Pontianak, BERKAT.
Masyarakat adat Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang sangat kecewa dengan sikap PT Golden Hope sebuah perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang telah 13 tahun beroperasi, dinilai telah membodohi masyarakat.Penegasan itu disampaikan Lambertus Urus seorang tokoh masyarakat Batu Menang Desa Sukakarya Kecamatan Marau saat jumpa pers di Sekretariat WALHI Kalbar, kemarin.Urus yang didampingi perwakilan masyarakat Desa Planjau Jaya, Atek Lau itu menyebutkan bahwa selama itu pula PT Golden Hope tidak pernah menepati dan merealisasikan janji-janji manisnya kepada masyarakat ketika awalnya melakukan sosialisasi."Selama 13 tahun saya hanya dapat Rp400 ribu/ bulan. Untuk upah buruh memanen sawit Rp32-40/ kilogram sedangkan proning upahnya hanya Rp250/ kilogram. Dibandingkan karet hasilnya bisa Rp360 ribu/ hari. Perhitungannya Rp9 ribu X 40 kg/ hari," jelasnya. Untuk memuluskan kerajaan bisnisnya di Marau, PT Golden Hope menebar jaring dengan mendirikan dua anak perusahaan antara lain PT Sandika Nata Palma dan PT Budidaya Agro Lestari (BAL)yang yang memiliki lahan sawit seluas 18 ribu hektar. Kedua perusahaan ini beroperasi di areal tanah adat berstatus HGU yang diberikan Bupati Ketapang yang kala itu Sunardi Basnu pada tahun 1996, yang berada di lima desa di Kecamatan Marau yakni Desa Pelanjau Jaya, Karya Baru, Bantan Sari, Suka Karya, Sedawak dan Batu Menang.Namun dalam perjalanannya, pihak perusahaan justru telah membodohi masyarakat dengan janji-janji manisnya yang tidak pernah terealisasikan itu."Bantuan air bersih, penerangan jalan, sarana pendidikan, sarana umum, sarana adat, juga tenaga kerja hingga kini tidak pernah ada. Bahkan pembagian hasil sawit pun tak jelas. Awalnya kami hanya diberitahukan pembagiannya dengan pola PBSN (Perusahaan Besar Swasta Nasional,red). Apa itu PBSN, dulunya kami tidak diberitahu jelas," ungkap Urus.Pro kontra pun terjadi di masyarakat. Lebih kurang 90 persen dari 1.558 KK di lima desa tersebut melakukan protes atas apa yang telah dilakukan PT Golden Hope. Tak hanya itu, beberapa kali protes juga dilakukan antara lain ke pemerintah daerah melalui Disbun Ketapang. "Tapi Kepala Disbun menyatakan keberadaan PT Golden Hope sudah sesuai peraturan. Bahkan Kepala Disbun menyatakan barang siapa yang melanggar UU Nomor 18 tahun 2004 akan ditangkp dan di denda," ungkap Atek Lau.Tak puas sampai disitu, mereka pun mengadukan persoalan ini baik ke WALHI, Sawit Watch, Komnas HAM Kalbar, LSM Limas Laman, hingga ke DPRD Ketapang yang kemudian menggelar pertemuan dan memberikan ultimatum ke pihak perusahaan untuk menyelesaikannya selama kurun waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni - 3 Juli."Kami hanya menuntut pembagian hasil 70 : 30 sesuai amanat UU Nomor 18/2004 tentang perkebunan dan minta sawit yang sudah diproduksi selama ini diberikan ke masyarakat. Kami juga tegaskan menolak ekspansi perluasan lahan yang akan dilakukan perusahaan. Apapun alasannya," tambah Urus.Seyogyanya, PT Golden Hope berencana akan melakukan ekspansi sawit di kecamatan tersebut hingga 4.800 hektar. Namun yang telah ditanam mencapai 600 hektar dengan pola kemitraan pembagian hasil 75 : 25.Belajar dari pengalaman ini, WALHI Kalbar meminta pemerintah daerah harus menginventarisir jumlah HGU yang harus digunakan. "Pemerintah harus hati-hati gunakan HGU. Jangan sampai masyarakat dijadikan korban," kata Hendi seorang staf WALHI.Ia pun katakan pihaknya akan melaporkan PT Golden Hope ke RSPO yang berkedudukan di Belanda karena perusahaan juga anggota RSPO, jika perusahaan tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya. (rob)
Kamis, 19 Juni 2008
Kayu dari Kayong Utara Dilarang Bawa Keluar
Kayong Utara, BERKAT.
Sejak diberlakukannya perang terhadap illegal logging yang berdampak pada semua sektor, berbagai kalangan merasakan imbasnya. Tak terkecuali bagi para pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kayong Utara (KKU)yang mengeluhkan hal itu lantaran kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kayu saat sekarang ini.Ketua DPC Gapeknas Kabupaten Kayong Utara, Agil mengatakan sebagai kabupaten baru, yang jelas KKU pasti akan banyak menggunakan kayu untuk pembangunan yang sudah dimulai."Bagaimana mau membangun kalau kayu saja tidak ada. Ironis sekali hal ini bisa terjadi. Apalagi untuk sejak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan material pun ikut terkena dampaknya," tegasnya, kemarin.Ketika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan, maka ia memprediksikan pembangunan di kabupaten ke-13 di Kalbar itu bakal terancam terhambat. "Jadi, jangan sampai kayu-kayu itu dibawa keluar oleh oknum-oknum masyarakat. Tapi peruntukannya hanya digunakan untuk pembangunan di wilayah Kayong Utara saja," pintanya.Senada dengan Agil, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Kayong Utara, Fachruddin melihat persoalan kayu tidak hanya bagi satu kepentingan pribadi saja akan tetapi begitu banyak yang harus dipikirkan keterkaitannya.Ia mencontohkan misalnya berbagai fasilitas yang dikelola swasta seperti hotel, restoran dan sebagainya. Begitu pula sarana dan prasarana milik pemerintah antara lain gedung kantor bahkan infrastruktur seperti jalan, pengairan dan lainnya."Semuanya tidak jauh dari kayu. Mana lagi sekarang ini saja harga semen atau besi luar biasa naiknya sejak harga BBM naik," tuturnya.Oleh karena itu, baik Agil maupun Fachruddin mengharapkan adanya satu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sebagai salah satu solusi menyikapi persoalan tersebut. Tak hanya itu, berbagai pendekatan dengan masyarakat sangat diperlukan dengan memberikan pemahaman tentang peredaran kayu yang sangat diperlukan di Kayong Utara.Terhadap aparat penegak hukum keduanya menaruh harapan besar untuk terus mengawasi peredaran kayu ini namun tetap tidak menghambat untuk pembangunan."Artinya, bisa dipilah-pilah bahwa kayu-kayu tersebut ketika dibawa keluar hutan memang jelas untuk pembangunan di Kayong Utara saja," tambah Agil lagi. (rob)
Sejak diberlakukannya perang terhadap illegal logging yang berdampak pada semua sektor, berbagai kalangan merasakan imbasnya. Tak terkecuali bagi para pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kayong Utara (KKU)yang mengeluhkan hal itu lantaran kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kayu saat sekarang ini.Ketua DPC Gapeknas Kabupaten Kayong Utara, Agil mengatakan sebagai kabupaten baru, yang jelas KKU pasti akan banyak menggunakan kayu untuk pembangunan yang sudah dimulai."Bagaimana mau membangun kalau kayu saja tidak ada. Ironis sekali hal ini bisa terjadi. Apalagi untuk sejak kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan material pun ikut terkena dampaknya," tegasnya, kemarin.Ketika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kejelasan, maka ia memprediksikan pembangunan di kabupaten ke-13 di Kalbar itu bakal terancam terhambat. "Jadi, jangan sampai kayu-kayu itu dibawa keluar oleh oknum-oknum masyarakat. Tapi peruntukannya hanya digunakan untuk pembangunan di wilayah Kayong Utara saja," pintanya.Senada dengan Agil, Ketua DPC Gapensi Kabupaten Kayong Utara, Fachruddin melihat persoalan kayu tidak hanya bagi satu kepentingan pribadi saja akan tetapi begitu banyak yang harus dipikirkan keterkaitannya.Ia mencontohkan misalnya berbagai fasilitas yang dikelola swasta seperti hotel, restoran dan sebagainya. Begitu pula sarana dan prasarana milik pemerintah antara lain gedung kantor bahkan infrastruktur seperti jalan, pengairan dan lainnya."Semuanya tidak jauh dari kayu. Mana lagi sekarang ini saja harga semen atau besi luar biasa naiknya sejak harga BBM naik," tuturnya.Oleh karena itu, baik Agil maupun Fachruddin mengharapkan adanya satu kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah sebagai salah satu solusi menyikapi persoalan tersebut. Tak hanya itu, berbagai pendekatan dengan masyarakat sangat diperlukan dengan memberikan pemahaman tentang peredaran kayu yang sangat diperlukan di Kayong Utara.Terhadap aparat penegak hukum keduanya menaruh harapan besar untuk terus mengawasi peredaran kayu ini namun tetap tidak menghambat untuk pembangunan."Artinya, bisa dipilah-pilah bahwa kayu-kayu tersebut ketika dibawa keluar hutan memang jelas untuk pembangunan di Kayong Utara saja," tambah Agil lagi. (rob)
Kaji Ulang Persyaratan Proyek di Kimpraswil Melawi
Pontianak, BERKAT.
Salah satu persyaratan yang diterbitkan Dinas Kimpraswil Kabupaten Melawi bahwa peserta diharuskan memiliki SKA manajemen proyek dinilai tidak sesuai dengan sub bidang pengerjaan proyek tersebut.Menurut Direktur Eksekutif KADIN Kabupaten Sintang, M. Yamin persyaratan itu telah menyalahi aturan dan menyimpang dari Perlem LPJK No 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah diperbaharui dan dibakukan.Ia katakan di dalam Perlem LPJK No 11a tahun 2008 Pasal 12 (4) point a telah menyebutkan untuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas kualifikasi gred 5, gred 6, gred 7 adalah tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai bidangnya.Selain itu di dalam Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang tercantum dalam Perlem juga menyebutkan untuk pengerjaan proyek kualifikasi gred 5 yang pagu dananya berkisar Rp1 - 10 miliar tenaga tekniknya yang bersertifikat keahlian kerja minimal muda. Begitu juga kualifikasi gred 6 berkisar Rp1 - 25 miliar tenaga tekniknya yang bersertifikat keahlian kerja minimal madya."Jadi, cukup jelas. Syarat yang dikeluarkan Dinas Kimpraswil Melawi itu tidak sesuai dengan Perlem. Sebab seharusnya yang benar peserta harus memiliki SKA pelaksana jalan sesuai dengan bidang proyek itu bukannya SKA manajemen proyek yang biasanya digunakan untuk konsultan," kata Yamin yang juga Sekretaris Aspekindo Sintang ini kepada BERKAT di Sekretariat DPP Aspekindo Provinsi Kalbar, kemarin.Oleh karena itu, ia mengharapkan sebelum dokumen penawaran dimasukan pada Senin mendatang, setidaknya Dinas Kimpraswil harus mengubah salah satu persyaratan yang dikeluarkannya itu. "Persyaratan itu harus direvisi atau dirisalah. Dengan harapan kontraktor lokal tidak hanya menjadi penonton tapi juga dapat ikut berperan serta dalam proyek itu bukannya kontraktor dari luar. Sebab setahu saya di Kalbar ini yang memiliki SKA manajemen proyek boleh dikatakan langka," ungkapnya.Dengan kondisi demikian ia tegaskan bahwa sama saja Dinas Kimpraswil tidak memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk ikut andil dalam proyek tersebut lantaran tidak ada satu pun di antaranya yang bisa memenuhi persyaratan itu. (rob)
Salah satu persyaratan yang diterbitkan Dinas Kimpraswil Kabupaten Melawi bahwa peserta diharuskan memiliki SKA manajemen proyek dinilai tidak sesuai dengan sub bidang pengerjaan proyek tersebut.Menurut Direktur Eksekutif KADIN Kabupaten Sintang, M. Yamin persyaratan itu telah menyalahi aturan dan menyimpang dari Perlem LPJK No 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah diperbaharui dan dibakukan.Ia katakan di dalam Perlem LPJK No 11a tahun 2008 Pasal 12 (4) point a telah menyebutkan untuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas kualifikasi gred 5, gred 6, gred 7 adalah tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai bidangnya.Selain itu di dalam Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang tercantum dalam Perlem juga menyebutkan untuk pengerjaan proyek kualifikasi gred 5 yang pagu dananya berkisar Rp1 - 10 miliar tenaga tekniknya yang bersertifikat keahlian kerja minimal muda. Begitu juga kualifikasi gred 6 berkisar Rp1 - 25 miliar tenaga tekniknya yang bersertifikat keahlian kerja minimal madya."Jadi, cukup jelas. Syarat yang dikeluarkan Dinas Kimpraswil Melawi itu tidak sesuai dengan Perlem. Sebab seharusnya yang benar peserta harus memiliki SKA pelaksana jalan sesuai dengan bidang proyek itu bukannya SKA manajemen proyek yang biasanya digunakan untuk konsultan," kata Yamin yang juga Sekretaris Aspekindo Sintang ini kepada BERKAT di Sekretariat DPP Aspekindo Provinsi Kalbar, kemarin.Oleh karena itu, ia mengharapkan sebelum dokumen penawaran dimasukan pada Senin mendatang, setidaknya Dinas Kimpraswil harus mengubah salah satu persyaratan yang dikeluarkannya itu. "Persyaratan itu harus direvisi atau dirisalah. Dengan harapan kontraktor lokal tidak hanya menjadi penonton tapi juga dapat ikut berperan serta dalam proyek itu bukannya kontraktor dari luar. Sebab setahu saya di Kalbar ini yang memiliki SKA manajemen proyek boleh dikatakan langka," ungkapnya.Dengan kondisi demikian ia tegaskan bahwa sama saja Dinas Kimpraswil tidak memberikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk ikut andil dalam proyek tersebut lantaran tidak ada satu pun di antaranya yang bisa memenuhi persyaratan itu. (rob)
Kreativitas Dayak Iban di Perbatasan
Kapuas Hulu, BERKAT.
