Sektor Telekomunikasi Peluang MemajukanKayong Utara

Pontianak, BERKAT.

Sejak mulai resmi diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi tertanggal 17 Maret 2008, Kayong Utara memiliki peluang untuk memajukan daerahnya di sektor telekomunikasi.Terlebih lagi, daerah yang baru dimekarkan 19 Juni 2007 lalu dari Kabupaten Ketapang ini bakalan menjadi kabupaten percontohan pertama di Kalbar dalam pembangunan tower/ menara bersama yang mengacu pada peraturan menteri tersebut yang juga berlandaskan pada UU Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Daerah dimana daerah memiliki landasan hukum dalam memajukan daerah.Sehingga dengan adanya tower bersama ini nantinya, sejumlah operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat maupun Pro XL tidak lagi membangun tower sendiri, akan tetapi mereka akan menyewa tower yang dibangun pemerintah daerah sebagai asset daerah."Tujuannya tidak lain supaya tower di daerah tidak menjamur karena kalau ini menjamur yang dikhawatirkan berdampak pada keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Selain itu untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaannya," kata Agil Vendor PT Reka Matra Bestari.Tak hanya itu, dengan adanya tower bersama ini, kontribusi yang diberikan di antaranya jalur komunikasi di Kayong Utara akan mudah. Bahkan yang ada saling menguntungkan antara pihak operator dan pemerintah daerah, misalnya operator tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk membangun tower masing-masin, tapi telah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan bagi pemerintah itu sendiri akan adanya satu pemasukan berupa pendapatan asli daerah dari sektor telekomuikasi.Kendati baru setahun lalu diresmikan, cukup beralasan Kayong Utara dipilih sebagai daerah percontohan untuk pembangunan tower ini lantaran keberadaan tower di kabupaten ini boleh dikatakan belum menjamur kalau dibandingkan di daerah lain. Untuk saat ini Kabupaten Kayong Utara baru hanya memiliki 40 tower dengan ketinggian berkisar 40 - 125 meter dpl. Tower-tower tersebut dibangun oleh Telkomsel, Indosat dan Pro XL untuk membantu jalur komunikasi di Kayong Utara. Wacana ini pun mendapat dukungan dan respon tidak hanya dari pusat akan tetapi juga dari pemerintah daerah. Hildy Hamid, Bupati Kayong Utara terpilih meskipun baru akan dilantik pada 26 Juni mendatang namun "lampu hijau" untuk pembangunan tower ini telah disetujuinya. "Menteri sudah setuju. Dan SK menteri sudah kami layangkan ke pemerintah daerah. Pak bupati katakan ini terobosan baru bagi KKU di sektor komunikasi," kata Agil mengutip pernyataan Bupati Kayong Utara terpilih, Hildy Hamid yang merupakan satu-satunya bupati di Kalbar yang pertama kali memberikan dukungan.Dan bagaimana dengan daerah lain di Kalbar, yang jaraknya sangat jauh dari jangkauan. Peluang besar juga terjadi bagi daerah lain di Kalbar yang akan berkeinginan membangun tower bersama ini. Jadi tidak hanya Kayong Utara saja yang memiliki peluang tersebut. (rob)

Memodifikasi Sepeda bak Barang Antik

Pontianak, BERKAT.

Menyulap sebuah produk menjadi bentuk yang lain dari yang biasanya adalah keinginan setiap orang. Terlebih lagi barang tersebut dinilai memiliki cara kerja dan mekanisme yang terlampau sulit.Akan tetapi, bagi sebuah kelompok anak-anak muda yang tergabung dalam Pontianak Low Rider, menyulap sebuah sepeda kuno menjadi barang baru yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri sangatlah mudah.Berbekalkan hobbi dan bakat, para penerus generasi bangsa ini, mencoba menyalurkannya dengan cara memodifikasi berbagai bentuk sepeda yang tidak lazim di pasaran saat ini. Dimulai sejak dari awal tahun 2008, kelompok yang memiliki anggota 28 orang ini mulai "mengutak-atik" beberapa sepeda dengan menciptakan bentuk dan model baru dengan sebutan "Low Rider." Alhasil, hingga kini jumlah low rider yang telah diciptakan mencapai 25 buah."Inspirasi ini muncul awalnya ketika anak-anak membuka internet. Mereka lihat dan menemukan berbagai bentuk sepeda yang unik. Dari situlah muncul ide untuk menyulap sepeda dengan bentuk yang bervariasi. Hasilnya ya seperti ini," kata Margono pembimbing dari kelompok Pontianak Low Rider seraya menunjukan sejumlah sepeda yang sudah dimodifikasi.Dibengkelnya yang berukuran lebih kurang 5 m X 5 m, berbagai sepeda yang berdaya kreativ dan inovasi tinggi itu diciptakan dengan bermacam jenis antara lain jenis limo, ekstrem low, low rider classic, atau low rider.Warnanya yang variatif seperti merah maron, silver, hijau, biru, dan kuning menjadikan sepeda ini mudah dikenal dan diingat, Ditambah lagi, berbagai aksesoris lainnya seperti stang, jok, pelak, sepit udang dan lainnya dibuat dengan berbagai bentuk yang unik. Akan tetapi mereka harus rela merogoh kantongnya lebih kurang Rp2,5 juta untuk memodifikasi satu buah sepeda yang dikerjakan memakan waktu hingga dua minggu. Mulai dari mendapatkan bahan bakunya, yang dicarinya di sejumlah penampungan besi tua atau sisa-sisa peninggalan yang ada di sekitar Kota Pontianak. Bahkan tak jarang ada juga yang mencarinya hingga ke Pulau Jawa. Tak heran di antaranya ada yang mendapatkan sepeda yang telah diproduksi sejak tahun 1960 selain produk yang dikeluarkan di lima tahun terakhir."Biasanya ada yang dapat utuh satu sepeda tapi ada juga kami beli dengan hitungan kilogram. Untuk mendapatkan dan mengerjakannya anak-anak gotong royong saling bantu satu sama lain," tambah Margono.Layaknya berbagai pekerjaan lain, begitu pula dengan memodifikasi sepeda low rider ini, diakui memiliki kendala meskipun dinilai tidak terlalu berat. "Kendalanya waktu mau melakukan pengelasan. Setelah sudah dibentuk sesuai keinginan, untuk menyatukan besi yang berukuran panjang harus pergi lagi ke tukang las karena kami di sini belum ada mesin las," katanya.Untuk memperkenalkan ke masyarakat, terkadang anggota kelompok ini berkonvoi mengitari Kota Pontianak. Tak jarang, di antara beberapa rekan mereka yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah itu ada yang meminta untuk dibuatkan. "Inginnya sih kami terima. Tapi untuk saat ini belum lah dulu," kata Margono lagi. (rob)

Kayong Utara Percontohan Pertama di Kalbar

***Tower Bersama

Pontianak, BERKAT.
Tak lama lagi Kabupaten Kayong Utara (KKU)yang baru dimekarkan setahun lalu ini, bakal menjadi daerah percontohan yang pertama di Kalbar untuk pembangunan tower/ menara bersama. Wacana ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi tertanggal 17 Maret 2008."Jadi, nantinya operator seperti Telkomsel, Indosat maupun Pro XL tidak lagi membuat tower sendiri tetapi bergabung di tower bersama ini. Dan juga supaya tower di daerah tidak menjamur karena dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan," kata Agil, Vendor PT Reka Matra Bestari ketika ditemui BERKAT, kemarin.Pembangunan tower bersama ini berdasarkan Peraturan Menkominfo, bertujuan dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan menara/ tower telekomunikasi serta memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.Dipilihnya Kayong Utara sebagai daerah percontohan lantaran keberadaan tower di kabupaten ini boleh dikatakan belum menjamur dibandingkan di daerah lain. Diketahui saat ini jumlah tower yang ada di Kayong Utara berjumlah 40 buah dengan ketinggian berkisar 40 - 125 meter dpl. Jumlah itu di antaranya dimiliki oleh Telkomsel, Indosat dan Pro XL. Agil sendiri sebagai sapton telah melakukan lobbi ke pusat untuk pembangunan tower bersama ini."Hasilnya menteri sudah setuju. Tinggal menunggu kebijakan pemerintah daerah. Untuk Kayong Utara Pak Bupatinya sangat mendukung sekali. Beliau katakan hal ini terobosan baru bagi KKU di sektor komunikasi," kata Agil mengutip pernyataan Bupati Kayong Utara terpilih, Hildy Hamid yang direncanakan akan dilantik pada tanggal 26 Juni mendatang oleh Mendagri.Lalu bagaimana mekanisme pembangunan dan pengelolaannya. Dikatakan Agil, akan ada kerja sama antara pihak operator dan pemda. Dimana tower bersama ini akan dikelola pihak operator selaku penyewa. Sebab tower ini akan menjadi asset daerah dan keberadaannya secara tidak langsung akan menyumbang kontribusi berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pembangunan telekomunikasi dan komunikasi yang merupakan salah satu pendukung utama infrastruktur."Karena itu kita harus bangga dengan terobosan ini. Apalagi SK Menteri sudah dilayangkan ke Bupati Kayong Utara sebagai satu-satunya bupati yang pertama di Kalbar yang mendukung tower bersama ini," ungkap Agil."Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya ketentuan ini juga berlaku di daerah lain, jadi tidak hanya di Kayong Utara saja," katanya lagi. (rob)

PT Golden Hope Dinilai Telah Membodohi Masyarakat

Pontianak, BERKAT.
Masyarakat adat Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang sangat kecewa dengan sikap PT Golden Hope sebuah perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang telah 13 tahun beroperasi, dinilai telah membodohi masyarakat.Penegasan itu disampaikan Lambertus Urus seorang tokoh masyarakat Batu Menang Desa Sukakarya Kecamatan Marau saat jumpa pers di Sekretariat WALHI Kalbar, kemarin.Urus yang didampingi perwakilan masyarakat Desa Planjau Jaya, Atek Lau itu menyebutkan bahwa selama itu pula PT Golden Hope tidak pernah menepati dan merealisasikan janji-janji manisnya kepada masyarakat ketika awalnya melakukan sosialisasi."Selama 13 tahun saya hanya dapat Rp400 ribu/ bulan. Untuk upah buruh memanen sawit Rp32-40/ kilogram sedangkan proning upahnya hanya Rp250/ kilogram. Dibandingkan karet hasilnya bisa Rp360 ribu/ hari. Perhitungannya Rp9 ribu X 40 kg/ hari," jelasnya. Untuk memuluskan kerajaan bisnisnya di Marau, PT Golden Hope menebar jaring dengan mendirikan dua anak perusahaan antara lain PT Sandika Nata Palma dan PT Budidaya Agro Lestari (BAL)yang yang memiliki lahan sawit seluas 18 ribu hektar. Kedua perusahaan ini beroperasi di areal tanah adat berstatus HGU yang diberikan Bupati Ketapang yang kala itu Sunardi Basnu pada tahun 1996, yang berada di lima desa di Kecamatan Marau yakni Desa Pelanjau Jaya, Karya Baru, Bantan Sari, Suka Karya, Sedawak dan Batu Menang.Namun dalam perjalanannya, pihak perusahaan justru telah membodohi masyarakat dengan janji-janji manisnya yang tidak pernah terealisasikan itu."Bantuan air bersih, penerangan jalan, sarana pendidikan, sarana umum, sarana adat, juga tenaga kerja hingga kini tidak pernah ada. Bahkan pembagian hasil sawit pun tak jelas. Awalnya kami hanya diberitahukan pembagiannya dengan pola PBSN (Perusahaan Besar Swasta Nasional,red). Apa itu PBSN, dulunya kami tidak diberitahu jelas," ungkap Urus.Pro kontra pun terjadi di masyarakat. Lebih kurang 90 persen dari 1.558 KK di lima desa tersebut melakukan protes atas apa yang telah dilakukan PT Golden Hope. Tak hanya itu, beberapa kali protes juga dilakukan antara lain ke pemerintah daerah melalui Disbun Ketapang. "Tapi Kepala Disbun menyatakan keberadaan PT Golden Hope sudah sesuai peraturan. Bahkan Kepala Disbun menyatakan barang siapa yang melanggar UU Nomor 18 tahun 2004 akan ditangkp dan di denda," ungkap Atek Lau.Tak puas sampai disitu, mereka pun mengadukan persoalan ini baik ke WALHI, Sawit Watch, Komnas HAM Kalbar, LSM Limas Laman, hingga ke DPRD Ketapang yang kemudian menggelar pertemuan dan memberikan ultimatum ke pihak perusahaan untuk menyelesaikannya selama kurun waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni - 3 Juli."Kami hanya menuntut pembagian hasil 70 : 30 sesuai amanat UU Nomor 18/2004 tentang perkebunan dan minta sawit yang sudah diproduksi selama ini diberikan ke masyarakat. Kami juga tegaskan menolak ekspansi perluasan lahan yang akan dilakukan perusahaan. Apapun alasannya," tambah Urus.Seyogyanya, PT Golden Hope berencana akan melakukan ekspansi sawit di kecamatan tersebut hingga 4.800 hektar. Namun yang telah ditanam mencapai 600 hektar dengan pola kemitraan pembagian hasil 75 : 25.Belajar dari pengalaman ini, WALHI Kalbar meminta pemerintah daerah harus menginventarisir jumlah HGU yang harus digunakan. "Pemerintah harus hati-hati gunakan HGU. Jangan sampai masyarakat dijadikan korban," kata Hendi seorang staf WALHI.Ia pun katakan pihaknya akan melaporkan PT Golden Hope ke RSPO yang berkedudukan di Belanda karena perusahaan juga anggota RSPO, jika perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya. (rob)

