Pontianak, BERKAT.
Terungkapnya berbagai kasus korupsi diseluruh Indonesia yang melibatkan sejumlah pejabat negara, diharapkan menjadi satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur dan transparansi (good governance).
"Karena itu KPK inginkan libatkan peran serta masyarakat dalam usaha memberantas korupsi. Apalagi undang-undang menyebutkan KPK harus mampu dan bisa menjalin dengan masyarakat dan perannya harus lebih dioptimalkan sehingga pemberantasan korupsi lebih maksimal. Sebab tanpa peran masyarakat kasus korupsi tak akan terungkap, ditambah gerak penegak hukum terbatas," kata Ryan Herviansyah Utama, Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).
Kehadiran Ryan di Pontianak atas undangan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalbar untuk memberikan pembekalan dalam pemberantasan berbagai kasus korupsi khususnya yang terjadi di Kalbar yang masih banyak belum di-meja hijau-kan.
Apresiasi pun diberikan KPK terhadap masyarakat yang sangat respon terhadap pemberantasan korupsi. Sebab dia akui tanpa peran masyarakat kinerja KPK tidak akan maksimal. Dalam kesempatan itu Ryan belum dapat memberikan penjelasan, berapa lama target KPK dalam menuntaskan sebuah kasus korupsi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
"Itukan punya mekanisme tersendiri. Memang data yang masuk dari masyarakat sangat banyak dan kami harus memilih mana yang bisa diproses dan mana yang tidak karena jangan sampai bukti yang diperlukan tidak cukup. Sebab KPK bekerja berdasarkan bukti," tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Presidium LAKI Kalbar, Burhanuddin Abdullah menyebutkan diundangnya KPK dari Jakarta dengan tujuan untuk memberikan pembekalan terhadap anggotanya terhadap pemberantasan korupsi
"Sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota LAKI tidak salah jalan. Setidak-tidaknya mereka sudah punya ilmu cara berantas korupsi baik dari sisi pendataan, penginformasian dan pelaporannya," ujar Burhannuddin.
Latar belakangnya, dikatakan Burhanuddin lantaran sejumlah kasus korupsi di Kalbar hingga kini tidak pernah tuntas terungkap. Sehingga dengan adanya pembekalan tersebut akan menjadi dasar anggotanya untuk menjalankan tugas dengan profesional dan transparan.
"Inilah salah satu komitmen kami membantu program pemerintah," ujarnya. (rob)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar