Kubu Raya, BERKAT.
Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH kecewa dengan pejabat Kabupaten Kubu Raya yang tidak hadir pada saat dirinya datang ke kabupaten itu dalam rangka memberikan bantuan kepada korban kebakaran di pasar Sungai Kakap.
Kedatangan Gubernur hanya disambut oleh Camat Sungai Kakap, Bahtias, S.Sos dan Kapolsek Sungai Kakap AKP Dedi Mulyana serta ratusan korban kebakaran. Dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terlihat hanya seorang staf Infokom.
Kepada staf di Pemerintahan KKR tersebut, Gubernur Cornelis menanyakan Bupati maupun Sekda yang tidak terlihat di lokasi. Tampak situasi cukup menegangkan ketika staf tersebut tak bisa menjawab pertanyaan Gubernur.
"Sedang ada kegiatan Pak," kata staf tersebut.
Namun, Gubernur tak puas dengan jawaban sang staf. "Kita ini datang mau kasihkan bantuan kepada orang susah. Tapi koq satu pun pejabat daerah tak ada yang hadir," kata Gubernur.
Ia mengharapkan birokrasi jangan terlalu dipersulit. Terlebih untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan seperti para korban kebakaran itu.
Gubernur Cornelis datang tidak sendiri akan tetapi bersama Wakil Gubernur, Drs. Christiandy Sanjaya serta Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalbar, Drs. G. Zulkarnaen.
Atas nama masyarakat Sungai Kakap dan korban kebakaran, Camat Sungai Kakap, Bachtiar, S.Sos mengucapkan terima kasih atas kedatangan dua pemimpin Kalbar itu.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa didatangi lengkap dua orang pejabat sekaligus," kata Camat.
Kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2008 pada pukul 08.30 WIB lalu di pasar Sungai Kakap itu menghanguskan dan meratakan 20 pintu ruko. (rob)
Senin, 05 Januari 2009
Tiga Calon Sekda KKU Minimal 4B
Pontianak, BERKAT.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Drs. Syakirman menegaskan bahwa untuk syarat menjadi Sekda Kayong Utara minimal harus golongan 4B. Tak hanya itu, juga sudah pernah memegang jabatan minimal eselon tiga di dua tempat. "Dan yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti Diklatpim. Selain itu daya nalar atau daya tangkapnya juga dinilai," tegas Syakirman kepada BERKAT belum lama ini.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sedang mengusulkan tiga calon Sekda kepada Gubernur Kalbar. Mereka antara lain Hendri Siswanto Kepala Bappeda, Bimbing Parjoko Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan serta Burhan Ismail Sekretaris DPRD (Sekwan). Ketiganya adalah pejabat yang saat ini bertugas di Kayong Utara. Dan saat ini posisi Sekda berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang dipegang oleh H. Abdul Madjri.
Seyogyanya pelaksanaan fit and proper tes kepada tiga calon Sekda tersebut dilaksanakan pada pertengahan Desember lalu. Namun, diundur hingga Januari 2009. "Kemungkinan tanggal 6 atau 7 Januari ini dilakukan tes," kata Syakirman.
Pengunduran fit and proper tes dikarenakan tidak lengkapnya tim penilai yang seharusnya berjumlah lima orang. Dari lima orang tersebut, dua di antaranya tidak memenuhi syarat untuk penilai lantaran berstatus Plt yakni Assisten I dan Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar. "Sedangkan saya kebetulan saat ini berhalangan karena tugas ke daerah. Jadi tinggal dua orang saja itu tidak boleh," jelas Syakirman. (rob)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Drs. Syakirman menegaskan bahwa untuk syarat menjadi Sekda Kayong Utara minimal harus golongan 4B. Tak hanya itu, juga sudah pernah memegang jabatan minimal eselon tiga di dua tempat. "Dan yang bersangkutan diwajibkan telah mengikuti Diklatpim. Selain itu daya nalar atau daya tangkapnya juga dinilai," tegas Syakirman kepada BERKAT belum lama ini.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sedang mengusulkan tiga calon Sekda kepada Gubernur Kalbar. Mereka antara lain Hendri Siswanto Kepala Bappeda, Bimbing Parjoko Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan serta Burhan Ismail Sekretaris DPRD (Sekwan). Ketiganya adalah pejabat yang saat ini bertugas di Kayong Utara. Dan saat ini posisi Sekda berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang dipegang oleh H. Abdul Madjri.