Kayu dari Kayong Utara Dilarang Bawa Keluar

Kayong Utara, BERKAT.
Sejak diberlakukannya perang terhadap illegal logging yang berdampak pada semua sektor, berbagai kalangan merasakan imbasnya. Tak terkecuali bagi para pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kayong Utara (KKU)yang mengeluhkan hal itu lantaran kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kayu saat sekarang ini.Ketua DPC Gapeknas Kabupaten Kayong Utara, Agil mengatakan sebagai kabupaten baru, yang jelas KKU pasti akan banyak menggunakan kayu untuk pembangunan yang sudah dimulai."Bagaimana mau membangun kalau kayu saja tidak ada. Ironis sekali hal ini bisa terjadi. Apalagi untuk sejak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan material pun ikut terkena dampaknya," tegasnya, kemarin.Ketika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan, maka ia memprediksikan pembangunan di kabupaten ke-13 di Kalbar itu bakal terancam terhambat. "Jadi, jangan sampai kayu-kayu itu dibawa keluar oleh oknum-oknum masyarakat. Tapi peruntukannya hanya digunakan untuk pembangunan di wilayah Kayong Utara saja," pintanya.Senada dengan Agil, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Kayong Utara, Fachruddin melihat persoalan kayu tidak hanya bagi satu kepentingan pribadi saja akan tetapi begitu banyak yang harus dipikirkan keterkaitannya.Ia mencontohkan misalnya berbagai fasilitas yang dikelola swasta seperti hotel, restoran dan sebagainya. Begitu pula sarana dan prasarana milik pemerintah antara lain gedung kantor bahkan infrastruktur seperti jalan, pengairan dan lainnya."Semuanya tidak jauh dari kayu. Mana lagi sekarang ini saja harga semen atau besi luar biasa naiknya sejak harga BBM naik," tuturnya.Oleh karena itu, baik Agil maupun Fachruddin mengharapkan adanya satu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sebagai salah satu solusi menyikapi persoalan tersebut. Tak hanya itu, berbagai pendekatan dengan masyarakat sangat diperlukan dengan memberikan pemahaman tentang peredaran kayu yang sangat diperlukan di Kayong Utara.Terhadap aparat penegak hukum keduanya menaruh harapan besar untuk terus mengawasi peredaran kayu ini namun tetap tidak menghambat untuk pembangunan."Artinya, bisa dipilah-pilah bahwa kayu-kayu tersebut ketika dibawa keluar hutan memang jelas untuk pembangunan di Kayong Utara saja," tambah Agil lagi. (rob)

Kaji Ulang Persyaratan Proyek di Kimpraswil Melawi

Pontianak, BERKAT.
Salah satu persyaratan yang diterbitkan Dinas Kimpraswil Kabupaten Melawi bahwa peserta diharuskan memiliki SKA manajemen proyek dinilai tidak sesuai dengan sub bidang pengerjaan proyek tersebut.Menurut Direktur Eksekutif KADIN Kabupaten Sintang, M. Yamin persyaratan itu telah menyalahi aturan dan menyimpang dari Perlem LPJK No 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah diperbaharui dan dibakukan.Ia katakan di dalam Perlem LPJK No 11a tahun 2008 Pasal 12 (4) point a telah menyebutkan untuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas kualifikasi gred 5, gred 6, gred 7 adalah tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai bidangnya.Selain itu di dalam Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang tercantum dalam Perlem juga menyebutkan untuk pengerjaan proyek kualifikasi gred 5 yang pagu dananya berkisar Rp1 - 10 miliar tenaga tekniknya yang bersertifikat keahlian kerja minimal muda. Begitu juga kualifikasi gred 6 berkisar Rp1 - 25 miliar tenaga tekniknya yang bersertifikat keahlian kerja minimal madya."Jadi, cukup jelas. Syarat yang dikeluarkan Dinas Kimpraswil Melawi itu tidak sesuai dengan Perlem. Sebab seharusnya yang benar peserta harus memiliki SKA pelaksana jalan sesuai dengan bidang proyek itu bukannya SKA manajemen proyek yang biasanya digunakan untuk konsultan," kata Yamin yang juga Sekretaris Aspekindo Sintang ini kepada BERKAT di Sekretariat DPP Aspekindo Provinsi Kalbar, kemarin.Oleh karena itu, ia mengharapkan sebelum dokumen penawaran dimasukan pada Senin mendatang, setidaknya Dinas Kimpraswil harus mengubah salah satu persyaratan yang dikeluarkannya itu. "Persyaratan itu harus direvisi atau dirisalah. Dengan harapan kontraktor lokal tidak hanya menjadi penonton tapi juga dapat ikut berperan serta dalam proyek itu bukannya kontraktor dari luar. Sebab setahu saya di Kalbar ini yang memiliki SKA manajemen proyek boleh dikatakan langka," ungkapnya.Dengan kondisi demikian ia tegaskan bahwa sama saja Dinas Kimpraswil tidak memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk ikut andil dalam proyek tersebut lantaran tidak ada satu pun di antaranya yang bisa memenuhi persyaratan itu. (rob)

Kreativitas Dayak Iban di Perbatasan

Kapuas Hulu, BERKAT.
Kendati letaknya nun jauh di ujung timur Kalbar, namun sekelompok masyarakat suku Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendiami di sepanjang perbatasan Kalbar - Malaysia telah lama membuat hasil kerajinan tangan berupa kain tenun sungkit.Kain tenun khas suku Dayak Iban yang dikerjakan dengan cara manual dan memakan waktu cukup lama ini, menghasilkan satu produk yang bernilai seni dan ekonomis tinggi.Tak mengherankan, kalau masyarakat di Malaysia banyak yang menyukai hasil kerajinan tangan yang merupakan hasil warisan turun temurun itu. Harganya pun relatif terjangkau, namun setiap lembar kain dipengaruhi oleh besarnya kain, motif (tingkat kerumitan), harga bahan dan lamanya pengerjaan. Untuk satu harga bahan kain berkisar Rp100.000 – Rp150.000 yang dikerjakan dalam waktu 1 – 2 bulan, dengan upah pengerjaan Rp5.000 - Rp10.000 setiap hari, maka upah keseluruhannya antara Rp300.000 - Rp600.000 sehingga kisaran harga Rp450.000 - Rp750.000 per lembar kain. Harga yang cukup logis jika dilihat proses pengerjaannya dari awal yang cukup rumit namun menghasilkan produk yang berkualitas dan berkreativitas tinggi. Justru karena dikerjakan secara tradisional inilah, kain sungkit Dayak Iban memiliki keaslian dan nilai khusus yang menjadikannya diincar oleh para wisatawan maupun kolektor. Seichi Okawa (Jepang) adalah salah seorang kolektor yang menaruh minat terhadap jenis kain ini. Apalagi kain ini pernah dipamerkan pada pameran kerajinan di Tokyo dan menjadi produk tradisional yang banyak diminati pengunjung. Kain sungkit lebih belakangan dikenal yaitu dengan menyungkit benang pada kain tenun, yang umumnya memiliki latar kain warna merah. Bahan benang sebagai bahan utama dari kerajinan tersebut mereka peroleh dari berbagai jenis tanaman yang mengandung serat seperti kapas, sepan, kulit kayu dan sebagainya. Serat-serat tanaman itu melalui suatu pengolahan lalu dipintal dengan alat yang disebut "gantih." Namun pada saat ini pekerjaan men-gantih jarang dilakukan karena perkembangan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan benang yang relatif lebih mudah dibeli dipasarAwalnya benang diberi warna yang biasanya bahan pewarna dari alam seperti mengkudu, bengkirai, rugat, kunyit dan sebagainya, yang selanjutnya benang dicelup dan direndam beberapa hari (6 - 7 hari) lamanya. Adapun warna yang digunakan seperti hitam, merah, coklat, biru dan kuning. Walapun sekarang, bahan-bahan warna sintetis juga digunakan.Peralatan yang dipakaipun beragam jenis misalnya tandai, belia, turak, telas, lidi dan bambu, penyungkit, tali dan peralatan lainnya. Sedangkan motifnya seperti Gajah Meram, Tedung Kaca dari Langit, Hantu Tasik, Hantu Gergasi, Mangku Kumang, Kepuak Kumbuk Nabau (Naga),Taut Ui (rotan), Jung (Orang), Nabau Kepala Dua, Pucuk Rebung, Patah Sandung, Baya Rabing (buaya), Lumpung Ribung (Batang Kayu) dan Ijuk Rimpung (Pohon Enau).Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini memberikan apresiasi dengan adanya berbagai kerajinan yang dikelola masyarakat sebagai bentuk dari ekonomi kreatif yang patut didukung penuh. Karena itu ia mengharapkan setiap hotel dapat memberikan ruang untuk hasil kerajinan tersebut guna membantu meningkatkan pendapatan dari ekonomi kreatif ini."Kan akan lebih baik ketika pihak hotel menjadikannya sebagai akesesoris yang ditempatkan di setiap kamar. Bayangkan berapa banyak kain yang akan laku dan terjual. Paling tidak ini dapat membantu para pengrajin secara tidak langsung," ujarnya. (rob)

Semangat Bhinneka Tunggal Ika Semakin Berkurang

Pontianak, BERKAT.
Dua tokoh nasional yakni Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung menyatakan prihatin dengan kondisi bangsa yang tidak lagi mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dinilai semakin hari kian berkurang."Seharusnya Indonesia yang multikultur dan mengakui adanya perbedaan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika satu kekuatan dengan melalui pendekatan kebudayaan," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal senada dikatakan Akbar Tandjung yang menilai kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika belum dilakukan secara betul oleh masyarakat. ""Perlu diperkuat pemikiran mengenai kemajemukan. Orang yang tidak mendukung itu harus semakin dipersempit," kata Akbar Tandjung.Penegasan itu dikatakan kedua tokoh nasional yang disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden ini pada pemilu 2009 mendatang di Hotel Kapuas Palace saat dialog nasional dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan kelahiran Pancasila yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Kalbar, Sabtu (14/6).Lebih lanjut Sri Sultan menyatakan rasa saling untuk menghargai perbedaan merupakan perilaku budaya milik kearifan lokal yang dipahami seluruh etnik di Indonesia sebagai bentuk aplikasi kebudayaan itu sendiri, namun harus dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia tidak sepakat adanya dominasi baik dalam bentuk budaya, etnik maupun sektor lain di Indonesia. "Tanpa dominasi dengan segala keberagaman, masyarakat minoritas seharusnya merasa aman dan tenang berada di tengah-tengah mayoritas. Jangan lakukan dengan politik yang hanya menghitung untung ruginya dan ekonomi yang cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam kesejahteraan, tapi lakukan dengan strategi pendekatan kebudayaan. Sebab dengan pendekatan itu maka akan melahirkan Indonesia yang lebih memiliki karakter," tegasnya.Dia mencontohkan Malaysia dan Jepang yang masyarakatnya memiliki beragam budaya namun mampu mengedepankan semangat dalam mengabdikan keakuan dan mempertahankan kemajuan dan kemandirian bangsa melalui tradisi budayanya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dia katakan setiap pemimpinnya mempunyai cara tersendiri dalam membangun negara. Misalnya Presiden Soekarno mengedepankan "character building" sedangkan di masa Orde Baru pendekatan ekonomi menjadi "panglima". "Akan tetapi justru yang timbul adalah sesama bangsa maupun pemimpin tidak lagi pernah membicarakan soal moral dan etika tetapi lebih ke ekonomi," ungkapnya. Begitu pula yang dikatakan Akbar Tanjung, bahwa perbedaan yang ada di tiap daerah jangan dijadikan dasar untuk membentuk pondasi secara khusus. Tapi cukup di Aceh dan Papua saja yang dijadikan otonomi khusus karena keduanya memiliki sejarah yang berbeda dengan provinsi lain."Sebab semangat sebagai Negara Kesatuan RI akan semakin lemah. Meskipun telah menganut demokrasi yang di beberapa sisi lebih baik dari Amerika Serikat, namun Indonesia belum menjalankan esensi yang substansial," ujarnya.Menurutnya demokrasi mengandung dua unsur penting yakni substansial dan prosedural. Yang terjadi di Indonesia lebih ke arah prosedural. Sedangkan substansialnya seperti kesetaraan, saling menghormati perbedaan, toleransi kemajemukan bangsa, nilai-nilai kemanusiaan dan HAM perlu lebih diperjuangkan di masa mendatang. "Dengan bentuk demokrasi yang semakin terbuka, rakyat memegang penuh kedaulatan sementara partai politik juga terus bertambah sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat untuk merekrut sarana calon pemimpin," kata Akbar. (rob/ant)

