Dewan Minta Polisi Usut Guru Calo CPNS

Kubu Raya, BERKAT.
DPRD Kabupaten Kubu Raya menyayangkan dan menyesalkan adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh seorang guru dari Kota Pontianak dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya.
"Meskipun Pansus CPNS sudah dibubarkan, akan tetapi kita minta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Dari pengusutan yang dilakukan itulah nantinya akan dapat diketahui sumber mafia CPNS," tegas Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS kepada BERKAT kemarin di ruang kerjanya.
Pengusutan ini dia tegaskan harus sampai tuntas, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam yang ada di Kubu Raya. Karena itu diperlukan cross chek. Terhadap yang bersangkutan, dia menegaskan harus bertanggung jawab.
Kendati dia belum bisa memastikan adanya indikasi calo-calo yang lain, namun bakal dipastikan akan terungkap kalau dilakukan pengusutan hingga tuntas.
"Pemkab Kubu Raya juga harus pro aktif menelusuri benang merah yang dibuat oleh oknum guru dari Kota Pontianak ini," katanya.
Dia pun memastikan kalau pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian serta memback up pihak-pihak yang ada di Kota Pontianak.
Begitu pula dengan DPRD Kota Pontianak yang menyayangkan kasus tersebut yang dilakukan oleh seorang guru. Terlebih lagi dia bertugas di Kota Pontianak, sehingga bukan ranahnya untuk ikut campur dalam mekanisme penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya.
"Seharusnya di era reformasi, hal-hal seperti ini jangan dilakukan. Karena itu instansi terkait harus memanggil guru yang bersangkutan," kata anggota Komisi D Kota Pontianak, Budi Sayogio yang dihubungi BERKAT via telepone selulernya.
Menurutnya, proses rekrutmen harus dilakukan secara jujur dan murni tanpa adanya unsur KKN. Kasihan mereka yang tidak punya uang tapi memiliki SDM lebih tidak berhasil lolos pada penerimaan CPNS.
Pun demikian, dia meminta agar persoalan ini dapat dilihat secara obyektif dengan melakukan cek dan croschek. Apa benar guru tersebut melakukan percaloan dalam penerimaan CPNS. (rob/Harian Berkat)

Hari ini Sertijab Kapolda di Jakarta

Nama : Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing
Pendidikan : Akpol (1975), Sekopol (1984), PTIK (1986), Sespim Pol ( 1994), Seskogab (1999).
Jabatan : Kadit Serse Polda DIY (1997-1999), Pamen Mabes Polri (1999)
Kapolwil Kepulauan Bangka Belitung-Sumsel (2001-2003)
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2004) ,
Sekretaris Lembaga Akpol (2007), Direktur Akademik Akpol (sekarang)

Pontianak, BERKAT.
Hari ini Rabu (4/2), Brigjen Pol Raden Nata Kesuma akan mengakhiri jabatannya selaku Kapolda Kalbar setelah menjabat sembilan bulan sepuluh hari. Nata Kesuma akan digantikan oleh Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing.
Namun, serah terima jabatan (sertijab) tersebut tidak dilakukan di Pontianak melainkan di Mabes Polri Jakarta. Dan Kapolda Kalbar yang baru Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing akan tiba di Pontianak esok harinya, Kamis (5/2) pukul 07.30 WIB yang akan disambut dengan acara ritual adat tepung tawar di Bandara Supadio.
Pada pukul 10.00, Erwin Lumban akan menerima laporan kesatuan dari pejabat lama yang kemudian dilanjutkan dengan serah terima ibu asuh Polwan.
Seperti pergantian Kapolda yang lalu, pada siang harinya akan dilakukan tradisi parade perpisahan Nata Kesuma dengan jajaran Polda Kalbar di lapangan Mapolda Kalbar. Sedangkan malam harinya pisah sambut Nata Kesuma dan Lumban Tobing.
Dan keesokan harinya, Jumat (6/2), Kapolda Brigjen Pol Drs. Erwin T.P. Lumban Tobing akan melaksanakan tugas perdananya dengan memberikan pengarahan kepada para perwira dan jajaran Polda Kalbar.
Pergantian Kapolda dinilai sejumlah pihak termasuk yang paling cepat yakni 9 bulan 10 hari. Sehingga tak mengherankan muncul berbagai isu bahwa pergantian tersebut terkait dengan atensi Kapolri yang tidak dijalankan Nata Kesuma.
"Tidak benar itu. Pergantian ini dalam rangka penyegaran dan dikarenakan beliau sudah memasuki masa pensiun pada bulan Juni mendatang," tegas Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW.
Apalagi selama masa kepemimpinan Nata Kesuma banyak menunjukan peningkatan prestasi kerja. Dimana penanganan sembilan atensi Kapolri meningkat seperti penanganan judi, illegal logging, premanisme dan sebagainya.
Jadi menurutnya hal itu wajar-wajar saja terjadi di lembaga besar seperti Polri. Apalagi penggantinya pun juga pernah menempati jabatan yang sama yakni Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Nata Kesuma sambil menunggu masa pensiunnya, ditempatkan di staf, Staf Ahli Kapolri (Sahli).
Suhadi juga mengungkapkan seiring pergantian Kapolda, sering terjadi penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dengan mengaku sebagai ajudan Kapolda yang baru. Karena itu dia meminta masyarakat untuk mewaspadainya.
"Masyarakat jangan cepat percaya. Itu penipuan dengan motif untuk mendapatkan uang," tegas Suhadi. (rob/ Harian Berkat)