Seyogyanya pelaksanaan fit and proper tes kepada tiga calon Sekda tersebut dilaksanakan pada pertengahan Desember lalu. Namun, diundur hingga Januari 2009. "Kemungkinan tanggal 6 atau 7 Januari ini dilakukan tes," kata Syakirman.
Pengunduran fit and proper tes dikarenakan tidak lengkapnya tim penilai yang seharusnya berjumlah lima orang. Dari lima orang tersebut, dua di antaranya tidak memenuhi syarat untuk penilai lantaran berstatus Plt yakni Assisten I dan Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar. "Sedangkan saya kebetulan saat ini berhalangan karena tugas ke daerah. Jadi tinggal dua orang saja itu tidak boleh," jelas Syakirman. (rob)
Korban Kebakaran Dapat KTP Gratis
Kubu Raya, BERKAT.
Permintaan korban kebakaran untuk menggratiskan pembuatan KTP disambut baik Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah terutama di aparatur kecamatan untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesusahan tersebut.
"Apalagi Pak Camat sudah menyatakan kesiapannya untuk menggratiskan pembuatan KTP dan KK ini karena sudah menjadi tanggung jawab beliau. Dan tentunya berdasarkan pada laporan dari pihak kepolisian," kata Gubernur usai memberikan bantuan secara simbolik kepada korban kebakaran pasar Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, belum lama ini.
Apresiasi yang diberikan Gubernur ketika menanggapi permintaan warga yang disampaikan oleh Camat Sungai Kakap, Bachtiar,S.Sos. "Sebab pada saat kebakaran banyak dokumen yang tidak sempat diselamatkan. Untuk itu kami meminta pengurusan dokumen yang terbakar digratiskan," kata Camat.
Camat Bachtiar yang merupakan sohib Gubernur ketika bertugas di Kecamatan Manyuke ini juga mengharapkan dalam pengurusan dokumen yang lain, masyarakat tidak dipersulit jalur birokrasinya.
"Pengurusan surat menyurat di instansi yang bersangkutan dapat dipermudah seperti tanah atau ijazah," tuturnya.
Untuk kedua jenis dokumen ini, Gubernur Cornelis belum dapat memastikan untuk digratiskan atau tidak. Lantaran termasuk dokumen negara, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan instansi yang terkait.
Namun dalam pengurusannya, Gubernur menegaskan instansi yang terkait jangan mempesulit birokrasi.
"Masyarakat sudah susah. Jangan dijadikan objek. Jadi pengurusannya harus dipermudah. Wajib hukumnya," tegas Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan bantuan berupa bantuan sandang seperti kain batik, kaos berkerah, selimut serta pakaian sekolah. Bantuan peralatan dapur antara lain teko, wajan, piring, panci dan sebagainya. Sedangkan bantuan permakanan seperti mie instan, ikan sarden dan lain-lain. Begitu pula bantuan bantuan untuk anak-anak seperti kid ware, famili kid serta tikar.
Kapolsek Sungai Kakap AKP Dedi Mulyadi menegaskan dalam kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Dan penyidikan diambil alih oleh Polda Kalbar. "Dari pemeriksaan awal dari rumah salah satu warga yang juga korban kebakaran. Yang bersumber dari atas rumah. Bukan dari kompor," jelasnya. (rob)
Permintaan korban kebakaran untuk menggratiskan pembuatan KTP disambut baik Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban pemerintah terutama di aparatur kecamatan untuk membantu mereka yang sedang mengalami kesusahan tersebut.
"Apalagi Pak Camat sudah menyatakan kesiapannya untuk menggratiskan pembuatan KTP dan KK ini karena sudah menjadi tanggung jawab beliau. Dan tentunya berdasarkan pada laporan dari pihak kepolisian," kata Gubernur usai memberikan bantuan secara simbolik kepada korban kebakaran pasar Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, belum lama ini.