Kendati letaknya nun jauh di ujung timur Kalbar, namun sekelompok masyarakat suku Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendiami di sepanjang perbatasan Kalbar - Malaysia telah lama membuat hasil kerajinan tangan berupa kain tenun sungkit.Kain tenun khas suku Dayak Iban yang dikerjakan dengan cara manual dan memakan waktu cukup lama ini, menghasilkan satu produk yang bernilai seni dan ekonomis tinggi.Tak mengherankan, kalau masyarakat di Malaysia banyak yang menyukai hasil kerajinan tangan yang merupakan hasil warisan turun temurun itu. Harganya pun relatif terjangkau, namun setiap lembar kain dipengaruhi oleh besarnya kain, motif (tingkat kerumitan), harga bahan dan lamanya pengerjaan. Untuk satu harga bahan kain berkisar Rp100.000 – Rp150.000 yang dikerjakan dalam waktu 1 – 2 bulan, dengan upah pengerjaan Rp5.000 - Rp10.000 setiap hari, maka upah keseluruhannya antara Rp300.000 - Rp600.000 sehingga kisaran harga Rp450.000 - Rp750.000 per lembar kain. Harga yang cukup logis jika dilihat proses pengerjaannya dari awal yang cukup rumit namun menghasilkan produk yang berkualitas dan berkreativitas tinggi. Justru karena dikerjakan secara tradisional inilah, kain sungkit Dayak Iban memiliki keaslian dan nilai khusus yang menjadikannya diincar oleh para wisatawan maupun kolektor. Seichi Okawa (Jepang) adalah salah seorang kolektor yang menaruh minat terhadap jenis kain ini. Apalagi kain ini pernah dipamerkan pada pameran kerajinan di Tokyo dan menjadi produk tradisional yang banyak diminati pengunjung. Kain sungkit lebih belakangan dikenal yaitu dengan menyungkit benang pada kain tenun, yang umumnya memiliki latar kain warna merah. Bahan benang sebagai bahan utama dari kerajinan tersebut mereka peroleh dari berbagai jenis tanaman yang mengandung serat seperti kapas, sepan, kulit kayu dan sebagainya. Serat-serat tanaman itu melalui suatu pengolahan lalu dipintal dengan alat yang disebut "gantih." Namun pada saat ini pekerjaan men-gantih jarang dilakukan karena perkembangan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan benang yang relatif lebih mudah dibeli dipasarAwalnya benang diberi warna yang biasanya bahan pewarna dari alam seperti mengkudu, bengkirai, rugat, kunyit dan sebagainya, yang selanjutnya benang dicelup dan direndam beberapa hari (6 - 7 hari) lamanya. Adapun warna yang digunakan seperti hitam, merah, coklat, biru dan kuning. Walapun sekarang, bahan-bahan warna sintetis juga digunakan.Peralatan yang dipakaipun beragam jenis misalnya tandai, belia, turak, telas, lidi dan bambu, penyungkit, tali dan peralatan lainnya. Sedangkan motifnya seperti Gajah Meram, Tedung Kaca dari Langit, Hantu Tasik, Hantu Gergasi, Mangku Kumang, Kepuak Kumbuk Nabau (Naga),Taut Ui (rotan), Jung (Orang), Nabau Kepala Dua, Pucuk Rebung, Patah Sandung, Baya Rabing (buaya), Lumpung Ribung (Batang Kayu) dan Ijuk Rimpung (Pohon Enau).Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini memberikan apresiasi dengan adanya berbagai kerajinan yang dikelola masyarakat sebagai bentuk dari ekonomi kreatif yang patut didukung penuh. Karena itu ia mengharapkan setiap hotel dapat memberikan ruang untuk hasil kerajinan tersebut guna membantu meningkatkan pendapatan dari ekonomi kreatif ini."Kan akan lebih baik ketika pihak hotel menjadikannya sebagai akesesoris yang ditempatkan di setiap kamar. Bayangkan berapa banyak kain yang akan laku dan terjual. Paling tidak ini dapat membantu para pengrajin secara tidak langsung," ujarnya. (rob)
Kendati letaknya nun jauh di ujung timur Kalbar, namun sekelompok masyarakat suku Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu yang mendiami di sepanjang perbatasan Kalbar - Malaysia telah lama membuat hasil kerajinan tangan berupa kain tenun sungkit.Kain tenun khas suku Dayak Iban yang dikerjakan dengan cara manual dan memakan waktu cukup lama ini, menghasilkan satu produk yang bernilai seni dan ekonomis tinggi.Tak mengherankan, kalau masyarakat di Malaysia banyak yang menyukai hasil kerajinan tangan yang merupakan hasil warisan turun temurun itu. Harganya pun relatif terjangkau, namun setiap lembar kain dipengaruhi oleh besarnya kain, motif (tingkat kerumitan), harga bahan dan lamanya pengerjaan. Untuk satu harga bahan kain berkisar Rp100.000 – Rp150.000 yang dikerjakan dalam waktu 1 – 2 bulan, dengan upah pengerjaan Rp5.000 - Rp10.000 setiap hari, maka upah keseluruhannya antara Rp300.000 - Rp600.000 sehingga kisaran harga Rp450.000 - Rp750.000 per lembar kain. Harga yang cukup logis jika dilihat proses pengerjaannya dari awal yang cukup rumit namun menghasilkan produk yang berkualitas dan berkreativitas tinggi. Justru karena dikerjakan secara tradisional inilah, kain sungkit Dayak Iban memiliki keaslian dan nilai khusus yang menjadikannya diincar oleh para wisatawan maupun kolektor. Seichi Okawa (Jepang) adalah salah seorang kolektor yang menaruh minat terhadap jenis kain ini. Apalagi kain ini pernah dipamerkan pada pameran kerajinan di Tokyo dan menjadi produk tradisional yang banyak diminati pengunjung. Kain sungkit lebih belakangan dikenal yaitu dengan menyungkit benang pada kain tenun, yang umumnya memiliki latar kain warna merah. Bahan benang sebagai bahan utama dari kerajinan tersebut mereka peroleh dari berbagai jenis tanaman yang mengandung serat seperti kapas, sepan, kulit kayu dan sebagainya. Serat-serat tanaman itu melalui suatu pengolahan lalu dipintal dengan alat yang disebut "gantih." Namun pada saat ini pekerjaan men-gantih jarang dilakukan karena perkembangan industri tekstil yang mampu memenuhi kebutuhan benang yang relatif lebih mudah dibeli dipasarAwalnya benang diberi warna yang biasanya bahan pewarna dari alam seperti mengkudu, bengkirai, rugat, kunyit dan sebagainya, yang selanjutnya benang dicelup dan direndam beberapa hari (6 - 7 hari) lamanya. Adapun warna yang digunakan seperti hitam, merah, coklat, biru dan kuning. Walapun sekarang, bahan-bahan warna sintetis juga digunakan.Peralatan yang dipakaipun beragam jenis misalnya tandai, belia, turak, telas, lidi dan bambu, penyungkit, tali dan peralatan lainnya. Sedangkan motifnya seperti Gajah Meram, Tedung Kaca dari Langit, Hantu Tasik, Hantu Gergasi, Mangku Kumang, Kepuak Kumbuk Nabau (Naga),Taut Ui (rotan), Jung (Orang), Nabau Kepala Dua, Pucuk Rebung, Patah Sandung, Baya Rabing (buaya), Lumpung Ribung (Batang Kayu) dan Ijuk Rimpung (Pohon Enau).Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini memberikan apresiasi dengan adanya berbagai kerajinan yang dikelola masyarakat sebagai bentuk dari ekonomi kreatif yang patut didukung penuh. Karena itu ia mengharapkan setiap hotel dapat memberikan ruang untuk hasil kerajinan tersebut guna membantu meningkatkan pendapatan dari ekonomi kreatif ini."Kan akan lebih baik ketika pihak hotel menjadikannya sebagai akesesoris yang ditempatkan di setiap kamar. Bayangkan berapa banyak kain yang akan laku dan terjual. Paling tidak ini dapat membantu para pengrajin secara tidak langsung," ujarnya. (rob)
Semangat Bhinneka Tunggal Ika Semakin Berkurang
Pontianak, BERKAT.
Dua tokoh nasional yakni Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung menyatakan prihatin dengan kondisi bangsa yang tidak lagi mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dinilai semakin hari kian berkurang."Seharusnya Indonesia yang multikultur dan mengakui adanya perbedaan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika satu kekuatan dengan melalui pendekatan kebudayaan," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal senada dikatakan Akbar Tandjung yang menilai kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika belum dilakukan secara betul oleh masyarakat. ""Perlu diperkuat pemikiran mengenai kemajemukan. Orang yang tidak mendukung itu harus semakin dipersempit," kata Akbar Tandjung.Penegasan itu dikatakan kedua tokoh nasional yang disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden ini pada pemilu 2009 mendatang di Hotel Kapuas Palace saat dialog nasional dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan kelahiran Pancasila yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Kalbar, Sabtu (14/6).Lebih lanjut Sri Sultan menyatakan rasa saling untuk menghargai perbedaan merupakan perilaku budaya milik kearifan lokal yang dipahami seluruh etnik di Indonesia sebagai bentuk aplikasi kebudayaan itu sendiri, namun harus dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia tidak sepakat adanya dominasi baik dalam bentuk budaya, etnik maupun sektor lain di Indonesia. "Tanpa dominasi dengan segala keberagaman, masyarakat minoritas seharusnya merasa aman dan tenang berada di tengah-tengah mayoritas. Jangan lakukan dengan politik yang hanya menghitung untung ruginya dan ekonomi yang cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam kesejahteraan, tapi lakukan dengan strategi pendekatan kebudayaan. Sebab dengan pendekatan itu maka akan melahirkan Indonesia yang lebih memiliki karakter," tegasnya.Dia mencontohkan Malaysia dan Jepang yang masyarakatnya memiliki beragam budaya namun mampu mengedepankan semangat dalam mengabdikan keakuan dan mempertahankan kemajuan dan kemandirian bangsa melalui tradisi budayanya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dia katakan setiap pemimpinnya mempunyai cara tersendiri dalam membangun negara. Misalnya Presiden Soekarno mengedepankan "character building" sedangkan di masa Orde Baru pendekatan ekonomi menjadi "panglima". "Akan tetapi justru yang timbul adalah sesama bangsa maupun pemimpin tidak lagi pernah membicarakan soal moral dan etika tetapi lebih ke ekonomi," ungkapnya. Begitu pula yang dikatakan Akbar Tanjung, bahwa perbedaan yang ada di tiap daerah jangan dijadikan dasar untuk membentuk pondasi secara khusus. Tapi cukup di Aceh dan Papua saja yang dijadikan otonomi khusus karena keduanya memiliki sejarah yang berbeda dengan provinsi lain."Sebab semangat sebagai Negara Kesatuan RI akan semakin lemah. Meskipun telah menganut demokrasi yang di beberapa sisi lebih baik dari Amerika Serikat, namun Indonesia belum menjalankan esensi yang substansial," ujarnya.Menurutnya demokrasi mengandung dua unsur penting yakni substansial dan prosedural. Yang terjadi di Indonesia lebih ke arah prosedural. Sedangkan substansialnya seperti kesetaraan, saling menghormati perbedaan, toleransi kemajemukan bangsa, nilai-nilai kemanusiaan dan HAM perlu lebih diperjuangkan di masa mendatang. "Dengan bentuk demokrasi yang semakin terbuka, rakyat memegang penuh kedaulatan sementara partai politik juga terus bertambah sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat untuk merekrut sarana calon pemimpin," kata Akbar. (rob/ant)
Dua tokoh nasional yakni Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung menyatakan prihatin dengan kondisi bangsa yang tidak lagi mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dinilai semakin hari kian berkurang."Seharusnya Indonesia yang multikultur dan mengakui adanya perbedaan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika satu kekuatan dengan melalui pendekatan kebudayaan," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hal senada dikatakan Akbar Tandjung yang menilai kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika belum dilakukan secara betul oleh masyarakat. ""Perlu diperkuat pemikiran mengenai kemajemukan. Orang yang tidak mendukung itu harus semakin dipersempit," kata Akbar Tandjung.Penegasan itu dikatakan kedua tokoh nasional yang disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden ini pada pemilu 2009 mendatang di Hotel Kapuas Palace saat dialog nasional dalam rangka memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan kelahiran Pancasila yang digelar sejumlah elemen masyarakat di Kalbar, Sabtu (14/6).Lebih lanjut Sri Sultan menyatakan rasa saling untuk menghargai perbedaan merupakan perilaku budaya milik kearifan lokal yang dipahami seluruh etnik di Indonesia sebagai bentuk aplikasi kebudayaan itu sendiri, namun harus dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia tidak sepakat adanya dominasi baik dalam bentuk budaya, etnik maupun sektor lain di Indonesia. "Tanpa dominasi dengan segala keberagaman, masyarakat minoritas seharusnya merasa aman dan tenang berada di tengah-tengah mayoritas. Jangan lakukan dengan politik yang hanya menghitung untung ruginya dan ekonomi yang cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam kesejahteraan, tapi lakukan dengan strategi pendekatan kebudayaan. Sebab dengan pendekatan itu maka akan melahirkan Indonesia yang lebih memiliki karakter," tegasnya.Dia mencontohkan Malaysia dan Jepang yang masyarakatnya memiliki beragam budaya namun mampu mengedepankan semangat dalam mengabdikan keakuan dan mempertahankan kemajuan dan kemandirian bangsa melalui tradisi budayanya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dia katakan setiap pemimpinnya mempunyai cara tersendiri dalam membangun negara. Misalnya Presiden Soekarno mengedepankan "character building" sedangkan di masa Orde Baru pendekatan ekonomi menjadi "panglima". "Akan tetapi justru yang timbul adalah sesama bangsa maupun pemimpin tidak lagi pernah membicarakan soal moral dan etika tetapi lebih ke ekonomi," ungkapnya. Begitu pula yang dikatakan Akbar Tanjung, bahwa perbedaan yang ada di tiap daerah jangan dijadikan dasar untuk membentuk pondasi secara khusus. Tapi cukup di Aceh dan Papua saja yang dijadikan otonomi khusus karena keduanya memiliki sejarah yang berbeda dengan provinsi lain."Sebab semangat sebagai Negara Kesatuan RI akan semakin lemah. Meskipun telah menganut demokrasi yang di beberapa sisi lebih baik dari Amerika Serikat, namun Indonesia belum menjalankan esensi yang substansial," ujarnya.Menurutnya demokrasi mengandung dua unsur penting yakni substansial dan prosedural. Yang terjadi di Indonesia lebih ke arah prosedural. Sedangkan substansialnya seperti kesetaraan, saling menghormati perbedaan, toleransi kemajemukan bangsa, nilai-nilai kemanusiaan dan HAM perlu lebih diperjuangkan di masa mendatang. "Dengan bentuk demokrasi yang semakin terbuka, rakyat memegang penuh kedaulatan sementara partai politik juga terus bertambah sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat untuk merekrut sarana calon pemimpin," kata Akbar. (rob/ant)
Bangun Solidaritas Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan
*****IKSASS Gelar Haul Akbar ke-18
Kubu Raya, BERKAT.
