Tekan 'Baby Bom'
Pontianak, BERKAT.
Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dra. Kasmiyati, M.Sc mengharapkan para kepala diklat dapat memiliki pengetahuan tentang program KB di lapangan sehingga kualitas pengelolaan SDM dan penelitian dapat tercapai yang merupakan RPJM 2004 yang akan berakhir pada 2009.
"Hal ini dimaksudkan untuk menekan 'baby bom' II atau ledakan penduduk hingga 0,4 point anak. Sebab pada tahun 2007 lalu, TFR mencapai 2,6 anak. Ini artinya stagnan tidak ada perubahan sejak tahun 2002. Padahal ditargetkan pada tahun 2009 harus menjadi 2,2 anak," ungkapnya.
Kehadiran Kasmiyati yang didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc di Bumi Khatulistiwa ini membuka Pelatihan dan Pengembangan bagi para kepala Diklat se-Indonesia yang digelar mulai tanggal 3-5 Juni di Hotel Orchad.
Dia akui untuk menekan terjadinya ledakan jumlah penduduk memang tidak mudah sebab perlu berbagai langkah strategis dan upaya yang tepat guna menangani hal tersebut. Peningkatan SDM, serta pelaksanaan program KB secara menyeluruh dan konsisten di lapangan penting dilakukan mulai dari kepala diklat hingga petugas di lapangan.
"Sebab belum tentu petugas KB di lapangan dapat mengerti dan memahami tentang program KB. Karena itu pentingnya diklat ini," ucapnya.
Berkenaan dengan support dana yang selama ini dinilai sangat minim untuk melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan, Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional, Eddy Hasmi, M.Sc menyebutkan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan sejumlah NGO baik dalam maupun luar negeri selain bersumber dari dana APBN.
"Misalnya dari kalangan universitas, profesi, LSM, UNFPA, ADB ataupun WHO. Walaupun kadang-kadang kita harus sharing," ungkapnya.
Kendati telah dilakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, dia tegaskan tidak ada kompensasi dalam bentuk apapun. Sebab mereka melihat masalah kependudukan adalah masalah global dan mendunia.
"Kalau Indonesia meledak jumlah penduduknya, itu juga akan mempengaruhi secara global. Jadi bantuan itu bukan hanya secara khusus didapat Indonesia, akan tetapi negara lainpun juga mendapatkannya seperti Pakistan, India, China dan sebagainya," jelasnya.
Bantuan itu dia katakan merupakan iuran Indonesia kepada badan dunia PBB karena sebagai anggota. Jadi, iuran itu dikembalikan lagi kepada anggotanya lagi yang dikelola oleh badan dunia tersebut.
"Seperti Kalbar yang masuk dalam program bantuan UNFPA (United Nation Population Fund,red)," ucapnya. (rob)