Sindikat Penyelewengan DAK 2008 Akan Dibongkar

Kubu Raya, BERKAT.
Sindikat jaringan penyelewengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2008 bagi 52 sekolah dasar di Kubu Raya dengan nilai total Rp4,5 miliar akan dibongkar.
Tekad itu terungkap saat pertemuan antara Komisi D DPRD Kubu Raya dengan CV Habibi Putra Mahkota, Selasa (3/2) di Gedung DPRD Kubu Raya.
Dalam pertemuan itu, Komisi D langsung dipimpin Mustafa MS selaku Ketua Komisi dan didampingi beberapa anggota. Sedangkan CV Habibi Putra Mahkota oleh Sy. Usman Almuthahar.
"Sebab hal ini menyangkut kepentingan generasi bangsa. Karena itu harus dibongkar dan diusut tuntas," kata Sy. Usman.
Dia pun menggambarkan jaringan pengggunaan DAK 2008 yang disalurkan ke-52 SD di Kubu Raya yang berpeluang terjadinya penyimpangan. Dinas Pendidikan menempati urutan paling atas kemudian dibawahnya Kepala Bidang TK/SD, KUPT dan sekolah.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, dia menemukan berbagai kejanggalan dan penyimpangan. Antara lain tidak satu sekolah pun memiliki buku petunjuk teknis (juknis). Padahal dalam Permendiknas Nomor 10 tahun 2008 buku juknis tersebut wajib dimiliki sekolah sebagai acuan untuk penggunaan DAK yang bernilai Rp 250 juta/ sekolah.
"Hasil temuan kami, tidak satu pun dari 101 sekolah se-Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya yang memegang buku juknis. Ini sangat aneh. Padahal kegiatan ini swakelola yang harus dikerjakan sendiri pihak sekolah," katanya.
Selain itu, dalam buku petunjuk buku komite, disebutkan dewan komite adalah penentu dalam penggunaan anggaran apapun di sekolah seperti DAK atau BOS. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak tahu padahal mereka memiliki hak. Dan yang berperan selama ini kepala sekolah.
"Itu pun baru dari sisi administrasi. Belum dari pengadaannya," katanya lagi.
Dia menuturkan, namanya saja untuk tahun 2008, akan tetapi pengadaaan barang seperti buku dan komputer atau laptop pada tahun 2009. Menurut ketentuan, batas terakhir adalah 31 Desember 2008.
Bahkan, ditemukan adanya pengakuan pihak sekolah harus menyetor uang senilai Rp 90 juta kepada KUPT untuk pengadaan. Seperti yang terjadi di SD 15, 19, 26 dan MIS Ikhwani Kecamatan Teluk Pakedai. Sedangkan di Desa Seruat disebutkan dananya bukan bersumber dari DAK akan tetapi DAU.
"Ini semua sudah pembohongan publik. Hampir dipastikan 99 persen penggunaan DAK 2008 di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya bermasalah," ungkap Sy. Syechan Wakil Direktur CV Habibi Putra Mahkota.
Penjelasan itu membuat anggota Komisi D terkejut. Mereka berjanji akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasannya.
"Jangan main-main dengan DAK ini. Karena ini dana rakyat. Akan kita bicarakan dengan Diknas dimana letak penyimpangannya," tegas Mustafa.
Dia pun mengaku baru kemarin mendapatkan buku juknis tersebut. Padahal selama ini sudah diminta akan tetapi tidak pernah mendapatkannya.
Dan dia juga heran dengan sikap Diknas yang beberapa waktu lalu menjamin bakalan tidak ada penyimpangan. "Dan kami menjamin tidak ada kepentingan sesaat dalam penggunaaan DAK," tegas Mustafa. (rob/Harian Berkat)

