Pontianak, BERKAT.
Persoalan drainase atau saluran air di Kota Pontianak merupakan salah satu masalah dilema selain persoalan sampah dan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang terkadang menjadi polemik.
Dalam pemaparannya saat Rakerkot DPK Aspekindo Kota Pontianak, belum lama ini, Kepala Bappeda Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang menyebutkan lima permasalahan yang sering muncul dalam penataan drainase.
Pertama, belum terintegrasinya sistem drainase yang baik. Kemudian tingginya endapan lumpur yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan drainase. Mengecilnya kapasitas tampung drainase dan pengaliran air akibat cepatnya pembangunan kota. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada serta penyempitan muara-muara saluran primer dikarenakan pola pembangunan kota yang linier dimulai dari pinggiran sungai.
"Akibatnya pengendalian aliran limpasan air cederung mengurangi kapasitas saluran air yang ada sehingga berdampak lemahnya sistem drainase kota," paparnya.
Untuk di Kota Pontianak disebutkannya ada tiga tipe saluran, antara lain saluran primer dengan panjang 97,70 km, saluran sekunder 102, 04 km serta saluran tersier sepanjang 187,36 km.
Namun kondisinya belum maksimal. Hal itu dapat terlihat sering terjadinya banjir yang mengakibatkan kerusakan jalan sehingga pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan biaya perawatan setiap tahunnya.
Untuk luas genangan air dari jumlah wilayah masing-masing, Kecamatan Pontianak Barat menduduki urutan pertama dengan luas mencapai 76,0 persen. Kemudian diikuti Kecamatan Kota 64,4 persen, Kecamatan Pontianak Timur 36,6 persen, Kecamatan Pontianak Selatan 34,5 persen dan yang terakhir Kecamatan Utara dengan luas hanya 26,1 persen.
Karena itu dikatakan Rudi, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan perbaikan, antara lain peningkatan normalisasi saluran primer dan sekunder, peningkatan partisipasi peran masyarakat dalam penanggulangan banjir serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman. (rob/ Harian Berkat)