Ditengah krisis ekonomi bangsa yang imbasnya hingga Kalbar, perlu dibangun rasa kesolidaritasan umat khususnya umat Islam untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan yang dinilai semakin hari kian terpuruk. Penegasan itu dikatakan Kades Mega Timur Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Sahir Mannani disela Haul Akbar ke-18 mengenang KH Samsul Arifin dan KH Raden As'ad Samsul Arifin, Sabtu (14/6) malam lalu."Jadi, negara ini tidak akan bangkit tanpa kita galakan ekonomi kerakyatannya," kata Sahir.Oleh karena itu, dengan digelarnya kegiatan tersebut, ia mengharapkan semua ulama, umaroh, orang kaya, atau rakyat biasa untuk saling bahu-membahu menyatukan visi misi guna meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dinilai kian kritis. "Sebab persoalan iman dalam meningkatkan ekonomi adalah salah satu modal dasar pembangunan," ujarnya. Haul akbar yang digelar untuk kali pertamanya di Kalbar itu dilaksanakan oleh Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syai'iyah (IKSASS) Rayon Kalbar dalam rangka mengenang dua tokoh pendiri dan perintis Pondok Pesantren (Pontren) Salafiyah Syai'iyah Sukorejo, Situbondo Jawa Timur dengan menghadirkan Pengasuh Pontren Salafiyah Syai'iyah, KH Afifuddin Muhejir.Selain ribuan masyarakat Desa Mega Timur, juga hadir Satuki mewakili Pj. Bupati KKR, anggota DPRD Kota Pontianak, M. Fawzi, S.Sos serta sejumlah tokoh masyarakat, agama dan unsur muspika.Untuk di Kalbar, jumlah alumni Pontren Salafiyah Syai'iyah lebih kurang mencapai 200 santri yang telah berhasil menamatkan pendidikannya untuk belajar tentang ilmu fiqih yang merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhan.Ilmu fiqih juga membahas tentang cara bagaimana beribadah, prinsip Rukun Islam dan hubungan antarmanusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqih. Tak hanya itu, ilmu fiqih juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Sedangkan seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqih disebut Faqih.Sementara itu Pengasuh Pontren Salafiyah Syai'iyah, KH Afifuddin Muhejir menyebutkan ada dua kepentingan pada acara tersebut yakni bagi orang yang sudah mati maupun yang masih hidup."Bagi yang sudah mati jelas, yakni dengan membaca yasin, doa dan tahlil bersama yang pahalanya dimohonkan kepada Allah SWT untuk disampaikan bagi mereka. Sedangkan yang masih hidup, antara lain untuk mengingat kematian. Artinya dengan dia sering-sering mengingat kematian maka akan termotivasi untuk melakukan kebaikan," kata kiai yang disebut-sebut sebagai salah satu ahli fiqih ini. (rob)
Kubu Raya, BERKAT.
Ditengah krisis ekonomi bangsa yang imbasnya hingga Kalbar, perlu dibangun rasa kesolidaritasan umat khususnya umat Islam untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan yang dinilai semakin hari kian terpuruk. Penegasan itu dikatakan Kades Mega Timur Kecamatan Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Sahir Mannani disela Haul Akbar ke-18 mengenang KH Samsul Arifin dan KH Raden As'ad Samsul Arifin, Sabtu (14/6) malam lalu."Jadi, negara ini tidak akan bangkit tanpa kita galakan ekonomi kerakyatannya," kata Sahir.Oleh karena itu, dengan digelarnya kegiatan tersebut, ia mengharapkan semua ulama, umaroh, orang kaya, atau rakyat biasa untuk saling bahu-membahu menyatukan visi misi guna meningkatkan ekonomi kerakyatan yang dinilai kian kritis. "Sebab persoalan iman dalam meningkatkan ekonomi adalah salah satu modal dasar pembangunan," ujarnya. Haul akbar yang digelar untuk kali pertamanya di Kalbar itu dilaksanakan oleh Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syai'iyah (IKSASS) Rayon Kalbar dalam rangka mengenang dua tokoh pendiri dan perintis Pondok Pesantren (Pontren) Salafiyah Syai'iyah Sukorejo, Situbondo Jawa Timur dengan menghadirkan Pengasuh Pontren Salafiyah Syai'iyah, KH Afifuddin Muhejir.Selain ribuan masyarakat Desa Mega Timur, juga hadir Satuki mewakili Pj. Bupati KKR, anggota DPRD Kota Pontianak, M. Fawzi, S.Sos serta sejumlah tokoh masyarakat, agama dan unsur muspika.Untuk di Kalbar, jumlah alumni Pontren Salafiyah Syai'iyah lebih kurang mencapai 200 santri yang telah berhasil menamatkan pendidikannya untuk belajar tentang ilmu fiqih yang merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhan.Ilmu fiqih juga membahas tentang cara bagaimana beribadah, prinsip Rukun Islam dan hubungan antarmanusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqih. Tak hanya itu, ilmu fiqih juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Sedangkan seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqih disebut Faqih.Sementara itu Pengasuh Pontren Salafiyah Syai'iyah, KH Afifuddin Muhejir menyebutkan ada dua kepentingan pada acara tersebut yakni bagi orang yang sudah mati maupun yang masih hidup."Bagi yang sudah mati jelas, yakni dengan membaca yasin, doa dan tahlil bersama yang pahalanya dimohonkan kepada Allah SWT untuk disampaikan bagi mereka. Sedangkan yang masih hidup, antara lain untuk mengingat kematian. Artinya dengan dia sering-sering mengingat kematian maka akan termotivasi untuk melakukan kebaikan," kata kiai yang disebut-sebut sebagai salah satu ahli fiqih ini. (rob)
Kejaksaan Tak Akan Diintervensi
***Sidang Pelaku IL
Pontianak, BERKAT.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, H.M. Salamoen Muslim H, SH, MM menegaskan pihaknya tidak akan terpengaruh dengan berbagai intervensi dari manapun juga untuk menuntut ke-14 pelaku illegal logging (IL) yang akan menjalani persidangan di Ketapang."Saya tidak peduli siapapun dia. Saya tetap komitmen jalankan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," tegasnya ketika ditemui BERKAT, kemarin.Ia tegaskan dirinya tidak ada rasa khawatir sekalipun yang mengintervensi adalah pejabat tinggi sebab pihaknya tetap menjalankan hukum sesuai dengan koridor perundang-undangan. "Pokoknya kita akan jalankan dengan sebaik baiknya. Apalagi kesalahannya sudah jelas. Ada barang bukti dan pelakunya," kata Salamoen.Sementara itu, Pengamat Hukum Untan, Rousdy Said, SH, MS menyebutkan para pelaku harus dijerat dengan pasal berlapis yakni UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU 5/1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam."Tidak hanya itu saja, si pelaku terlebih lagi tersangkut dengan KUHP dan korupsi. Jadi, para pelaku tidak bisa lepas dari jeratan hukum meskipun putusannya ringan. Apalagi BB, saksi, dan dokumen sudah mendukung para pelaku sebagai aktor IL," tegas Rousdy.Pasal 50 UU No 41/1999 sudah jelas menyebutkan menebang tanpa izin, menebang dekat sumber air (waduk), menebang tidak sesuai izin, menebang di kawasan lindung dan taman nasional, membunuh satwa dan pohon yang dilindungi, menyelundupkan kayu, memproses kayu ilegal, menyuap petugas kehutanan, gagal bayar dana reboisasi dan PSDH.Begitu juga di Pasal 15 dan 18, UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mencatat pelarangan terhadap upaya-upaya perusakan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Sedangkan di Pasal 19, 21, 22, dan 33, UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam telah melarang menebang tumbuhan yang dilindungi, kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi, zona inti dan zona lainnya dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, mengangkut kayu yang tidak sesuai dengan ketentuannya, menyimpan, memiliki dan atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi."Tapi sayang selama ini secara hukum undang-undang tersebut tidak mampu membuktikan pelaku utamanya. Justru yang sering dijerat para buruhnya saja. Illegal logging tidak cukup ditekan hanya dengan cara mengikuti gerakan kayunya (log tracking audit dan certivication). Tapi perlu adanya terobosan hukum lainnya untuk menghukum pelaku utamanya," ungkap Rousdy. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, H.M. Salamoen Muslim H, SH, MM menegaskan pihaknya tidak akan terpengaruh dengan berbagai intervensi dari manapun juga untuk menuntut ke-14 pelaku illegal logging (IL) yang akan menjalani persidangan di Ketapang."Saya tidak peduli siapapun dia. Saya tetap komitmen jalankan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," tegasnya ketika ditemui BERKAT, kemarin.Ia tegaskan dirinya tidak ada rasa khawatir sekalipun yang mengintervensi adalah pejabat tinggi sebab pihaknya tetap menjalankan hukum sesuai dengan koridor perundang-undangan. "Pokoknya kita akan jalankan dengan sebaik baiknya. Apalagi kesalahannya sudah jelas. Ada barang bukti dan pelakunya," kata Salamoen.Sementara itu, Pengamat Hukum Untan, Rousdy Said, SH, MS menyebutkan para pelaku harus dijerat dengan pasal berlapis yakni UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU 5/1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam."Tidak hanya itu saja, si pelaku terlebih lagi tersangkut dengan KUHP dan korupsi. Jadi, para pelaku tidak bisa lepas dari jeratan hukum meskipun putusannya ringan. Apalagi BB, saksi, dan dokumen sudah mendukung para pelaku sebagai aktor IL," tegas Rousdy.Pasal 50 UU No 41/1999 sudah jelas menyebutkan menebang tanpa izin, menebang dekat sumber air (waduk), menebang tidak sesuai izin, menebang di kawasan lindung dan taman nasional, membunuh satwa dan pohon yang dilindungi, menyelundupkan kayu, memproses kayu ilegal, menyuap petugas kehutanan, gagal bayar dana reboisasi dan PSDH.Begitu juga di Pasal 15 dan 18, UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mencatat pelarangan terhadap upaya-upaya perusakan lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Sedangkan di Pasal 19, 21, 22, dan 33, UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam telah melarang menebang tumbuhan yang dilindungi, kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi, zona inti dan zona lainnya dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, mengangkut kayu yang tidak sesuai dengan ketentuannya, menyimpan, memiliki dan atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa yang dilindungi."Tapi sayang selama ini secara hukum undang-undang tersebut tidak mampu membuktikan pelaku utamanya. Justru yang sering dijerat para buruhnya saja. Illegal logging tidak cukup ditekan hanya dengan cara mengikuti gerakan kayunya (log tracking audit dan certivication). Tapi perlu adanya terobosan hukum lainnya untuk menghukum pelaku utamanya," ungkap Rousdy. (rob)
Tiga Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar
Pontianak, BERKAT.
Kendati memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan, namun tiga komoditas ini yaitu minyak goreng, beras, dan udang termasuk komoditas penyumbang pembentukan inflasi (kenaikan harga) tertinggi dan terbesar di Kalbar pada triwulan I-2008 (Periode Januari - Maret,red).Laporan "Kajian Ekonomi Regional Kalbar Triwulan I-2008" Bank Indonesia Cabang Pontianak menyebutkan, inflasi untuk minyak goreng sebesar 0,62 persen dengan nilai 34,86, diikuti beras 0,44 persen dan udang basah sebesar 0,43 persen dengan nilai 33,92.Sebab itu kenaikan harga untuk komoditas minyak goreng dan beras perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat sumbangan kedua komoditas terhadap perhitungan inflasi di Kota Pontianak cukup besar yakni masing-masing sekitar 5 persen dan 2 persen.Sehingga kenaikan harga pada kedua komoditas tersebut akan berdampak cukup besar terhadap pembentukan inflasi Kota Pontianak. Kondisi ini sangat berpengaruh pada roda perekonomian Kalbar umumnya Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi pada khususnya. Terlebih lagi, saat ini kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata sebesar 28,7 persen, berimbas pada semua sektor baik itu untuk transportasi maupun distribusi tiga komoditas tersebut.Diketahui sejumlah daerah yang memiliki potensi akan tiga komoditas tersebut antara lain, untuk minyak goreng seperti di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Sambas lantaran memiliki jumlah perkebunan kelapa yang sangat besar. Data Dinas Perkebunan mencatat di tahun 2004 saja, luas lahan kelapa yang berpotensi dari daerah tersebut mencapai 300 ribu hektar dan yang sudah diusahakan telah mencapai 109 ribu hektar. Sedangkan untuk kelapa sawit, hampir diseluruh daerah memiliki potensi dengan jumlah lahan sekitar 1,5 juta hektar.Sedangkan untuk komoditas beras, selain dua kabupaten tersebut yang memiliki lahan pertanian cukup berpotensi juga Kabupaten Kayong Utara serta Kabupaten Sambas.Begitu pula untuk komoditas udang, empat kabupaten memiliki peluang seperti Kabupaten Pontianak, Sambas, Ketapang maupun Bengkayang dengan potensi lahan seluas 26.704 hektar. (rob)
Kendati memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan, namun tiga komoditas ini yaitu minyak goreng, beras, dan udang termasuk komoditas penyumbang pembentukan inflasi (kenaikan harga) tertinggi dan terbesar di Kalbar pada triwulan I-2008 (Periode Januari - Maret,red).Laporan "Kajian Ekonomi Regional Kalbar Triwulan I-2008" Bank Indonesia Cabang Pontianak menyebutkan, inflasi untuk minyak goreng sebesar 0,62 persen dengan nilai 34,86, diikuti beras 0,44 persen dan udang basah sebesar 0,43 persen dengan nilai 33,92.Sebab itu kenaikan harga untuk komoditas minyak goreng dan beras perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat sumbangan kedua komoditas terhadap perhitungan inflasi di Kota Pontianak cukup besar yakni masing-masing sekitar 5 persen dan 2 persen.Sehingga kenaikan harga pada kedua komoditas tersebut akan berdampak cukup besar terhadap pembentukan inflasi Kota Pontianak. Kondisi ini sangat berpengaruh pada roda perekonomian Kalbar umumnya Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi pada khususnya. Terlebih lagi, saat ini kebijakan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata sebesar 28,7 persen, berimbas pada semua sektor baik itu untuk transportasi maupun distribusi tiga komoditas tersebut.Diketahui sejumlah daerah yang memiliki potensi akan tiga komoditas tersebut antara lain, untuk minyak goreng seperti di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Sambas lantaran memiliki jumlah perkebunan kelapa yang sangat besar. Data Dinas Perkebunan mencatat di tahun 2004 saja, luas lahan kelapa yang berpotensi dari daerah tersebut mencapai 300 ribu hektar dan yang sudah diusahakan telah mencapai 109 ribu hektar. Sedangkan untuk kelapa sawit, hampir diseluruh daerah memiliki potensi dengan jumlah lahan sekitar 1,5 juta hektar.Sedangkan untuk komoditas beras, selain dua kabupaten tersebut yang memiliki lahan pertanian cukup berpotensi juga Kabupaten Kayong Utara serta Kabupaten Sambas.Begitu pula untuk komoditas udang, empat kabupaten memiliki peluang seperti Kabupaten Pontianak, Sambas, Ketapang maupun Bengkayang dengan potensi lahan seluas 26.704 hektar. (rob)
Perkembangan Bank Memacu Perekonomian Daerah
Pontianak, BERKAT.
Kendati kinerja bank umum selama triwulan I-2008 yang dilihat dari sisi asset, dana pihak ketiga yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan melalui mengalami penurunan, akan tetapi secara keseluruhan sejumlah bank yang terdapat di Kalbar memiliki peran penting untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah.Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia Cabang Pontianak melalui "Kajian Ekonomi Regional Kalbar" mencatat jumlah bank umum yang berdiri pada triwulan I-2008 sebanyak 194 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat yaitu PT Bank Kalbar, 54 kantor cabang,, 61 kantor cabang pembantu, 22 kantor kas, dan 56 kantor unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).Dilihat dari sebaran lokasi kantor bank umum per kabupaten/ kota, sebagian besar kantor bank tersebut berada di Kota Pontianak, yaitu 74 kantor, disusul oleh Kabupaten Ketapang 20 kantor, Kabupaten Sanggau 19 kantor, Kabupaten Sambas 18 kantor, Kabupaten Pontianak 16 kantor, Kota Singkawang 13 kantor, Kabupaten Sintang 11 kantor, Kabupaten Kapuas Hulu 10 kantor, Kabupaten Bengkayang 5 kantor, Kabupaten Landak dan Sekadau masing-masing 3 kantor dan Kabupaten Melawi 2 kantor.Sedangkan dari sisi kegiatannya, sebagian besar kantor bank umum yang ada di Kalbar merupakan bank konvensional dengan jumlah kantor bank mencapai 186 kantor, sedangkan yang beroperasi dengan prinsip syariah hanya 8 kantor bank yang seluruhnya ada di Kota Pontianak.Jika dilihat dari kepemilikannya, sebagian besar kantor bank merupakan milik pemerintah, termasuk Bank Pembangunan Daerah yang mencapai 134 kantor bank. Sementara itu, yang merupakan jaringan kantor bank umum swasta nasional di Kalimantan hanya 51 kantor bank.Hal ini dapat dimaklumi karena pada umumnya bank umum swasta nasional hanya berkonsentrasi pada kota-kota besar. Sedangkan bank pemerintah banyak membuka kantor disetiap kabupaten yang ada di Kalbar karena mengemban tugas sebagai agent of development dari pemerintah. (rob)
Kendati kinerja bank umum selama triwulan I-2008 yang dilihat dari sisi asset, dana pihak ketiga yang dihimpun maupun kredit yang disalurkan melalui mengalami penurunan, akan tetapi secara keseluruhan sejumlah bank yang terdapat di Kalbar memiliki peran penting untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah.Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia Cabang Pontianak melalui "Kajian Ekonomi Regional Kalbar" mencatat jumlah bank umum yang berdiri pada triwulan I-2008 sebanyak 194 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat yaitu PT Bank Kalbar, 54 kantor cabang,, 61 kantor cabang pembantu, 22 kantor kas, dan 56 kantor unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).Dilihat dari sebaran lokasi kantor bank umum per kabupaten/ kota, sebagian besar kantor bank tersebut berada di Kota Pontianak, yaitu 74 kantor, disusul oleh Kabupaten Ketapang 20 kantor, Kabupaten Sanggau 19 kantor, Kabupaten Sambas 18 kantor, Kabupaten Pontianak 16 kantor, Kota Singkawang 13 kantor, Kabupaten Sintang 11 kantor, Kabupaten Kapuas Hulu 10 kantor, Kabupaten Bengkayang 5 kantor, Kabupaten Landak dan Sekadau masing-masing 3 kantor dan Kabupaten Melawi 2 kantor.Sedangkan dari sisi kegiatannya, sebagian besar kantor bank umum yang ada di Kalbar merupakan bank konvensional dengan jumlah kantor bank mencapai 186 kantor, sedangkan yang beroperasi dengan prinsip syariah hanya 8 kantor bank yang seluruhnya ada di Kota Pontianak.Jika dilihat dari kepemilikannya, sebagian besar kantor bank merupakan milik pemerintah, termasuk Bank Pembangunan Daerah yang mencapai 134 kantor bank. Sementara itu, yang merupakan jaringan kantor bank umum swasta nasional di Kalimantan hanya 51 kantor bank.Hal ini dapat dimaklumi karena pada umumnya bank umum swasta nasional hanya berkonsentrasi pada kota-kota besar. Sedangkan bank pemerintah banyak membuka kantor disetiap kabupaten yang ada di Kalbar karena mengemban tugas sebagai agent of development dari pemerintah. (rob)
14 Pelaku IL Tiba di Ketapang
***Kejaksaan Bentuk Tim
Pontianak, BERKAT.
Sebanyak 14 pelaku illegal logging yang pertengahan Maret lalu berhasil ditangkap polisi, Rabu (11/6) sore tiba di Ketapang. Ke-14 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian itu akan menjalani persidangan di Ketapang dengan tuduhan telah melanggar UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999.Mereka di antaranya 11 orang kapten kapal dan 3 orang cukong kayu atas nama Aweng, Darwis dan Wijaya. Jumlah ini adalah sebagian dari 30 orang pelaku illegal logging yang berhasil di tangkap lantaran telah membabat habis hutan Ketapang dengan meraup keuntungan pribadi hingga miliaran rupiah. Termasuk di antaranya selain para cukong adalah mantan Kapolres Ketapang, Kapospol Airud, serta Kasat Reskrim dan Kepala Dinas Kehutanan Ketapang berikut 5 orang stafnya. Lebih kurang barang bukti yang telah dilelang yakni 6 ribu kubik kayu jenis campuran kelas A berikut 19 kapal pengangkut berdaya diatas 350 GT telah disita kepolisian dalam operasi tersebut yang dilancarkan satu tim khusus dari Mabes Polri.Dalam perjalanannya dari Jakarta pukul 10.00 WIB yang menggunakan pesawat Batavia, ke-14 tersangka IL ini dikawal ketat 7 orang dari Mabes Polri berpangkat AKBP yang dipimpin AKBP Gally. Setelah satu jam perjalanan akhirnya mereka tiba di Bandara Supadio Pontianak. Setelah sempat istirahat beberapa jam, pukul 15.45 WIB rombongan melanjutkan perjalanan ke Ketapang dengan menggunakan pesawat IAT (Indonesia Air Travel)yang telah dicarter. Tiba di Ketapang, rombongan langsung menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang.Kendati belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan, namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, H.M. Salamoen Muslim H, SH, MM pihaknya telah siap untuk menuntut para tersangka pada persidangan nantinya."Sama Aspidum prinsipnya kita jalankan koq. Jadi, prinsipnya kita siap karena ini satu agenda rutin," katanya kepada BERKAT, kemarin.Meskipun tidak ada intruksi khusus kepada Kejari Ketapang, namun ia berencana akan mengirimkan sejumlah jaksa dari Kejati Kalbar untuk memback up dan memperkuat jajaran di Kejari Ketapang dengan membentuk satu tim. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan berapa jumlah jaksa yang akan diturunkan ke Ketapang."Kita lihat berapa sesuai kebutuhannya nanti. Cuma kita akan memback upnya dari sini. Jadi paling tidak kita mengirimkan jaksa yang lebih berpengalaman," katanya berdiplomasi.Lagi-lagi ia katakan belum dapat tahu undang-undang yang mana yang akan dipakai untuk menjerat para pelaku illegal logging tersebut. "Kita lihat nanti, saya belum baca berkasnya. Tapi yang jelas itukan sudah menyangkut pada Undang-Undang Kehutanan," ujarnya.Pun demikian, ia yakin ke-14 pelaku illegal logging ini telah bersalah apalagi telah ada barang bukti (BB) dan pelakunya yang sudah jelas. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Sebanyak 14 pelaku illegal logging yang pertengahan Maret lalu berhasil ditangkap polisi, Rabu (11/6) sore tiba di Ketapang. Ke-14 orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian itu akan menjalani persidangan di Ketapang dengan tuduhan telah melanggar UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999.Mereka di antaranya 11 orang kapten kapal dan 3 orang cukong kayu atas nama Aweng, Darwis dan Wijaya. Jumlah ini adalah sebagian dari 30 orang pelaku illegal logging yang berhasil di tangkap lantaran telah membabat habis hutan Ketapang dengan meraup keuntungan pribadi hingga miliaran rupiah. Termasuk di antaranya selain para cukong adalah mantan Kapolres Ketapang, Kapospol Airud, serta Kasat Reskrim dan Kepala Dinas Kehutanan Ketapang berikut 5 orang stafnya. Lebih kurang barang bukti yang telah dilelang yakni 6 ribu kubik kayu jenis campuran kelas A berikut 19 kapal pengangkut berdaya diatas 350 GT telah disita kepolisian dalam operasi tersebut yang dilancarkan satu tim khusus dari Mabes Polri.Dalam perjalanannya dari Jakarta pukul 10.00 WIB yang menggunakan pesawat Batavia, ke-14 tersangka IL ini dikawal ketat 7 orang dari Mabes Polri berpangkat AKBP yang dipimpin AKBP Gally. Setelah satu jam perjalanan akhirnya mereka tiba di Bandara Supadio Pontianak. Setelah sempat istirahat beberapa jam, pukul 15.45 WIB rombongan melanjutkan perjalanan ke Ketapang dengan menggunakan pesawat IAT (Indonesia Air Travel)yang telah dicarter. Tiba di Ketapang, rombongan langsung menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang.Kendati belum ada pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan, namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, H.M. Salamoen Muslim H, SH, MM pihaknya telah siap untuk menuntut para tersangka pada persidangan nantinya."Sama Aspidum prinsipnya kita jalankan koq. Jadi, prinsipnya kita siap karena ini satu agenda rutin," katanya kepada BERKAT, kemarin.Meskipun tidak ada intruksi khusus kepada Kejari Ketapang, namun ia berencana akan mengirimkan sejumlah jaksa dari Kejati Kalbar untuk memback up dan memperkuat jajaran di Kejari Ketapang dengan membentuk satu tim. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan berapa jumlah jaksa yang akan diturunkan ke Ketapang."Kita lihat berapa sesuai kebutuhannya nanti. Cuma kita akan memback upnya dari sini. Jadi paling tidak kita mengirimkan jaksa yang lebih berpengalaman," katanya berdiplomasi.Lagi-lagi ia katakan belum dapat tahu undang-undang yang mana yang akan dipakai untuk menjerat para pelaku illegal logging tersebut. "Kita lihat nanti, saya belum baca berkasnya. Tapi yang jelas itukan sudah menyangkut pada Undang-Undang Kehutanan," ujarnya.Pun demikian, ia yakin ke-14 pelaku illegal logging ini telah bersalah apalagi telah ada barang bukti (BB) dan pelakunya yang sudah jelas. (rob)
Peran Infokom dalam Mewujudkan Pembangunan
Pontianak, BERKAT.