Bangun Solidaritas Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan

*****IKSASS Gelar Haul Akbar ke-18

Kubu Raya, BERKAT.
Ditengah krisis ekonomi bangsa yang imbasnya hingga Kalbar, perlu dibangun rasa kesolidaritasan umat khususnya umat Islam untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan yang dinilai semakin hari kian terpuruk. Penegasan itu dikatakan Kades Mega Timur Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Sahir Mannani disela Haul Akbar ke-18 mengenang KH Samsul Arifin dan KH Raden As'ad Samsul Arifin, Sabtu (14/6) malam lalu."Jadi, negara ini tidak akan bangkit tanpa kita galakan ekonomi kerakyatannya," kata Sahir.Oleh karena itu, dengan digelarnya kegiatan tersebut, ia mengharapkan semua ulama, umaroh, orang kaya, atau rakyat biasa untuk saling bahu-membahu menyatukan visi misi guna meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dinilai kian kritis. "Sebab persoalan iman dalam meningkatkan ekonomi adalah salah satu modal dasar pembangunan," ujarnya. Haul akbar yang digelar untuk kali pertamanya di Kalbar itu dilaksanakan oleh Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syai'iyah (IKSASS) Rayon Kalbar dalam rangka mengenang dua tokoh pendiri dan perintis Pondok Pesantren (Pontren) Salafiyah Syai'iyah Sukorejo, Situbondo Jawa Timur dengan menghadirkan Pengasuh Pontren Salafiyah Syai'iyah, KH Afifuddin Muhejir.Selain ribuan masyarakat Desa Mega Timur, juga hadir Satuki mewakili Pj. Bupati KKR, anggota DPRD Kota Pontianak, M. Fawzi, S.Sos serta sejumlah tokoh masyarakat, agama dan unsur muspika.Untuk di Kalbar, jumlah alumni Pontren Salafiyah Syai'iyah lebih kurang mencapai 200 santri yang telah berhasil menamatkan pendidikannya untuk belajar tentang ilmu fiqih yang merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhan.Ilmu fiqih juga membahas tentang cara bagaimana beribadah, prinsip Rukun Islam dan hubungan antarmanusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqih. Tak hanya itu, ilmu fiqih juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Sedangkan seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqih disebut Faqih.Sementara itu Pengasuh Pontren Salafiyah Syai'iyah, KH Afifuddin Muhejir menyebutkan ada dua kepentingan pada acara tersebut yakni bagi orang yang sudah mati maupun yang masih hidup."Bagi yang sudah mati jelas, yakni dengan membaca yasin, doa dan tahlil bersama yang pahalanya dimohonkan kepada Allah SWT untuk disampaikan bagi mereka. Sedangkan yang masih hidup, antara lain untuk mengingat kematian. Artinya dengan dia sering-sering mengingat kematian maka akan termotivasi untuk melakukan kebaikan," kata kiai yang disebut-sebut sebagai salah satu ahli fiqih ini. (rob)

Kejaksaan Tak Akan Diintervensi

***Sidang Pelaku IL
Pontianak, BERKAT.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, H.M. Salamoen Muslim H, SH, MM menegaskan pihaknya tidak akan terpengaruh dengan berbagai intervensi dari manapun juga untuk menuntut ke-14 pelaku illegal logging (IL) yang akan menjalani persidangan di Ketapang."Saya tidak peduli siapapun dia. Saya tetap komitmen jalankan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," tegasnya ketika ditemui BERKAT, kemarin.Ia tegaskan dirinya tidak ada rasa khawatir sekalipun yang mengintervensi adalah pejabat tinggi sebab pihaknya tetap menjalankan hukum sesuai dengan koridor perundang-undangan. "Pokoknya kita akan jalankan dengan sebaik baiknya. Apalagi kesalahannya sudah jelas. Ada barang bukti dan pelakunya," kata Salamoen.Sementara itu, Pengamat Hukum Untan, Rousdy Said, SH, MS menyebutkan para pelaku harus dijerat dengan pasal berlapis yakni UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU 5/1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam."Tidak hanya itu saja, si pelaku terlebih lagi tersangkut dengan KUHP dan korupsi. Jadi, para pelaku tidak bisa lepas dari jeratan hukum meskipun putusannya ringan. Apalagi BB, saksi, dan dokumen sudah mendukung para pelaku sebagai aktor IL," tegas Rousdy.Pasal 50 UU No 41/1999 sudah jelas menyebutkan menebang tanpa izin, menebang dekat sumber air (waduk), menebang tidak sesuai izin, menebang di kawasan lindung dan taman nasional, membunuh satwa dan pohon yang dilindungi, menyelundupkan kayu, memproses kayu ilegal, menyuap petugas kehutanan, gagal bayar dana reboisasi dan PSDH.Begitu juga di Pasal 15 dan 18, UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mencatat pelarangan terhadap upaya-upaya perusakan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Sedangkan di Pasal 19, 21, 22, dan 33, UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam telah melarang menebang tumbuhan yang dilindungi, kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi, zona inti dan zona lainnya dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, mengangkut kayu yang tidak sesuai dengan ketentuannya, menyimpan, memiliki dan atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi."Tapi sayang selama ini secara hukum undang-undang tersebut tidak mampu membuktikan pelaku utamanya. Justru yang sering dijerat para buruhnya saja. Illegal logging tidak cukup ditekan hanya dengan cara mengikuti gerakan kayunya (log tracking audit dan certivication). Tapi perlu adanya terobosan hukum lainnya untuk menghukum pelaku utamanya," ungkap Rousdy. (rob)

Tiga Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar

Pontianak, BERKAT.
Kendati memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan, namun tiga komoditas ini yaitu minyak goreng, beras, dan udang termasuk komoditas penyumbang pembentukan inflasi (kenaikan harga) tertinggi dan terbesar di Kalbar pada triwulan I-2008 (Periode Januari - Maret,red).Laporan "Kajian Ekonomi Regional Kalbar Triwulan I-2008" Bank Indonesia Cabang Pontianak menyebutkan, inflasi untuk minyak goreng sebesar 0,62 persen dengan nilai 34,86, diikuti beras 0,44 persen dan udang basah sebesar 0,43 persen dengan nilai 33,92.Sebab itu kenaikan harga untuk komoditas minyak goreng dan beras perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat sumbangan kedua komoditas terhadap perhitungan inflasi di Kota Pontianak cukup besar yakni masing-masing sekitar 5 persen dan 2 persen.Sehingga kenaikan harga pada kedua komoditas tersebut akan berdampak cukup besar terhadap pembentukan inflasi Kota Pontianak. Kondisi ini sangat berpengaruh pada roda perekonomian Kalbar umumnya Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi pada khususnya. Terlebih lagi, saat ini kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata sebesar 28,7 persen, berimbas pada semua sektor baik itu untuk transportasi maupun distribusi tiga komoditas tersebut.Diketahui sejumlah daerah yang memiliki potensi akan tiga komoditas tersebut antara lain, untuk minyak goreng seperti di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Sambas lantaran memiliki jumlah perkebunan kelapa yang sangat besar. Data Dinas Perkebunan mencatat di tahun 2004 saja, luas lahan kelapa yang berpotensi dari daerah tersebut mencapai 300 ribu hektar dan yang sudah diusahakan telah mencapai 109 ribu hektar. Sedangkan untuk kelapa sawit, hampir diseluruh daerah memiliki potensi dengan jumlah lahan sekitar 1,5 juta hektar.Sedangkan untuk komoditas beras, selain dua kabupaten tersebut yang memiliki lahan pertanian cukup berpotensi juga Kabupaten Kayong Utara serta Kabupaten Sambas.Begitu pula untuk komoditas udang, empat kabupaten memiliki peluang seperti Kabupaten Pontianak, Sambas, Ketapang maupun Bengkayang dengan potensi lahan seluas 26.704 hektar. (rob)

Perkembangan Bank Memacu Perekonomian Daerah

Pontianak, BERKAT.
Kendati kinerja bank umum selama triwulan I-2008 yang dilihat dari sisi asset, dana pihak ketiga yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan melalui mengalami penurunan, akan tetapi secara keseluruhan sejumlah bank yang terdapat di Kalbar memiliki peran penting untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah.Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia Cabang Pontianak melalui "Kajian Ekonomi Regional Kalbar" mencatat jumlah bank umum yang berdiri pada triwulan I-2008 sebanyak 194 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat yaitu PT Bank Kalbar, 54 kantor cabang,, 61 kantor cabang pembantu, 22 kantor kas, dan 56 kantor unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).Dilihat dari sebaran lokasi kantor bank umum per kabupaten/ kota, sebagian besar kantor bank tersebut berada di Kota Pontianak, yaitu 74 kantor, disusul oleh Kabupaten Ketapang 20 kantor, Kabupaten Sanggau 19 kantor, Kabupaten Sambas 18 kantor, Kabupaten Pontianak 16 kantor, Kota Singkawang 13 kantor, Kabupaten Sintang 11 kantor, Kabupaten Kapuas Hulu 10 kantor, Kabupaten Bengkayang 5 kantor, Kabupaten Landak dan Sekadau masing-masing 3 kantor dan Kabupaten Melawi 2 kantor.Sedangkan dari sisi kegiatannya, sebagian besar kantor bank umum yang ada di Kalbar merupakan bank konvensional dengan jumlah kantor bank mencapai 186 kantor, sedangkan yang beroperasi dengan prinsip syariah hanya 8 kantor bank yang seluruhnya ada di Kota Pontianak.Jika dilihat dari kepemilikannya, sebagian besar kantor bank merupakan milik pemerintah, termasuk Bank Pembangunan Daerah yang mencapai 134 kantor bank. Sementara itu, yang merupakan jaringan kantor bank umum swasta nasional di Kalimantan hanya 51 kantor bank.Hal ini dapat dimaklumi karena pada umumnya bank umum swasta nasional hanya berkonsentrasi pada kota-kota besar. Sedangkan bank pemerintah banyak membuka kantor disetiap kabupaten yang ada di Kalbar karena mengemban tugas sebagai agent of development dari pemerintah. (rob)

14 Pelaku IL Tiba di Ketapang

***Kejaksaan Bentuk Tim
Pontianak, BERKAT.
Sebanyak 14 pelaku illegal logging yang pertengahan Maret lalu berhasil ditangkap polisi, Rabu (11/6) sore tiba di Ketapang. Ke-14 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian itu akan menjalani persidangan di Ketapang dengan tuduhan telah melanggar UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999.Mereka di antaranya 11 orang kapten kapal dan 3 orang cukong kayu atas nama Aweng, Darwis dan Wijaya. Jumlah ini adalah sebagian dari 30 orang pelaku illegal logging yang berhasil di tangkap lantaran telah membabat habis hutan Ketapang dengan meraup keuntungan pribadi hingga miliaran rupiah. Termasuk di antaranya selain para cukong adalah mantan Kapolres Ketapang, Kapospol Airud, serta Kasat Reskrim dan Kepala Dinas Kehutanan Ketapang berikut 5 orang stafnya. Lebih kurang barang bukti yang telah dilelang yakni 6 ribu kubik kayu jenis campuran kelas A berikut 19 kapal pengangkut berdaya diatas 350 GT telah disita kepolisian dalam operasi tersebut yang dilancarkan satu tim khusus dari Mabes Polri.Dalam perjalanannya dari Jakarta pukul 10.00 WIB yang menggunakan pesawat Batavia, ke-14 tersangka IL ini dikawal ketat 7 orang dari Mabes Polri berpangkat AKBP yang dipimpin AKBP Gally. Setelah satu jam perjalanan akhirnya mereka tiba di Bandara Supadio Pontianak. Setelah sempat istirahat beberapa jam, pukul 15.45 WIB rombongan melanjutkan perjalanan ke Ketapang dengan menggunakan pesawat IAT (Indonesia Air Travel)yang telah dicarter. Tiba di Ketapang, rombongan langsung menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang.Kendati belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan, namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, H.M. Salamoen Muslim H, SH, MM pihaknya telah siap untuk menuntut para tersangka pada persidangan nantinya."Sama Aspidum prinsipnya kita jalankan koq. Jadi, prinsipnya kita siap karena ini satu agenda rutin," katanya kepada BERKAT, kemarin.Meskipun tidak ada intruksi khusus kepada Kejari Ketapang, namun ia berencana akan mengirimkan sejumlah jaksa dari Kejati Kalbar untuk memback up dan memperkuat jajaran di Kejari Ketapang dengan membentuk satu tim. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan berapa jumlah jaksa yang akan diturunkan ke Ketapang."Kita lihat berapa sesuai kebutuhannya nanti. Cuma kita akan memback upnya dari sini. Jadi paling tidak kita mengirimkan jaksa yang lebih berpengalaman," katanya berdiplomasi.Lagi-lagi ia katakan belum dapat tahu undang-undang yang mana yang akan dipakai untuk menjerat para pelaku illegal logging tersebut. "Kita lihat nanti, saya belum baca berkasnya. Tapi yang jelas itukan sudah menyangkut pada Undang-Undang Kehutanan," ujarnya.Pun demikian, ia yakin ke-14 pelaku illegal logging ini telah bersalah apalagi telah ada barang bukti (BB) dan pelakunya yang sudah jelas. (rob)