Apresiasi yang diberikan Gubernur ketika menanggapi permintaan warga yang disampaikan oleh Camat Sungai Kakap, Bachtiar,S.Sos. "Sebab pada saat kebakaran banyak dokumen yang tidak sempat diselamatkan. Untuk itu kami meminta pengurusan dokumen yang terbakar digratiskan," kata Camat.
Camat Bachtiar yang merupakan sohib Gubernur ketika bertugas di Kecamatan Manyuke ini juga mengharapkan dalam pengurusan dokumen yang lain, masyarakat tidak dipersulit jalur birokrasinya.
"Pengurusan surat menyurat di instansi yang bersangkutan dapat dipermudah seperti tanah atau ijazah," tuturnya.
Untuk kedua jenis dokumen ini, Gubernur Cornelis belum dapat memastikan untuk digratiskan atau tidak. Lantaran termasuk dokumen negara, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan instansi yang terkait.
Namun dalam pengurusannya, Gubernur menegaskan instansi yang terkait jangan mempesulit birokrasi.
"Masyarakat sudah susah. Jangan dijadikan objek. Jadi pengurusannya harus dipermudah. Wajib hukumnya," tegas Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan bantuan berupa bantuan sandang seperti kain batik, kaos berkerah, selimut serta pakaian sekolah. Bantuan peralatan dapur antara lain teko, wajan, piring, panci dan sebagainya. Sedangkan bantuan permakanan seperti mie instan, ikan sarden dan lain-lain. Begitu pula bantuan bantuan untuk anak-anak seperti kid ware, famili kid serta tikar.
Kapolsek Sungai Kakap AKP Dedi Mulyadi menegaskan dalam kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Dan penyidikan diambil alih oleh Polda Kalbar. "Dari pemeriksaan awal dari rumah salah satu warga yang juga korban kebakaran. Yang bersumber dari atas rumah. Bukan dari kompor," jelasnya. (rob)
Tradisi Perompak, Ujian Sang Pengantin
Mempawah, BERKAT.
Tiba-tiba di pagi hari sekelompok perompak yang berjumlah empat orang mencegat rombongan pengantin pria yang sedang dalam perjalanan menuju kediaman mempelai wanita. Dengan wajah tertutup bak sekawanan ninja, kelompak perompak ini meminta harta dan uang yang dibawa rombongan. Harta adalah lambang dari sejumlah barang hantaran yang dibawa rombongan untuk mempelai wanita yang merupakan syarat namun hal itu bukanlah satu keharusan dalam sebuah pernikahan.
"Harta" tersebut seperti cincin mas, peralatan kosmetik, pakaian, kain, sepatu dan sebagainya. Sedangkan "uang asap" adalah sejumlah uang untuk biaya pernikahan yang jumlahnya tidak ditentukan sesuai kemampuan mempelai pria. Biasanya untuk uang asap ini sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak.
Peralatan yang digunakan cukup sederhana antara lain, batang bambu dan tebu diibaratkan sebuah tombak, payung ibarat pedang dan tameng yang menggunakan penutup mesin motor vespa. Untuk menutup wajah, para perompak ada yang menggunakan kain serbet, helm bahkan ada yang mengenakan mantel hujan seperti pakaian kebesaran perompak zaman dahulu.
Serbu...Serbu....teriakan dari para perompak pun mengejutkan rombongan yang tak menyangka akan kedatangan para penjahat tersebut. Tak ayal sejumlah uang diserahkan. Akan tetapi meskipun dihadang para perompak, mempelai pria tak gentar menghadapinya. Rombongan tetap jalan terus hingga mencapai dan memasuki kediaman mempelai wanita yang disambut para tetua adat yang merupakan tokoh dalam keluarga pengantin wanita dengan beras kuning, berteh, daun juang, daun ribu-ribu serta air putih yang telah disucikan dengan ayat suci Al-quran.
Tradisi yang dilakukan turun temurun sejak nenek moyang dalam masyarakat Melayu tersebut menggambarkan bahwa bagaimana nantinya sang pengantin dapat menjalankan bahtera rumah tangga dalam kondisi apapun.