Guru di Pontianak Calo CPNS KKR

Pontianak, BERKAT.
Isu KKN dalam penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya (KKR) bukanlah isapan jempol belaka. Kali ini yang melakukan adalah seorang guru SMP Negeri 17 Pontianak yang menjadi calo.
Guru yang berinisial Sp ini telah menerima uang DP masing-masing senilai Rp 10 juta dari 4 orang peserta CPNS yang ikut melamar di Kubu Raya beberapa waktu lalu.
Dari bukti setiap kuitansi yang bermeterai Rp 6 ribu yang didapat BERKAT, tercantum banyaknya uang Rp 10 juta untuk pembayaran DP CPNS Kubu Raya. Jika tidak terjaring DP dikembalikan utuh. Pontianak, 25 September 2008.
Namun, Sp tak mengakui kalau apa yang dilakukannya untuk meloloskan para peserta CPNS untuk di Kubu Raya sebab dirinya bertugas di Kota Pontianak.
"Saya hanya iseng-iseng saja. Tak ada maksud saya untuk ikut campur penerimaan CPNS di Kubu Raya," katanya.
Sebab dirinya tidak memiliki wewenang dan relasi di Kubu Raya untuk lakukan itu. Dia mengaku hanya membantu dalam doa saja. Terlebih empat orang yang dijanjikannya tidak memiliki formasi di Kubu Raya.
Dari empat orang tersebut, berlatar belakangkan pendidikan setingkat SMA, sedangkan yang satu orang lagi sarjana agama.
Disebut-sebut yang terakhir lolos dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya. Diduga kuat, berkat adanya uang pelicin yang diberikannya.
Namun, Sp membantah kalau satu di antara empat orang tersebut ada yang berhasil lolos terima PNS di Kubu Raya.
"Tidak ada yang diterima. Karena formasinya tidak ada," tegasnya.
Hal ini justru bertentangan dengan komitmen yang dilontarkan Pj. Bupati KKR, Drs. Kamaruzzaman, MM beberapa waktu lalu.
Dia menjamin tidak ada satupun pejabat atau pun staf di Kubu Raya yang melakukan KKN untuk penerimaan CPNS.
"Kalau pun ada bisa saja karena itu kesalahan administrasi," jelasnya. (rob/Harian Berkat)