Menyelenggarakan deseminasi informasi nasional pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan hingga pedesaan/kelurahan adalah suatu kewajiban pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.Demikian diungkapkan Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemda Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Bambang Subijantoro saat Seminar Paradigma Diseminasi Informasi Nasional di Daerah, Rabu (7/6) di Pontianak.Seminar yang dihadiri Dinas Kominfo se-Kalbar serta humas beberapa instansi ini dilaksanakan atas kerjasama Menkominfo dengan Pemprov Kalbar, dimana Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah (BKIKD) Kalbar sebagai pelaksana.Bambang menegaskan sejalan dengan terbitnya PP 41/ 2007 tentang perangkat daerah, maka dapat diartikan keberadaan informasi melalui Dinas Infokom adalah suatu lembaga yang wajib diadakan serta ditingkatkan. Ia katakan tugas dan tanggung jawab menkominfo dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi satu kekuatan yang diwajibkan sebagai penunjang percepatan pembangunan negeri ini."Untuk itu tugas infokom adalah sebagai juru bicara pemerintah daerah juga penanggung jawab dalam hal informasi dan perangkatnya. Pembagian tugasnya seperti menyediakan layanan informasi terkait kebijakan sampai dengan pengambilan keputusan oleh pemda untuk disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 45 Pasal 28F. Selanjutnya infokom bertanggung jawab atas efek informasi yang timbul di tengah masyarakat," jelas Bambang.Namun, ia mengakui dengan adanya PP 38/ 2007 tentang pembagian urusan dinas, lembaga, adalah wewenang pemerintah daerah menjadikan pemerintah pusat tidak boleh intervensi kepada pemerintah daerah. Akan tetapi kewenangan yang dimaksud bukanlah mengabaikan ketetapan PP 41/2007 tersebut."Hal itu hanya sebatas pemberian nama dinas/ lembaga dengan tidak mengurangi tupoksi dari infokom," tuturnya.Ia menjelaskan dasar pembentukan lembaga teknis (dinas/ badan) di daerah didasarkan pada pola maksimal dan minimal. Namun, lagi-lagi Bambang menyebutkan keberadaan infokom di daerah baik tipe minimal maupun maksimal wajib dilaksanakan. Apabila urusan yang menjadi kewenangan dinas di lingkungan pemerintah daerah ternyata belum menyelenggarakan kewajiban, maka penyelenggaraanya akan di ambil alih oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diartikan sejauh mana kepentingan pemerintah dalam meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.Menanggapi penggabungan serumpun pada dinas terkait, ia katakan hendaknya dilakukan secara cermat. Dicontohkannya, penggabungan infokom dengan Dishub sangat tidak sesuai."Mana ada kaitan informasi dengan transportasi," kata Bambang seraya tertawa.Untuk itu dia berharap perlunya keberadaan infokom di negara ini. Bahkan, dikatakannya adalah suatu pemahaman keliru serta kurang mengerti yang tidak memberik porsi pada infokom. "Ini sesuai UU bukan kepentingan menteri atau direktorat," tegasnya.Selanjutnya dia katakan perlu ditingkatkannya sumber daya manusia dalam pelaksanaan infokom sehingga informasi dapat berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan kehiudupan bangsa. "Dengan demikian keberadaan dinas infokom dalam menunjang pembangunan dapat dirasakan," pungkasnya. (rob)
Menyelenggarakan deseminasi informasi nasional pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan hingga pedesaan/kelurahan adalah suatu kewajiban pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.Demikian diungkapkan Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemda Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Bambang Subijantoro saat Seminar Paradigma Diseminasi Informasi Nasional di Daerah, Rabu (7/6) di Pontianak.Seminar yang dihadiri Dinas Kominfo se-Kalbar serta humas beberapa instansi ini dilaksanakan atas kerjasama Menkominfo dengan Pemprov Kalbar, dimana Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah (BKIKD) Kalbar sebagai pelaksana.Bambang menegaskan sejalan dengan terbitnya PP 41/ 2007 tentang perangkat daerah, maka dapat diartikan keberadaan informasi melalui Dinas Infokom adalah suatu lembaga yang wajib diadakan serta ditingkatkan. Ia katakan tugas dan tanggung jawab menkominfo dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi satu kekuatan yang diwajibkan sebagai penunjang percepatan pembangunan negeri ini."Untuk itu tugas infokom adalah sebagai juru bicara pemerintah daerah juga penanggung jawab dalam hal informasi dan perangkatnya. Pembagian tugasnya seperti menyediakan layanan informasi terkait kebijakan sampai dengan pengambilan keputusan oleh pemda untuk disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 45 Pasal 28F. Selanjutnya infokom bertanggung jawab atas efek informasi yang timbul di tengah masyarakat," jelas Bambang.Namun, ia mengakui dengan adanya PP 38/ 2007 tentang pembagian urusan dinas, lembaga, adalah wewenang pemerintah daerah menjadikan pemerintah pusat tidak boleh intervensi kepada pemerintah daerah. Akan tetapi kewenangan yang dimaksud bukanlah mengabaikan ketetapan PP 41/2007 tersebut."Hal itu hanya sebatas pemberian nama dinas/ lembaga dengan tidak mengurangi tupoksi dari infokom," tuturnya.Ia menjelaskan dasar pembentukan lembaga teknis (dinas/ badan) di daerah didasarkan pada pola maksimal dan minimal. Namun, lagi-lagi Bambang menyebutkan keberadaan infokom di daerah baik tipe minimal maupun maksimal wajib dilaksanakan. Apabila urusan yang menjadi kewenangan dinas di lingkungan pemerintah daerah ternyata belum menyelenggarakan kewajiban, maka penyelenggaraanya akan di ambil alih oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD yang bersangkutan. Dengan demikian dapat diartikan sejauh mana kepentingan pemerintah dalam meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.Menanggapi penggabungan serumpun pada dinas terkait, ia katakan hendaknya dilakukan secara cermat. Dicontohkannya, penggabungan infokom dengan Dishub sangat tidak sesuai."Mana ada kaitan informasi dengan transportasi," kata Bambang seraya tertawa.Untuk itu dia berharap perlunya keberadaan infokom di negara ini. Bahkan, dikatakannya adalah suatu pemahaman keliru serta kurang mengerti yang tidak memberik porsi pada infokom. "Ini sesuai UU bukan kepentingan menteri atau direktorat," tegasnya.Selanjutnya dia katakan perlu ditingkatkannya sumber daya manusia dalam pelaksanaan infokom sehingga informasi dapat berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan kehiudupan bangsa. "Dengan demikian keberadaan dinas infokom dalam menunjang pembangunan dapat dirasakan," pungkasnya. (rob)
Perjalanan Sutiyoso di Pontianak
Berbaur di Warung Kopi
Pontianak, BERKAT.
"Ada apa itu koq ramai-ramai orang berkumpul." Demikian ungkapan keheranan yang dilontarkan Dr. H. Sutiyoso, SH seorang calon presiden RI yang akan ikut bertarung untuk memperebutkan "orang no 1" di republik ini seraya menunjuk salah satu warung kopi "Queen" di bilangan Jalan Gajahmada, pada Sabtu (7/6)malam minggu lalu.Pertanyaan itu dijawab Bowo yang ikut mendampinginya. "Inilah budaya orang Pontianak pak. Biasanya tiap malam kumpul di warung kopi," katanya.Ketertarikan Sutiyoso untuk melihat dari dekat kehidupan malam di Bumi Khatulistiwa itu lantaran dia ingin bernostalgia ketika dirinya pernah mengenyam pendidikan SMAN 1 Pontianak tahun 1963. "Sekalian juga saya sambil mau nonton bola (EURO 2008,red) karena saya senang bola. Juga supaya tidak ngantuk," ujarnya. Cuaca Kota Pontianak yang kala itu sangat cerah, membuat dirinya harus mampir terlebih dahulu di warung kopi yang saban malam sering ditongkrongi kawula muda ini."Saya senang dengan anak muda karena energik. Apalagi anak-anak muda di kota ini sangat ramah dan sopan," kata Sutiyoso.Kontan saja, sambil menunggu kopi susu dan kacang goreng pesanannya, Sutiyoso menjadi bahan perhatian para pengunjung yang tak menyangka bakal kedatangan seorang tokoh nasional.Satu per satu, para pengopi yang mayoritas kawula muda itu pun mendatangi dan menyalami mantan gubernur DKI Jakarta dua periode ini. Bahkan, ada yang berebutan untuk minta foto bersama. Dengan setelan baju kaos berwarna hijau dilapisi jaket kulit hitam dan celana blue jeans, purnawirawan letjen ini tak segan-segan untuk menerima tawaran para pengopi yang ingin minta diabadikan. Melihat kondisi itu, sang fotografer yang dibawanya dari Jakarta pun langsung mengabadikan peristiwa bersejarah itu. Meskipun ada yang hanya menggunakan fasilitas kamera yang tersedia di handphonenya masing-masing."Jarang loh ada seorang tokoh sekelas Pak Sutiyoso mau berbaur dengan masyarakat seperti ini," kata Hendi warga yang sedang santai di warung kopi itu yang ikut minta difotokan.Kehadiran Sutiyoso di tengah masyarakat ini setelah dia melakukan dialog interaktif selama lebih kurang satu jam dengan masyarakat di studio RRI Pontianak yang disiarkan secara langsung.Berbagai persoalan pun ditanya masyarakat mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan bahkan pribadinya. Dengan ramah dan bijak, Sutiyoso yang pernah bertugas di perbatasan Kalbar tahun 1969 saat operasi penumpasan PGRS/ PARAKU ini menjawab pertanyaan demi pertanyaan.Pukul 20.30 WIB usai dialog interaktif, bersama rombongan yang ikut mendampinginya, Kijang Alphard hitam KB 11 HM yang dikendarai Sutiyoso meluncur ke sebuah warung makan di Jalan Pattimura. Spontan saja, disini dia pun menjadi bahan perhatian para pengunjung yang sedang makan saat itu. "Bisik-bisik tetangga" di antara para pengunjung pun terdengar. "Pak Sutiyoso ke tuh. Hebat ye mau makan di warung tepi jalan," kata seorang pengunjung. (rob)
Pontianak, BERKAT.
"Ada apa itu koq ramai-ramai orang berkumpul." Demikian ungkapan keheranan yang dilontarkan Dr. H. Sutiyoso, SH seorang calon presiden RI yang akan ikut bertarung untuk memperebutkan "orang no 1" di republik ini seraya menunjuk salah satu warung kopi "Queen" di bilangan Jalan Gajahmada, pada Sabtu (7/6)malam minggu lalu.Pertanyaan itu dijawab Bowo yang ikut mendampinginya. "Inilah budaya orang Pontianak pak. Biasanya tiap malam kumpul di warung kopi," katanya.Ketertarikan Sutiyoso untuk melihat dari dekat kehidupan malam di Bumi Khatulistiwa itu lantaran dia ingin bernostalgia ketika dirinya pernah mengenyam pendidikan SMAN 1 Pontianak tahun 1963. "Sekalian juga saya sambil mau nonton bola (EURO 2008,red) karena saya senang bola. Juga supaya tidak ngantuk," ujarnya. Cuaca Kota Pontianak yang kala itu sangat cerah, membuat dirinya harus mampir terlebih dahulu di warung kopi yang saban malam sering ditongkrongi kawula muda ini."Saya senang dengan anak muda karena energik. Apalagi anak-anak muda di kota ini sangat ramah dan sopan," kata Sutiyoso.Kontan saja, sambil menunggu kopi susu dan kacang goreng pesanannya, Sutiyoso menjadi bahan perhatian para pengunjung yang tak menyangka bakal kedatangan seorang tokoh nasional.Satu per satu, para pengopi yang mayoritas kawula muda itu pun mendatangi dan menyalami mantan gubernur DKI Jakarta dua periode ini. Bahkan, ada yang berebutan untuk minta foto bersama. Dengan setelan baju kaos berwarna hijau dilapisi jaket kulit hitam dan celana blue jeans, purnawirawan letjen ini tak segan-segan untuk menerima tawaran para pengopi yang ingin minta diabadikan. Melihat kondisi itu, sang fotografer yang dibawanya dari Jakarta pun langsung mengabadikan peristiwa bersejarah itu. Meskipun ada yang hanya menggunakan fasilitas kamera yang tersedia di handphonenya masing-masing."Jarang loh ada seorang tokoh sekelas Pak Sutiyoso mau berbaur dengan masyarakat seperti ini," kata Hendi warga yang sedang santai di warung kopi itu yang ikut minta difotokan.Kehadiran Sutiyoso di tengah masyarakat ini setelah dia melakukan dialog interaktif selama lebih kurang satu jam dengan masyarakat di studio RRI Pontianak yang disiarkan secara langsung.Berbagai persoalan pun ditanya masyarakat mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan bahkan pribadinya. Dengan ramah dan bijak, Sutiyoso yang pernah bertugas di perbatasan Kalbar tahun 1969 saat operasi penumpasan PGRS/ PARAKU ini menjawab pertanyaan demi pertanyaan.Pukul 20.30 WIB usai dialog interaktif, bersama rombongan yang ikut mendampinginya, Kijang Alphard hitam KB 11 HM yang dikendarai Sutiyoso meluncur ke sebuah warung makan di Jalan Pattimura. Spontan saja, disini dia pun menjadi bahan perhatian para pengunjung yang sedang makan saat itu. "Bisik-bisik tetangga" di antara para pengunjung pun terdengar. "Pak Sutiyoso ke tuh. Hebat ye mau makan di warung tepi jalan," kata seorang pengunjung. (rob)
Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM
''...Rencana pemerintah menaikan harga BBM diambil berdasarkan pertimbangan kebaikan dan kerugian bagi rakyat. Pertimbangan kami adalah yang lemah, yang miskin, bagaimana melindungi yang lemah dan miskin...."Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Jakarta, BERKAT.