Meskipun angin badai menerjang, ombak di lautan menerpa, gunung di samudera runtuh tak akan menyurutkan pasangan "Raja Sehari" itu bergeming. Mereka telah siap menghadapi berbagai cobaan yang bakalan menghadang di kemudian hari. Sehingga mereka diberkahi Allah SWT didalam menjalankan kehidupan.
Kepercayaan dan saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah kunci dari keberhasilan sang pengantin membina bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Dan dikarunia anak cucu yang sakinah dan mawardah. Amin. (rob)
Tiba-tiba di pagi hari sekelompok perompak yang berjumlah empat orang mencegat rombongan pengantin pria yang sedang dalam perjalanan menuju kediaman mempelai wanita. Dengan wajah tertutup bak sekawanan ninja, kelompak perompak ini meminta harta dan uang yang dibawa rombongan. Harta adalah lambang dari sejumlah barang hantaran yang dibawa rombongan untuk mempelai wanita yang merupakan syarat namun hal itu bukanlah satu keharusan dalam sebuah pernikahan.
"Harta" tersebut seperti cincin mas, peralatan kosmetik, pakaian, kain, sepatu dan sebagainya. Sedangkan "uang asap" adalah sejumlah uang untuk biaya pernikahan yang jumlahnya tidak ditentukan sesuai kemampuan mempelai pria. Biasanya untuk uang asap ini sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak.
Peralatan yang digunakan cukup sederhana antara lain, batang bambu dan tebu diibaratkan sebuah tombak, payung ibarat pedang dan tameng yang menggunakan penutup mesin motor vespa. Untuk menutup wajah, para perompak ada yang menggunakan kain serbet, helm bahkan ada yang mengenakan mantel hujan seperti pakaian kebesaran perompak zaman dahulu.
Serbu...Serbu....teriakan dari para perompak pun mengejutkan rombongan yang tak menyangka akan kedatangan para penjahat tersebut. Tak ayal sejumlah uang diserahkan. Akan tetapi meskipun dihadang para perompak, mempelai pria tak gentar menghadapinya. Rombongan tetap jalan terus hingga mencapai dan memasuki kediaman mempelai wanita yang disambut para tetua adat yang merupakan tokoh dalam keluarga pengantin wanita dengan beras kuning, berteh, daun juang, daun ribu-ribu serta air putih yang telah disucikan dengan ayat suci Al-quran.
Tradisi yang dilakukan turun temurun sejak nenek moyang dalam masyarakat Melayu tersebut menggambarkan bahwa bagaimana nantinya sang pengantin dapat menjalankan bahtera rumah tangga dalam kondisi apapun.
Meskipun angin badai menerjang, ombak di lautan menerpa, gunung di samudera runtuh tak akan menyurutkan pasangan "Raja Sehari" itu bergeming. Mereka telah siap menghadapi berbagai cobaan yang bakalan menghadang di kemudian hari. Sehingga mereka diberkahi Allah SWT didalam menjalankan kehidupan.
Kepercayaan dan saling menerima kelebihan dan kekurangan adalah kunci dari keberhasilan sang pengantin membina bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Dan dikarunia anak cucu yang sakinah dan mawardah. Amin. (rob)
Peningkatan Derajat Ekonomi dari UMKM
Pontianak, BERKAT.
Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai ujung tombak dalam peningkatan derajat ekonomi masyarakat. Ribuan UMKM dari berbagai jenis tersebar di 14 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Barat.
Mulai dari kerajinan tangan seperti aksesoris, makanan maupun minuman dikerjakan oleh sekelompok masyarakat. Meskipun sebagian di antaranya belum dikelola secara profesional dan manajerial.
"Karena itu tahun 2009 kita akan berupaya terus meningkatkan pembinaan terhadap para UMKM ini," kata Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederik Cornelis kepada BERKAT usai memperingati Hari Ibu di Pendopo Gubernuran belum lama ini.
Istri Gubernur Kalimantan Barat ini tak memungkiri masih ada sejumlah UMKM yang ketinggalan yang notabene merupakan kendala di berbagai hal. Terutama modal dan pembinaan. Sebab itu diperlukan upaya yang maksimal dan terarah dari semua pihak. Dan semua itu tak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) dari para pengelola UMKM sebagai pengrajin kecil yang patut diperhatikan.