Peran Infokom dalam Mewujudkan Pembangunan

Pontianak, BERKAT.
Menyelenggarakan deseminasi informasi nasional pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan hingga pedesaan/kelurahan adalah suatu kewajiban pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.Demikian diungkapkan Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemda Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Bambang Subijantoro saat Seminar Paradigma Diseminasi Informasi Nasional di Daerah, Rabu (7/6) di Pontianak.Seminar yang dihadiri Dinas Kominfo se-Kalbar serta humas beberapa instansi ini dilaksanakan atas kerjasama Menkominfo dengan Pemprov Kalbar, dimana Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah (BKIKD) Kalbar sebagai pelaksana.Bambang menegaskan sejalan dengan terbitnya PP 41/ 2007 tentang perangkat daerah, maka dapat diartikan keberadaan informasi melalui Dinas Infokom adalah suatu lembaga yang wajib diadakan serta ditingkatkan. Ia katakan tugas dan tanggung jawab menkominfo dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi satu kekuatan yang diwajibkan sebagai penunjang percepatan pembangunan negeri ini."Untuk itu tugas infokom adalah sebagai juru bicara pemerintah daerah juga penanggung jawab dalam hal informasi dan perangkatnya. Pembagian tugasnya seperti menyediakan layanan informasi terkait kebijakan sampai dengan pengambilan keputusan oleh pemda untuk disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 45 Pasal 28F. Selanjutnya infokom bertanggung jawab atas efek informasi yang timbul di tengah masyarakat," jelas Bambang.Namun, ia mengakui dengan adanya PP 38/ 2007 tentang pembagian urusan dinas, lembaga, adalah wewenang pemerintah daerah menjadikan pemerintah pusat tidak boleh intervensi kepada pemerintah daerah. Akan tetapi kewenangan yang dimaksud bukanlah mengabaikan ketetapan PP 41/2007 tersebut."Hal itu hanya sebatas pemberian nama dinas/ lembaga dengan tidak mengurangi tupoksi dari infokom," tuturnya.Ia menjelaskan dasar pembentukan lembaga teknis (dinas/ badan) di daerah didasarkan pada pola maksimal dan minimal. Namun, lagi-lagi Bambang menyebutkan keberadaan infokom di daerah baik tipe minimal maupun maksimal wajib dilaksanakan. Apabila urusan yang menjadi kewenangan dinas di lingkungan pemerintah daerah ternyata belum menyelenggarakan kewajiban, maka penyelenggaraanya akan di ambil alih oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diartikan sejauh mana kepentingan pemerintah dalam meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.Menanggapi penggabungan serumpun pada dinas terkait, ia katakan hendaknya dilakukan secara cermat. Dicontohkannya, penggabungan infokom dengan Dishub sangat tidak sesuai."Mana ada kaitan informasi dengan transportasi," kata Bambang seraya tertawa.Untuk itu dia berharap perlunya keberadaan infokom di negara ini. Bahkan, dikatakannya adalah suatu pemahaman keliru serta kurang mengerti yang tidak memberik porsi pada infokom. "Ini sesuai UU bukan kepentingan menteri atau direktorat," tegasnya.Selanjutnya dia katakan perlu ditingkatkannya sumber daya manusia dalam pelaksanaan infokom sehingga informasi dapat berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan kehiudupan bangsa. "Dengan demikian keberadaan dinas infokom dalam menunjang pembangunan dapat dirasakan," pungkasnya. (rob)

Perjalanan Sutiyoso di Pontianak

Berbaur di Warung Kopi
Pontianak, BERKAT.
"Ada apa itu koq ramai-ramai orang berkumpul." Demikian ungkapan keheranan yang dilontarkan Dr. H. Sutiyoso, SH seorang calon presiden RI yang akan ikut bertarung untuk memperebutkan "orang no 1" di republik ini seraya menunjuk salah satu warung kopi "Queen" di bilangan Jalan Gajahmada, pada Sabtu (7/6)malam minggu lalu.Pertanyaan itu dijawab Bowo yang ikut mendampinginya. "Inilah budaya orang Pontianak pak. Biasanya tiap malam kumpul di warung kopi," katanya.Ketertarikan Sutiyoso untuk melihat dari dekat kehidupan malam di Bumi Khatulistiwa itu lantaran dia ingin bernostalgia ketika dirinya pernah mengenyam pendidikan SMAN 1 Pontianak tahun 1963. "Sekalian juga saya sambil mau nonton bola (EURO 2008,red) karena saya senang bola. Juga supaya tidak ngantuk," ujarnya. Cuaca Kota Pontianak yang kala itu sangat cerah, membuat dirinya harus mampir terlebih dahulu di warung kopi yang saban malam sering ditongkrongi kawula muda ini."Saya senang dengan anak muda karena energik. Apalagi anak-anak muda di kota ini sangat ramah dan sopan," kata Sutiyoso.Kontan saja, sambil menunggu kopi susu dan kacang goreng pesanannya, Sutiyoso menjadi bahan perhatian para pengunjung yang tak menyangka bakal kedatangan seorang tokoh nasional.Satu per satu, para pengopi yang mayoritas kawula muda itu pun mendatangi dan menyalami mantan gubernur DKI Jakarta dua periode ini. Bahkan, ada yang berebutan untuk minta foto bersama. Dengan setelan baju kaos berwarna hijau dilapisi jaket kulit hitam dan celana blue jeans, purnawirawan letjen ini tak segan-segan untuk menerima tawaran para pengopi yang ingin minta diabadikan. Melihat kondisi itu, sang fotografer yang dibawanya dari Jakarta pun langsung mengabadikan peristiwa bersejarah itu. Meskipun ada yang hanya menggunakan fasilitas kamera yang tersedia di handphonenya masing-masing."Jarang loh ada seorang tokoh sekelas Pak Sutiyoso mau berbaur dengan masyarakat seperti ini," kata Hendi warga yang sedang santai di warung kopi itu yang ikut minta difotokan.Kehadiran Sutiyoso di tengah masyarakat ini setelah dia melakukan dialog interaktif selama lebih kurang satu jam dengan masyarakat di studio RRI Pontianak yang disiarkan secara langsung.Berbagai persoalan pun ditanya masyarakat mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan bahkan pribadinya. Dengan ramah dan bijak, Sutiyoso yang pernah bertugas di perbatasan Kalbar tahun 1969 saat operasi penumpasan PGRS/ PARAKU ini menjawab pertanyaan demi pertanyaan.Pukul 20.30 WIB usai dialog interaktif, bersama rombongan yang ikut mendampinginya, Kijang Alphard hitam KB 11 HM yang dikendarai Sutiyoso meluncur ke sebuah warung makan di Jalan Pattimura. Spontan saja, disini dia pun menjadi bahan perhatian para pengunjung yang sedang makan saat itu. "Bisik-bisik tetangga" di antara para pengunjung pun terdengar. "Pak Sutiyoso ke tuh. Hebat ye mau makan di warung tepi jalan," kata seorang pengunjung. (rob)

Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM

''...Rencana pemerintah menaikan harga BBM diambil berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kerugian bagi rakyat. Pertimbangan kami adalah yang lemah, yang miskin, bagaimana melindungi yang lemah dan miskin...."Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta, BERKAT.
///Gejolak kenaikan harga BBM yang secara ramai diumumkan pada hari Jumat 23 Mei 2008 malam, oleh pemerintah SBY-JK banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kenaikan harga minyak dunia sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia mengingat harga BBM di Indonesia masih disubsidi. Kondisi seperti ini membuat pemerintahan SBY-JK dalam posisi yang serba sulit, walaupun dimana-mana daerah berlangsung penolakan-penolakan menentang kenaikan BBM, dalam seperti ini pemerintah telah mengambil kebijakan, serta memutuskan menaikan harga BBM sebesar 28,7 persen.///

Berikut catatan Robby wartawan Harian BERKAT.

Seiring telah diumumkannya kenaikan harga BBM maka pemerintah secara resmi telah menganggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)untuk masyarakat miskin, yang pembagiannya mulai dilaksanakan sejak Sabtu (24/5) lalu. Namun banyak kalangan menilai penyaluran dana BLT tidak tidak tepat sasaran dan sebagia jatuh ke masyarakat goongan menengah ke atas.Ada beberapa pertimbangan mengapa harga BBM dinaikan dan apa akibatnya jika tidak dinaikan:1.)Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari US 60 dollar per barrel menjadi US 120 dollar per barrel pada bulan Mei 2008. Sementara harga BBM dalam negeri tidak bertambah sejak Oktober 2005, yakni harga premium Rp4.500/liter, solar Rp4.300/liter, dan minyak tanah Rp2.000/liter. Jika dibandingkan dengan harga internasional, yakni harga premium Rp8.600/liter, solar Rp8.300/liter dan minyak tanah Rp9.000/liter. Dari perbedaan harga di atas berarti pemerintah menanggung subsidi perbedaan antar harga dalam negeri dengan harga sebenarnya (harga internasional) masing-masing: bensin premium (Rp8.600-Rp4.500), atau menanggung Rp4.100/liter, solar (Rp8.300-Rp4.300) atau Rp4.000/liter dan minyak tanah (Rp9.000-Rp2.000) atau menanggung Rp7.000/liter.2.)Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikan maka akan terjadi perbedaan yang sangat besar antara harga BBM dalam negeri dan luar negeri karena BBM di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan BBM dalam negeri, akibatnya peluang penyelundupan BBM untuk dijual ke luar negeri sangat besar. Sehingga anggaran subsidi BBM tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan Kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen akan diperoleh penghematan sebesar Rp34,5 trilun untuk dialokasikan dalam program:a.Raskin dan ketahanan pangan sebesar Rp4,2 triliunb.Bantuan Langsung Tunai kepada 19,1 juta kepada keluarga miskin dan nyaris miskin di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp14,1 triliun.c.Penurunan defisit sebesar Rp12,2 triliund.Cadangan beresiko fiskal sebesar Rp3,0 triliune.Kredit usaha rakyat Rp1,0 triliunKemudian bagaimana negara-negara tetangga mengatasi kenaikan harga BBM dunia? Jika kita melihat harga BBM per Maret 2008 di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya jauh lebih murah. (Dapat dilihat pada grafik,red). Grafik tersebut menunjukan tidak ada korelasi yang jelas antara pendapaqtan per kapita dengan harga BBM, dimana negara yang pendapatan per kapitanya dibawah Indonesia, seperti Vietnam, Timur-Timur, Bangladesh, Kamboja, India, Filipina, harga BBM leibh tinggi dibandingkan di Indonesia. Karena kenaikan harga minyak dunia, negara tetangga seperti Vietnam, India, Cina dan Malaysia telah melakukan penyesuaian harga secara otomatis mengikuti harga dunia maka harga di dalam negeri akan mengikuti harga minyak dunia.