///Gejolak kenaikan harga BBM yang secara ramai diumumkan pada hari Jumat 23 Mei 2008 malam, oleh pemerintah SBY-JK banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kenaikan harga minyak dunia sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia mengingat harga BBM di Indonesia masih disubsidi. Kondisi seperti ini membuat pemerintahan SBY-JK dalam posisi yang serba sulit, walaupun dimana-mana daerah berlangsung penolakan-penolakan menentang kenaikan BBM, dalam seperti ini pemerintah telah mengambil kebijakan, serta memutuskan menaikan harga BBM sebesar 28,7 persen.///
Berikut catatan Robby wartawan Harian BERKAT.
Seiring telah diumumkannya kenaikan harga BBM maka pemerintah secara resmi telah menganggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)untuk masyarakat miskin, yang pembagiannya mulai dilaksanakan sejak Sabtu (24/5) lalu. Namun banyak kalangan menilai penyaluran dana BLT tidak tidak tepat sasaran dan sebagia jatuh ke masyarakat goongan menengah ke atas.Ada beberapa pertimbangan mengapa harga BBM dinaikan dan apa akibatnya jika tidak dinaikan:1.)Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari US 60 dollar per barrel menjadi US 120 dollar per barrel pada bulan Mei 2008. Sementara harga BBM dalam negeri tidak bertambah sejak Oktober 2005, yakni harga premium Rp4.500/liter, solar Rp4.300/liter, dan minyak tanah Rp2.000/liter. Jika dibandingkan dengan harga internasional, yakni harga premium Rp8.600/liter, solar Rp8.300/liter dan minyak tanah Rp9.000/liter. Dari perbedaan harga di atas berarti pemerintah menanggung subsidi perbedaan antar harga dalam negeri dengan harga sebenarnya (harga internasional) masing-masing: bensin premium (Rp8.600-Rp4.500), atau menanggung Rp4.100/liter, solar (Rp8.300-Rp4.300) atau Rp4.000/liter dan minyak tanah (Rp9.000-Rp2.000) atau menanggung Rp7.000/liter.2.)Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikan maka akan terjadi perbedaan yang sangat besar antara harga BBM dalam negeri dan luar negeri karena BBM di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan BBM dalam negeri, akibatnya peluang penyelundupan BBM untuk dijual ke luar negeri sangat besar. Sehingga anggaran subsidi BBM tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan Kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen akan diperoleh penghematan sebesar Rp34,5 trilun untuk dialokasikan dalam program:a.Raskin dan ketahanan pangan sebesar Rp4,2 triliunb.Bantuan Langsung Tunai kepada 19,1 juta kepada keluarga miskin dan nyaris miskin di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp14,1 triliun.c.Penurunan defisit sebesar Rp12,2 triliund.Cadangan beresiko fiskal sebesar Rp3,0 triliune.Kredit usaha rakyat Rp1,0 triliunKemudian bagaimana negara-negara tetangga mengatasi kenaikan harga BBM dunia? Jika kita melihat harga BBM per Maret 2008 di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya jauh lebih murah. (Dapat dilihat pada grafik,red). Grafik tersebut menunjukan tidak ada korelasi yang jelas antara pendapaqtan per kapita dengan harga BBM, dimana negara yang pendapatan per kapitanya dibawah Indonesia, seperti Vietnam, Timur-Timur, Bangladesh, Kamboja, India, Filipina, harga BBM leibh tinggi dibandingkan di Indonesia. Karena kenaikan harga minyak dunia, negara tetangga seperti Vietnam, India, Cina dan Malaysia telah melakukan penyesuaian harga secara otomatis mengikuti harga dunia maka harga di dalam negeri akan mengikuti harga minyak dunia.
****Subsidi Hanya akan Mengalir ke Golongan Mampu
Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari US 60 dollar per barrel menjadi US 120 per barrel pada bulan Mei 2008. Sedangkan harga BBM dalam negeri tidak berubah sejak Oktober 2005, yaitu harga bensin premium adalah Rp4.500/liter, Solar Rp4.300/liter, dan minyak tanah Rp2.000/liter. Padahal harga sebenarnya (harga keekonomian/ internasional) dari bensin premium adalah sebesar Rp8.600/liter, solar Rp8.300/liter dan minyak tanah Rp9.000/liter. Artinya subsidi yang ditanggung pemerintah yaitu perbedaan antara harga dalam negeri dan harga sebenarnya untuk per liter bensin premium adalah (Rp8.600 - Rp4.500) atau Rp4.100/liter. Subsidi Solar (Rp8.300 - Rp4.300) atau Rp4.000/liter dan minyak tanah (Rp9.000 - Rp2.000) atau Rp7.000/liter.Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, maka terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga BBM di dalam negeri dengan luar negeri. Kriteria harga minyak di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan harga BBM dalam negeri, maka BBM didalam negeri yang murah tersebut menarik diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Artinya subsidl BBM yang sangat besar mudah diselewengkan ke luar negeri, sehingga anggaran subsidl BMM tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakatIndonesia.Pengurangan subsidi BBM harus dilihat pula sebagai kebijakan redistribusi. Subsidi BBM juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah kaya. BBM dikonsumsi oleh mereka yang punya mobil dan motor. Semakin kaya seseorang/rumah-tangga maka semakin memiliki beberapa mobil atau motor, yang artinya semakin banyak menggunakan BBM. Dengan demikian rumah tangga kaya menikmati anggaran subsidi BBM dari pemerintah jauh lebih banyak dibanding keluarga miskin. Hasil survey Susenas-BPS, menunjukkan 70 persen subsidi BBM dinikmati o1eh keluarga menengah ke atas di Indonesia (40% rumah tangga terkaya). Kalau rata-rata pemakaian bensin per mobil pribadi adalah 10 liter per hari, artinya pemilik mobil mendapat subsidi negara sebesar Rp41.000 per hari untuk pemakai premium atau Rp40.000 untuk pemakai solar. Dalam sebulan mereka mendapatkan minimal sekitar Rp1.000.000 - Rp1.200.000 (bila diasumsikan hari kerja adalah 25 hari sebulan) dalam bentuk subsidi BBM. Apabila keluarga menengah ke atas memiliki lebih dari satu mobil dan dengan jumlah CC yang besar sehingga boros bensin, merekalah yang menikmati subsidi BBM lebih banyak lagi.
Rakyat miskin tidak memiliki mobil bahkan motor, oleh karena itu mereka tidak menikmati subsidi BBM secara langsung seperti pemilik kendaraan bermotor diatas. Mereka menikmati subsidi BBM secara tidak langsung yaitu dengan naik kendaraan/ transportasi umum yang membeli BBM dengan harga murah. Subsidi BBM yang disediakan oleh pemerintah melalul anggaran (APBN) diperkirakan akan mencapai Rp190 triliun dengan harga minyak dunia rata-rata mencapai US 110 dollar per barrel dimana sekitar Rp133 triliun (70%) dinikmati kelompok berpendapatan menengah dan kaya yang biasanya tinggal di perkotaan. Orang miskin baik di kota terutama di pedesaan menikmati sangat kecil subsidi BBM tersebut. Berdasarkan data Ditlantas Polri dan hasil survey BPH Migas, porsi konsumsi BBM/ kapita/ hari untuk transportasi umum sudah termasuk bis hanya 0,9 persen dari total konsumsi total. Jika ada kenaikan harga beban kenaikan harga transportasi untuk 1/3 keluarga berpendapatan terendah di Indonesia ini akan sepenuhnya terkompensasi oleh BLT.
Pemakaian BBM dalam negeri yang sangat banyak, baik untuk dipakai sendiri maupun yang bocor karena penyelundupan, ditambah dengan harga minyak dunia yang melonjak dua kali lipat dalam setahun terakhir, mengakibatkan beban subsidi BBM meningkat drastis. Subsidi BBM dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan melonjak dari Rp126 triliun menjadi Rp190 triliun. Sementara, itu subsidi listrik diperkirakan akan mencapai Rp75 triliun yang juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memakai listrik di rumah lebih banyak seperti untuk AC, TV, komputer, lampu, dll. Total subsidi energi dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan mencapai Rp265 triliun, dimana Rp186 triliun dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Sementara itu jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program-program rakyat miskin, bantuan pangan, kredit usaha rakyat, dan program-program untuk masyarakat berpendapatan rendah hanya sebesar Rp60 triliun kurang dari sepertiga dari subsidi BBM yang dinikmati oleh kelompok menengah dan kaya. Tentu alokasi seperti ini sangat tidak adil.
Dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata US 110 dollar per barrel, maka penerimaan negara dari minyak akan meningkat Rp64,5 triliun dibandingkan dengan APBN-P 2008, namun anggaran pemerintah untuk menyediakan BBM dan listrik bersubsidi juga akan meningkat secara lebih tinggi yaitu sebesar Rp78,5 triliun. Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran (APBN) adalah negatif, yaitu beban subsidi BBM dan listrik jauh lebih tinggi dari kenaikan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak. Hal ini menyebabkan peemerintah harus memotong anggaran lainnya agar tetap dapat sehat dan tidak kolaps, yang akan menyebankan krisis ekonomi yang lebih besar. Jika ini terjadi, maka orang akan menilai investasi dan uangnya keluar negeri. Arus modal keluar akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mengakibatkan harga-harga komiditas naik lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik akan semakin memberatkan perekonomian rakyat. Situasi tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah, PHK terjadi, pengangguran meningkat dan kemiskinan semakin tinggi. Beban yang harus ditanggung rakyat semakin tinggi jika BBM tidak dinaikan. Jika tidak dinaikan maka tiang untuk program-program untuk rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan serta subsidi pangan harus dikurangi. Padahal situasi rakyat terutama kelompok miskin sangat sulit karena pada saat ini harus juga menghadapi harga beras, terigu, jagung, minyak goreng, kedelai dan pangan lain yang juga akibat kenaikan harga internasional. Karena itu pemerintah harus memprioritaskan pengeluarannya untuk program rakyat miskin, pendidikan, kesehatan dan juga pangan. Dari mana uangnya? Pemerintah tidak mungkin mensubsidi semuanya karena uang terbatas. Pemerintah harus tetap mengutamakan program untuk rakyat. Caranya, dengan mengurangi sedikit subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati kelompok menengah kaya dan mengalihkan anggaran untuk program pengurangan kemiskinan. Itu sebabnya walaupun berat, harga BBM harus dinaikkan secara terbatas pada tingkat yang masih dapat ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha.
***Demi Memenuhi Prinsip KeadilanMenteri Komunikasi dan Informatika RIProf.. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Gejolak perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagai negar produsen dan konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikan harga minyak, mengingat harga BBM Indonesia yang masih disubsidi. Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak semua tepat sasaran, karena sebagian bear jatuh pada masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu, upaya pemerintah mgnubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin.Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi dan perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.Melalui informasi ini kiranya penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah tentang kebijakan pengurangan subsidi BBM dan program penanggulangan kemiskinan menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)
Jakarta, BERKAT.
///Gejolak kenaikan harga BBM yang secara ramai diumumkan pada hari Jumat 23 Mei 2008 malam, oleh pemerintah SBY-JK banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kenaikan harga minyak dunia sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia mengingat harga BBM di Indonesia masih disubsidi. Kondisi seperti ini membuat pemerintahan SBY-JK dalam posisi yang serba sulit, walaupun dimana-mana daerah berlangsung penolakan-penolakan menentang kenaikan BBM, dalam seperti ini pemerintah telah mengambil kebijakan, serta memutuskan menaikan harga BBM sebesar 28,7 persen.///
Berikut catatan Robby wartawan Harian BERKAT.
