Kubu Raya, BERKAT.
DPRD Kabupaten Kubu Raya menyayangkan dan menyesalkan adanya dugaan KKN yang dilakukan oleh seorang guru dari Kota Pontianak dalam penerimaan CPNS di Kubu Raya.
"Meskipun Pansus CPNS sudah dibubarkan, akan tetapi kita minta aparat kepolisian mengusut kasus ini. Dari pengusutan yang dilakukan itulah nantinya akan dapat diketahui sumber mafia CPNS," tegas Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS kepada BERKAT kemarin di ruang kerjanya.
Pengusutan ini dia tegaskan harus sampai tuntas, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam yang ada di Kubu Raya. Karena itu diperlukan cross chek. Terhadap yang bersangkutan, dia menegaskan harus bertanggung jawab.
Kendati dia belum bisa memastikan adanya indikasi calo-calo yang lain, namun bakal dipastikan akan terungkap kalau dilakukan pengusutan hingga tuntas.
"Pemkab Kubu Raya juga harus pro aktif menelusuri benang merah yang dibuat oleh oknum guru dari Kota Pontianak ini," katanya.
Dia pun memastikan kalau pihaknya akan melakukan koordinasi dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian serta memback up pihak-pihak yang ada di Kota Pontianak.
Begitu pula dengan DPRD Kota Pontianak yang menyayangkan kasus tersebut yang dilakukan oleh seorang guru. Terlebih lagi dia bertugas di Kota Pontianak, sehingga bukan ranahnya untuk ikut campur dalam mekanisme penerimaan CPNS di Kabupaten Kubu Raya.
"Seharusnya di era reformasi, hal-hal seperti ini jangan dilakukan. Karena itu instansi terkait harus memanggil guru yang bersangkutan," kata anggota Komisi D Kota Pontianak, Budi Sayogio yang dihubungi BERKAT via telepone selulernya.
Menurutnya, proses rekrutmen harus dilakukan secara jujur dan murni tanpa adanya unsur KKN. Kasihan mereka yang tidak punya uang tapi memiliki SDM lebih tidak berhasil lolos pada penerimaan CPNS.
Pun demikian, dia meminta agar persoalan ini dapat dilihat secara obyektif dengan melakukan cek dan croschek. Apa benar guru tersebut melakukan percaloan dalam penerimaan CPNS. (rob/Harian Berkat)