****Subsidi Hanya akan Mengalir ke Golongan Mampu

Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari US 60 dollar per barrel menjadi US 120 per barrel pada bulan Mei 2008. Sedangkan harga BBM dalam negeri tidak berubah sejak Oktober 2005, yaitu harga bensin premium adalah Rp4.500/liter, Solar Rp4.300/liter, dan minyak tanah Rp2.000/liter. Padahal harga sebenarnya (harga keekonomian/ internasional) dari bensin premium adalah sebesar Rp8.600/liter, solar Rp8.300/liter dan minyak tanah Rp9.000/liter. Artinya subsidi yang ditanggung pemerintah yaitu perbedaan antara harga dalam negeri dan harga sebenarnya untuk per liter bensin premium adalah (Rp8.600 - Rp4.500) atau Rp4.100/liter. Subsidi Solar (Rp8.300 - Rp4.300) atau Rp4.000/liter dan minyak tanah (Rp9.000 - Rp2.000) atau Rp7.000/liter.Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, maka terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga BBM di dalam negeri dengan luar negeri. Kriteria harga minyak di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan harga BBM dalam negeri, maka BBM didalam negeri yang murah tersebut menarik diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Artinya subsidl BBM yang sangat besar mudah diselewengkan ke luar negeri, sehingga anggaran subsidl BMM tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakatIndonesia.Pengurangan subsidi BBM harus dilihat pula sebagai kebijakan redistribusi. Subsidi BBM juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah kaya. BBM dikonsumsi oleh mereka yang punya mobil dan motor. Semakin kaya seseorang/rumah-tangga maka semakin memiliki beberapa mobil atau motor, yang artinya semakin banyak menggunakan BBM. Dengan demikian rumah tangga kaya menikmati anggaran subsidi BBM dari pemerintah jauh lebih banyak dibanding keluarga miskin. Hasil survey Susenas-BPS, menunjukkan 70 persen subsidi BBM dinikmati o1eh keluarga menengah ke atas di Indonesia (40% rumah tangga terkaya). Kalau rata-rata pemakaian bensin per mobil pribadi adalah 10 liter per hari, artinya pemilik mobil mendapat subsidi negara sebesar Rp41.000 per hari untuk pemakai premium atau Rp40.000 untuk pemakai solar. Dalam sebulan mereka mendapatkan minimal sekitar Rp1.000.000 - Rp1.200.000 (bila diasumsikan hari kerja adalah 25 hari sebulan) dalam bentuk subsidi BBM. Apabila keluarga menengah ke atas memiliki lebih dari satu mobil dan dengan jumlah CC yang besar sehingga boros bensin, merekalah yang menikmati subsidi BBM lebih banyak lagi.
Rakyat miskin tidak memiliki mobil bahkan motor, oleh karena itu mereka tidak menikmati subsidi BBM secara langsung seperti pemilik kendaraan bermotor diatas. Mereka menikmati subsidi BBM secara tidak langsung yaitu dengan naik kendaraan/ transportasi umum yang membeli BBM dengan harga murah. Subsidi BBM yang disediakan oleh pemerintah melalul anggaran (APBN) diperkirakan akan mencapai Rp190 triliun dengan harga minyak dunia rata-rata mencapai US 110 dollar per barrel dimana sekitar Rp133 triliun (70%) dinikmati kelompok berpendapatan menengah dan kaya yang biasanya tinggal di perkotaan. Orang miskin baik di kota terutama di pedesaan menikmati sangat kecil subsidi BBM tersebut. Berdasarkan data Ditlantas Polri dan hasil survey BPH Migas, porsi konsumsi BBM/ kapita/ hari untuk transportasi umum sudah termasuk bis hanya 0,9 persen dari total konsumsi total. Jika ada kenaikan harga beban kenaikan harga transportasi untuk 1/3 keluarga berpendapatan terendah di Indonesia ini akan sepenuhnya terkompensasi oleh BLT.
Pemakaian BBM dalam negeri yang sangat banyak, baik untuk dipakai sendiri maupun yang bocor karena penyelundupan, ditambah dengan harga minyak dunia yang melonjak dua kali lipat dalam setahun terakhir, mengakibatkan beban subsidi BBM meningkat drastis. Subsidi BBM dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan melonjak dari Rp126 triliun menjadi Rp190 triliun. Sementara, itu subsidi listrik diperkirakan akan mencapai Rp75 triliun yang juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memakai listrik di rumah lebih banyak seperti untuk AC, TV, komputer, lampu, dll. Total subsidi energi dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan mencapai Rp265 triliun, dimana Rp186 triliun dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Sementara itu jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program-program rakyat miskin, bantuan pangan, kredit usaha rakyat, dan program-program untuk masyarakat berpendapatan rendah hanya sebesar Rp60 triliun kurang dari sepertiga dari subsidi BBM yang dinikmati oleh kelompok menengah dan kaya. Tentu alokasi seperti ini sangat tidak adil.
Dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata US 110 dollar per barrel, maka penerimaan negara dari minyak akan meningkat Rp64,5 triliun dibandingkan dengan APBN-P 2008, namun anggaran pemerintah untuk menyediakan BBM dan listrik bersubsidi juga akan meningkat secara lebih tinggi yaitu sebesar Rp78,5 triliun. Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran (APBN) adalah negatif, yaitu beban subsidi BBM dan listrik jauh lebih tinggi dari kenaikan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak. Hal ini menyebabkan peemerintah harus memotong anggaran lainnya agar tetap dapat sehat dan tidak kolaps, yang akan menyebankan krisis ekonomi yang lebih besar. Jika ini terjadi, maka orang akan menilai investasi dan uangnya keluar negeri. Arus modal keluar akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mengakibatkan harga-harga komiditas naik lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik akan semakin memberatkan perekonomian rakyat. Situasi tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah, PHK terjadi, pengangguran meningkat dan kemiskinan semakin tinggi. Beban yang harus ditanggung rakyat semakin tinggi jika BBM tidak dinaikan. Jika tidak dinaikan maka tiang untuk program-program untuk rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan serta subsidi pangan harus dikurangi. Padahal situasi rakyat terutama kelompok miskin sangat sulit karena pada saat ini harus juga menghadapi harga beras, terigu, jagung, minyak goreng, kedelai dan pangan lain yang juga akibat kenaikan harga internasional. Karena itu pemerintah harus memprioritaskan pengeluarannya untuk program rakyat miskin, pendidikan, kesehatan dan juga pangan. Dari mana uangnya? Pemerintah tidak mungkin mensubsidi semuanya karena uang terbatas. Pemerintah harus tetap mengutamakan program untuk rakyat. Caranya, dengan mengurangi sedikit subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati kelompok menengah kaya dan mengalihkan anggaran untuk program pengurangan kemiskinan. Itu sebabnya walaupun berat, harga BBM harus dinaikkan secara terbatas pada tingkat yang masih dapat ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha.
***Demi Memenuhi Prinsip KeadilanMenteri Komunikasi dan Informatika RIProf.. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Gejolak perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagai negar produsen dan konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikan harga minyak, mengingat harga BBM Indonesia yang masih disubsidi. Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak semua tepat sasaran, karena sebagian bear jatuh pada masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu, upaya pemerintah mgnubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin.Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi dan perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.Melalui informasi ini kiranya penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah tentang kebijakan pengurangan subsidi BBM dan program penanggulangan kemiskinan menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)

RUU Pilpres, Memperkecil Peluang Calon Lain

Pontianak, BERKAT.
Calon Presiden (Capres) Dr. H. Sutiyoso, SH menilai RUU pilpres (pemilihan presiden) yang menyebutkan bakal calon presiden harus memperoleh suara 30 persen tidak memberikan peluang kepada calon alternatif untuk ikut masuk "bertarung" dalam kancah pilpres 2009 mendatang. "Itu tak masuk akal. Kalau 30 persen, hanya dua calon dari dua partai besar yang ikut," kata Sutiyoso usai pelantikan pengurus DPW Forum Islamic Center Kalbar di Rumah Adat Melayu, kemarin.Dia mencontohkan, kalau satu partai besar berkoalisi akan mendapatkan 35 persen suara. Kemudian, partai besar lainnya juga berkoalisi sehingga mendapat 40 persen suara jumlahnya 75 persen dan sisanya 25 persen tak mungkin ada calon lagi. "Intinya RUU pilpres harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mencalonkan diri dan nantinya akan tersortir dengan sendirinya," jelas Sutiyoso. Oleh sebab itu dikatakannya akan ada penyampaian visi misi di DPR RI dan debat calon presiden. Untuk ini dia menyatakan setuju debat calon presiden secara berseri yang diusulkan hingga 70 kali. "Jadi masyarakat dapat mengerti siapa calon yang punya bobot dan mengerti masalah Indonesia serta mampu memberi solusi yang aplikatif," katanya. Sehingga cukup beralasan kalau mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan berkolaborasi dengan partai-partai lain seperti partai menengah untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Ia mengaku kalau dirinya telah "dikepung" 12 partai politik baru, kendati yang lolos verifikasi KPU hanya lima sedangkan tujuhnya siap untuk bergabung. Ia juga menyatakan sebanyak empat parpol yang sudah eksis menyatakan akan bergabung di antaranya PKPI (Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, PNI Marhaenisme Partai Buruh."Nanti dilihat dalam verifikasi faktual, mana yang akan lolos. Sebab kalau menggunakan jalur independen rasanya tidak mungkin lolos karena ada di dalam undang-undang dasar, kita seorang presiden itu harus didukung oleh parpol. Namun mengenai partai yang sudah komit saya belum bisa pastikan. Bisa saja sebentar ngomong akan siapkan perahu ternyata ditawarkan ke orang lain, terus ketuanya sendiri ingin maju juga. Itulah politik," kata alumni SMAN 1 Pontianak angkatan 63 ini.(rob)

Jangan Salahkan Masyarakat Kalbar

Pontianak, BERKAT.
Berkaca dari kasus laskar wataniah yang banyak berasal dari masyarakat di perbatasan, capres Sutiyoso meminta negeri ini (Indonesia,red) harus mengevaluasi diri sehingga hal itu terjadi."Jangan pernah salahkan masyarakat Kalbar. Mereka melihat ada kehidupan ada peluang pekerjaan, mengapa tidak. Oleh karena itu kedepan daerah perbatasan harus dipacu ekonominya sekaligus dia menjadi barikade keamanan perbatasan. Apalagi di Kalbar potensinya sangat besar," kata mantan anggota Kopassus baret merah yang pensiun dengan pangkat Letjen ini.Pengalamannya ketika bertugas di wilayah perbatasan tahun 1969 pada operasi penumpasan PGRS/PARAKU dia menyebutkan kondisi masyarakatnya masih sangat primitif. Namun ia penasaran untuk melihat dari dekat pada kondisi saat sekarang ini, apakah ada perubahan atau masih tetap seperti dulu."Kalau ada waktu dan sarana saya akan melihat. Dan kehidupan ekonominya memang ke seberang, itu sudah merupakan kebiasaan. Mereka sudah punya rute-rute klasik ke Sarawak. Ini yang harus kita cegah kedepan," tegasnya.Bagaimana caranya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode ini perlu ada kehidupan yang layak untuk mereka sebab hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa masyarakat perbatasan khususnya di Kalbar ada yang berpindah atau hijrah ke Malaysia. Bahkan ada yang telah menjadi pasukan penjaga perbatasan Malaysia yakni laskar wataniah."Perbaiki kehidupannya. Bangun perumahan yang layak huni, berikan peluang kerja di sini. Karena apa yang saya lihat puluhan tahun lalu itu sangat tidak layak dan miskin," ungkapnya.Padahal dia melihat potensi Indonesia sebagai kekayaan modal dasar pembangunan cukup untuk itu, akan tetapi tidak dimaksimalkan secara baik sehingga tidak mengherankan banyak masyarakat Indonesia yang miskin dan kelaparan, sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang layak secara gratis serta kesejahteraan. "Itulah dorongan yang membuat saya ingin memperbaikinya dengan menjadi Presiden RI," kata Sutiyoso yang pernah mendapatkan penghargaan "satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengalami lima kali pergantian presiden", dari Museum Rekor Indonesia (MURI), tahun 2004, "Habitat Scroll of Honour Award 2005" dari UN Habitat.(rob)

Jambore Antinarkoba Gandeng Pramuka

***Undang Pengakap Malaysia

Pontianak, BERKAT.
Dalam rangka Hari Antinarkoba Internasional (HANI)yang jatuh pada 26 Juni setiap tahunnya, Satuan Tugas Antinarkoba (SAN) Kalbar akan menggelar Jambore Antinarkoba di Pantai Jungkat (Jungkat Beach) Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.Kegiatan yang untuk kali keduanya ini akan digelar pada 18 - 20 Juli mendatang dengan menggandeng Kwarcab Pramuka Kota Pontianak dan FKPM Pontianak Barat. "Penyakap (pramuka) dari Malaysia juga turut kami undang pada kegiatan ini. Dan saat ini kami sedang menunggu jawaban dari mereka," kata Ketua Panitia, Dilla Nawi.Digandengnya Kwarcab Pramuka dia sebutkan karena pada hari Pramuka yang ke-46 beberapa waktu lalu telah dibacakan ikrar gerakan pramuka antinarkoba dihadapan walikota selaku Mabicab dan Ketua DPRD Kota selaku Ketua Kwarcab Kota serta dihadapan pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandegak."Jadi dukungan baik moril maupun materiil dari Kwarcab Kota untuk merealisasikan kegiatan ini sangat diharapkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemkab Pontianak yang bersedia menjadi tuan rumah. Karena itu dukungannya juga sangat kami harapkan," tuturnya. Ia katakan kegiatan ini bertujuan ingin lebih untuk memahami kepada generasi muda tentang bahaya narkoba yang sampai saat ini sangat memprihatinkan. "Sehingga diharapkan Kalbar pada umumnya maupun Pontianak pada khususnya terbebas dari narkoba pada tahun 2015 sesuai dengan target pemerintah dalam hal ini BNN," ujarnya.Kegiatan yang akan dirangkaikan dengan kamoanye di Tugu Digulis Untan ini telah mengundang antusias para pelajar (SD-SLTA), mahasiswa, Ormas maupun OKP untuk ikut berpartisapasi. Terbukti dari data yang ada sudah 300 peserta yang telah mendaftar."Peran serta semua pihak baik tokoh masyarakat, aparat, pemerintah maupun orang tua sangat penting untuk menyukseskan kegiatan ini," ujarnya. (rob)

Investasi Power Plant di Kalbar

Pontianak, BERKAT.
Sumber energi adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Berbagai macam sumber energi saat ini telah banyak dikembangkan sejumlah negara-negara maju di dunia.Begitu juga Kalbar salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalbar menawarkan investasi untuk pembangunan power plant.Untuk pembangunan powewr plant tersebut sumber tenaganya diambil dari energi batubara dan energi air yang tersebar di beberapa daerah di Kalbar.Energi batubara yang dimiliki Kalbar saat ini mencapai 159,7 juta ton yang setara dengan energi 0,4 X 10 juta GWH yang berada di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.Kemudian energi air yang dimiliki Kalbar dengan potensi 628,9 MW terletak di Nanga Pinoh Kabupaten Kapuas Hulu dan 126,4 MW di Pade Kembayung.Tidak hanya itu saja kekayaan sumber daya energi yang dimiliki Kalbar, bidang pertambangan pun memiliki sejumlah komoditas yang berpeluang untuk dikembangkan, seperti bauksit, pasir kuarsa, kaolin, emas, granit, pasir zirkon, gambut dan lain-lain.Sumber daya mineral dan energi yang dimiliki Kalbar jika akan dikembangkan secara profesional dan proposional akan menghasilkan azas manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat maupun pembangunan daerah. (rob)