Seiring telah diumumkannya kenaikan harga BBM maka pemerintah secara resmi telah menganggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)untuk masyarakat miskin, yang pembagiannya mulai dilaksanakan sejak Sabtu (24/5) lalu. Namun banyak kalangan menilai penyaluran dana BLT tidak tidak tepat sasaran dan sebagia jatuh ke masyarakat goongan menengah ke atas.Ada beberapa pertimbangan mengapa harga BBM dinaikan dan apa akibatnya jika tidak dinaikan:1.)Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari US 60 dollar per barrel menjadi US 120 dollar per barrel pada bulan Mei 2008. Sementara harga BBM dalam negeri tidak bertambah sejak Oktober 2005, yakni harga premium Rp4.500/liter, solar Rp4.300/liter, dan minyak tanah Rp2.000/liter. Jika dibandingkan dengan harga internasional, yakni harga premium Rp8.600/liter, solar Rp8.300/liter dan minyak tanah Rp9.000/liter. Dari perbedaan harga di atas berarti pemerintah menanggung subsidi perbedaan antar harga dalam negeri dengan harga sebenarnya (harga internasional) masing-masing: bensin premium (Rp8.600-Rp4.500), atau menanggung Rp4.100/liter, solar (Rp8.300-Rp4.300) atau Rp4.000/liter dan minyak tanah (Rp9.000-Rp2.000) atau menanggung Rp7.000/liter.2.)Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikan maka akan terjadi perbedaan yang sangat besar antara harga BBM dalam negeri dan luar negeri karena BBM di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan BBM dalam negeri, akibatnya peluang penyelundupan BBM untuk dijual ke luar negeri sangat besar. Sehingga anggaran subsidi BBM tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan Kenaikan harga BBM sebesar 28,7 persen akan diperoleh penghematan sebesar Rp34,5 trilun untuk dialokasikan dalam program:a.Raskin dan ketahanan pangan sebesar Rp4,2 triliunb.Bantuan Langsung Tunai kepada 19,1 juta kepada keluarga miskin dan nyaris miskin di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp14,1 triliun.c.Penurunan defisit sebesar Rp12,2 triliund.Cadangan beresiko fiskal sebesar Rp3,0 triliune.Kredit usaha rakyat Rp1,0 triliunKemudian bagaimana negara-negara tetangga mengatasi kenaikan harga BBM dunia? Jika kita melihat harga BBM per Maret 2008 di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, sebenarnya jauh lebih murah. (Dapat dilihat pada grafik,red). Grafik tersebut menunjukan tidak ada korelasi yang jelas antara pendapaqtan per kapita dengan harga BBM, dimana negara yang pendapatan per kapitanya dibawah Indonesia, seperti Vietnam, Timur-Timur, Bangladesh, Kamboja, India, Filipina, harga BBM leibh tinggi dibandingkan di Indonesia. Karena kenaikan harga minyak dunia, negara tetangga seperti Vietnam, India, Cina dan Malaysia telah melakukan penyesuaian harga secara otomatis mengikuti harga dunia maka harga di dalam negeri akan mengikuti harga minyak dunia.
****Subsidi Hanya akan Mengalir ke Golongan Mampu
Sejak setahun terakhir harga minyak dunia naik dua kali lipat dari US 60 dollar per barrel menjadi US 120 per barrel pada bulan Mei 2008. Sedangkan harga BBM dalam negeri tidak berubah sejak Oktober 2005, yaitu harga bensin premium adalah Rp4.500/liter, Solar Rp4.300/liter, dan minyak tanah Rp2.000/liter. Padahal harga sebenarnya (harga keekonomian/ internasional) dari bensin premium adalah sebesar Rp8.600/liter, solar Rp8.300/liter dan minyak tanah Rp9.000/liter. Artinya subsidi yang ditanggung pemerintah yaitu perbedaan antara harga dalam negeri dan harga sebenarnya untuk per liter bensin premium adalah (Rp8.600 - Rp4.500) atau Rp4.100/liter. Subsidi Solar (Rp8.300 - Rp4.300) atau Rp4.000/liter dan minyak tanah (Rp9.000 - Rp2.000) atau Rp7.000/liter.Jika harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan, maka terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga BBM di dalam negeri dengan luar negeri. Kriteria harga minyak di luar negeri jauh lebih mahal dibandingkan harga BBM dalam negeri, maka BBM didalam negeri yang murah tersebut menarik diselundupkan dan dijual ke luar negeri. Artinya subsidl BBM yang sangat besar mudah diselewengkan ke luar negeri, sehingga anggaran subsidl BMM tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakatIndonesia.Pengurangan subsidi BBM harus dilihat pula sebagai kebijakan redistribusi. Subsidi BBM juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah kaya. BBM dikonsumsi oleh mereka yang punya mobil dan motor. Semakin kaya seseorang/rumah-tangga maka semakin memiliki beberapa mobil atau motor, yang artinya semakin banyak menggunakan BBM. Dengan demikian rumah tangga kaya menikmati anggaran subsidi BBM dari pemerintah jauh lebih banyak dibanding keluarga miskin. Hasil survey Susenas-BPS, menunjukkan 70 persen subsidi BBM dinikmati o1eh keluarga menengah ke atas di Indonesia (40% rumah tangga terkaya). Kalau rata-rata pemakaian bensin per mobil pribadi adalah 10 liter per hari, artinya pemilik mobil mendapat subsidi negara sebesar Rp41.000 per hari untuk pemakai premium atau Rp40.000 untuk pemakai solar. Dalam sebulan mereka mendapatkan minimal sekitar Rp1.000.000 - Rp1.200.000 (bila diasumsikan hari kerja adalah 25 hari sebulan) dalam bentuk subsidi BBM. Apabila keluarga menengah ke atas memiliki lebih dari satu mobil dan dengan jumlah CC yang besar sehingga boros bensin, merekalah yang menikmati subsidi BBM lebih banyak lagi.
Rakyat miskin tidak memiliki mobil bahkan motor, oleh karena itu mereka tidak menikmati subsidi BBM secara langsung seperti pemilik kendaraan bermotor diatas. Mereka menikmati subsidi BBM secara tidak langsung yaitu dengan naik kendaraan/ transportasi umum yang membeli BBM dengan harga murah. Subsidi BBM yang disediakan oleh pemerintah melalul anggaran (APBN) diperkirakan akan mencapai Rp190 triliun dengan harga minyak dunia rata-rata mencapai US 110 dollar per barrel dimana sekitar Rp133 triliun (70%) dinikmati kelompok berpendapatan menengah dan kaya yang biasanya tinggal di perkotaan. Orang miskin baik di kota terutama di pedesaan menikmati sangat kecil subsidi BBM tersebut. Berdasarkan data Ditlantas Polri dan hasil survey BPH Migas, porsi konsumsi BBM/ kapita/ hari untuk transportasi umum sudah termasuk bis hanya 0,9 persen dari total konsumsi total. Jika ada kenaikan harga beban kenaikan harga transportasi untuk 1/3 keluarga berpendapatan terendah di Indonesia ini akan sepenuhnya terkompensasi oleh BLT.
Pemakaian BBM dalam negeri yang sangat banyak, baik untuk dipakai sendiri maupun yang bocor karena penyelundupan, ditambah dengan harga minyak dunia yang melonjak dua kali lipat dalam setahun terakhir, mengakibatkan beban subsidi BBM meningkat drastis. Subsidi BBM dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan melonjak dari Rp126 triliun menjadi Rp190 triliun. Sementara, itu subsidi listrik diperkirakan akan mencapai Rp75 triliun yang juga lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memakai listrik di rumah lebih banyak seperti untuk AC, TV, komputer, lampu, dll. Total subsidi energi dalam anggaran pemerintah tahun 2008 akan mencapai Rp265 triliun, dimana Rp186 triliun dinikmati oleh kelompok menengah atas.
Sementara itu jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program-program rakyat miskin, bantuan pangan, kredit usaha rakyat, dan program-program untuk masyarakat berpendapatan rendah hanya sebesar Rp60 triliun kurang dari sepertiga dari subsidi BBM yang dinikmati oleh kelompok menengah dan kaya. Tentu alokasi seperti ini sangat tidak adil.
Dengan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai rata-rata US 110 dollar per barrel, maka penerimaan negara dari minyak akan meningkat Rp64,5 triliun dibandingkan dengan APBN-P 2008, namun anggaran pemerintah untuk menyediakan BBM dan listrik bersubsidi juga akan meningkat secara lebih tinggi yaitu sebesar Rp78,5 triliun. Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran (APBN) adalah negatif, yaitu beban subsidi BBM dan listrik jauh lebih tinggi dari kenaikan penerimaan negara dari kenaikan harga minyak. Hal ini menyebabkan peemerintah harus memotong anggaran lainnya agar tetap dapat sehat dan tidak kolaps, yang akan menyebankan krisis ekonomi yang lebih besar. Jika ini terjadi, maka orang akan menilai investasi dan uangnya keluar negeri. Arus modal keluar akan mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah yang melemah akan mengakibatkan harga-harga komiditas naik lebih tinggi lagi. Harga-harga yang naik akan semakin memberatkan perekonomian rakyat. Situasi tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melemah, PHK terjadi, pengangguran meningkat dan kemiskinan semakin tinggi. Beban yang harus ditanggung rakyat semakin tinggi jika BBM tidak dinaikan. Jika tidak dinaikan maka tiang untuk program-program untuk rakyat miskin, pendidikan dan kesehatan serta subsidi pangan harus dikurangi. Padahal situasi rakyat terutama kelompok miskin sangat sulit karena pada saat ini harus juga menghadapi harga beras, terigu, jagung, minyak goreng, kedelai dan pangan lain yang juga akibat kenaikan harga internasional. Karena itu pemerintah harus memprioritaskan pengeluarannya untuk program rakyat miskin, pendidikan, kesehatan dan juga pangan. Dari mana uangnya? Pemerintah tidak mungkin mensubsidi semuanya karena uang terbatas. Pemerintah harus tetap mengutamakan program untuk rakyat. Caranya, dengan mengurangi sedikit subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati kelompok menengah kaya dan mengalihkan anggaran untuk program pengurangan kemiskinan. Itu sebabnya walaupun berat, harga BBM harus dinaikkan secara terbatas pada tingkat yang masih dapat ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha.
***Demi Memenuhi Prinsip KeadilanMenteri Komunikasi dan Informatika RIProf.. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA
Gejolak perekonomian global melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagai negar produsen dan konsumen minyak, Indonesia cukup terpukul dengan kenaikan harga minyak, mengingat harga BBM Indonesia yang masih disubsidi. Sebagaimana diketahui, bahwa pemberian subsidi BBM sebenarnya tidak semua tepat sasaran, karena sebagian bear jatuh pada masyarakat golongan menengah ke atas. Untuk itu, upaya pemerintah mgnubah skema pemberian subsidi sangatlah mutlak guna menciptakan rasa keadilan, khususnya masyarakat miskin.Upaya itu sejalan dengan tugas negara dalam melindungi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat selain mengupayakan kondisi APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah juga melakukan kebijakan intervensi dan perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.Melalui informasi ini kiranya penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah tentang kebijakan pengurangan subsidi BBM dan program penanggulangan kemiskinan menjadi sumber informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)
RUU Pilpres, Memperkecil Peluang Calon Lain
Pontianak, BERKAT.