Palsukan SK, Oknum Guru Dipecat

Pontianak, BERKAT.
Lantaran dinilai telah memalsukan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Plt kepala sekolah, seorang oknum guru SMK Sultan Syarif Abdurrachman (SSA), Budiarto, ST akhirnya dipecat dari tempatnya mengajar.
SK yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2008 dan ditanda tangani Ketua Yayasan Idrus H Ismail itu menyebutkan bahwa pengangkatan Budiarto dikarenakan Kepala Sekolah Definitif sedang cuti mengikuti kegiatan pemilihan kepala desa terhitung 10 Januari - 30 Juni.
"Padahal kepala sekolah definitif pada saat itu masih tetap bertugas seperti biasa," kata Pengurus Yayasan DDI SMK SSA, Nurhasanah Samad, SP kepada BERKAT kemarin.
Tak hanya itu, Budiarto juga memalsukan SK pengangkatan bendahara sekolah yang menurut Nurhasanah seharusnya tidak memiliki wewenang karena statusnya Plt. Sementara bendahara sekolah masih aktif menjabat.
Adapun motif pemalsuan yang dilakukan Budiarto tidak lain untuk mencairkan uang milik sekolah senilai Rp 30 juta dengan menggandakan rekening sekolah atas nama sekolah.
Namun, aksinya kepergok Monitoring Yayasan sekaligus bendahara sekolah, Evi Firdaus dan Nurhasanah Samad yang juga Ketua Komite sekolah.
"Jadi dasar itulah pihak yayasan memberlakukan peraturan dengan menon aktifkan yang bersangkutan," kata Nurhasanah.
Karena itu ditegaskan Evi Firdaus, tidaklah benar kalau yang bersangkutan korban pemecatan seperti yang diberitakan di salah satu media lokal.
"Sebab yayasan melakukan pemecatan melalui proses dan pertimbangan yang diyakini mempunyai dasar kuat," ujarnya.
Nurhasanah menceritakan kalau kejadian itu terungkap ketika dirinya curiga saat Budiarto kasak kusuk mencari stempel sekolah pada tanggal 15 Agustus 2008. Namun, dia mengambil inisitiatif cepat mengamankan stempel tersebut.
Kemudian 18 Agustus, dirinya melihat Budiarto sedang menandatangani formulir pembukaan rekening. Namun, setelah melalui keputusan bersama pengurus yang lain, keesokan harinya rekening untuk sementara diblokir.
"Kalau tidak cepat kemungkinan siang harinya uang Rp 30 juta sudah dicairkannya," tutur Nurhasanah.
Ketika akan dikonfirmasi, Budiarto yang saat ini mengajar di SMK PGRI sedang tidak berada di tempat. Begitu pula dengan nomor telepon yang dihubungi tidak menjawab. (rob/Harian Berkat)

Pengolahan Sampah Organik, Bisnis Menjanjikan

Pontianak, BERKAT.
Deretan tanaman hias tersusun rapi di kiri kanan ketika Senin (2/2) kemarin, BERKAT bertandang ke kediaman Suparjo di Gang Karya Baru VI Jalan Karya Baru Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Tampak tanaman hias seperti pinang merah, aglonema, lidah mertua, palem, dan jenis lainnya, tumbuh subur menawarkan keindahannya tersebar di atas lahan sekitar 800 m2.
Saat itu ia bersama tujuh siswa dari SMKN I Sungai Kakap yang sedang magang sedang membuat pupuk kompos sebagai median penyubur tanaman. Bunyi mesin pencacah terdengar menderu menghancurkan hampir 1 ton sampah organik jenis sayur-mayur maupun buah-buahan.
Ditangan Suparjo, sampah organik bukanlah barang baru. Sejak tiga tahun lalu, dia telah memanfaatkannya menjadi pupuk kompos.
"Sebenarnya sasaran utamanya, sampah dari kalangan rumah tangga. Tapi sepertinya tidak mencukupi. Jadi saya lebih banyak mengambil dari pasar seperti Pasar Flamboyan," kata Suparjo.
Awalnya dikerjakan hanya dengan sistem manual. Namun lambat laun, usahanya yang bernaung dibawah bendera CV Q Boemen Perkasa semakin berkembang, sehingga wajar Pemkot Pontianak belum lama ini meresponnya dengan memberikan bantuan berupa mesin pencacah, sepeda motor pengangkut sampah serta bantuan pembangunan gudang.
Bahkan, dalam setiap kesempatan dia selalu diminta untuk menjadi instruktur dalam pengelolaan sampah organik. Dan ada juga masyarakat yang datang langsung ke tempatnya untuk melihat dan belajar cara pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang bernilai tinggi.
Dengan dibantu empat orang karyawannya, dia pun mengolah sampah organik yang sudah dilumat dengan mesin pencacah tadi dicampur dedak, ampas kayu, kotoran ayam, gula pasir, gula merah atau diganti dengan induk gula, zat pengurai IM4 atau Dectro untuk merangsang perkembangan bakteri. Untuk perbandingannya, 1 ton sampah 1 liter IM4/ Dectro. Sedangkan bahan campuran lain 25 persen dari total sampah. Dari jumlah sampah yang dikelola, menghasilkan tidak kurang dari 400 kilogram pupuk kompos.
Kemudian hasil campuran sampah tadi, diperam alias difermentasi dengan ditutupi terpal. Dan setiap tiga hari sekali campuran sampah tadi diaduk hingga benar-benar menyatu. Setelah itu dijemur dan diayak alias disaring. Proses ini dilakukan selama dua minggu. Hingga akhirnya pupuk kompos dari bahan sampah organik dikemas dalam kantong plastik berukuran 3 kg dan siap untuk dipasarkan.
"Untuk satu kantong harganya Rp 5 ribu. Kebanyakan yang beli para pedagang tanaman hias dan rumah tangga disekitar Kota Pontianak," ungkap Suparjo.
Kendati pangsa pasar masih sekitar Kota Pontianak namun permintaan akan pupuk kompos organik semakin meningkat. Sebab menurutnya, pupuk organik memiliki kelebihan yakni bersifat alami tanpa menggunakan unsur kimia, harganya murah, proses perkembangan terhadap tanaman lebih cepat dan tanah lebih subur.
Dia melihat pengelolaan sampah organik ini memiliki peluang dan prospek bisnis yang menjanjikan. Terlebih lagi secara tidak langsung membantu meringankan beban pemerintah dalam pengelolaan sampah yang selama ini selalu menjadi masalah utama. Selain itu adanya pembelajaran bagi masyarakat, ternyata sampah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
Lumayan, omzet yang diperoleh tidak kurang Rp 2 juta sekali produksi dengan jumlah produksi empat kali dalam sebulan. Karena itu dia mengharapkan pemerintah dapat menjadi mitra dalam usahanya itu terutama pangsa pasar agar dapat menjangkau hingga ke luar kota bahkan daerah.
"Dan kami akan memberi reward berupa pupuk kepada masyarakat yang mau 'membuang' sampahnya ke kami. Jadi masyarakat tidak perlu susah akan dibuang kemana sampahnya," tuturnya. (rob/Harian Berkat)