Menurutnya antara pendidikan dan kesehatan adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika sektor pendidikan kurang maka kesehatan masyarakat akan lemah. Begitu pula sebaliknya, kesehatan lemah maka pendidikan tak akan jalan.
"Jadi kedua-duanya harus sejalan. Semuanya harus sehat maka pendidikan akan maju. Masyarakat menjadi cerdas. Ekonomi meningkat," ujarnya.
Kedua sektor tersebut dikatakan Ny. Frederik adalah program utama TP PKK Provinsi Kalimantan Barat di tahun mendatang. Program tersebut selaras dan sejalan dengan program Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan visi misinya membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Ny. Yuliana seorang pengrajin makanan mengharapkan pemerintah lebih gencar memberikan pembinaan dan bantuan kepada para UMKM terutama di kawasan pedesaan dan pedalaman. Sebab menurutnya potensi daerah lahir dari wilayah pedesaan yang masih memiliki struktur geografis yang alami.
Namun terkadang kurang terperhatikan dan dikelola dengan baik lantaran masyarakat hanya mampu membuat akan tetapi kekurangan modal dan pemasaran. Sehingga para pengrajin tersebut hanya bertahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
"Hal ini yang harus menjadi program pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha kecil menengah tersebut. Sebab kita lihat masih banyak masyarakat Kalbar yang daerahnya memiliki potensi namun hidup dibawah garis kemiskinan," tuturnya. (rob)
Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sebagai ujung tombak dalam peningkatan derajat ekonomi masyarakat. Ribuan UMKM dari berbagai jenis tersebar di 14 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Barat.
Mulai dari kerajinan tangan seperti aksesoris, makanan maupun minuman dikerjakan oleh sekelompok masyarakat. Meskipun sebagian di antaranya belum dikelola secara profesional dan manajerial.
"Karena itu tahun 2009 kita akan berupaya terus meningkatkan pembinaan terhadap para UMKM ini," kata Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Kalbar, Ny. Frederik Cornelis kepada BERKAT usai memperingati Hari Ibu di Pendopo Gubernuran belum lama ini.
Istri Gubernur Kalimantan Barat ini tak memungkiri masih ada sejumlah UMKM yang ketinggalan yang notabene merupakan kendala di berbagai hal. Terutama modal dan pembinaan. Sebab itu diperlukan upaya yang maksimal dan terarah dari semua pihak. Dan semua itu tak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) dari para pengelola UMKM sebagai pengrajin kecil yang patut diperhatikan.
Menurutnya antara pendidikan dan kesehatan adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika sektor pendidikan kurang maka kesehatan masyarakat akan lemah. Begitu pula sebaliknya, kesehatan lemah maka pendidikan tak akan jalan.
"Jadi kedua-duanya harus sejalan. Semuanya harus sehat maka pendidikan akan maju. Masyarakat menjadi cerdas. Ekonomi meningkat," ujarnya.
Kedua sektor tersebut dikatakan Ny. Frederik adalah program utama TP PKK Provinsi Kalimantan Barat di tahun mendatang. Program tersebut selaras dan sejalan dengan program Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan visi misinya membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Ny. Yuliana seorang pengrajin makanan mengharapkan pemerintah lebih gencar memberikan pembinaan dan bantuan kepada para UMKM terutama di kawasan pedesaan dan pedalaman. Sebab menurutnya potensi daerah lahir dari wilayah pedesaan yang masih memiliki struktur geografis yang alami.
Namun terkadang kurang terperhatikan dan dikelola dengan baik lantaran masyarakat hanya mampu membuat akan tetapi kekurangan modal dan pemasaran. Sehingga para pengrajin tersebut hanya bertahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
"Hal ini yang harus menjadi program pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha kecil menengah tersebut. Sebab kita lihat masih banyak masyarakat Kalbar yang daerahnya memiliki potensi namun hidup dibawah garis kemiskinan," tuturnya. (rob)
7 Dasar Prioritas Pembangunan Kalbar
Pontianak, BERKAT.