Sutiyoso Kukuhkan Pengurus Forum Islamic Center Kalbar

Pontianak, BERKAT.
Hari ini, Jumat (6/5) H. Sutiyoso akan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Islamic Center Kalimantan Barat yang merupakan kepengurusan kesebelas di Indonesia sejak terbentuknya setahun lalu. Pengukuhan DPW FIC Kalbar yang dilakukan oleh Sutiyoso sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Islamic Center (FIC) ini digelar di Rumah Adat Melayu."Pengukuhan DPW FIC periode 2008-2013 ini merupakan hasil Munas I FIC pada bulan Juli tahun 2007 yang digelar di Jakarta," kata Sekjen DPP FIC, H. Azhari Baedlawie, MM kepada BERKAT tadi malam di Rumah Adat Melayu.Dia menyebutkan munculnya FIC sebagai salah satu organisasi berbasis keagamaan ini pada hakekatnya untuk meningkatkan peradaban Islam baik di dunia pendidikan maupun sosial budaya yang tidak hanya di Kalimantan Barat akan tetapi juga di Indonesia."Jadi kami akan menjalin kerja sama dengan sejumlah masjid untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya belajar tentang alquran namun bagaimana umat dapat mengamalkannya. Supaya sekarang ini ada hubungan dan jaringan informasi antara masjid dengan masjid dalam rangka membina jamaah," katanya.Kurang efektifnya pemanfaatan penggunaan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan disebutkannya merupakan latarbelakang terbentuknya FIC ini. Sebab menurut dia masih banyak sejumlah masjid yang setelah dibuka untuk ibadah namun kemudian ditutup rapat kecuali baru ada acara pengajian ataupun acara khusus yang hanya digelar dalam waktu tertentu. Misalnya membuat apa yang disebut dengan majalah dinding sebagai bahan informasi umat akan perkembangan Islam. Berbagai unsurpun dilibatkan yang tergabung didalam FIC ini yang bertujuan untuk mewujudkan hal itu. "Karena itu untuk kali ini, diharapkan bisa digunakan 24 jam untuk berbagai kegiatan keagamaan pembinaan umat. Dan paling tidak dua bulan FIC sudah terbentuk di kabupaten/ kota untuk menyusun berbagai program kegiatan," ujarnya. Direncanakan dalam pengukuhan pengurus FIC ini, Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH akan datang untuk memberikan kata sambutannya selain dihadiri Ketua DPP FIC Pusat.(rob)

Targetkan Juni DPC PDIP KKR Terbentuk

Kubu Raya, BERKAT.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Pontianak, Sujiwo, SE menyebutkan pihaknya menargetkan DPC PDIP Kubu Raya akan terbentuk paling tidak pertengahan Juni ini. "Kami targetkan pertengahan Juni akan digelar konfrensi cabang untuk memilih pengurus DPC PDIP Kubu Raya. Setelah sudah definitif dan lengkap kepengurusannya kami akan membuka mekanisme proses pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah di Kubu Raya ini," katanya.Sujiwo yang kini telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya ini mengatakan untuk calon yang akan mendaftar menggunakan perahu PDIP diharuskan menunjukan bukti dukungan dari masyarakat minimal 1.000 tandatangan dan KTP. Persyaratan ini yang sama dengan yang ditetapkan DPC PDIP Kota Pontianak tersebut merupakan persyaratan standar dan normatif dari partai."Jadi persyaratan ini tidak hanya bagi calon dari nonpartai tapi berlaku juga bagi kader PDIP yang ikut mendaftar," kata Sujiwo yang mengaku telah mendapatkan lebih dari 1.000 dukungan sehingga dia siap untuk maju bertarung pada pesta demokrasi yang untuk pertam kalinya digelar di KKR sejak diresmikannya menjadi kabupaten ke-14 di Kalbar tahun lalu. (rob)

Empat Parpol yang Berhak Ajukan Nama

***Pemilihan Ketua DPRD
Kubu Raya, BERKAT.
Anggota DPRD Kubu Raya dari Partai Amanat Nasional (PAN), Darmawansyah H Mahmud menegaskan yang berhak mengusulkan nama untuk pemilihan calon ketua DPRD hanyalah empat parpol yang memiliki jumlah kursi terbanyak, di antaranya Golkar, PDI-P, PPP serta PKPB."Untuk itu kami yang kurang dari empat kursi tentunya akan berkoalisi dengan antara keempat parpol itu untuk mengusung nama yang diusulkan dengan nama faksi gabungan. Jadi kami mengharapkan mekanismenya one man one vote," kata Darmawansyah kepada BERKAT usai pelantikan angggota DPRD, kemarin.Diketahui untuk Partai Golkar memiliki 10 kursi, PDIP 6 kursi, PPP 6 kursi, PKPB 4 kursi, PBR 3 kursi, PKB 3 kursi, PAN 2 kursi, PKS 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, PPDK 1 kursi dan PDS 1 kursi. "Jadi ini terserah apakah fraksi yang jumlah kursinya tidak cukup mau berkoalisi atau sama-sama bergabung dengan ke empat fraksi yang memiliki lebih dari empat kursi itu," jelasnya.Sementara itu Fraksi PDIP kendati mengharapkan mendapatkan porsi namun menyatakan akan menyerahkannya ke Golkar dan PPP. "Tapi ini nanti akan dibahas di tata tertib. Seperti yang kata pimpinan sementara kita akan serahkan ke Golkar dan PPP," kata Sujiwo anggota dari Fraksi PDIP.Sedangkan Pimpinan Sementara, Suprapto menyebutkan hal itu nantinya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi. Sebab ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang tugas pokok pimpinan sementara untuk memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD dan memproses pemilihan pimpinan definitif. "Pada kesempatan ini juga saya selaku pimpinan sementara mengharapkan kepada seluruh anggota dewan untuk dapat hadir pada acara rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada Senin, 9 Juni 2008, pukul 09.00 WIB," ucapnya.Dari berbagai sumber yang dihimpun menyebutkan sejumlah nama yang santer akan menjadi calon ketua DPRD di antaranya L. Suprapto (Golkar), Sujiwo (PDIP), Musni Kalib (PPP) serta Aries Sanjaya (PKPB). Sujiwo yang ditanya mengenai hal ini belum dapat memberikan komentar kendati dia menyatakan kesiapannya. "Iya, kita lihat lah nanti," kata Sujiwo. (rob)

Lega, 40 Anggota DPRD KKR Dilantik

Kubu Raya, BERKAT.
Setelah menunggu kepastian waktu untuk dilantik, akhirnya 40 anggota DPRD Kubu Raya merasa lega karena Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH yang diwakili Sekda Kalbar, Drs. Syakirman Kamis (5/6) di Gedung DPRD Kubu Raya Jalan Arteri Supadio Sungai Raya telah melantik ke-40 anggota dewan itu masa jabatan 2008-2009. Ke-40 wakil rakyat ini dilantik berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor 447 tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008 yang dibacakan Sekwan, Gemuruh, S.Sos. Dan dari jumlah tersebut, 31 di antaranya yang merupakan pindahan dari Kabupaten Pontianak telah diberhentikan dengan hormat oleh gubernur dengan SK Nomor 446 tahun 2008 tertanggal 13 Mei 2008. "Berarti lengkap sudah perangkat pemerintahan daerah di Kubu Raya sebagai daerah otonom. Terhadap pimpinan definitif kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk membuat program untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pusat," kata Sekda Kalbar, Drs. Syakirman. Sementara itu, Pj. Bupati Kubu Raya, Drs. Kamaruzzaman, MM merasa lega dengan pelantikan tersebut lantaran salah satu tugas utamanya telah terselesaikan."Setelah ini kita akan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada bupati dan wakil bupati. Kita berharap melalui 40 anggota DPRD ini ada sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun Kubu Raya," ujarnya.Ke-40 anggota dewan yang kemudian mengucapkan sumpah dan janjinya dengan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah ini yakni Drs. S. Gunawan (PPP), Muhaini A. Muin (PPP), Akhmadsyah A. Azis, S. Sos (PPP), H. Mawardi H.MA (PPP), Surian AR (PPP), H. Musni Khalib (PPP), Sasmita, SE, MM (PPDK), Sabli Awaludin, (Partai Demokrat), Masri Usman Nafiz, (Partai Demokrat), Darmawansyah H. Mahmud (PAN), Umar HM (PAN), Makhrus Effendi (PKPB), H. A. Aries Senjaya, SE, (PKPB), Burhan M. Yunus (PKPB), Yulianus (PKPB), Mulyadi Tawik, A.Md (PKB), Abd. Rahman, S.Ag (PKB), KH. Hanafi (PKB), Arpandi, SP (PKS), Khalid Hermawan, ST (PKS), Nasir Ibrahim (PBR), Sodiqin (PBR), Irsan, S. Ag (PBR), Agus Sudarmansyah (PDI P), Bambang Ganefo Putra (PDI P), Sujiwo, SE (PDI P), Andi Rachim AR (PDI P), Ignatius Minarno Triyono Putro, SH, (PDI P), Paiman Imarmata, SE (PDI P), B. Mochamad Sodiq, S.Pd., S.Th (PDS), Mustafa MS, S. Ag (Golkar), Sugeng Isriyadi, SH (Golkar), Lasiman Suprapto, SH (Golkar), H. Mustafa Qamal, SH (Golkar), Frans Erianto (Golkar), Drs. Syaiful Bahri (Golkar), Hasanah, S. Pd (Golkar), M. Yani, SE dan Soetedjo, BA. Dalam sumpah dan janji itu disebutkan bahwa mengandung tanggungjawab terhadap Tuhan YME, Pancasila, UUD 45 dan rakyat yang harus ditepati dan menjunjung tinggi kejujuran. Tampak hadir pada acara tersebut antara lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Ahmadi Usman dan sejumlah anggota, Bupati Pontianak, Agus Salim, unsur muspika, tokoh masyarakat, serta pejabat eselon dua dilingkungan KKR. (rob)

Ramli Hasan Pimpin MPC PP Kubu Raya

Kubu Raya, BERKAT.
Akhirnya Ramli Hasan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kubu Raya (KKR)pada sidang Muscab I PP, Rabu (4/5) kemarin. Ramli Hasan yang merupakan calon tunggal ini, didukung penuh oleh 11 suara dengan komposisi 9 suara PAC, 1 suara MPW serta 1 suara caretaker.
Hadir dalam Muscab yang untuk pertama kalinya digelar itu antara lain, Pj. Bupati KKR, Kamaruzzaman, Wakil Ketua II MPW PP Kalbar, Ir. Anugrah Rahmanto, Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW, M. Djarni Aliani, Ketua Caretaker, Mikael Rafly, serta unsur muspika.
Terhadap kepengurusan baru tersebut, PJ. Bupati KKR. Drs. Kamaruzzaman, MM meminta agar memilih orang-orang yang berkualitas sesuai dengan kapasitasnya. Dengan harapan dapat mengerti dan memahami arti organisasi untuk mengisi pembangunan di KKR yang kaya akan berbagai potensi di sejumlah bidang.
"Untuk itu PP harus ciptakan program-program kerja yang berpihak dan mengacu pada kepentingan masyarakat. Jadi, tolong hal-hal ini diperhatikan sehingga keberadaannya diakui masyarakat dan dinilai benar-benar layak di KKR," ucapnya.
Menjelang pilkada dan pemilu, dia mengajak anggota PP untuk ikut mengawal dan menciptakan ketertiban di masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dalam kerangka NKRI sebagai harga mati. "Saya mohon dan minta PP untuk menyatukan visi misi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di KKR. Siap saudara-saudara," katanya yang disambut kata siap dari kader PP.
Kabid Organisasi dan Keanggotaan MPW PP Kalbar, M. Djarni Aliani menyebutkan dengan terbentuknya PP di KKR bertujuan untuk mengembangkan sayap sesuai dengan motto sekali layar terkembang surut kita berpantang.
"Sekali kita pakai loreng PP maka selamanya menggunakannya. Tapi atribut ini bukan untuk gagah-gagahan akan tetapi untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 45 yang merupakan harga mati," tegasnya.
Dia harapkan di kepengurusannya yang baru, PP dapat bergandengan tangan dan bermitra dengan pemerintah KKR untuk mengamankan kebijakan bukan merongrong dengan berdemo. "Dan yang terpenting lagi pengurus PP dapat berkoordinasi dengan para anggotanya," tukas Djarni. (rob)

Harga Pertamax Capai Rp10.200

**Pertamina Tak Bisa Kendalikan Harga ?
Pontianak, BERKAT.
Kenaikan harga BBM tak hanya pada jenis premium, solar maupun minyak tanah, akan tetapi jenis pertamax pun ikut terkena dampaknya. Tak tanggung-tanggung, harga kenaikan itupun meningkat tajam yakni mencapai Rp10.200.
"Padahal dua minggu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, harga pertamax sudah dijual Rp9.600 dari harga sebelumnya yakni Rp6.500," kata Herry saat mengisi kendaraannya dengan jenis pertamax.
Dia mengeluhkan ini artinya dalam waktu sebulan, kenaikan harga pertamax sudah dua kali. Yang pertama Rp9.600 kemudian menjadi Rp10.200.
Dari pantauan BERKAT di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Pontianak, harga pertamax Rp10.200 sudah tertera di mesin pengisian. Meskipun awalnya para petugas kesulitan untuk menyesuaikan harga tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka menggunakan sistem manual.
"Awalnya pakai sistem manual karena angkanya belum disesuaikan. Tapi sekarang sudah normal," kata Henny salah satu petugas SPBU kepada BERKAT, kemarin.
Tak hanya Herry yang mengeluhkan kenaikan harga pertamax ini, hal yang sama juga dirasakan Ivan yang menilai PT. Pertamina sebagai perusahaan BUMN pemegang otoritas pengendalian harga minyak tak bisa mengendalikan harga-harga BBM.
"Harganya boleh naik, tapi yang sewajarnya lah. Jangan semau-maunya. Mentang-mentang ada kenaikan minyak dunia lalu harganya pun tak bisa dikendalikan. Kalau Pertamina tak bisa kendalikan lebih baik dibubarkan saja," tuturnya dengan nada kesal.
Meskipun dia memahami kondisinya, namun menurutnya paling tidak kenaikan itu jangan sampai lebih dari 30 persen.
"Mana yang katanya kenaikan BBM rata-rata tidak lebih dari 30 persen. Buktinya harga pertamax saja lebih dari 40 persen. Atau lebih baik pertamax tak perlu dijual tapi disubsidi untuk jenis BBM yang lain," tuturnya. (rob)