Pariwisata Berbasis Budaya

Pontianak, BERKAT.
Pengembangan industri pariwisata Kalbar masih dirasakan stagnan dan belum optimal terutama kekayaan khazanah budayanya yang berpeluang untuk dikembangkan.
Terlebih lagi Kalbar memiliki keberagaman etnis yang unik. Berbagai suku dan adat budaya berbaur dalam kehidupan masyarakat seperti Melayu, Dayak, China, Jawa, Madura, Batak dan sebagainya yang tersebar di hampir 14 kabupaten/ kota.
Keunikan etnis tersebut menjadi modal dasar pembangunan Kalbar di sektor industri pariwisata. Kondisi ini menurut Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Drs. Kamaruzzaman, MM sebuah potensi dan peluang sebagai daya tarik wisatawan dalam rangka tahun kunjungan 2010 (Indonesia Year 2010).
Ia melihat banyak kekayaan khazanah budaya dimiliki Kalbar diantaranya atraksi naga, naik dango, Festival Adat Budaya Melayu, dan sebagainya. Yang menurutnya memiliki hak untuk ditampilkan dalam berbagai event dan momen.
Kendati demikian infrastruktur penunjang pariwisatanya masih lemah. Misalnya, hotel atau penginapan yang belum memadai. Kalau pun ada tapi belum memenuhi standar hanya sebagaian kecil yang telah memenuhi kategori.
Begitu pula dengan sarana infrastruktur jalan untuk menuju lokasi budaya suku tertentu yang terkadang digelar di sebuah desa yang jauh dari pusat kota.
Warisan budaya dan kearifan lokal perlu dikembangkan. Sentuhan profesional dan perhatian yang memadai dari pihak terkait tentunya sangat diharapkan karena memiliki peran yang sangat penting dalam rangka kemajuan daerah di sektor pariwisata.
Karena itu Kamaruzzaman mengharapkan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dapat memetakan budaya unggulannya masing-masing sehingga dapat menjadi ikon yang memiliki nilai tambah dan nilai jual. (rob/Harian Berkat)