Pengawasan Pertamina Lemah

Pontianak, BERKAT.
Meningkatnya Kebutuhan harga pokok akhir-akhir ini, menjadi semakim parah akibat lemahnya pengawasan Pertamina maupun Hiswana Migas sebagai suatu lembaga, yang menaungi beberapa distributor (agen) minyak tanah dan gas di Kalbar termasuk Pontianak sebagai ibu kota provinsi.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar, Drs. Burhanuddin Haris, M.Si, mengatakan hal itu terbukti semakin sulitnya akhir-akhir ini masyarakat memperoleh miyak tanah meskipun sudah antri beberapa jam. Pantauan LPKL di lapangan terutama di beberapa pangkalan minyak tanah antrian jerigen minyak tanah sebagian besar adalah jerigen para pengecer sehingga pada saat dibagikan sering kali masyarakat kehabisan jatah.
"Yang menyediakan juga begitu ada yang memperoleh. Jumlah liternya seringkali tidak mencukupi atau berkurang dan yang seharusnya diterima konsumen. Hasil investigasi LPKL mengindikasikan ada permainan antara pihak pangkalan dengan para pengecer yang membeli dengan harga dibawah HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah dipatok pemerintah yaitu Rp2.400. Umumnya para pengecer (toko,red) menaikan lebih dari Rp2.500," ungkapnya.
Dia melihat kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama sementara tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang yaitu Pertamina maupun Hiswana Migas terhadap kenakalan pangkalan tersebut. Hal ini jelas merugikan masyarakat yang kurang mampu karena subsidi tersebut adalah hak mereka. LPKL berharap pihak Pertamina dapat memperjuangkan dan menarik kembali pengurangan jatah minyak tanah untuk Kalbar tahun 2008 yang tadinya 233.304 kl menjadi 193-749 kl yang disebabkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas berukuran 3 kg untuk masyarakat miskin sampai saat ini belum dilaksanakan.
"Begitu pula dengan LPG (gas) yang beberapa waktu lalu sulit diperoleh, sehingga harganya melonjak sangat fantastis mulai dari Rp85.000-Rp100.000. Padahal harga tabung 12 kg yang ditetapkan untuk Kota Pontianak Rp69.000, Singkawang Rp71.000, Sanggau Rp74.000, Ketapang Rp85.000," ungkapnya.
PT Gemilang Asia Sejahtera (GAS) yang memiliki kapal pengangkut hingga berkapasitas 500 ton gas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di Kalbar. Namun masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh tabung gas, kalaupun ada dengan harga yang tinggi melebihi harga yang telah ditetapkan yakni mencapai Rp221.000, sementara pemerintah sekarang sedang menggalakkan konversi minyak tanah ke gas.
"Bagaimanapun kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan karena dapat mengganggu kelancaran program konversi yang telah dicanangkan. Kebijakan konversi ini hanya akan berhasil jika semua bahan-bahan tersebut dapat diperolch dengan mudah," tegasnya.
Karena tabung gas 3 kg untuk masyarakat miskin belum dapat didistribusikan ke Kalbar, dikatakan Burhanuddin pihaknya mengharapkan pengawasan minyak tanah dan gas dapat dilakukan secara internal oleh Pertamina dan Hiswana Migas. Jika perlu diambil tindakan tegas bagi pihak-pihak yang menyelewengkan HET yang telah disepakati.
Di tempat terpisah, Kepala Disperindag Kalbar, Dra. Ida Kartini, M.Si mengharapkan agar para distributor tidak melakukan penimbunan terhadap gas yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat apalagi menjelang kebijakan konversi.
"Berikan masyarakat yang terbaik apalagi kebutuhan masyarakat akangas mulai meningkat. Jadi diharapkan tidak ada penimbunan gas oleh distributor," tegasnya. (rob)