terbaik bagi klien kami dan mencari upaya hukum untuk melindungi hak-haknya," tegas Dewi lagi. (rob)
Apresiasi Terhadap Produk Dalam Negeri
Pontianak, BERKAT.
Masih kurangnya animo masyarakat terhadap produk dalam negeri, menjadi satu dilema bagi sejumlah industri di tanah air umumnya, dan di Kalbar khususnya. Sebab image produk luar negeri selama ini dinilai masyarakat melebihi produk dalam negeri.
Apresiasi terhadap produk dalam negeri pun digelar Disperindag Kalbar bekerja sama dengan Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. "Tujuannya mengajak dan mendorong serta menghargai masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri," kata Kasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Depdag, Drs. M. Aswin, kemarin.
Hal ini penting dilakukan karena dia melihat antara produk dalam negeri dan luar negeri semakin hari kian terjadi persaingan yang tajam dengan tidak lagi mengenal batas suatu negara. Padahal, potensi produsen menghasilkan produk dalam negeri sudah banyak yang memenuhi standar internasional. Tak hanya itu, dengan jumlah penduduk mencapai 220 juta jiwa, Indonesia merupakan peluang pasar yang besar namun belum termanfaatkan secara optiomal.
Kepala Disperindag Provinsi Kalbar, Dra. Ida Kartini, melihat adanya kecederungan masyarakat menggunakan produk luar negeri dengan alasan mutu, desain dan harga. Diakuinya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah salah satu indikator berkurangnya pemakaian produk dalam negeri selain masih lemahnya untuk bersaing dengan produk impor sehingga barang impor yang masuk relatif sulit dibendung.
"Budaya 'import minded' yang melekat dimasyarakat juga sulit diubah ditambah lagi informasi dan pelayanan yang memuaskan tentang produk dalam negeri belum tercapai," kata Ida.
Dia mengharapkan peran dari pelaku usaha untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Terhadap masyarakat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kreatif dengan memajukan budaya produk dalam negeri yang bersifat tradisional yang telah menjadi warisan budaya sehingga memiliki nilai jual dengan peruntukan bermacam-macam.
Sementara itu, Ketua Umum APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) Kalbar, Daniel Tangkau berprinsip pada dasarnya produk dalam negeri perlu dipacu kualitasnya sehingga dapat memperoleh pasar tersendiri dan meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dengan menggencarkan promosi besar-besaran.
Indonesia yang merupakan pasar bebas dikatakannya adalah pemicu timbulnya persaingan sehingga produk dalam negeri kalah dengan produk impor, akibatnya akan timbul yang disebut dengan usaha monopoli sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat.
"Untuk itu pemerintah harus menjaga dan mengamankan pasar domestik dengan memperketat hambatan nontarif melalui penerapan SNI. Penguasan produk dalam negeri juga harus diperkuat serta mendorong pengusaha ekonomi lemah di berbagai sektor," imbaunya.
Burhanuddin Haris, Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan Kalbar berbicara dari sisi keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. "Perlu ada sinergisitas antara kedunya sehingga peningkatkan penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai," ujarnya. (rob)
Masih kurangnya animo masyarakat terhadap produk dalam negeri, menjadi satu dilema bagi sejumlah industri di tanah air umumnya, dan di Kalbar khususnya. Sebab image produk luar negeri selama ini dinilai masyarakat melebihi produk dalam negeri.
Apresiasi terhadap produk dalam negeri pun digelar Disperindag Kalbar bekerja sama dengan Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. "Tujuannya mengajak dan mendorong serta menghargai masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri," kata Kasi Penggunaan Produksi Dalam Negeri Direktorat Bina Pasar dan Distribusi Depdag, Drs. M. Aswin, kemarin.
Hal ini penting dilakukan karena dia melihat antara produk dalam negeri dan luar negeri semakin hari kian terjadi persaingan yang tajam dengan tidak lagi mengenal batas suatu negara. Padahal, potensi produsen menghasilkan produk dalam negeri sudah banyak yang memenuhi standar internasional. Tak hanya itu, dengan jumlah penduduk mencapai 220 juta jiwa, Indonesia merupakan peluang pasar yang besar namun belum termanfaatkan secara optiomal.
Kepala Disperindag Provinsi Kalbar, Dra. Ida Kartini, melihat adanya kecederungan masyarakat menggunakan produk luar negeri dengan alasan mutu, desain dan harga. Diakuinya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah salah satu indikator berkurangnya pemakaian produk dalam negeri selain masih lemahnya untuk bersaing dengan produk impor sehingga barang impor yang masuk relatif sulit dibendung.
"Budaya 'import minded' yang melekat dimasyarakat juga sulit diubah ditambah lagi informasi dan pelayanan yang memuaskan tentang produk dalam negeri belum tercapai," kata Ida.
Dia mengharapkan peran dari pelaku usaha untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Terhadap masyarakat diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kreatif dengan memajukan budaya produk dalam negeri yang bersifat tradisional yang telah menjadi warisan budaya sehingga memiliki nilai jual dengan peruntukan bermacam-macam.
Sementara itu, Ketua Umum APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) Kalbar, Daniel Tangkau berprinsip pada dasarnya produk dalam negeri perlu dipacu kualitasnya sehingga dapat memperoleh pasar tersendiri dan meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dengan menggencarkan promosi besar-besaran.
Indonesia yang merupakan pasar bebas dikatakannya adalah pemicu timbulnya persaingan sehingga produk dalam negeri kalah dengan produk impor, akibatnya akan timbul yang disebut dengan usaha monopoli sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat.
"Untuk itu pemerintah harus menjaga dan mengamankan pasar domestik dengan memperketat hambatan nontarif melalui penerapan SNI. Penguasan produk dalam negeri juga harus diperkuat serta mendorong pengusaha ekonomi lemah di berbagai sektor," imbaunya.
Burhanuddin Haris, Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan Kalbar berbicara dari sisi keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. "Perlu ada sinergisitas antara kedunya sehingga peningkatkan penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai," ujarnya. (rob)
Langganan:
Postingan (Atom)