PKPB Kabpon dan KKR Bersifat Transparan

*****Pendaftaran Calon Bupati
Pontianak, BERKAT.
Terhitung mulai 2 - 7 Juni 2008, PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) membuka pendaftaran bakal calon (balon) bupati untuk di Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya. Ketua DPD PKPB Kabupaten Pontianak, H. Aries Sanjaya menyebutkan pendaftaran ini dibuka berlaku bagi siapa saja. Namun nantinya pihaknya akan melakukan proses penjaringan secara transparan.
"Nantinya proses penjaringan ini kami buat pleno diperluas bersama unsur kecamatan yag diminta masukannya terhadap para balon yang mendaftar," kata Aries.
Dia menjelaskan kewenangan untuk rekomendasikan balon tersebut sesuai intruksi DPP PKPB yakni kabupaten/ kota yang bersangkutan yang kemudian dipelajari DPP PKPB di Jakarta. "Setelah itu rekomendasi yang telah disetujui DPP yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen itu nantinya dibuatkan berupa surat keputusan balon calon (balon) mana saja yang diusung oleh partai," jelasnya.
Dikatakan Aries dalam surat keputusan itu, pihak DPP telah merujuk pada Pasal 58 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah.
Salah satu persyaratan untuk mengusung balon tersebut minimal memiliki 6 kursi untuk di Kabupaten Pontianak dan 7 kursi untuk di KKR. Seperti diketahui, DPD PKPB Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya masing-masing memiliki jumlah 4 kursi.
"Jumlah ini cukup signifikan untuk memenuhi persyaratan. Jadi, paling tidak nantinya PKPB akan melakukan koalisi. Dan itu juga tergantung si bakal calon itu tadi untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk itu kami akan menjajakinya terlebih dahulu," katanya.
Pendaftaran untuk balon di Kubu Raya, mengambil tempat di Fresh and Resto Nomor 88 Jalan Arteri Supadio Sungai Raya. Sedangkan di Kabupaten Pontianak di Koala Mempawah Nomor 4. (rob)

Tarif Bis Antarnegara Masih Tetap

Pontianak, BERKAT.
Berbeda dengan tarif angkutan darat lainnya yang telah menaikan tarif angkutan, pascakenaikan BBM untuk tarif bis antarnegara Pontianak - Sarawak masih belum ada kenaikan. Menurut Kabid Perhubungan Darat Dishubtel Kalbar, Ir. Bargowo Darmawan, M.Sc kenaikan tarif bis antarnegara yang bersifat nonekonomi ini sedang menunggu usulan dari DPD Organda yang kemudian akan dibahas untuk menentukan berapa besaran kenaikan tarif baru tersebut.
"Jadi saat ini tarifnya masih tetap yang lama. Dan sambil menunggu penetapan tarif baru kami akan memberitahukannya terlebih dahulu ke pengusaha bis yang ada di Sarawak Malaysia yang bisnya masuk ke Kalbar," kata Bargowo ketika ditemui BERKAT di ruang kerjanya, kemarin.
Dia tegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada pengusaha bis antarnegara itu kalau mereka telah menaikan tarif sebelum ditetapkan tarif yang baru. "Sesuai prosedur sanksinya seperti peringatan atau pun sanksi administrasi," jelasnya.
Selama ini sebanyak 30 bis antarnegara telah beroperasi melayani rute perjalanan Pontianak (Kalbar) - Sarawak (Malaysia). Dari jumlah tersebut, 15 bis dari Sarawak dan 15 bis dari Pontianak di antaranya bis Damri, Tebakang, dan sebagainya dengan harga untuk kelas ekonomi Rp140 ribu dan kelas super eksekutuf Rp200 ribu.
Untuk kenaikan tarif ini, dijelaskan Bargowo ada hitungan dan rumusan tersendiri dimana akan dilihat dari biaya pokok angkutan dan fasilitasnya seperti TV, cleaning sheet, toilet dan sebagainya. Dan kenaikannya pun tidak lebih dari 18 persen. Yang sudah termasuk didalamnya seperti suku cadang, gaji awak, dan lainnya.
Kendati akan ada kenaikan tarif nantinya, namun dia mengharapkan kepada pengusaha bis untuk tidak mengurangi pelayanan dan keamanan penumpang. "Prioritaskan berlalu lintas. Faktor dari pengemudi juga diperhatikan. Juga kenaikan tarif ini tidak menjadi tolok ukur untuk menaikan setoran," imbaunya.
Sementara itu, Yosep pengelola Bis Tebakang menyebutkan pihaknya memang masih belum menaikan untuk tarif angkutan. Sebab untuk melakukan itu akan ada panggilan dai Dinas Perhubungan yang kemudian diterbitkan SK.
"Jadi tidak sembarangan untuk menaikan tarif. Kami harapkan kenaikan ini dapat terjangkau sebab akan berpengaruh pada jumlah penumpang. Paling tidak sesuai kemampuan. Meskipun naik kami tetap tidak mengurangi pelayanan. Rasa aman dan nyaman adalah prioritas kami," ujarnya. (rob)

Menekan GAKI, 100 % Garam di Kalbar Beriodium

Pontianak, BERKAT.
Pelaksanaan program iodisasi garam di Kalbar telah dimulai sejak tahun 1986. Hal itu dimaksudkan guna menekan melonjaknya angka Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Sebab kekurangan iodium selain dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik seperti gondok endemik, badan kerdil, gangguan motorik misalnya sulit berdiri, kaki pengkor juga berpengaruh terhadap ibu-ibu hamil, lahir tidak cukup, keterbelakangan mental, idiot, cacat mental serta rendahnya daya pikir (IQ).
Penasihat Asosiasi Pengusaha Garam Kalimantan Barat (APGKB), H.M. Sulaiman mengungkapkan di tahun 1985 masyarakat Kalbar yang mengidap GAKI mencapai 40 persen diatas rata-rata angka nasional yang saat itu 30 persen. Akan tetapi di tahun 2000 angka tersebut menurun hingga 1,9 persen jauh dibawah rata-rata nasional yakni 17 persen.
"Jadi saat ini masyarakat tak perlu khawatir sebab boleh dikatakan hampir 100 persen garam yang beredar di Kalbar telah mengandung iodium baik itu untuk pengasinan, konsumsi, dan penolong industri," kata Sulaiman kepada BERKAT kemarin.
Kendati demikian dia sempat khawatir angka GAKI di tahun 2006 naik cukup signifikan lantaran adanya sejumlah pengusaha nakal yang memasukan garam noniodium berupa garam rakyat yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kandungan iodiumnya dibawah 30 ppm untuk dijual langsung ke masyarakat.
"Tapi syukurlah pengusaha nakal itu telah ditangkap dan mendapat ganjaran hukuman 2 tahun penjara," ungkap mantan ketua APGKB dua periode 1989 hingga 2001 ini.
Keberhasilan Kalbar menekan angka GAKI tak terlepas dari peran APGKB yang berdiri sejak 1985 lalu. Prestasi yang signifikan telah diraih APGKB, di antaranya piagam penghargaan dari Gubernur Kalbar (1995), 6 produsen industri garam beriodium yang tergabung dalam APGKB mendapat predikat Produsen Teladan Tingkat Nasional dari Memperindag dan Perwakilan UNICEF di Indonesia (1999) yang diserahkan langsung oleh Rolf Carriere, piagam dari Dubes UNICEF PBB (2002) yang diserahkan oleh Roger Moore (aktor film James Bond 007).
"APGKB melihat garam iodium sangat penting sebagai salah satu jenis sembako yang membawa misi kemanusiaan untuk mengemban kesehatan masyarakat menuju SDM berkualitas. Sebab masalah GAKI bukan hanya masalah Indonesia saja tapi juga masalah dunia," tambah Sulaiman.
Tak mengherankan kalau Komite Nasional Garam Tingkat Pusat dan UNICEF menetapkan Kalbar sebagai daerah percontohan dan provinsi terbaik secara nasional dalam peniodisasian dan pemasyarakatan garam beriodium. Dari hal itu, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Jabar bahkan Vietnam yang mengirimkan 11 dokter ahlinya datang ke Kalbar untuk studi banding. (rob)

Konsolidasi Capacity Building BKKBN se-Indonesia

Tekan 'Baby Bom'
Pontianak, BERKAT.
Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dra. Kasmiyati, M.Sc mengharapkan para kepala diklat dapat memiliki pengetahuan tentang program KB di lapangan sehingga kualitas pengelolaan SDM dan penelitian dapat tercapai yang merupakan RPJM 2004 yang akan berakhir pada 2009.
"Hal ini dimaksudkan untuk menekan 'baby bom' II atau ledakan penduduk hingga 0,4 point anak. Sebab pada tahun 2007 lalu, TFR mencapai 2,6 anak. Ini artinya stagnan tidak ada perubahan sejak tahun 2002. Padahal ditargetkan pada tahun 2009 harus menjadi 2,2 anak," ungkapnya.
Kehadiran Kasmiyati yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc di Bumi Khatulistiwa ini membuka Pelatihan dan Pengembangan bagi para kepala Diklat se-Indonesia yang digelar mulai tanggal 3-5 Juni di Hotel Orchad.
Dia akui untuk menekan terjadinya ledakan jumlah penduduk memang tidak mudah sebab perlu berbagai langkah strategis dan upaya yang tepat guna menangani hal tersebut. Peningkatan SDM, serta pelaksanaan program KB secara menyeluruh dan konsisten di lapangan penting dilakukan mulai dari kepala diklat hingga petugas di lapangan.
"Sebab belum tentu petugas KB di lapangan dapat mengerti dan memahami tentang program KB. Karena itu pentingnya diklat ini," ucapnya.
Berkenaan dengan support dana yang selama ini dinilai sangat minim untuk melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan, Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc menyebutkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan sejumlah NGO baik dalam maupun luar negeri selain bersumber dari dana APBN.
"Misalnya dari kalangan universitas, profesi, LSM, UNFPA, ADB ataupun WHO. Walaupun kadang-kadang kita harus sharing," ungkapnya.
Kendati telah dilakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, dia tegaskan tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun. Sebab mereka melihat masalah kependudukan adalah masalah global dan mendunia.
"Kalau Indonesia meledak jumlah penduduknya, itu juga akan mempengaruhi secara global. Jadi bantuan itu bukan hanya secara khusus didapat Indonesia, akan tetapi negara lainpun juga mendapatkannya seperti Pakistan, India, China dan sebagainya," jelasnya.
Bantuan itu dia katakan merupakan iuran Indonesia kepada badan dunia PBB karena sebagai anggota. Jadi, iuran itu dikembalikan lagi kepada anggotanya lagi yang dikelola oleh badan dunia tersebut.
"Seperti Kalbar yang masuk dalam program bantuan UNFPA (United Nation Population Fund,red)," ucapnya. (rob)

Berdayakan Potensi Ekonomi Kreatif di Hotel

Pontianak, BERKAT.
Kalimantan Barat yang kaya akan sumber daya alam merupakan potensi ekonomi kreatif sebagai modal dasar pembangunan daerah patut dipikirkan dan dicarikan solusi yang terbaik, sehingga memiliki nilai jual dan ekonomi tinggi yang akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dra. Ida Kartini, potensi ekonomi kreatif yang sebagian besar merupakan barang kerajinan tradisional ini memiliki peluang besar di pasaran.
"Misalnya, setiap kamar hotel yang ada di Kalbar paling tidak bisa menampilkan pajangan aksesoris berupa barang kerajinan tradisional. Tidak usah banyak, minimal satu kamar satu jenis kerajinan. Apakah bentuk kain, asbak, vas bunga dan sebagainya," kata Ida.
Ketika hal ini diberdayakan oleh seluruh hotel yang memiliki ratusan kamar, bisa dibayangkan berapa banyak kerajinan tradisional yang merupakan warisan turun temurun sejak dulu ini terjual. Artinya secara tidak langsung membantu para pengrajin dan UKM serta mempromosikan khas daerah ke setiap tamu yang menginap di kamar hotel tersebut.
"Apalagi kalau tamu tersebut tertarik dengan barang tradisional itu untuk membelinya. Selain menambah omzet hotel juga membuka peluang terjualnya barang-barang ekonomi kreatif tersebut," ujar Ida.
Diketahui, semakin hari pertumbuhan hotel di Kalbar kian pesat. Banyak pelaku usaha telah membuka bisnis hotel yang dinilai memiliki prospek menggairahkan. Apalagi saat ini Kalbar mulai membangkitkan berbagai sektor untuk pembangunan daerah dengan mengundang sejumlah investor luar.
Kedatangan para investor maupun wisatawan baik nusantara maupun mancanegara itu diharapkan dapat melirik sejumlah kerajinan tradisional daerah sebagai potensi ekonomi kreatif yang akan dibawanya pulang ke kampung halaman sebagai bentuk buah tangan atau oleh-oleh. (rob)