Kalimantan Barat yang memiliki luas 146.807 km2 dengan jumlah penduduk hampir 4,2 juta jiwa memiliki beragam potensi yang patut dikembangkan. Dengan 14 kabupaten/ kota yang dimilikinya, daerah yang dikenal dengan sebutan "Provinsi Seribu Sungai" ini berupaya menampilkan keunggulan yang ada di setiap daerah.
Melihat potensi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH telah menetapkan tujuh dasar prioritas pembangunan yang akan dibenahi. Ketujuh dasar tersebut yakni derajat kesejahteraan masyarakat, kecerdasan sumber daya manusia (SDM), derajat kesehatan masyarakat, sumber daya aparatur dan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, kemampuan pembiayaan pembangunan, dan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai dan ketahanan budaya.
Gubernur Cornelis menilai ketujuh prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian dari strategi dan upaya pemerintah dalam rangka membangun Kalimantan Barat yang memiliki keunikan dibanding dengan provinsi lainnya, yaitu sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat, laut dan udara dengan negara Malaysia, disamping ciri penyebaran penduduk yang tidak merata termasuk yang berdiam di kepulauan kecil di Kalbar.
Sasaran utama dari prioritas tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, dengan pertimbangan mustahil jika berbicara pembangunan dan kesejahteraan kalau masyarakat tidak makan, tidak sehat serta tidak berpendidikan.
Karena itu Gubernur beberapa waktu yang lalu dalam suatu pertemuan dengan Bupati/ Walikota se-Kalbar meminta agar prioritas tersebut segera dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013, sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasinya.
Dan terhadap Bupati/Walikota diharapkan bersedia menata ulang batas dan jenis kewenangan yang diberikan kepada Camat untuk disesuaikan dengan letak geografis dari wilayah masing-masing yang kemudian dirumuskan dan diaplikasikan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dan pembangunannya dengan melihat tiga kategori pembagian wilayah yakni wilayah pantai, pedalaman dan perbatasan serta kepulauan dan pesisir. (rob)
Kalimantan Barat yang memiliki luas 146.807 km2 dengan jumlah penduduk hampir 4,2 juta jiwa memiliki beragam potensi yang patut dikembangkan. Dengan 14 kabupaten/ kota yang dimilikinya, daerah yang dikenal dengan sebutan "Provinsi Seribu Sungai" ini berupaya menampilkan keunggulan yang ada di setiap daerah.
Melihat potensi tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH telah menetapkan tujuh dasar prioritas pembangunan yang akan dibenahi. Ketujuh dasar tersebut yakni derajat kesejahteraan masyarakat, kecerdasan sumber daya manusia (SDM), derajat kesehatan masyarakat, sumber daya aparatur dan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, kemampuan pembiayaan pembangunan, dan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai dan ketahanan budaya.
Gubernur Cornelis menilai ketujuh prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian dari strategi dan upaya pemerintah dalam rangka membangun Kalimantan Barat yang memiliki keunikan dibanding dengan provinsi lainnya, yaitu sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat, laut dan udara dengan negara Malaysia, disamping ciri penyebaran penduduk yang tidak merata termasuk yang berdiam di kepulauan kecil di Kalbar.
Sasaran utama dari prioritas tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat, dengan pertimbangan mustahil jika berbicara pembangunan dan kesejahteraan kalau masyarakat tidak makan, tidak sehat serta tidak berpendidikan.
Karena itu Gubernur beberapa waktu yang lalu dalam suatu pertemuan dengan Bupati/ Walikota se-Kalbar meminta agar prioritas tersebut segera dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013, sebagai acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasinya.
Dan terhadap Bupati/Walikota diharapkan bersedia menata ulang batas dan jenis kewenangan yang diberikan kepada Camat untuk disesuaikan dengan letak geografis dari wilayah masing-masing yang kemudian dirumuskan dan diaplikasikan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Dan pembangunannya dengan melihat tiga kategori pembagian wilayah yakni wilayah pantai, pedalaman dan perbatasan serta kepulauan dan pesisir. (rob)
Langganan:
Postingan (Atom)