**Tak Tegas Berantas Premanisme Proyek
Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing tampak marah besar setelah banyak menerima pengaduan masih maraknya premanisme pada proyek-proyek milik pemerintah.
Bahkan ia minta kepada Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) di setiap Polres untuk mundur jika membiarkan preman dalam tender proyek.
"Bila Kasatwil tidak sanggup berantas preman, lebih baik mundur. Karena masalah preman sudah meresahkan masyarakat. Apalagi ini telah menjadi atensi Kapolri," tegas Kapolda kepada wartawan kemarin.
Kepada para pimro, Kapolda minta agar persyaratan untuk mengikuti tender, ditambahkan dengan tidak membawa preman, bila ditemukan adanya preman yang dibawa oleh peserta tender, agar mereka dicoret dari peserta tender. "Sebab monitoring dari intelijen, disinyalir para peserta tender
masih membawa preman untuk menghalang-halangi peserta lainnya agar tidak ikut dalam tender proyek tersebut," tegas Kapolda.
Ia mengaku pihaknya saat ini sedang mendalami pengaduan yang disampaikan oleh para pelapor terhadap premanisme proyek. Karena menurutnya hal itu berpengaruh terhadap kualitas hasil proyek yang dikerjakan serta tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut serta dalam pembangunan di Kalbar. "Pimpro harus tetap berpedoman pada Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan instansi pemerintah. Laksanakan secara transparan, akuntable. Tidak mensub kontrakan pekerjaan kepada pihak lain," pinta Kapolda.
Kepada peserta lelang yang masih menggunakan jasa preman dalam mendapatkan proyek akan dilakukan tindakan tegas, Kapolda tidak akan main-main terhadap premanisme, termasuk pihak-pihak yang memanfaatkan preman.
Menurut Kapolda, untuk pemberantasan preman proyek sebenarnya tidaklah sulit, manakala pihak penyelenggara lelang melaksanakan lelang secara terbuka, mengoordinasikan pelaksanaan lelang mulai dari tahap pengumuman, pendaftaran sampai pada pelaksanaan lelang kepada aparat Kepolisian dan pihaknya akan menugaskan anggota untuk memberikan pengamanan yang cukup yang disesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi terhadap pelaksanaan lelang. "Premanisme proyek muncul karena lelang dilaksanakan tidak secara transparan, sehingga setiap perusahaan tidak bisa secara bebas mengikuti lelang," tuturnya.
Akan tetapi bila semua pihak berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta memiliki etika sebagaimana pasal 5 dalam Keppres tersebut, maka premanisme tidak akan terjadi. (rob)