Calon Presiden (Capres) Dr. H. Sutiyoso, SH menilai RUU pilpres (pemilihan presiden) yang menyebutkan bakal calon presiden harus memperoleh suara 30 persen tidak memberikan peluang kepada calon alternatif untuk ikut masuk "bertarung" dalam kancah pilpres 2009 mendatang. "Itu tak masuk akal. Kalau 30 persen, hanya dua calon dari dua partai besar yang ikut," kata Sutiyoso usai pelantikan pengurus DPW Forum Islamic Center Kalbar di Rumah Adat Melayu, kemarin.Dia mencontohkan, kalau satu partai besar berkoalisi akan mendapatkan 35 persen suara. Kemudian, partai besar lainnya juga berkoalisi sehingga mendapat 40 persen suara jumlahnya 75 persen dan sisanya 25 persen tak mungkin ada calon lagi. "Intinya RUU pilpres harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mencalonkan diri dan nantinya akan tersortir dengan sendirinya," jelas Sutiyoso. Oleh sebab itu dikatakannya akan ada penyampaian visi misi di DPR RI dan debat calon presiden. Untuk ini dia menyatakan setuju debat calon presiden secara berseri yang diusulkan hingga 70 kali. "Jadi masyarakat dapat mengerti siapa calon yang punya bobot dan mengerti masalah Indonesia serta mampu memberi solusi yang aplikatif," katanya. Sehingga cukup beralasan kalau mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan berkolaborasi dengan partai-partai lain seperti partai menengah untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Ia mengaku kalau dirinya telah "dikepung" 12 partai politik baru, kendati yang lolos verifikasi KPU hanya lima sedangkan tujuhnya siap untuk bergabung. Ia juga menyatakan sebanyak empat parpol yang sudah eksis menyatakan akan bergabung di antaranya PKPI (Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, PNI Marhaenisme Partai Buruh."Nanti dilihat dalam verifikasi faktual, mana yang akan lolos. Sebab kalau menggunakan jalur independen rasanya tidak mungkin lolos karena ada di dalam undang-undang dasar, kita seorang presiden itu harus didukung oleh parpol. Namun mengenai partai yang sudah komit saya belum bisa pastikan. Bisa saja sebentar ngomong akan siapkan perahu ternyata ditawarkan ke orang lain, terus ketuanya sendiri ingin maju juga. Itulah politik," kata alumni SMAN 1 Pontianak angkatan 63 ini.(rob)
Calon Presiden (Capres) Dr. H. Sutiyoso, SH menilai RUU pilpres (pemilihan presiden) yang menyebutkan bakal calon presiden harus memperoleh suara 30 persen tidak memberikan peluang kepada calon alternatif untuk ikut masuk "bertarung" dalam kancah pilpres 2009 mendatang. "Itu tak masuk akal. Kalau 30 persen, hanya dua calon dari dua partai besar yang ikut," kata Sutiyoso usai pelantikan pengurus DPW Forum Islamic Center Kalbar di Rumah Adat Melayu, kemarin.Dia mencontohkan, kalau satu partai besar berkoalisi akan mendapatkan 35 persen suara. Kemudian, partai besar lainnya juga berkoalisi sehingga mendapat 40 persen suara jumlahnya 75 persen dan sisanya 25 persen tak mungkin ada calon lagi. "Intinya RUU pilpres harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mencalonkan diri dan nantinya akan tersortir dengan sendirinya," jelas Sutiyoso. Oleh sebab itu dikatakannya akan ada penyampaian visi misi di DPR RI dan debat calon presiden. Untuk ini dia menyatakan setuju debat calon presiden secara berseri yang diusulkan hingga 70 kali. "Jadi masyarakat dapat mengerti siapa calon yang punya bobot dan mengerti masalah Indonesia serta mampu memberi solusi yang aplikatif," katanya. Sehingga cukup beralasan kalau mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan berkolaborasi dengan partai-partai lain seperti partai menengah untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Ia mengaku kalau dirinya telah "dikepung" 12 partai politik baru, kendati yang lolos verifikasi KPU hanya lima sedangkan tujuhnya siap untuk bergabung. Ia juga menyatakan sebanyak empat parpol yang sudah eksis menyatakan akan bergabung di antaranya PKPI (Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, PNI Marhaenisme Partai Buruh."Nanti dilihat dalam verifikasi faktual, mana yang akan lolos. Sebab kalau menggunakan jalur independen rasanya tidak mungkin lolos karena ada di dalam undang-undang dasar, kita seorang presiden itu harus didukung oleh parpol. Namun mengenai partai yang sudah komit saya belum bisa pastikan. Bisa saja sebentar ngomong akan siapkan perahu ternyata ditawarkan ke orang lain, terus ketuanya sendiri ingin maju juga. Itulah politik," kata alumni SMAN 1 Pontianak angkatan 63 ini.(rob)
Jangan Salahkan Masyarakat Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Berkaca dari kasus laskar wataniah yang banyak berasal dari masyarakat di perbatasan, capres Sutiyoso meminta negeri ini (Indonesia,red) harus mengevaluasi diri sehingga hal itu terjadi."Jangan pernah salahkan masyarakat Kalbar. Mereka melihat ada kehidupan ada peluang pekerjaan, mengapa tidak. Oleh karena itu kedepan daerah perbatasan harus dipacu ekonominya sekaligus dia menjadi barikade keamanan perbatasan. Apalagi di Kalbar potensinya sangat besar," kata mantan anggota Kopassus baret merah yang pensiun dengan pangkat Letjen ini.Pengalamannya ketika bertugas di wilayah perbatasan tahun 1969 pada operasi penumpasan PGRS/PARAKU dia menyebutkan kondisi masyarakatnya masih sangat primitif. Namun ia penasaran untuk melihat dari dekat pada kondisi saat sekarang ini, apakah ada perubahan atau masih tetap seperti dulu."Kalau ada waktu dan sarana saya akan melihat. Dan kehidupan ekonominya memang ke seberang, itu sudah merupakan kebiasaan. Mereka sudah punya rute-rute klasik ke Sarawak. Ini yang harus kita cegah kedepan," tegasnya.Bagaimana caranya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode ini perlu ada kehidupan yang layak untuk mereka sebab hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa masyarakat perbatasan khususnya di Kalbar ada yang berpindah atau hijrah ke Malaysia. Bahkan ada yang telah menjadi pasukan penjaga perbatasan Malaysia yakni laskar wataniah."Perbaiki kehidupannya. Bangun perumahan yang layak huni, berikan peluang kerja di sini. Karena apa yang saya lihat puluhan tahun lalu itu sangat tidak layak dan miskin," ungkapnya.Padahal dia melihat potensi Indonesia sebagai kekayaan modal dasar pembangunan cukup untuk itu, akan tetapi tidak dimaksimalkan secara baik sehingga tidak mengherankan banyak masyarakat Indonesia yang miskin dan kelaparan, sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang layak secara gratis serta kesejahteraan. "Itulah dorongan yang membuat saya ingin memperbaikinya dengan menjadi Presiden RI," kata Sutiyoso yang pernah mendapatkan penghargaan "satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengalami lima kali pergantian presiden", dari Museum Rekor Indonesia (MURI), tahun 2004, "Habitat Scroll of Honour Award 2005" dari UN Habitat.(rob)
Berkaca dari kasus laskar wataniah yang banyak berasal dari masyarakat di perbatasan, capres Sutiyoso meminta negeri ini (Indonesia,red) harus mengevaluasi diri sehingga hal itu terjadi."Jangan pernah salahkan masyarakat Kalbar. Mereka melihat ada kehidupan ada peluang pekerjaan, mengapa tidak. Oleh karena itu kedepan daerah perbatasan harus dipacu ekonominya sekaligus dia menjadi barikade keamanan perbatasan. Apalagi di Kalbar potensinya sangat besar," kata mantan anggota Kopassus baret merah yang pensiun dengan pangkat Letjen ini.Pengalamannya ketika bertugas di wilayah perbatasan tahun 1969 pada operasi penumpasan PGRS/PARAKU dia menyebutkan kondisi masyarakatnya masih sangat primitif. Namun ia penasaran untuk melihat dari dekat pada kondisi saat sekarang ini, apakah ada perubahan atau masih tetap seperti dulu."Kalau ada waktu dan sarana saya akan melihat. Dan kehidupan ekonominya memang ke seberang, itu sudah merupakan kebiasaan. Mereka sudah punya rute-rute klasik ke Sarawak. Ini yang harus kita cegah kedepan," tegasnya.Bagaimana caranya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode ini perlu ada kehidupan yang layak untuk mereka sebab hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa masyarakat perbatasan khususnya di Kalbar ada yang berpindah atau hijrah ke Malaysia. Bahkan ada yang telah menjadi pasukan penjaga perbatasan Malaysia yakni laskar wataniah."Perbaiki kehidupannya. Bangun perumahan yang layak huni, berikan peluang kerja di sini. Karena apa yang saya lihat puluhan tahun lalu itu sangat tidak layak dan miskin," ungkapnya.Padahal dia melihat potensi Indonesia sebagai kekayaan modal dasar pembangunan cukup untuk itu, akan tetapi tidak dimaksimalkan secara baik sehingga tidak mengherankan banyak masyarakat Indonesia yang miskin dan kelaparan, sulit mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang layak secara gratis serta kesejahteraan. "Itulah dorongan yang membuat saya ingin memperbaikinya dengan menjadi Presiden RI," kata Sutiyoso yang pernah mendapatkan penghargaan "satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengalami lima kali pergantian presiden", dari Museum Rekor Indonesia (MURI), tahun 2004, "Habitat Scroll of Honour Award 2005" dari UN Habitat.(rob)
Jambore Antinarkoba Gandeng Pramuka
***Undang Pengakap Malaysia
Pontianak, BERKAT.
Dalam rangka Hari Antinarkoba Internasional (HANI)yang jatuh pada 26 Juni setiap tahunnya, Satuan Tugas Antinarkoba (SAN) Kalbar akan menggelar Jambore Antinarkoba di Pantai Jungkat (Jungkat Beach) Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.Kegiatan yang untuk kali keduanya ini akan digelar pada 18 - 20 Juli mendatang dengan menggandeng Kwarcab Pramuka Kota Pontianak dan FKPM Pontianak Barat. "Penyakap (pramuka) dari Malaysia juga turut kami undang pada kegiatan ini. Dan saat ini kami sedang menunggu jawaban dari mereka," kata Ketua Panitia, Dilla Nawi.Digandengnya Kwarcab Pramuka dia sebutkan karena pada hari Pramuka yang ke-46 beberapa waktu lalu telah dibacakan ikrar gerakan pramuka antinarkoba dihadapan walikota selaku Mabicab dan Ketua DPRD Kota selaku Ketua Kwarcab Kota serta dihadapan pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandegak."Jadi dukungan baik moril maupun materiil dari Kwarcab Kota untuk merealisasikan kegiatan ini sangat diharapkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemkab Pontianak yang bersedia menjadi tuan rumah. Karena itu dukungannya juga sangat kami harapkan," tuturnya. Ia katakan kegiatan ini bertujuan ingin lebih untuk memahami kepada generasi muda tentang bahaya narkoba yang sampai saat ini sangat memprihatinkan. "Sehingga diharapkan Kalbar pada umumnya maupun Pontianak pada khususnya terbebas dari narkoba pada tahun 2015 sesuai dengan target pemerintah dalam hal ini BNN," ujarnya.Kegiatan yang akan dirangkaikan dengan kamoanye di Tugu Digulis Untan ini telah mengundang antusias para pelajar (SD-SLTA), mahasiswa, Ormas maupun OKP untuk ikut berpartisapasi. Terbukti dari data yang ada sudah 300 peserta yang telah mendaftar."Peran serta semua pihak baik tokoh masyarakat, aparat, pemerintah maupun orang tua sangat penting untuk menyukseskan kegiatan ini," ujarnya. (rob)
Pontianak, BERKAT.
Dalam rangka Hari Antinarkoba Internasional (HANI)yang jatuh pada 26 Juni setiap tahunnya, Satuan Tugas Antinarkoba (SAN) Kalbar akan menggelar Jambore Antinarkoba di Pantai Jungkat (Jungkat Beach) Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak.Kegiatan yang untuk kali keduanya ini akan digelar pada 18 - 20 Juli mendatang dengan menggandeng Kwarcab Pramuka Kota Pontianak dan FKPM Pontianak Barat. "Penyakap (pramuka) dari Malaysia juga turut kami undang pada kegiatan ini. Dan saat ini kami sedang menunggu jawaban dari mereka," kata Ketua Panitia, Dilla Nawi.Digandengnya Kwarcab Pramuka dia sebutkan karena pada hari Pramuka yang ke-46 beberapa waktu lalu telah dibacakan ikrar gerakan pramuka antinarkoba dihadapan walikota selaku Mabicab dan Ketua DPRD Kota selaku Ketua Kwarcab Kota serta dihadapan pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandegak."Jadi dukungan baik moril maupun materiil dari Kwarcab Kota untuk merealisasikan kegiatan ini sangat diharapkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemkab Pontianak yang bersedia menjadi tuan rumah. Karena itu dukungannya juga sangat kami harapkan," tuturnya. Ia katakan kegiatan ini bertujuan ingin lebih untuk memahami kepada generasi muda tentang bahaya narkoba yang sampai saat ini sangat memprihatinkan. "Sehingga diharapkan Kalbar pada umumnya maupun Pontianak pada khususnya terbebas dari narkoba pada tahun 2015 sesuai dengan target pemerintah dalam hal ini BNN," ujarnya.Kegiatan yang akan dirangkaikan dengan kamoanye di Tugu Digulis Untan ini telah mengundang antusias para pelajar (SD-SLTA), mahasiswa, Ormas maupun OKP untuk ikut berpartisapasi. Terbukti dari data yang ada sudah 300 peserta yang telah mendaftar."Peran serta semua pihak baik tokoh masyarakat, aparat, pemerintah maupun orang tua sangat penting untuk menyukseskan kegiatan ini," ujarnya. (rob)
Investasi Power Plant di Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Sumber energi adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Berbagai macam sumber energi saat ini telah banyak dikembangkan sejumlah negara-negara maju di dunia.Begitu juga Kalbar salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalbar menawarkan investasi untuk pembangunan power plant.Untuk pembangunan powewr plant tersebut sumber tenaganya diambil dari energi batubara dan energi air yang tersebar di beberapa daerah di Kalbar.Energi batubara yang dimiliki Kalbar saat ini mencapai 159,7 juta ton yang setara dengan energi 0,4 X 10 juta GWH yang berada di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.Kemudian energi air yang dimiliki Kalbar dengan potensi 628,9 MW terletak di Nanga Pinoh Kabupaten Kapuas Hulu dan 126,4 MW di Pade Kembayung.Tidak hanya itu saja kekayaan sumber daya energi yang dimiliki Kalbar, bidang pertambangan pun memiliki sejumlah komoditas yang berpeluang untuk dikembangkan, seperti bauksit, pasir kuarsa, kaolin, emas, granit, pasir zirkon, gambut dan lain-lain.Sumber daya mineral dan energi yang dimiliki Kalbar jika akan dikembangkan secara profesional dan proposional akan menghasilkan azas manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat maupun pembangunan daerah. (rob)
Sumber energi adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Berbagai macam sumber energi saat ini telah banyak dikembangkan sejumlah negara-negara maju di dunia.Begitu juga Kalbar salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kalbar menawarkan investasi untuk pembangunan power plant.Untuk pembangunan powewr plant tersebut sumber tenaganya diambil dari energi batubara dan energi air yang tersebar di beberapa daerah di Kalbar.Energi batubara yang dimiliki Kalbar saat ini mencapai 159,7 juta ton yang setara dengan energi 0,4 X 10 juta GWH yang berada di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.Kemudian energi air yang dimiliki Kalbar dengan potensi 628,9 MW terletak di Nanga Pinoh Kabupaten Kapuas Hulu dan 126,4 MW di Pade Kembayung.Tidak hanya itu saja kekayaan sumber daya energi yang dimiliki Kalbar, bidang pertambangan pun memiliki sejumlah komoditas yang berpeluang untuk dikembangkan, seperti bauksit, pasir kuarsa, kaolin, emas, granit, pasir zirkon, gambut dan lain-lain.Sumber daya mineral dan energi yang dimiliki Kalbar jika akan dikembangkan secara profesional dan proposional akan menghasilkan azas manfaat yang positif bagi kehidupan masyarakat maupun pembangunan daerah. (rob)
Langganan:
Postingan (Atom)