Pengelolaan Arwana, Dewan Minta BKSDA Terbuka

Pontianak, BERKAT. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar yang selama ini dipercaya sebagai pihak yang berkompeten dan berwenang mengawasi dan membina pengelolaan ikan arwana di Kalbar, dinilai tidak terbuka. "BKSDA harus terbuka. Mulai dari berapa jumlah ikan yang dikembalikan ke alam sampai kontribusi uang yang diterimanya. Hingga berapa arwana yang keluar dari Kalbar," kata Anggota Komisi B DPRD Kalbar, Asmaniar, SH kepada BERKAT disela mengikuti seminar arwana di Hotel Kini. Dia menyebutkan Rp19 juta kontribusi yang diberikan dari pengelolaan arwana ini cukup mengherankan lantaran nilai untuk satu ekor saja sudah mencapai puluhan bahkan ratusan juta. "Buat apa nilai segitu, bukan berarti tidak bernilai. Tapi untuk menyebut sebuah nama arwana hanya berapa ekor. Nah, sekarang BKSDA berapa uang yang didapat dari situ. BKSDA harus buktikan dan umumkan ke publik kapan dan berapa terakhir nilai uang yang didapatnya dari penangkar," kata Asmaniar. Berkaitan dengan Perda Arwana yang dinilai selama ini tidak berjalan dengan optimal, mantan Ketua Pansus Perda Arwana ini mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya ada dua kemungkinan penyebabnya, antara lain tidak pernah disosialisasikan atau ketidak seriusan pemerintah untuk menjalankannya. "Apalagi sudah berupa hukum dan telah disepakati antara legislatif, eksekutif dan pengusaha arwana. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak dijalankan sebab kalau hal itu terjadi sudah satu kesalahan besar. Jangan hanya untuk menunjukan bahwa Kalbar memiliki payung hukum tapi di lapangan tidak dijalankan," tegasnya. (rob)