Eksotik Kain Tenun Dayak Iban

Pontianak, BERKAT.
Membuat kain tenun merupakan suatu kegiatan untuk menjalin hubungan antara lembar lusi (benang yang direntangkan) dengan benang pakan yaitu benang yang diluncurkan melintang, sehingga terjalin suatu anyaman yang kompak yang disebut kain.
Kain Tenun adat Dayak Iban misalnya merupakan produk kerajinan masyarakat Dayak Iban terutama para wanita yang mayoritas mendiami daerah perbatasan ini mengerjakannya sebagai pekerjaan sambilan yang sampai sekarang masih terus ditekuni.
Semulanya kerajinan ini didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan sandang bagi keluarga masyarakat Dayak Iban, namun lama-kelamaan sudah menjadi tradisi masyarakat yang bahkan banyak diminati masyarakat negara tetangga.
Bahan benang sebagai bahan utama dari kerajinan tersebut mereka peroleh dari berbagai jenis tanaman yang mengandung serat seperti kapas, sepan, kulit kayu dan sebagainya. Serat-serat tanaman diatas melalui pengolahan lalu dipintal dengan alat yang disebut "gantih." Namun pada saat ini pekerjaan meng-gantih jarang dilakukan karena perkembangan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan benang yang relatif lebih mudah dibeli dipasar.
Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini menyebutkan kain tenun Iban secara garis besar dibagi dua yaitu kain tenun kebat dan kain tenun sungkit. Khusus kain tenun kebat, mendapat pasaran yang sangat baik di Negeri Malaysia (Serawak) bahkan, selalu dicari oleh wisatawan.
"Hampir di setiap kampung masyarakat Dayak Iban di sepanjang perbatasan, memiliki usaha tenun sebagai usaha sambilan saat senggang terutama malam hari. Kepandaian tenun ini diwariskan dari orang tua (nenek moyang) dan menjadi tradisi keluarga," ujar Ida.
Dalam proses pembuatannya, mula-mula benang diberi warna yang biasanya bahan pewarna ini dari alam seperti mengkudu, bengkirai, rugat, kunyit dan sebagainya, selanjutnya benang dicelup dan direndam beberapa hari (6 sampai 7 hari) lamanya.
Adapun warna yang biasa digunakan adalah hitam, merah, coklat, biru dan kuning. Walapun sekarang, bahan-bahan warna sintetis juga digunakan.
Untuk peralatan yang diperlukan di antaranya tandai (2 buah), belia (1 buah), turak (1 buah), telas (2 buah), lidi dan bambu (4 buah), penyungkit (1 buah), tali dan peralatan lainnya. Adapun motif/corak kain tenun kebat Dayak Iban seperti Gajah Meram, Tedung Kaca dari Langit, Hantu Tasik, Hantu Gergasi, Mangku Kumang, Kepuak Kumbuk Nabau (Naga),Taut Ui (rotan), Jung (Orang), Nabau Kepala Dua, Pucuk Rebung, Patah Sandung, Baya Rabing (buaya), Lumpung Ribung (Batang Kayu) dan Ijuk Rimpung (Pohon Enau).
"Untuk harganya dipengaruhi oleh besar kain, motif dan lamanya pengerjaan. Biasanya berkisar Rp5 ribu - Rp450 ribu," ungkap Ida.
Menurutnya, ketika hal ini dikelola dengan bijak dan profesional maka akan memunculkan satu kreatifitas ekonomi yangpatut dikembangkan dan dilestarkan sebagai warisan budaya. (rob)

Wisata Bahari ke Pantai Kijing

Sungai Kunyit,BERKAT.
Obyek wisata Pantai Kijing Indah yang terletak di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, merupakan salah satu obyek wisata bahari di Kalbar. Nama Kijing berasal dari nama sejenis kerang berbentuk kecil dan memanjang yang banyak terdapat di tepi pantai yang menghadap ke Pulau Temajo itu.
Sebelum menjadi lokasi obyek wisata seperti sekarang ini, Pulau Kijing merupakan tempat hidupnya hutan mangrove dengan berbagai jenis biota laut seperti kepiting, kerang, dan sebagainya karena terjadi abrasi pantai disepanjang jalur lintas utara mulai dari Penibung di Kecamatan Mempawah Hilir hingga Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.
Dari obyek wisata Pantai Kijing Indah menuju ke Pulau Temajo dengan menggunakan speed boat hanya memakan waktu sekitar 30 menit, kalau menggunakan sampan layar bisa memakan waktu sekitar 2-3 jam tergantung dengan kondisi angin.
Disepanjang pantai obyek wisata Pantai Kijing Indah, mulai dari arah selatan hingga ke utara yang terlihat hanya hamparan pasir putih dan rindangnya pohon kepala sebagai tempat berteduh dengan lingkungan yang sangat bersih.
Dengan jarak yang begitu relatif pendek antara Pantai Kijing dan Pulau Temajo, obyek wisata ini dapat dikembangkan untuk industri wista bahari yang sangat mengasikan di masa depan.
Bagaimana tidak, Pulau Temajo ini memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat menyenangkan dan mengasikan dengan terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang berkeliaran disekitar terumbu karang.
Selain itu dapat juga digunakan untuk olahraga menyelam atau diving, memancing, bahkan juga dapat digunakan untuk penelitian kehidupan bawah laut.
Belum lagi ketika malam hari, disekitar baik Pantai Kijing maupun di Pulau Temajo, kita akan melihat cahaya lampu petromak para nelayan yang menangkap ikan teri, cumi-cumi dan lain sebagainya sehingga menambah keasikan tersendiri.(rob)

Dihari Terakhir, Tri Daftar ke PDIP

Pontianak, BERKAT.
Lebih kurang belasan satgas kader PDIP berseragam hitam-hitam dengan baret merah, Sabtu (31/5) telah berkumpul di Sekretariat DPC PDIP Kota Pontianak Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka sedang menunggu seorang tamu yang sudah ditunggu sejak pagi hari.
Tak lama pukul 10.15 WIB, sebuah mobil Honda Treos berplat KB 1632 AZ berwarna silver tiba di markas partai berlambang kepala banteng merah itu. Ir. Tri Budiarto, tamu yang ditunggu pun keluar dari kendaraan yang membawanya sejak dari kediamannya di Jalan Podomoro. Kedatangan Tri yang didampingi Hamzah Hadrah, bermaksud mendaftarkan dirinya untuk maju bertarung pada pemilihan Walikota Pontianak.
Tekadnya yang bulat dan mantap dengan menggunakan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tak diragukan meskipun dia tahu banyak persaingan bakal dihadapi pada saat proses verifikasi. "Ini kesempatan terbaik dan terakhir kalau kita bicara tentang proses demokrasi melewati partai politik," kata Tri.
Layaknya kandidat lain yang ikut mendaftar dalam menyampaikan formulir pendaftaran, di hari terakhir pendaftaran PDIP itu, Tri pun juga melakukan hal serupa. Persyaratan patuh dan taat terhadap Pancasila, UUD 45, serta visi dan misi semangat nasionalisme yang menurutnya penting untuk didorong terus sebagai warga negara Indonesia telah diterima Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pontianak, Burhanuddin. Tak hanya itu, lima buku berwarna merah masing-masing setebal 220 halaman yang berisikan tanda tangan bukti dukungan masyarakat yang berjumlah total 1.250 orang serta dukungan dari delapan organisasi sosial dan kemasyarakatan disampaikan Tri.
"Secara pribadi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kawan-kawan yang menimbang dan menilai saya layak untuk proses demokratisasi ini," tuturnya.
Kegerahannya terhadap pelbagai persoalan yang terlihat secara kasat mata yang banyak dijumpai di Kota Pontianak baik masalah sosial, budaya, ekonomi, banjir, kaki lima, lingkungan dan sebagainya adalah latarbelakang sehingga kenapa dia harus maju bertarung pada pilwako mendatang.
"Logika saya kalau terlihat kasat mata maka bisa diselesaikan secara teori akademik yang dirumuskan dengan benar. Berbeda ketika kita di Kapuas Hulu, sampai disana kita hanya ketemu lima orang tapi begitu kompleksnya persoalan yang dihadapinya," ungkap Tri.
Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Pontianak, Burhanuddin menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi dari para kandidat yang kemudian akan dibawa ke Rakercabsus yang akan digelar sebelum tanggal 25 Juni."Dalam Rakercabsus inilah mekanisme voting akan dilakukan untuk memilih siapa yang layak. Setelah itu hasilnya akan disampaikan ke DPP. Kami optimis proses penjaringan verifikasi akan berjalan secara transparan," jelasnya.
Tri Budiarto adalah kandidat yang kelima mendaftar ke PDIP, setelah Drs. Hasan Rusbini, Harso Utomo Soewito, Sri Astuti Buchary A Rachman, serta H. Amukti A. Rachman. (rob)

APEGTI Bantah Pernyataan FKPP Sintang

Pontianak, BERKAT.
APEGTI(Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu) Kalbar membantah pernyataan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pengusaha) Sintang yang menyebutkan APEGTI Kalbar telah mengupayakan gula ilegal menjadi legal adalah tidak benar.
Ketua Umum DPD APEGTI Kalbar, Sy. Usman Almuthahar, mempertanyakan APEGTI yang mana yang dimaksud Ronikus Jaung tersebut. Sedangkan di Sintang belum ada APEGTI maupun SIUP serta PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar).
"Jadi tidak mungkin hal itu dilakukan anggota APEGTI. Sebab kami sudah berkomitmen siapa saja anggotanya yang melanggar peraturan dikeluarkan dari keanggotaan," tegasnya.
Dia tegaskan itu karena tahu persis dengan anggota APEGTI yang hanya berjumlah 10 distributor yang terdaftar sebagai PGAPT. Kalau memang benar apa yang disebutkan FKPP itu, menurutnya, ada indikasi orang-orang yang melanggar peraturan telah dikeluarkan dari APEGTI melakukan apa yang dituduhkan FKPP tersebut dengan mengatasnamakan APEGTI.
"Jadi, kalau Bung Roni memang mendapatkan temuan seperti itu, laporkan saja ke pihak kepolisian supaya yang terlibat itu diproses secara hukum," tegasnya.
Dia sebutkan hal itu dilakukan lantaran APEGTI adalah salah satu tim monitoring yang bekerja sama dengan aparat maupun pemerintah untuk mengontrol peredaran gula di Kalbar. Kalau hal itu dilakukan sama saja mencoreng muka pemerintah dan APEGTI itu sendiri.
Berkaitan dengan pertukaran karung antara gula legal dan gula ilegal, dia katakan hal ini sudah bukan merupakan hal yang baru. Sebab hal ini sudah berjalan sejak dulu.
"Saya sudah wanti-wanti berkali-kali agar hal ini patut diwaspadai. Jadi, siapa saja yang melakukan itu proses saja secara hukum, apakah dia itu oknum pengusaha, masyarakat atau lainnya," tegas Usman. (rob)

Bimtek Pranata Humas, Lepaskan Hegemoni Kekuasaan

Pontianak, BERKAT.
Perubahan lingkungan global dan kemajuan teknologi yang pesat dibidang komunikasi dan informasi tidak saja menjadi tantangan baru akan tetapi juga akan membawa implikasi perubahan paradigma.
Paradigma dibidang penerangan atau masalah komunikasi, informasi dulu menjadi hegemoni kekuasaan, sekarang lebih banyak diserahkan kepada masyarakat peran pemerintah sebagai regulator.
Demikian pernyataan Sekjen Depkominfo dalam sambutan saat pembukaan bimbingan teknis jabatan pranata humas Pemprov Kalbar kerjasama Depkominfo dengan BKIKD Kalbar di Hotel Garuda dari tanggal 26 - 30 Mei yang dibacakan Dra. Sri Wuryatni, MM, Karo Kepegawaian dan Organisasi Kalbar.
Banyaknya tantangan bagi praktisi kehumasan pemerintah seperti perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan pesat teknologi informasi dampak repormasi yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara termasuk aparat kehumasan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta adanya ekspaktasi masyarakat terhadap pemerintah begitu tinggi dan bahkan memunculkan penentangan.
Hal ini bukan suatu yang mudah bagi aparat kehumasan pemerintah untuk dapat tampil secara kredibel dan profosional untuk itulah pemerintah seiring dengan perubahan dapartemen penerangan menjadi departemen komunikasi dan informatika memperbaiki keputusan Menpan Nomor 117/kep/m.pan/10/2003 tentang jabatan pranata humas dan angka kreditnya telah diganti dengan peraturan Menpan Nomor: Per/109/m.pan/11/2006 dan ditindaklanjuti dengan peraturan bersama menteri komunikasi dan informatika dengan Kepala BKN Nomor: 18 a tahun 2006, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pranata humas dan angka kreditnya. "Diharapkan dengan lahirnya peraturan ini dapat memotifasi dan menambah kepercayaan diri para pranata humas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyerap dan penyebar informasi," kata Kepala BKIKD Kalbar, Drs. Herry Djaung.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalbar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Assisten I, Drs. Mahfud Suhendro, M.Si menyambut baik pelatihan ini dikarenakan peran pers dalam era reformasi telah menyemarakan kehidupan demokrasi dan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa.
"Namun demikian rakyat berharap agar media masa betul-betul mampu mengekpresikan kebebasan pers di sertai dengan akhlak dan tanggung jawab, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang mengandung kebenaran dan kepastian," kata gubernur.
Namun dikatakan gubernur disisi lain masih dijumpai adanya kesimpangsiuran informasi yang disajikan oleh media massa yang sering kali menimbulkan persepsi dan opini yang berbeda sehingga membuat kebingungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk mengambil peran dan memberi infomasi yang jelas dan tegas.
"Saya berharap kepada pejabat fungsional pranata humas yang telah diangkat untuk selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sehingga dapat memberikan ketepatan informasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat," tambah gubernur. (rob)